DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belitung No. 1 Tahun 2016

Nomor: 1
Tahun: 2016
Ditetapkan: 24 Maret 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 149

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: izin lingkungan, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Menetapkan penyusunan Amdal dan UKL-UPL, penilaian Amdal dan UKL-UPL, perizinan, Komisi Penilai Amdal, Pembiayaan, sanksi administratif, penyidikan dan ketentuan pidana.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan semakin meningkatnya aktivitas pembangunan yang dilakukan dalam berbagai bentuk usaha dan/atau kegiatan tentunya akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan, sehingga harus dianalisis sejak awal perencanaannya agar langkah pengendalian dampak negatif dan pengembangan dampak positif dapat disiapkan sedini mungkin guna memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan serta dalam rangka meningkatkan upaya pengendalian, maka setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup wajib memiliki izin lingkungan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung tentang Izin Lingkungan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang.... SALINAN C:\Program Files (x86)\PDFConverter\temp\NVDC\2707CCAF-EEB3-49E9-B514-FD4676706E7A\d17c09de-26bd-4f1b-902e-334b8f6be284file.doc 2
2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
7.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 408);
8.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 231);
9.Peraturan…. C:\Program Files (x86)\PDFConverter\temp\NVDC\2707CCAF-EEB3-49E9-B514-FD4676706E7A\d17c09de-26bd-4f1b-902e-334b8f6be284file.doc 3
9.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1256); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG dan BUPATI BELITUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN LINGKUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Belitung.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Belitung.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.SKPD Lingkungan Hidup Daerah adalah SKPD yang berwenang di bidang Lingkungan Hidup di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung.
6.Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
7.Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.
8.Analisis…. C:\Program Files (x86)\PDFConverter\temp\NVDC\2707CCAF-EEB3-49E9-B514-FD4676706E7A\d17c09de-26bd-4f1b-902e-334b8f6be284file.doc 4
8.Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
9.Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
10.Usaha dan/atau kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
11.Dampak Penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
12.Kerangka Acuan adalah ruang lingkup kajian analisis dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan.
13.Analisis Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Andal adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.
14.Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut RKL adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
15.Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut RPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
16.Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup adalah keputusan yang menyatakan kelayakan lingkungan hidup dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal.
17.Rekomendasi UKL-UPL adalah surat persetujuan terhadap suatu usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL.
18.Komisi Penilai Amdal adalah Komisi Penilai Amdal Kabupaten Belitung;
19.Setiap…. C:\Program Files (x86)\PDFConverter\temp\NVDC\2707CCAF-EEB3-49E9-B514-FD4676706E7A\d17c09de-26bd-4f1b-902e-334b8f6be284file.doc 5
19.Setiap orang adalah orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
20.Pemrakarsa adalah setiap orang atau instansi pemerintah yang bertanggungjawab atas suatu usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
21.Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
22.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan/atau tujuan dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan perundang- undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
23.Penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh PPNS untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
24.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 2

(1)Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.
(2)Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi:
1. a.penyusunan Amdal atau UKL-UPL;
2. b.penilaian Amdal atau pemeriksaan UKL-UPL; dan
3. c.permohonan dan penerbitan izin lingkungan.
(3)Izin lingkungan merupakan prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. C:\Program Files (x86)\PDFConverter\temp\NVDC\2707CCAF-EEB3-49E9-B514-FD4676706E7A\d17c09de-26bd-4f1b-902e-334b8f6be284file.doc 6

BAB II

PENYUSUNAN AMDAL DAN UKL-UPL

Pasal 3

(1)Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal.
(2)Dampak penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kriteria:
1. a.besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
2. b.luas wilayah penyebaran dampak;
3. c.intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
4. d.banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
5. e.sifat kumulatif dampak;
6. f.berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau
7. g.kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 4

(1)Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi Amdal terdiri atas:
1. a.pengubahan bentuk lahan dan bentang alam;
2. b.eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;
3. c.proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;
4. d.proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta sosial dan budaya;
5. e.proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;
6. f.introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik;
7. g.pembuatan…. C:\Program Files (x86)\PDFConverter\temp\NVDC\2707CCAF-EEB3-49E9-B514-FD4676706E7A\d17c09de-26bd-4f1b-902e-334b8f6be284file.doc 7
8. g.pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non hayati;
9. h.kegiatan yang mempunyai resiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan Negara; dan/atau
10. i.penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.
(2)Jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1)Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) wajib memiliki UKL-UPL.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

(1)Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disusun oleh pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan.
(2)Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib sesuai dengan rencana tata ruang.
(3)Dalam hal lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dokumen Amdal tidak dapat dinilai dan wajib dikembalikan kepada pemrakarsa.

Pasal 7

(1)Penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dituangkan ke dalam dokumen Amdal yang terdiri atas:
1. a.Kerangka Acuan;
2. b.Andal; dan
3. c.RKL-RPL.
(2)Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi dasar dalam penyusunan Andal dan RKL-RPL. Pasal 8…. C:\Program Files (x86)\PDFConverter\temp\NVDC\2707CCAF-EEB3-49E9-B514-FD4676706E7A\d17c09de-26bd-4f1b-902e-334b8f6be284file.doc 8

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tatalaksana penyusunan dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan dasar penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup.

Pasal 10

Dokumen Amdal memuat:

a.pengkajian mengenai dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
b.evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan;
c.saran masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan;
d.prakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana usaha dan/atau kegiatan dilaksanakan;
e.evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup; dan
f.rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Isi peraturan

Teks149PDFHirarki

Memuat teks peraturan…