DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belitung No. 1 Tahun 2015

Nomor: 1
Tahun: 2015
Ditetapkan: 30 April 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 49

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: pendirian Badan Usaha Pelabuhan PT Pelabuhan Tanjong Belitong Indonesia, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Menetapkan maksud dan tujuan pendirian badan usaha pelabuhan, tempat kedudukan, kegiatan usaha, modal, saham, RUPS, Direksi, Dewan Komisaris, Kepegawaian, kerjasama, penetapan dan pembagian laba bersih, penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan, pembubaran dan likuidasi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai ketentuan Pasal 331 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pendirian Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
c.bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung tentang Pendirian Badan Usaha Pelabuhan PT. Pelabuhan Tanjong Batu Belitong Indonesia; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3.Undang-Undang…. SALINAN C:\Users\User\AppData\Local\Temp\01-PERDA BUP_45AA82.doc 2
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
11.Undang-Undang…. C:\Users\User\AppData\Local\Temp\01-PERDA BUP_45AA82.doc 3
11.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 311);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kepelabuhanan di Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2008 Nomor 3);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2008 Nomor 14); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG dan BUPATI BELITUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA PELABUHAN PT. PELABUHAN TANJONG BATU BELITONG INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Belitung.
2.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Belitung.
3.Bupati adalah Bupati Belitung.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Belitung.
6.Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
7.Pelabuhan…. C:\Users\User\AppData\Local\Temp\01-PERDA BUP_45AA82.doc 4
7.Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.
8.Badan Usaha Pelabuhan adalah badan usaha yang kegiatan usahanya khusus di bidang pengusahaan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya.
9.Badan Usaha Milik Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
10.Perseroan Terbatas (PT) yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta peraturan pelaksanaannya.
11.PT. Pelabuhan Tanjong Batu Belitong Indonesia adalah Badan Usaha Pelabuhan yang berbentuk Perseroan Terbatas dan merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Belitung.
12.Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris.
13.Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau anggaran dasar.
14.Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
15.Dewan…. C:\Users\User\AppData\Local\Temp\01-PERDA BUP_45AA82.doc 5
15.Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
16.Kerjasama adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan antara BUP PT. Pelabuhan Tanjong Batu Belitong Indonesia dengan pihak lain untuk bersama-sama melakukan suatu kegiatan usaha guna mencapai suatu tujuan tertentu.
17.Pihak lain adalah Perorangan atau Badan Hukum Swasta, BUMN dan/atau BUMD milik Pemerintah Provinsi/ Pemerintah Kabupaten/ Kota lainnya.
18.Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
19.Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
20.Pengambil-alihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.
21.Akta Pendirian Perusahaan adalah Akta Pendirian Perseroan Terbatas Badan Usaha Pelabuhan PT. Pelabuhan Tanjong Batu Belitong Indonesia.
22.Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Badan Usaha Pelabuhan PT. Pelabuhan Tanjong Batu Belitong Indonesia.
23.Saham adalah bukti kepemilikan modal Perseroan Terbatas Badan Usaha Pelabuhan PT. Pelabuhan Tanjong Batu Belitong Indonesia yang memberi hak atas dividen dan lain-lainnya. C:\Users\User\AppData\Local\Temp\01-PERDA BUP_45AA82.doc 6

BAB II

PENDIRIAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini, didirikan Badan Usaha Milik Daerah berupa Badan Usaha Pelabuhan berbentuk Perseroan Terbatas dengan nama PT. Pelabuhan Tanjong Batu Belitong Indonesia.
(2)Pelaksanaan pendirian PT. Pelabuhan Tanjong Batu Belitong Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Pendirian Badan Usaha Milik Daerah dimaksudkan untuk melakukan kegiatan usaha yang mendukung kegiatan ekonomi di sektor kepelabuhanan, antara lain dengan membentuk Badan Usaha Pelabuhan dan/atau usaha lain di sektor kepelabuhanan sesuai dengan kondisi daerah.

Pasal 4

Badan Usaha Pelabuhan yang didirikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan :

a.menyelengarakan usaha secara profesional dan bertanggung jawab dengan prinsip-prinsip usaha bisnis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.mampu memberikan pelayanan sebaik-baiknya untuk jasa pelayanan kepelabuhanan dan transportasi angkutan perairan; dan
c.membantu menggerakkan perekonomian daerah dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah. C:\Users\User\AppData\Local\Temp\01-PERDA BUP_45AA82.doc 7

BAB IV

TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 5

PT. Pelabuhan Tanjong Batu Belitong Indonesia berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Belitung dengan kantor-kantor cabang dan unit-unit usaha yang ditetapkan berdasarkan RUPS.

BAB V

KEGIATAN USAHA

Pasal 6

(1)Kegiatan usaha PT. Pelabuhan Tanjong Batu Belitong Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :
1. a.Penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang dan barang yang meliputi :
  1. 1.penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk bertambat;
  2. 2.penyediaan dan/atau pelayanan pengisian bahan bakar dan pelayanan air bersih;
  3. 3.penyediaan dan/atau pelayanan fasilitas naik turun penumpang dan/atau kendaraan;
  4. 4.penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang dan peti kemas;
  5. 5.penyediaan dan/atau pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan barang, alat bongkar muat, serta peralatan pelabuhan;
  6. 6.penyediaan dan/atau pelayanan jasa terminal peti kemas, curah cair, curah kering dan ro-ro;
  7. 7.penyediaan dan/atau pelayanan jasa bongkar muat barang;
  8. 8.penyediaan dan/atau pelayanan pusat distribusi dan konsolidasi barang; dan/atau
  9. 9.penyediaan dan/atau pelayanan jasa penundaan kapal.
2. b.Jasa terkait dengan kepelabuhanan yang meliputi :
  1. 1.penyediaan fasilitas penampungan limbah;
  2. 2.penyediaan depo peti kemas;
  3. 3.penyediaan pergudangan;
  4. 4.Jasa…. C:\Users\User\AppData\Local\Temp\01-PERDA BUP_45AA82.doc 8
  5. 4.jasa pembersihan dan pemeliharaan gedung kantor;
  6. 5.instalasi air bersih dan listrik;
  7. 6.pelayanan pengisian air tawar dan minyak;
  8. 7.penyediaan gedung perkantoran untuk kepentingan pengguna jasa pelabuhan;
  9. 8.penyediaan fasilitas gudang pendingin;
  10. 9.perawatan dan perbaikan kapal;
  11. 10.pengemasan dan pelabelan;
  12. 11.fumigasi dan pembersihan/perbaikan kontainer;
  13. 12.angkutan umum dari dan ke pelabuhan;
  14. 13.tempat tunggu kendaraan bermotor;
  15. 14.kegiatan industri tertentu;
  16. 15.kegiatan perdagangan;
  17. 16.kegiatan penyediaan tempat bermain dan rekreasi;
  18. 17.jasa periklanan; dan/atau
  19. 18.perhotelan, restoran, pariwisata, pos dan telekomunikasi.
(2)Untuk pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b perseroan dapat bekerjasama dengan Pemerintah/ Pemerintah Daerah lain dan/atau pihak lain di Dalam Negeri dan/atau Luar Negeri.

BAB VI

MODAL

Pasal 7

(1)Modal Dasar PT. Pelabuhan Tanjong Batu Belitong Indonesia disesuaikan dengan ketentuan modal perseroan untuk badan usaha pelabuhan.
(2)Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Pemerintah daerah dan/atau dari pihak lainnya.
(1)(3) Besarnya Modal dasar PT. Pelabuhan Tanjong Batu Belitong Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berasal dari Pemerintah Daerah ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal.
(4)Perubahan modal dasar untuk selanjutnya ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(5)Apabila.... C:\Users\User\AppData\Local\Temp\01-PERDA BUP_45AA82.doc 9
(5)Apabila dikemudian hari PT. Pelabuhan Tanjong Batu Belitong Indonesia akan melepaskan sahamnya kepada umum, maka kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Belitung sekurang- kurangnya sebesar 51 % (lima puluh satu perseratus).

Pasal 8

(1)Perubahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Belitung pada PT. Pelabuhan Tanjong Batu Belitong Indonesia baik penambahan, pengurangan maupun pemindahan, ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(2)Penyertaan saham pihak lainnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

SAHAM

Pasal 9

(1)Saham yang dikeluarkan oleh PT. Pelabuhan Tanjong Batu Belitong Indonesia adalah saham atas nama.
(2)Jenis dan nilai nominal saham ditetapkan oleh RUPS.
(3)Setiap pemegang saham harus tunduk pada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.

Pasal 10

Ketentuan tentang daftar pemegang saham, pemindah tanganan saham dan duplikat saham diatur dalam peraturan tersendiri oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Isi peraturan

Teks49PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014