DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belitung No. 12 Tahun 2015

Nomor: 12
Tahun: 2015
Ditetapkan: 18 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 71

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pengelolaan sampah, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Ruang lingkup sampah yang dikelola berdasarkan Perda ini adalah sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga dan sampah spesifik. Selain itu menetapkan juga mengenai hak dan kewajiban setiap orang dalam mengelola sampah, tugas dan wewenang pemerintah daerah, kebijakan pengelolaan sampah, penyelenggaraan pengelolaan sampah, kerja sama dan kemitraan, pendanaan dan kompensasi, insentif dan disinsentif serta retribusi pelayanan sampah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Belitung Tahun 2015-2025; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4.Undang-Undang…. SALINAN C:\Users\User\AppData\Local\Temp\12-PERDA RIPARKAB BELITUNG TAHUN 2015-2025_47F469.doc 2
4.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4562); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG dan BUPATI BELITUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2015-2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Belitung.
2.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Belitung. C:\Users\User\AppData\Local\Temp\12-PERDA RIPARKAB BELITUNG TAHUN 2015-2025_47F469.doc 3
3.Pemerintahan….
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6.Bupati adalah Bupati Belitung.
7.Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Tahun 2015-2025, yang selanjutnya disingkat RIPPARKAB Tahun 2015- 2025 adalah pedoman utama bagi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan di tingkat kabupaten yang berisi kebijakan, strategi, dan program yang perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan kepariwisataan yang ditentukan; mencakup aspek pengembangan destinasi pariwisata, industri pariwisata, pemasaran pariwisata, dan kelembagaan kepariwisataan.
8.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan.
9.Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
10.Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
11.Pariwisata…. C:\Users\User\AppData\Local\Temp\12-PERDA RIPARKAB BELITUNG TAHUN 2015-2025_47F469.doc 4
11.Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.
12.Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.
13.Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
14.Pariwisata perkotaan adalah pariwisata yang menggunakan sumber daya perkotaan sebagai daya tarik wisata.
15.Destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
16.Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
17.Pemasaran pariwisata adalah aktivitas untuk menarik wisatawan dan memotivasi mereka untuk membeli produk dan pelayanan pariwisata yang ditawarkan.
18.Kelembagaan kepariwisataan adalah organisasi-organisasi pemerintah, swasta, maupun masyarakat, termasuk sumber daya manusia di dalamnya, serta regulasi dan mekanisme operasional dalam pengembangan kepariwisataan.
19.Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
20.Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
21.Fasilitas…. C:\Users\User\AppData\Local\Temp\12-PERDA RIPARKAB BELITUNG TAHUN 2015-2025_47F469.doc 5
21.Fasilitas penunjang pariwisata adalah produk dan pelayanan yang dibutuhkan untuk menunjang terpenuhinya kebutuhan berwisata wisatawan.
22.Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu aspek atau lebih, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
23.Kawasan Pengembangan Pariwisata adalah kawasan yang potensial bagi pengembangan produk pariwisata yang sesuai dengan arah pembangunan kepariwisataan.
24.Ekowisata adalah suatu konsep pengembangan dan penyelenggaraan kegiatan pariwisata berbasis pemanfaatan lingkungan untuk perlindungan, serta berintikan partisipasi aktif masyarakat, dan dengan penyajian produk bermuatan pendidikan dan pembelajaran, berdampak negatif minimal, memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi daerah, dan diberlakukan bagi kawasan lindung, kawasan terbuka, kawasan alam, serta kawasan budaya.
25.Minawisata adalah pengembangan kegiatan perekonomian masyarakat dan wilayah yang berbasis pada pemanfaatan potensi sumber daya kelautan, perikanan dan pariwisata secara terintegrasi pada wilayah tertentu.
26.Pariwisata pulau-pulau kecil adalah konsep pengelolaan berbagai potensi yang ada di pulau-pulau kecil dengan pendekatan pariwisata sebagai ujung tombak pengembangannya.
27.Pariwisata bahari yaitu konsep pariwisata yang terkait dengan pemanfaatan sumber daya air (laut, danau, sungai) sebagai daya tarik utamanya.
28.Pariwisata pertambangan timah yaitu konsep pariwisata yang menyajikan daya tarik pertambangan timah (sejarah, budaya, benda peninggalan dan berbagai hal yang terkait pertambangan timah lainnya) sebagai daya tarik utamanya.
29.Pariwisata…. C:\Users\User\AppData\Local\Temp\12-PERDA RIPARKAB BELITUNG TAHUN 2015-2025_47F469.doc 6
29.Pariwisata industri kreatif yaitu pariwisata yang mendorong kreatifitas dan peningkatan ekonomi masyarakat melalui industri kreatif sebagai daya tarik utamanya.
30.Pariwisata petualangan alam adalah pariwisata minat khusus yang menyajikan daya tarik berupa bentang alam yang unik dan menantang.
31.Agrowisata adalah konsep pariwisata yang menjadikan pertanian dan perkebunan baik skala besar maupun kecil sebagai daya tarik utamanya.
32.Geowisata adalah konsep dan bentuk penyelenggaraan pariwisata yang memperhatikan kelestarian lingkungan alam, nilai-nilai sosial budaya dan nilai kearifan lokal, serta meningkatkan perekonomian masyarakat lokal dengan memanfaatkan seluruh aspek geologi sebagai daya tarik utamanya.

BAB II

KEDUDUKAN, RUANG LINGKUP, DAN JANGKA WAKTU PERENCANAAN

Pasal 2

Kedudukan RIPPARKAB Belitung Tahun 2015-2025 :

a.merupakan penjabaran dari visi dan misi pembangunan kabupaten serta kebijakan pembangunan yang berlaku;
b.sebagai dasar hukum dan dasar pertimbangan di dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Sektor Pariwisata dan Rencana Strategis SKPD yang mengurusi bidang kepariwisataan; dan
c.sebagai dasar perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan kabupaten. Bagian.... C:\Users\User\AppData\Local\Temp\12-PERDA RIPARKAB BELITUNG TAHUN 2015-2025_47F469.doc 7

Pasal 3

Ruang lingkup RIPPARKAB Belitung Tahun 2015-2025 meliputi wilayah administratif daerah, dengan tetap memperhatikan keterkaitan dengan kabupaten di sekitarnya, dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pasal 4

RIPPARKAB Belitung Tahun 2015-2025 mencakup 4 (empat) aspek pembangunan kepariwisataan, yaitu :

a.destinasi pariwisata;
b.industri pariwisata;
c.pemasaran pariwisata; dan
d.kelembagaan kepariwisataan.

Pasal 5

Jangka waktu perencanan RIPPARKAB Belitung, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dimulai sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini dan berakhir sampai dengan berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah pada tahun 2025.

BAB III

PRINSIP, VISI, DAN MISI

Pasal 6

RIPPARKAB Belitung Tahun 2015-2025 mengacu pada prinsip pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan yaitu :

a.pembangunan kepariwisataan yang bertanggung jawab terhadap lingkungan fisik (alamiah dan buatan), sosial, dan budaya masyarakat;
b.pembangunan…. C:\Users\User\AppData\Local\Temp\12-PERDA RIPARKAB BELITUNG TAHUN 2015-2025_47F469.doc 8
b.pembangunan kepariwisataan yang beretika, memegang teguh norma agama, sosial dan budaya; dan
c.pembangunan kepariwisataan yang terintegrasi dan sinergis dengan sektor lain, wilayah yang lebih luas, antar pemangku kepentingan.

Pasal 7

Visi Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten adalah Kabupaten Belitung sebagai Destinasi Geowisata yang Berdaya Saing Global, Beretika, dan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat.

Pasal 8

Misi Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten adalah :

a.membangun destinasi geowisata yang berdaya saing global melalui pengembangan dan perlindungan terhadap sumber daya alam dan budaya khas yang mendukung fungsi strategis kepariwisataan Kabupaten Belitung, serta mewujudkan pengelolaan pariwisata yang bertanggung jawab dan menjunjung tinggi norma agama, sosial, dan budaya masyarakat Belitung;
b.membangun industri pariwisata Kabupaten Belitung yang berpihak pada masyarakat lokal, berdaya saing, inovatif, variatif dan beretika, sekaligus memperkuat jejaring industri pariwisata di tingkat nasional dan internasional secara berkelanjutan;
c.mengembangkan pemasaran pariwisata yang bertanggung jawab dan terpadu dengan wilayah sekitarnya; dan
d.membangun sistem kelembagaan kepariwisataan dan sumber daya manusia yang mampu memperkuat peran masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan dan mendorong investasi pariwisata yang bertanggung jawab. C:\Users\User\AppData\Local\Temp\12-PERDA RIPARKAB BELITUNG TAHUN 2015-2025_47F469.doc 9

BAB IV

TUJUAN, KONSEP, DAN KEBIJAKAN

Pasal 9

Tujuan Pembangunan Kepariwisataan Daerah :

a.mewujudkan potensi geologis yang meliputi alam, bahari, sejarah dan budaya, flora dan fauna, serta industri kreatif masyarakat sebagai identitas pariwisata Kabupaten Belitung;
b.mewujudkan integrasi kepariwisataan dengan pembangunan wilayah Kabupaten Belitung, pembangunan kepariwisataan destinasi sekitarnya, serta pembangunan kepariwisataan provinsi dan nasional;
c.mewujudkan industri pariwisata Kabupaten Belitung yang berdaya saing, berstandar internasional, khas, berwawasan lingkungan, berbasis masyarakat lokal, serta menjunjung tinggi norma agama, sosial, dan budaya;
d.mewujudkan citra pariwisata Kabupaten Belitung sebagai destinasi pariwisata dunia dan meningkatkan citra Pulau Belitung sebagai satu destinasi tunggal melalui sistem pemasaran yang bertanggung jawab, terpadu, dan efektif;
e.mewujudkan sistem kelembagaan yang kuat dan efektif dalam memberikan perlindungan terhadap potensi alam dan budaya, mendorong penguatan peran masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan, peningkatan kualitas sumber daya manusia pariwisata, serta membuka peluang investasi yang bertanggung jawab dan beretika; dan
f.menjamin terbangunnya mekanisme insentif dan disinsentif bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan destinasi pariwisata yang berdaya saing global, beretika, dan berkelanjutan. Bagian.... C:\Users\User\AppData\Local\Temp\12-PERDA RIPARKAB BELITUNG TAHUN 2015-2025_47F469.doc 10

Pasal 10

(1)Konsep prioritas pembangunan kepariwisataan yang diterapkan di Daerah adalah konsep geowisata dan pariwisata Industri kreatif.
(2)Konsep Geowisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengandung arti bahwa pembangunan kepariwisataan Daerah dilakukan sebagai upaya untuk :
1. a.memulihkan dan mengkonservasi warisan alam dan budaya melalui program wisata berbasis geologi;
2. b.memberikan pembelajaran kepada wisatawan tentang kekhasan dan keunikan aspek geologis Daerah; serta
3. c.menumbuhkan kebanggaan dan rasa cinta masyarakat terhadap sumber daya alam dan budaya berbasis geologis yang khas Daerah.
(3)Konsep Pariwisata Industri Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengandung arti bahwa pembangunan kepariwisataan daerah dilakukan sebagai upaya untuk :
1. a.meningkatkan nilai tambah produk lokal;
2. b.meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan kepariwisataan; dan
3. c.meningkatkan apresiasi wisatawan terhadap budaya masyarakat dan produk khas Daerah.

Isi peraturan

Teks71PDFHirarki

Memuat teks peraturan…