DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belitung No. 13 Tahun 2015

Nomor: 13
Tahun: 2015
Ditetapkan: 18 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 83

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Kepariwisataan, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Asas, fungsi dan tujuan kepariwisataan, prinsip penyelenggaraan kepariwisataan, pembangunan kepariwisataan yang meliputi destinasi, industri, pemasaran dan kelembagaan kepariwisataan, hak, kewajiban dan larangan yang berkaitan dengan kepariwisataan, Badan Promosi Pariwisata Daerah, pengembangan SDM, standarisasi, sertifikasi dan tenaga kerja, sanksi administratif, ketentuan pidana.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perkembangan kepariwisataan memegang peran penting sebagai pusat pengembangan dan pertumbuhan ekonomi dalam menciptakan iklim yang sehat dan dinamis melalui pengelolaan kegiatan usaha dan potensi kepariwisataan di daerah;
c.bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan kepariwisataan dan untuk meningkatkan daya saing Kabupaten Belitung sebagai pengembangan pariwisata yang dilandasi nilai-nilai budaya bangsa dan kearifan lokal masyarakat yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai- nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional, diperlukan pengaturan kepariwisataan di Kabupaten Belitung;
d.bahwa ketentuan penyelenggaraan usaha kepariwisataan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Usaha Kepariwisataan, perlu disesuaikan dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.
e.bahwa... SALINAN C:\Users\User\AppData\Local\Temp\13- PERDA KEPARIWISATAAN_488435.doc 2
e.bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung tentang Kepariwisataan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG dan BUPATI BELITUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEPARIWISATAAN. BAB... C:\Users\User\AppData\Local\Temp\13- PERDA KEPARIWISATAAN_488435.doc 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Belitung.
2.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaran Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Belitung.
5.Satuan kerja Perangkat daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan dan SKPD terkait lainnya.
6.Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
7.Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
8.Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, dan Pemerintah Daerah.
9.Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah Daerah dan pengusaha.
10.Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
11.Produk... C:\Users\User\AppData\Local\Temp\13- PERDA KEPARIWISATAAN_488435.doc 4 11.Produk Pariwisata adalah berbagai jenis komponen daya tarik wisata, fasilitas pariwisata dan aksesibilitas yang disediakan bagi dan/atau dijual kepada wisatawan, yang saling mendukung secara sinergi dalam suatu kesatuan sistem untuk terwujudnya pariwisata.
12.Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
13.Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
14.Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
15.Pemasaran pariwisata adalah aktivitas untuk menarik wisatawan dan memotivasi mereka untuk membeli produk dan pelayanan pariwisata yang ditawarkan. 16.Kelembagaan kepariwisataan adalah organisasi-organisasi pemerintah, swasta, maupun masyarakat, termasuk sumber daya manusia di dalamnya, serta regulasi dan mekanisme operasional dalam pengembangan kepariwisataan. 17.Kawasan Pariwisata adalah kawasan dengan luasan tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata. 18.Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
19.Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
21.Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan. BAB... C:\Users\User\AppData\Local\Temp\13- PERDA KEPARIWISATAAN_488435.doc 5

BAB II

ASAS, FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

Kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan asas :

a.manfaat;
b.kekeluargaan;
c.adil dan merata;
d.keseimbangan;
e.kemandirian;
f.kelestarian;
g.partisipatif;
h.berkelanjutan;
i.demokratis;
j.kesetaraan; dan
k.kesatuan.

Pasal 3

Kepariwisataan di daerah berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Kepariwisataan bertujuan untuk :

a.meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
b.meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
c.membuka lapangan kerja;
d.melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
e.melestarikan dan memajukan kebudayaan;
f.mengangkat... C:\Users\User\AppData\Local\Temp\13- PERDA KEPARIWISATAAN_488435.doc 6
f.mengangkat citra daerah;
g.memupuk rasa cinta tanah air;
h.memperkuat kearifan lokal; dan
i.mempererat persahabatan antar daerah dan antar bangsa.

Pasal 5

Penyelenggara pariwisata di daerah meliputi :

a.Pemerintah Kabupaten;
b.Swasta atau perorangan yang terkait langsung atau tidak langsung dengan industri pariwisata; dan
c.Lembaga pariwisata dan masyarakat.

BAB III

PRINSIP PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

Pasal 6

Kepariwisataan diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip- prinsip sebagai berikut :

a.menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
b.menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya dan kearifan lokal;
c.memberi manfaat untuk kesejahteraan masyarakat, keadilan, kesetaraan dan proporsionalitas;
d.memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
e.memberdayakan masyarakat setempat;
f.menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan;
g.mematuhi kode etik kepariwisataan lokal, nasional dan internasional; dan
h.memperkukuh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. BAB... C:\Users\User\AppData\Local\Temp\13- PERDA KEPARIWISATAAN_488435.doc 7

BAB IV

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Pasal 7

Pembangunan kepariwisataan daerah dilakukan berdasarkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang diwujudkan melalui pelaksanan pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata.

Pasal 8

(1)Pembangunan Kepariwisataan meliputi:
1. a.destinasi pariwisata;
2. b.industri pariwisata;
3. c.pemasaran pariwisata; dan
4. d.kelembagaan kepariwisataan.
(2)Pembangunan Kepariwisataan dilakukan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Belitung yang diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 9

(1)Pembangunan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, antara lain meliputi:
1. a.pemberdayaan masyarakat;
2. b.pembangunan daya tarik wisata;
3. c.pembangunan prasarana dan penyediaan fasilitas umum; serta
4. d.pembangunan fasilitas pariwisata secara terpadu dan berkesinambungan.
(2). Pembangunan.. C:\Users\User\AppData\Local\Temp\13- PERDA KEPARIWISATAAN_488435.doc 8
(2)Pembangunan destinasi pariwisata dalam rangka pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melibatkan usaha mikro, kecil dan menengah sebagai pendukung penyediaan produk lokal kepariwisataan.
(3)Pembangunan destinasi pariwisata dalam rangka pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain melalui penganekaragaman atraksi seni dan budaya daerah.
(4)Pembangunan destinasi pariwisata dalam rangka pembangunan prasarana dan penyediaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, antara lain melalui optimalisasi fasilitas dan sarana kepariwisataan yang mencerminkan ciri khas Daerah.
(5)Pembangunan destinasi pariwisata dalam rangka pembangunan fasilitas pariwisata secara terpadu dan berkesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, antara lain melalui sinergi penyelenggara pariwisata.

Pasal 10

Pembangunan Industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, antara lain meliputi:

a.pembangunan struktur (fungsi, hierarki, dan hubungan) industri pariwisata;
b.daya saing produk pariwisata;
c.kemitraan usaha pariwisata;
d.kredibilitas bisnis;
e.pengembangan insentif dan disinsentif; serta
f.tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya. C:\Users\User\AppData\Local\Temp\13- PERDA KEPARIWISATAAN_488435.doc 9

Isi peraturan

Teks83PDFHirarki

Memuat teks peraturan…