DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2019

Nomor: 6
Tahun: 2019
Ditetapkan: 25 September 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Bekasi

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/XII/2014 Tanggal 25 Mei 2015, maka ketentuan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana tersebut di atas, perlu ditinjau untuk diadakan perubahan ;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas perubahannya perlu ditetapkan kembali dengan Peraturan Daerah. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2851); 2
3.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103 );
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penataan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2013 Nomor 9);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penataan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI Dan BUPATI BEKASI 3

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG PENATAAN DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN BEKASI

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penataan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2013 Nomor 3), diubah sebagai berikut :

1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bekasi;
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3.Bupati adalah Bupati Bekasi;
4.Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik yang selanjutnya disebut Diskominfosantik adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi serta wewenang di bidang komunikasi informatika persandian dan statistik;
5.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disebut PUPR adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi serta wewenang di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bekasi;
6.Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang selanjutnya disebut Distarkim adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi serta wewenang di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bekasi;
7.Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut BPKD adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi serta wewenang di bidang Pengelola Keuangan Aset Daerah Kabupaten Bekasi;
8.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi serta wewenang di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi; 4
9.Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman,dan/atau penerimaan setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya;
10.Badan Pendapatan Daerah adalah yang selanjutnya disebut Bapenda yang mempunyai tugas dan fungsi serta wewenang untuk mengelola pendapatan daerah;
11.Bagian Kerjasama adalah bagian yang mempunyai tugas dan fungsi serta wewenang untuk membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan urusan kerjasama dalam negeri dan kerjasama luar negeri;
12.Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi;
13.Menara Kamuflase adalah Bangunan menara untuk telekomunikasi yang dibangun dengan bentuk yang disesuaikan dengan lingkungan sekitarnya dan tidak menampakkan sebagai bangunan konvensional menara yang berbentuk simpul baja;
14.Menara ekisisting adalah menara telekomunikasi yang berdiri dan beroperasi di Kabupaten Bekasi hingga periode penyusunan cell plan;
15.Radius zona adalah besaran jarak yang bergantung kepada kondisi geografis dan kepadatan telekomunikasi disebuah Kabupaten;
16.Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut IMB adalah izin yang diberikan kepada seseorang atau badan usaha yang akan melakukan kegiatan mendirikan bangunan;
17.Rekomendasi Titik Koordinat adalah persetujuan teknis terkait dengan titik letak menara telekomunikasi dan pergelaran Fiber Optik;
18.Rekomendasi Zona Pembangunan adalah rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dinas Tata Ruang berupa diperbolehkannya bentuk menara yang dapat dibangun dan disesuaikan dengan keserasian tata ruang wilayah Kab. Bekasi;
19.Menara Telekomunikasi Mikro Selular adalah sel pada jaringan telepon mobile yang terhubung dengan selular base station bertenaga rendah, menghasilkan sinyal yang lebih kecil dari pada macro cell;
20.Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi tidak sebagai tempat manusia melakukan kegiatan; 5
21.Base Transceiver Station yang selanjutnya disebut BTS adalah perangkat radio selular (berikut antenna-nya) yang berfungsi untuk menghubungkan antara handphone dengan perangkat selular. BTS memiliki kapasitas penanganan percakapan dan volume data (traffic handling capacity). Sebuah BTS dan beberapa BTS dapat ditempatkan dalam sebuah menara telekomunikasi;
22.BTS Mobile adalah sistem BTS yang bersifat bergerak dibangun secara temporer pada lokasi tertentu dan dioperasionalkan dalam jangka waktu yang tertentu dan digunakan oleh Telco Operator sebagai solusi sementara untuk penyediaan coverage selular baru atau menghandling kapasitas trafik selular;
23.Jaringan utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai central trunk, Mobile Switching Center (MSC), Base Station Controller (BSC)/ Radio Network Controller (RNC), dan jaringan transmisi utama (backbone transmission);
24.Pengelola aset adalah harta yang dikuasai atau dimiliki oleh perangkat daerah sesuai dengan kewenangannya;
25.Micro Cell adalah sub system BTS yang memiliki cakupan layanan (coverage) dengan area / radius yang lebih kecil digunakan untuk mengcover area yang tidak terjangkau oleh BTS utama atau bertujuan meningkatkan kapasitas kualitas pada area yang padat traffic dan ditempatkan pada lahan Prasarana Sarana Utilitas ( PSU ) perumahan, lahan milik peroarangan, bilboard, masjid, PJU dengan ketinggian maksimal 20 (dua puluh) meter dari permukaan tanah;
26.Rooftop tower adalah menara telekomunikasi yang berdiri di atas gedung dengan jenis yang berbeda-beda;
27.Radiasi adalah pancaran energi melalui suatu materi atau ruang dalam bentuk panas, partikel atau gelombang elektromagnetik/cahaya (foton);
28.Serat optic adalah sejenis media dengan karakteristik khusus yang mampu menghantarkan data melalui gelombang frekuensi dengan kapasitas yang sangat besar.
2.Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi :

Pasal 22

1.Tingkat penggunan jasa diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi selama 1 tahun.
2.Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, ditetapkan sebanyak 2 kali dalam 1 tahun. 6
3.Ketentuan Pasal 23 ditambahkan, sehingga berbunyi :

Pasal 23

1.Retribusi pengendalian menara telekomunikasi sebesar Rp. 1.423.000,- per menara pertahun.
2.Tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ditinjau kembali paling lama 3 tahun sekali.
3.Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan oleh kepala daerah. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi. Ditetapkan di Cikarang pada tanggal, 25 September 2019 BUPATI BEKASI ttd EKA SUPRIA ATMAJA Diundangkan di Cikarang Pusat Pada tanggal 27 September 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI ttd UJU LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2019 NOMOR 6 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT : 6/232/2019 7

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/XII/2014 Tanggal 25 Mei 2015, maka ketentuan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana tersebut di atas, perlu ditinjau untuk diadakan perubahan ;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas perubahannya perlu ditetapkan kembali dengan Peraturan Daerah. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2851); 2
3.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103 );
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penataan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2013 Nomor 9);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penataan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI Dan BUPATI BEKASI 3

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG PENATAAN DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN BEKASI

Pasal 1

1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bekasi;
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3.Bupati adalah Bupati Bekasi;
4.Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik yang selanjutnya disebut Diskominfosantik adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi serta wewenang di bidang komunikasi informatika persandian dan statistik;
5.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disebut PUPR adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi serta wewenang di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bekasi;
6.Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang selanjutnya disebut Distarkim adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi serta wewenang di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bekasi;
7.Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut BPKD adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi serta wewenang di bidang Pengelola Keuangan Aset Daerah Kabupaten Bekasi;
8.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi serta wewenang di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi; 4
9.Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman,dan/atau penerimaan setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya;
10.Badan Pendapatan Daerah adalah yang selanjutnya disebut Bapenda yang mempunyai tugas dan fungsi serta wewenang untuk mengelola pendapatan daerah;
11.Bagian Kerjasama adalah bagian yang mempunyai tugas dan fungsi serta wewenang untuk membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan urusan kerjasama dalam negeri dan kerjasama luar negeri;
12.Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi;
13.Menara Kamuflase adalah Bangunan menara untuk telekomunikasi yang dibangun dengan bentuk yang disesuaikan dengan lingkungan sekitarnya dan tidak menampakkan sebagai bangunan konvensional menara yang berbentuk simpul baja;
14.Menara ekisisting adalah menara telekomunikasi yang berdiri dan beroperasi di Kabupaten Bekasi hingga periode penyusunan cell plan;
15.Radius zona adalah besaran jarak yang bergantung kepada kondisi geografis dan kepadatan telekomunikasi disebuah Kabupaten;
16.Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut IMB adalah izin yang diberikan kepada seseorang atau badan usaha yang akan melakukan kegiatan mendirikan bangunan;
17.Rekomendasi Titik Koordinat adalah persetujuan teknis terkait dengan titik letak menara telekomunikasi dan pergelaran Fiber Optik;
18.Rekomendasi Zona Pembangunan adalah rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dinas Tata Ruang berupa diperbolehkannya bentuk menara yang dapat dibangun dan disesuaikan dengan keserasian tata ruang wilayah Kab. Bekasi;
19.Menara Telekomunikasi Mikro Selular adalah sel pada jaringan telepon mobile yang terhubung dengan selular base station bertenaga rendah, menghasilkan sinyal yang lebih kecil dari pada macro cell;
20.Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi tidak sebagai tempat manusia melakukan kegiatan; 5
21.Base Transceiver Station yang selanjutnya disebut BTS adalah perangkat radio selular (berikut antenna-nya) yang berfungsi untuk menghubungkan antara handphone dengan perangkat selular. BTS memiliki kapasitas penanganan percakapan dan volume data (traffic handling capacity). Sebuah BTS dan beberapa BTS dapat ditempatkan dalam sebuah menara telekomunikasi;
22.BTS Mobile adalah sistem BTS yang bersifat bergerak dibangun secara temporer pada lokasi tertentu dan dioperasionalkan dalam jangka waktu yang tertentu dan digunakan oleh Telco Operator sebagai solusi sementara untuk penyediaan coverage selular baru atau menghandling kapasitas trafik selular;
23.Jaringan utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai central trunk, Mobile Switching Center (MSC), Base Station Controller (BSC)/ Radio Network Controller (RNC), dan jaringan transmisi utama (backbone transmission);
24.Pengelola aset adalah harta yang dikuasai atau dimiliki oleh perangkat daerah sesuai dengan kewenangannya;
25.Micro Cell adalah sub system BTS yang memiliki cakupan layanan (coverage) dengan area / radius yang lebih kecil digunakan untuk mengcover area yang tidak terjangkau oleh BTS utama atau bertujuan meningkatkan kapasitas kualitas pada area yang padat traffic dan ditempatkan pada lahan Prasarana Sarana Utilitas ( PSU ) perumahan, lahan milik peroarangan, bilboard, masjid, PJU dengan ketinggian maksimal 20 (dua puluh) meter dari permukaan tanah;
26.Rooftop tower adalah menara telekomunikasi yang berdiri di atas gedung dengan jenis yang berbeda-beda;
27.Radiasi adalah pancaran energi melalui suatu materi atau ruang dalam bentuk panas, partikel atau gelombang elektromagnetik/cahaya (foton);
28.Serat optic adalah sejenis media dengan karakteristik khusus yang mampu menghantarkan data melalui gelombang frekuensi dengan kapasitas yang sangat besar.
2.Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi :

Pasal 22

1.Tingkat penggunan jasa diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi selama 1 tahun.
2.Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, ditetapkan sebanyak 2 kali dalam 1 tahun. 6
3.Ketentuan Pasal 23 ditambahkan, sehingga berbunyi :

Pasal 23

1.Retribusi pengendalian menara telekomunikasi sebesar Rp. 1.423.000,- per menara pertahun.
2.Tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ditinjau kembali paling lama 3 tahun sekali.
3.Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan oleh kepala daerah. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi. Ditetapkan di Cikarang pada tanggal, 25 September 2019 BUPATI BEKASI ttd EKA SUPRIA ATMAJA Diundangkan di Cikarang Pusat Pada tanggal 27 September 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI ttd UJU LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2019 NOMOR 6 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT : 6/232/2019 7

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2019

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 22

Pasal 23

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 22

Pasal 23

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia