DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2014

Nomor: 6
Tahun: 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 67

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Peraturan Daerah tentang Ketentuan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran yang meliputi Ketentuan umum, Rencana induk sistem proteksi kebakaran, Persayaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan, Pencegahan bahaya kebakaran, Penanggulangan bahaya kebakaran, Sarana penyelamatan jiwa, Perizinan, pemeriksaan dan pembinaan, Ketentuan larangan, penyidikan, Ketentuan sanksi, Ketentuan peralihan, Ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (3) Undang- undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, telah mengamanatkan persyaratan kemampuan Bangunan Gedung dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran merupakan kemampuan Bangunan Gedung untuk melakukan pengamanan terhadap bahaya kebakaran melalui sistem proteksi pasif dan/atau proteksi aktif;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketentuan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 Tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2851); 2
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
12.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
13.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 3
14.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Derah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
18.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran;
19.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
20.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran Di Perkotaan;
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 32);
22.Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 6);
23.Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2011 Nomor 6);
24.Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 11 tahun 2011 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2011 Nomor 11);
25.Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012 Nomor 2);
26.Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012 Nomor 4); 4
27.Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012 Nomor 8);
28.Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2013 Nomor 10);
29.Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 11 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2013 Nomor 11);
30.Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2014 Nomor 2); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI dan BUPATI BEKASI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETENTUAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Bekasi.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi.
3.Bupati adalah Bupati Bekasi.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi.
5.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas dan kewenangan di bidang pemadam kebakaran.
6.Kepala OPD adalah Kepala OPD yang mempunyai tugas dan kewenangan di bidang pemadam kebakaran.
7.Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah dibidang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran yang mendapat pendelegasian wewenang dari Bupati.
8.Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang selanjutnya disingkat RISPK adalah segala hal yang berkaitan dengan perencanaan tentang sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran dalam lingkup kabupaten, lingkungan dan bangunan. 5
9.Rencana Sistem Pencegahan Kebakaran yang selanjutnya disingkat RSCK adalah bagian dari Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang merupakan rencana kegiatan untuk mengantisipasi sebelum kebakaran terjadi.
10.Sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan adalah sistem yang terdiri atas peralatan, kelengkapan dan sarana, baik yang terpasang maupun yang terbangun pada bangunan yang digunakan baik untuk tujuan sistem proteksi pasif maupun cara-cara pengelolaan dalam rangka melindungi bangunan dan lingkungannya terhadap bahaya kebakaran.
11.Sarana penyelamatan adalah sarana yang dipersiapkan untuk dipergunakan oleh penghuni maupun petugas pemadam kebakaran dalam upaya penyelamatan jiwa manusia maupun harta benda bila terjadi kebakaran atau bencana lainnya pada suatu bangunan gedung dan lingkungan.
12.Sistem proteksi kebakaran pasif adalah sistem proteksi kebakaran yang terbentuk atau terbangun melalui pengaturan penggunaan bahan dan komponen struktur bangunan, kompartemenisasi atau pemisahan bangunan berdasarkan tingkat ketahanan terhadap api, serta perlindungan terhadap bukaan.
13.Sistem proteksi kebakaran aktif adalah sistem proteksi kebakaran yang secara lengkap terdiri atas sistem pendeteksian kebakaran baik manual ataupun otomatis, sistem pemadam kebakaran berbasis air seperti so9prinkler, pipa tegak dan selang kebakaran, serta sistem pemadam kebakaran berbasis bahan kimia seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan pemadam khusus.
14.Pengelolaan proteksi kebakaran adalah upaya mencegah terjadinya kebakaran atau meluasnya kebakaran keruangan ataupun lantai bangunan, termasuk ke bangunan lainnya melalui eliminasi ataupun minimalisasi resiko bahaya kebakaran, serta kesiapan dan kesiagaan sistem proteksi pasif maupun akif.
15.Persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan adalah setiap ketentuan atau syarat teknis yang harus dipenuhi dalam rangka mewujudkan kondisi aman kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungannya, baik yang dilakukan pada tahap perencanaan, perancangan, pelaksanaan konstruksi dan pemanfaatan bangunan.
16.Pemilik bangunan gedung adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik gedung.
17.Rencana Sistem Penanggulangan Kebakaran yang selanjutnya disingkat RSPK adalah bagian dari RISPK yang merupakan rencana kegiatan untuk mengantisipasi saat kebakaran dan bencana terjadi.
18.Alat Pemadam Kebakaran adalah alat/benda untuk memadamkan kebakaran.
19.Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau didalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
20.Alarm kebakaran adalah suatu alat untuk memberitahukan isyarat terjadinya kebakaran tingkat awal yang mencakup alarm kebakaran manual dan/atau alarm kebakaran otomatis. 6
21.Hidran adalah alat yang dapat mengeluarkan air, digunakan untuk memadamkan kebakaran, baik berupa hidran halaman atau hidran gedung.
22.Sprinkler otomatis adalah suatu sistem pemancar air yang bekerja secara otomatis bilamana temperature ruangan mencapai suhu tertentu.
23.Bonpet adalah produk Pemadam Api Ringan (PAR) berbentuk silinder yang memiliki fungsi ganda yakni pemadam otomatis maupun manual.
24.Sistem pemadam khusus adalah suatu sistem pemadam yang ditempatkan pada suatu ruangan tertentu untuk memadamkan kebakaran secara otomatis dengan menggunakan bahan jenis kimia kering atau jenis lainnya.
25.Bangunan menengah adalah bangunan yang mempunyai ketinggian lebih dari 14 (empat belas) meter dari permukaan tanah atau lantai dasar sampai dengan ketinggian paling tinggi 40 (empat puluh) meter atau paling tinggi 8 (delapan) lantai.
26.Bangunan tinggi adalah bangunan yang mempunyai ketinggian lebih dari 40 (empat puluh) meter dari permukaan tanah atau lantai dasar atau lebih dari 8 (delapan) lantai.
27.Bangunan pabrik dan/atau bangunan industri adalah bangunan yang peruntukkannya dipakai untuk segala macam kegiatan kerja untuk memproduksi termasuk pergudangan.
28.Bangunan umum dan perdagangan adalah bangunan yang peruntukkannya dipakai untuk segala macam kegiatan kerja atau pertemuan umum perkantoran, pertokoan dan pasar.
29.Bangunan perumahan adalah bangunan yang peruntukkannya layak dipakai untuk tempat tinggal orang yang terdiri dari perumahan dalam komplek, perkampungan, perumahan sederhana dan perumahan lainnya.
30.Bangunan campuran adalah bangunan yang peruntukkannya merupakan campuran dari jenis bangunan tersebut pada angka 32 dan 33.
31.Konstruksi tahan api adalah bangunan dengan bahan konstruksi campuran lapisan tertentu sehingga mempunyai ketahanan terhadap api atau belum terbakar dalam jangka waktu yang dinyatakan dalam satuan waktu (jam).
32.Bahan berbahaya adalah setiap zat/elemen, ikatan atau campurannya bersifat mudah menyala/terbakar, korosif dan lain-lain, karena penanganan, penyimpanan, pengolahan, atau pengemasannya dapat menimbulkan bahaya terhadap manusia, peralatan dan lingkungan.
33.Bahan yang mudah terbakar adalah bahan yang apabila terkena panas/jilatan api mudah terbakar dan cepat merambatkan api.
34.Daerah bahaya kebakaran adalah daerah yang terancam bahaya kebakaran yang mempunyai jarak 25 (dua puluh lima) meter dari titik api kebakaran terakhir.
35.Satuan Relawan Kebakaran yang selanjutnya disingkat Satwankar adalah setiap orang atau anggota masyarakat di Wilayah Daerah yang telah diberikan keterampilan khusus tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran, serta dengan sukarela membantu melaksanakan tugas pencegahan pemadaman tingkat pertama yang organisasi dan tata kerjanya ditetapkan oleh Bupati. 7
36.Rekomendasi adalah Petunjuk Teknik Pemasangan alat Proteksi Kebakaran, serta besarannya yang harus dibangun atau disediakan oleh pemilik bangunan yang harus dibangun atau disediakan oleh pemilik bangunan atau perusahaan untuk memenuhi persyaratan pencegahan dan penanggulangan kebakaran pada bangunan.
37.Alat Pencegah Kebakaran adalah alat yang dapat memberikan isyarat/tanda pada saat awal terjadi kebakaran.
38.Alat Pemadam Kebakaran adalah suatu alat/benda yang dapat dipergunakan untuk memadamkan kebakaran.
39.Label adalah suatu tanda pengesahan dari Pemerintah Daerah yang dipasang pada alat Pencegah dan Pemadam Kebakaran yang menunjukan bahwa alat tersebut dapat dipergunakan sesuai dengan fungsinya.
40.Komplek/kawasan adalah suatu daerah tertentu yang dipergunakan untuk perumahan atau usaha dan fasilitas umum.
41.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
42.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
43.Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN

Pasal 2

(1)Dalam rangka menyelenggarakan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran, pemerintah daerah wajib menyusun RISPK.
(2)RISPK disusun untuk menindaklanjuti RTRW pada bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta bencana lain.
(3)RISPK disusun berdasarkan analisis resiko kebakaran dan bencana yang pernah terjadi dengan memperhatikan rencana pengembangan Kabupaten serta rencana prasarana dan sarana Kabupaten lainnya.
(4)RISPK disusun sebagai arahan untuk penanganan masalah kebakaran dan bencana lain selama 10 tahun kedepan dan dapat dilakukan peninjauan kembali sesuai dengan keperluan. 8
(5)RISPK disusun dengan memperhatikan keterpaduan pelaksanaannya dengan prasaran dan sarana Kabupaten lainnya sehingga dapat meminimalkan biaya pelaksanaan, biaya operasional dan pemeliharaan.

Pasal 3

(1)RISPK meliputi ketentuan mengenai :
1. a.Rencana sistem pencegahan kebakaran; dan
2. b.Rencana sistem penanggulangan kebakaran.
(2)RISPK mencerminkan layanan yang disepakati oleh pemangku kepentingan (stakeholder), meliputi layanan :
1. a.Pencegahan kebakaran;
2. b.Pemberdayaan peran masyarakat;
3. c.Pemadaman kebakaran; dan
4. d.Penyelamatan jiwa dan harta benda.
(3)Penyusunan RISPK sekurang-kurangnya meliputi :
1. a.Kriteria penyusunan RISPK;
2. b.Penetapan sasaran;
3. c.Identifikasi masalah;
4. d.Kedudukan dokumen RISPK; dan
5. e.Keluaran dokumen RISPK.
(4)Rincian ketentuan teknis mengenai RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

(1)RSCK harus memuat layanan tentang pemeriksaan keandalan bangunan gedung dan lingkungan terhadap kebakaran, pemberdayaan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah.
(2)Penyusunan RSCK sekurang-kurangnya meliputi :
1. a.Kriteria RSCK;
2. b.Lingkup kegiatan RSCK;
3. c.Identifikasi resiko kebakaran;
4. d.Analisis permasalahan; dan
5. e.Rekomendasi pencegahan kebakaran.

Pasal 5

(1)Kriteria RSCK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, meliputi :
1. a.Penentuan dan pemenuhan persyaratan sistem proteksi kebakaran; dan
2. b.Manajemen penanganan kebakaran. 9
(2)Lingkup kegiatan RSCK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, meliputi :
1. a.Pemeriksaan keandalan perkotaan, lingkungan bangunan dan bangunan gedung terhadap bahaya kebakaran;
2. b.Pemberdayaan masyarakat; dan
3. c.Penegakan hukum.
(3)Identifikasi risiko kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dilaksanakan untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan melalui survey dan observasi lapangan yang berkaitan dengan risiko kebakaran.
(4)Analisis permasalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, adalah analisis terhadap kumpulan data dan informasi guna menentukan permasalahan pencegahan bahaya kebakaran eksisting untuk digunakan sebagai bahan baku rekomendasi kegiatan pencegahan kebakaran yang diperlukan.
(5)Rekomendasi pencegahan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e, memuat :
1. a.Penyempurnaan kebijakan pencegahan bahaya kebakaran dan pelaksanaannya;
2. b.Usulan kebutuhan IPK bidang pencegahan kebakaran;
3. c.Pemantapan kompetensi SDM dalam penegak hukum ;
4. d.Sarana dan prasarana pencegahan kebakaran; dan
5. e.Penyempurnaan standar operasional prosedur termasuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 6

(1)RSPK harus memuat layanan tentang pemadaman dan penyelamatan jiwa serta harta benda di kabupaten Bekasi.
(2)Penyusunan RSPK sekurang-kurangnya meliputi:
1. a.kriteria RSPK;
2. b.lingkup kegiatan RSPK;
3. c.identifikasi resiko kebakaran;
4. d.analisis permasalahan; dan
5. e.rekomendasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

BAB III

PERSYARATAN TEKNIS SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN PADA BANGUNAN GEDUNG DAN LINGKUNGAN

Pasal 7

(1)Persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan meliputi:
1. a.Akses dan pasokan air untuk pemadam kebakaran;
2. b.Sarana penyelamatan; 10
3. c.Sistem proteksi kebakaran pasif;
4. d.Sistem proteksi kebakaran aktif;
5. e.Utilitas bangunan gedung;
6. f.Pencegahan kebakaran pada bangunan gedung;
7. g.Pengelolaan sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung; dan
8. h.Pengawasan dan pengendalian.
(2)Sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) wajib disediakan oleh setiap pemilik gedung.
(3)Rincian persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan sebagaimana di maksud pada ayat 1 (satu) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN

Pasal 8

Setiap orang atau badan di Daerah wajib berupaya aktif melakukan pencegahan dan penanggulangan atas bahaya kebakaran, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan umum.

Pasal 9

(1)Lingkungan perumahan dan lingkungan gedung harus direncanakan sedemikian rupa sehingga setiap bangunan bisa terjangkau oleh pancaran air unit pemadam kebakaran dan jalan lingkungan yang bisa dilalui mobil kebakaran.
(2)Lingkungan perumahan dan lingkungan bangunan gedung harus dilengkapi hidran atau sumur gali atau reservoir atau tendon air kebakaran.

Pasal 10

(1)Jarak minimal antara bangunan harus diperhitungkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan tinggi, lebar dan persentase bukaan yang terdapat pada bangunan sekitarnya, sehingga apabila salah satu bangunan tersebut terbakar, maka bangunan lain disekitarnya tidak terpengaruh oleh pancaran panas radiasi kebakaran tersebut.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai jarak antara bangunan dan/atau gang pengaman (brandgang) yang bersebelahan dengan bukaan saling berhadapan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks67PDFHirarki

Memuat teks peraturan…