DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belitung No. 11 Tahun 2015

Nomor: 11
Tahun: 2015
Ditetapkan: 17 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 106

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pengelolaan sampah, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Ruang lingkup sampah yang dikelola berdasarkan Perda ini adalah sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga dan sampah spesifik. Selain itu menetapkan juga mengenai hak dan kewajiban setiap orang dalam mengelola sampah, tugas dan wewenang pemerintah daerah, kebijakan pengelolaan sampah, penyelenggaraan pengelolaan sampah, kerja sama dan kemitraan, pendanaan dan kompensasi, insentif dan disinsentif serta retribusi pelayanan sampah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat;
c.bahwa dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggungjawab dan kewenangan Pemerintah Daerah, serta peran masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien;
d.bahwa sesuai dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, dan Pasal 44 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung tentang Pengelolaan Sampah; Mengingat :... SALINAN C:\Users\User\AppData\Local\Temp\11-PERDA PENGELOLAAN SAMPAH_48AEDF.docx 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274). Dengan... C:\Users\User\AppData\Local\Temp\11-PERDA PENGELOLAAN SAMPAH_48AEDF.docx 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG dan BUPATI BELITUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Belitung.
2.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Kabupaten Belitung.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung.
6.Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang di Bidang tertentu dan mendapat pendelegasian pelimpahan wewenang dari Bupati.
7.Instansi adalah Instansi yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang kebersihan (persampahan) dan/atau lingkungan hidup.
8.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
9.Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
10.Perkumpulan... C:\Users\User\AppData\Local\Temp\11-PERDA PENGELOLAAN SAMPAH_48AEDF.docx 4
10.Perkumpulan adalah sekumpulan orang yang bergabung dengan mempunyai kepentingan bersama tanpa membentuk suatu badan hukum yang berdiri sendiri.
11.Kebersihan adalah lingkungan kota yang bersih dari pencemaran udara, pencemaran air dan sampah.
12.Keindahan adalah keadaan lingkungan perkotaan yang nyaman, esthetik dan proporsional.
13.Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan mahluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
14.Sumber pencemaran adalah setiap usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan bahan pencemaran yang menyebabkan udara, tanah dan air tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
15.Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
16.Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
17.Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas social, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
18.Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
19.Kawasan permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama, dan sejenisnya.
20.Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
21.Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasara penunjang.
22.Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional.
23.Limbah... C:\Users\User\AppData\Local\Temp\11-PERDA PENGELOLAAN SAMPAH_48AEDF.docx 5
23.Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah suatu sisa usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat suatu dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung mencemari dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya.
24.Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
25.Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
26.Badan Hukum adalah suatu badan/lembaga yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Instansi yang berwenang dengan nama dan dalam bentuk apapun, seperti Koperasi, Yayasan, Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah.
27.Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
28.Tempat sampah rumah tangga adalah wadah penampungan sampah yang berupa bak/bin/tong/keranjang sampah.
29.Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
30.Tempat sampah adalah tempat menampung sampah yang disediakan dan digunakan oleh penghasil sampah.
31.Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
32.Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
33.Tempat... C:\Users\User\AppData\Local\Temp\11-PERDA PENGELOLAAN SAMPAH_48AEDF.docx 6
33.Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
34.Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
35.Pengumpulan sampah adalah kegiatan mengumpulkan sampah dari setiap persil dan memindahkan ke TPS.
36.Fasilitas umum adalah bangunan-bangunan yang dibutuhkan dalam sistem pelayanan lingkungan yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah dan terdiri dari antara lain : jaringan air bersih, jaringan air kotor, jaringan listrik, jaringan gas, jaringan telepon, terminal angkutan umum/bus shelter, tempat pembuangan sampah dan pemadam kebakaran.
37.Fasilitas sosial adalah fasilitas yang dibutuhkan masyarakat dalam lingkungan permukiman yang meliputi antara lain pendidikan, kesehatan, belanja dan niaga, pemerintahan dan pelayanan umum, peribadatan, rekreasi dan kebudayaan, olah raga dan lapangan terbuka serta pemakaman umum.
38.Jasa Pelayanan Kebersihan adalah pungutan yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan, Pasar dan Pertamanan Kabupaten Belitung kepada seluruh pemilik/pemakai persil atas penyelenggaraan kebersihan berupa pengangkutan sampah dari tempat penampungan sementara ke tempat pembuangan akhir.
39.Angkutan umum adalah angkutan yang diperuntukan melayani masyarakat yang memiliki izin sesuai perundang-undangan yang berlaku antara lain bus kota, bus antar kota, taksi, angkutan kota, angkutan antar kota atau angkutan lainnya.
40.Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir sampah.
41.Sistem tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar. BAB... C:\Users\User\AppData\Local\Temp\11-PERDA PENGELOLAAN SAMPAH_48AEDF.docx 7

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)Sampah yang dikelola berdasarkan Peraturan Daerah ini terdiri atas :
1. a.sampah rumah tangga;
2. b.sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
3. c.sampah spesifik.
(2)Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
(3)Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya.
(4)Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
1. a.sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
2. b.sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
3. c.sampah yang timbul akibat bencana;
4. d.puing bongkaran bangunan;
5. e.sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan
6. f.sampah yang timbul secara tidak periodik.

BAB III

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas:

a.asas tanggungjawab;
b.asas berkelanjutan;
c.asas manfaat;
d.asas keadilan;
e.asas kesadaran;
f.asas kebersamaan;
g.asas keselamatan;
h.asas... C:\Users\User\AppData\Local\Temp\11-PERDA PENGELOLAAN SAMPAH_48AEDF.docx 8
h.asas keamanan; dan
i.asas nilai ekonomi.

Pasal 4

Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan, menjadikan sampah sebagai sumber daya, serta mengubah perilaku setiap orang terhadap sampah.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

(1)Setiap orang berhak :
1. a.mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
2. b.berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
3. c.memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
4. d.mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan TPA sampah; dan
5. e.memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

(1)Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan .
(2)Setiap orang wajib berperan serta dalam kegiatan kebersihan di lingkungannya masing-masing.
(3)Setiap... C:\Users\User\AppData\Local\Temp\11-PERDA PENGELOLAAN SAMPAH_48AEDF.docx 9
(3)Setiap angkutan umum, kendaraan pribadi, fasilitas umum, fasilitas sosial, perkantoran, perusahaan, pusat perbelanjaan wajib menyediakan Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS).
(4)Dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis rumah tangga Instansi yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang kebersihan dan/atau lingkungan hidup memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola sampah di Rukun Tetangga/Rukun Warga dan/atau Desa/Kelurahan/Kecamatan dengan rincian tugas berikut:
1. a.Lembaga pengelola sampah tingkat rukun tetangga (RT) mempunyai tugas: 1) memfasilitasi tersedianya tempat sampah rumah tangga di masing-masing rumah tangga dan alat angkut dari tempat sampah rumah tangga ke TPS; dan 2) menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah di masing- masing rumah tangga.
2. b.Lembaga pengelola sampah tingkat rukun warga (RW) mempunyai tugas: 1) mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat rukun tetangga; dan 2) mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara ke lurah.
3. c.Lembaga pengelola sampah tingkat desa/kelurahan mempunyai tugas: 1) mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat rukun warga; 2) mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat rukun tetangga sampai rukun warga; dan 3) mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara dan tempat pengolahan sampah terpadu ke camat.
4. d.Lembaga pengelola sampah tingkat kecamatan mempunyai tugas: 1) mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat desa/kelurahan; 2) mengawasi... C:\Users\User\AppData\Local\Temp\11-PERDA PENGELOLAAN SAMPAH_48AEDF.docx 10 2) mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat rukun warga sampai desa/kelurahan dan lingkungan kawasan; dan 3) mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara dan tempat pengolahan sampah terpadu ke SKPD atau instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang persampahan dan/atau lingkungan hidup.

BAB V

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 7

Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan, yang meliputi:

a.menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
b.melakukan penelitian untuk pengembangan teknologi, pengurangan dan penanganan sampah;
c.memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah;
d.melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
e.mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
f.memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengelola sampah; dan
g.melakukan koordinasi dan kerjasama antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Pasal 8

(1)Dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan :
1. a.menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi; b.
2. c.melakukan...
3. b.menyelenggarakan pengelolaan sampah skala Kabupaten sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah; C:\Users\User\AppData\Local\Temp\11-PERDA PENGELOLAAN SAMPAH_48AEDF.docx 11
4. c.melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
5. d.menetapkan lokasi TPST, dan/atau TPA;
6. e.melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap TPA dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
7. f.menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.
(2)Penetapan lokasi TPST dan TPA sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.

BAB VI

KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 9

(1)Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah daerah, yang terdiri atas :
1. a.kebijakan dan strategi pengurangan sampah;
2. b.kebijakan dan strategi penanganan sampah; dan
3. c.kebijakan dan strategi pengelolaan sampah spesifik.
(2)Kebijakan dan strategi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
1. a.kebijakan dan strategi pengelolaan sampah jangka pendek.
2. b.kebijakan dan strategi pengelolaan sampah jangka menengah; dan
3. c.kebijakan dan strategi pengelolaan sampah jangka panjang;

Pasal 10

(1)Kebijakan dan strategi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), memuat :
1. a.arah... C:\Users\User\AppData\Local\Temp\11-PERDA PENGELOLAAN SAMPAH_48AEDF.docx 12
2. a.arah kebijakan pengelolaan sampah antara lain meliputi :
  1. 1.pengurangan sampah pada sumber sampah;
  2. 2.penanganan sampah di sumber sampah, TPS, TPST dan TPA;
  3. 3.pengelolaan sampah spesifik pada sumber sampah;
  4. 4.pengurangan penggunaan produk dan/atau kemasan yang menimbulkan sampah;
  5. 5.penghematan dan/atau pemanfaatan kembali sumber daya;
  6. 6.peningkatan peran dunia usaha dan masyarakat dalam pengelolaan sampah;
  7. 7.pembinaan terhadap produsen untuk membatasi timbulan sampah dan menggunakan produk dan/atau kemasan yang mudah didaur ulang dan diurai oleh alam;
  8. 8.pembinaan terhadap masyarakat untuk menggunakan atau berpola konsumsi bahan yang ramah lingkungan;
  9. 9.fasilitasi pengembangan penerapan dan mekanisme Extended Producer Responsibility (EPR); dan
  10. 10.perlindungan lingkungan dari perubahan iklim, beban pencemar dan pengurangan gas rumah kaca dari pengelolaan sampah, seperti melalui penangkapan dan pemanfaatan gas metan.
3. b.strategi pengelolaan sampah meliputi :
  1. 1.peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah melalui kampanye dan edukasi pengelolaan sampah.
  2. 2.peningkatan kapasitas pemerintah daerah, masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah, antara lain : a) pendidikan dan pelatihan; b) pembuatan pilot project; c) diseminasi; dan d) ketersediaan dan kecukupan anggaran, serta sarana prasarana.
  3. 3.peningkatan pemanfaatan kembali produk dan/atau kemasan melalui antara lain : a) peningkatan produksi dan pemasaran produk daur ulang terutama kompos; b) pengembangan... C:\Users\User\AppData\Local\Temp\11-PERDA PENGELOLAAN SAMPAH_48AEDF.docx 13 b) pengembangan pengadaan barang dan/atau kemasan yang dapat didaur ulang dan mudah terurai secara alami; c) peningkatan peran pemerintah daerah dalam penggunaan produk yang dapat didaur ulang dan mudah terurai oleh proses alam; dan d) peningkatan pemasaran produk dan/atau kemasan yang dapat didaur ulang.
  4. 4.mensinergikan program pengelolaan sampah dengan program-program SKPD.
  5. 5.peningkatan peran dan tanggung jawab dunia usaha dan masyarakat dalam pengelolaan sampah yang meliputi antara lain : a) pengurangan penggunaan produk dan/atau kemasan yang tidak mudah didaur ulang dan/atau terurai oleh alam; b) pengembangan produk dan/atau kemasan yang mudah didaur ulang dan mudah terurai secara alami; dan c) penerapan dan mengembangkan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle) dalam pengelolaan sampah pada sumbernya baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun pelaku usaha.
  6. 6.peningkatan peran dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah, antara lain : a) memfasilitasi pemasaran produk daur ulang dan mudah terurai oleh proses alam; b) memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan; c) memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan; dan d) memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang.
  7. 7.minimalisasi sampah dengan cara mengurangi/ menggantikan penggunaan suatu bahan produksi, mengurangi/tidak menggunakan kemasan, merancang produk, wadah, dan/atau kemasan yang mudah di daur ulang atau mudah terurai secara alami;
  8. 8.fasilitasi... C:\Users\User\AppData\Local\Temp\11-PERDA PENGELOLAAN SAMPAH_48AEDF.docx 14
  9. 8.fasilitasi pengembangan sistem insentif dan disinsentif kegiatan pengurangan sampah.
4. c.target pengelolaan sampah :
  1. 1.penurunan jumlah timbulan sampah secara bertahap dalam waktu tertentu; dan
  2. 2.prioritas jenis sampah yang akan menjadi target pengurangan sampah.
(2)Kebijakan dan strategi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan data dan informasi yang lengkap dan akurat.
(3)Penyusunan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikoordinasikan oleh SKPD yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang kebersihan/persampahan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan dan strategi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks106PDFHirarki

Memuat teks peraturan…