DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bekasi Nomor 5 Tahun 2021

Nomor: 5
Tahun: 2021
Ditetapkan: 31 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah (Perda) ini diatur tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Diatur tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2022; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem dan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
9.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 2
11.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Dae rah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 3
20.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
21.Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2007 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2015 Nomor 7);
22.Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2011 Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2017 Nomor 1);
23.Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 2);
24.Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor .5 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2018 Nomor 5);
25.Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pernyataan Modal Pemerintah Daerah pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Tbk (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2018 Nomor 6);
26.Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2021 Nomor 27). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI Dan BUPATI BEKASI

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022. 4

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

2.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
3.Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wlayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah;
4.Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain;
5.Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesusi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6.Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
7.Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
8.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah;
9.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah Pendapatan Asli Daerah diluar Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
10.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
11.Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek;
12.Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi;
13.Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;
14.Belanja Transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa;
15.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterirria kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya;
16.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama I (satu) periode anggaran;
17.Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi;
18.Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Bupati Bekasi. 5

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2022 berjumlah Rp6.474.096.774.314,00 (enam trilyun empat ratus tujuh puluh empat milyar sembilan puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus empat belas rupiah) terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut :

(1)Pendapatan Daerah Rp5.603.407.169.569,00
(2)Belanja Daerah Rp6.467.181.875.649,00 -- (") Surplus/(Defisit) Rp(863.774.706.080,00)
(3)Pembiayaan Daerah :
1. a.Penerimaan Rp870.689.604.745,00
2. b.Pengeluaran Rp6.914.898.665,00 Pembiayaan Netto Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenaan

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebesar Rp5.603.407.169.569,00 (lima trilyun enam ratus tiga milyar empat ratus tujuh juta seratus enam puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah), yang bersumber dari:

a.Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp2.515.610.982.558,00
b.Pendapatan Transfer sejumlah Rp3.087.796.187.011,00 Pasal 4

(1)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sebesar Rp2.515.610.982.558,00 (dua trilyun lima ratus lima belas milyar enam ratus sepuluh juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pajak Daerah
2. b.Retribusi Daerah;
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
4. c.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
(2)Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp2.065.328.229.205,00 (dua trilyun enam puluh lima milyar tiga ratus dua puluh delapan juta dua ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus lima rupiah).
(3)Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rpl37.527.106.600,00 (seratus tiga puluh tujuh milyar lima ratus dua puluh tujuh juta seratus enam ribu enam ratus rupiah).
(4)Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp20.315.323.402,00 (dua puluh milyar tiga ratus lima belas juta tiga ratus dua puluh tiga ribu empat ratus dua rupiah).
(5)Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d sebesar Rp292.440.323.351,00 (dua ratus sembilan puluh dua milyar empat ratus empat puluh juta tiga ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah). Rp863.774.706.080,00 -(+) Rp0,00 6

Pasal 5

(1)Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sebesar Rp3.087.796.187.011,00 (tiga trilyun delapan puluh tujuh milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta seratus delapan puluh tujuh ribu sebelas rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
2. b.Pendapatan Transfer An tar Daerah
(2)Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp2.356.085.515.300,00 (dua trilyun tiga ratus lima puluh enam milyar delapan puluh lima juta lima ratus lima belas ribu tiga ratus rupiah);
(3)Pendapatan Transfer An tar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp731.710.671.711,00 (tujuh ratus tiga puluh satu milyar tujuh ratus sepuluh juta enam ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus sebelas rupiah).

Pasal 6

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp6.467.181.875.649,00 (enam trilyun empat ratus enam puluh tujuh milyar seratus delapan puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas :

a.Belanja Operasi
b.Belanja Modal
c.Belanja Tidak Terduga; dan
d.Belanja Transfer

Pasal 7

(1)Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a sebesar Rp4.785.583.749.879,00 (empat trilyun tujuh ratus delapan puluh lima milyar lima ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja Pegawai;
2. b.Belanja Barang dan Jasa;
3. c.Belanja Hibah; dan
4. d.Belanja Bantuan Sosial.
(2)Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp2.356.073.916.451,00 (dua trilyun tiga ratus lima puluh enam milyar tujuh puluh tiga juta sembilan ratus enam belas ribu empat ratus lima puluh satu rupiah);
(3)Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp2.256.296.347.908,00 (dua trilyun dua ratus lima puluh enam milyar dua ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan rupiah);
(4)Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rpl21.145.485.520,00 (seratus dua puluh satu milyar seratus empat puluh lima juta empat ratus delapan puluh lima ribu lima ratus dua puluh rupiah);
(5)Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp52.068.000.000,00 (lima puluh dua milyar enam puluh delapan juta rupiah). 7

Pasal 8

(1)Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b sebesar Rp829.001.973.770,00 (delapan ratus dua puluh sembilan milyar satu juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) yang terdiri atas:
1. a.Belanja Modal Tanah;
2. b.Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
3. c.Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
4. d.Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
5. e.Belanja Modal Aset Tetap Lainnya;
6. f.Belanja Modal Aset Lainnya.
(2)Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rpl41.432.021.679,00 (seratus empat puluh satu milyar empat ratus tiga puluh dua juta dua puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
(3)Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rpl84.971.186.221,00 (seratus delapan puluh empat milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta seratus delapan puluh enam ribu dua ratus dua puluh satu rupiah).
(4)Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp277.659.605.066,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh milyar enam ratus lima puluh sembilan juta enam ratus lima ribu enam puluh enam rupiah).
(5)Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp 178.486.307.654,00 (seratus tujuh puluh delapan milyar empat ratus delapan puluh enam juta tiga ratus tujuh ribu enam ratus lima puluh empat rupiah).
(6)Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp46.302.853.150,00 (empat puluh enam milyar tiga ratus dua juta delapan ratus lima puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah).
(7)Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rpl50.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 9

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c sebesar Rpl00.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 10

(1)Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d sebesar Rp752.596.152.000,00 (tujuh ratus lima puluh dua milyar lima ratus sembilan puluh enam juta seratus lima puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja Bagi Hasil; dan
2. b.Belanja Bantuan Keuangan.
(2)Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp220.285.534.000,00 (dua ratus dua puluh milyar dua ratus delapan puluh lima juta lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
(3)Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp532.310.618.000,00 (lima ratus tiga puluh dua milyar tiga ratus sepuluh juta enam ratus delapan belas ribu rupiah). 8

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bekasi Nomor 5 Tahun 2021

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945