DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belitung No. 2 Tahun 2015

Nomor: 2
Tahun: 2015
Ditetapkan: 30 April 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 72

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Izin Gangguan, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Menetapkan maksud dan tujuan, obyek dan subyek izin gangguan, kewajiban dan kriteria gangguan, perizinan, penyelenggaraan perizinan, retribusi izin gangguan, sanksi administratif.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa ketentuan pemberian izin Undang-Undang Gangguan (HO) sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Belitung Nomor 11 Tahun 1994 tentang Izin Undang-Undang Gangguan, perlu disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung tentang Izin Gangguan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara…. SALINAN C:\Users\User\AppData\Local\Temp\02-PERDA IZIN GANGGUAN_466A76.doc 2 Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
7.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
9.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
11.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12.Undang-Undang…. C:\Users\User\AppData\Local\Temp\02-PERDA IZIN GANGGUAN_466A76.doc 3
12.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
14.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
15.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5188);
16.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
17.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
20.Peraturan…. C:\Users\User\AppData\Local\Temp\02-PERDA IZIN GANGGUAN_466A76.doc 4
20.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
22.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
23.Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
25.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
27.Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2008 Nomor 14);
28.Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2012 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 2);
29.Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Tahun 2014 - 2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2014 Nomor…. C:\Users\User\AppData\Local\Temp\02-PERDA IZIN GANGGUAN_466A76.doc 5 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 8); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG dan BUPATI BELITUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN GANGGUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Belitung.
2.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Belitung.
3.Bupati adalah Bupati Belitung.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung yang mempunyai tugas pokok dan fungsi kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
6.Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketentraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus menerus.
7.Izin Gangguan yang selanjutnya disebut izin adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
8.Tim…. C:\Users\User\AppData\Local\Temp\02-PERDA IZIN GANGGUAN_466A76.doc 6
8.Tim adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk memberikan pertimbangan kepada Bupati atau SKPD yang diberi kewenangan untuk menangani perizinan dalam rangka pemberian atau penolakan atas permohonan izin tempat usaha dan izin ganguan.
9.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk lainnya.
10.Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
11.Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
12.Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengeloaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/ atau kegiatannya diluar usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL.
13.Tempat Usaha adalah tempat yang digunakan untuk melaksanakan usaha baik yang berupa ruang tertutup maupun ruang terbuka yang dijalankan secara teratur dalam bidang usaha tertentu dengan maksud mencari keuntungan.
14.Lokasi adalah Letak tempat usaha yang dijadikan untuk kegiatan usaha sesuai bidang dan sub bidang usahanya.
15.Industri adalah kegiatan pengolahan bahan baku menjadi setengah jadi atau bahan baku menjadi bahan jadi.
16.Perusahaan…. C:\Users\User\AppData\Local\Temp\02-PERDA IZIN GANGGUAN_466A76.doc 7
16.Perusahaan Industri adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang industri yang berada dalam kawasan industri dan diluar kawasan industri tetap didalam rencana tata ruang wilayah, baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) atau Penamanan Modal Asing (PMA) maupun non fasilitas (Non PMDN/PMA).
17.Luas Ruang Usaha adalah luas bangunan dan atau lahan yang digunakan untuk menunjang kegiatan usaha.
18.Sarana penunjang adalah sarana dan prasarana yang dapat mendukung suatu kegiatan usaha, seperti : jalan, tempat parkir, gudang tempat penyimpannan barang yang berada didalam lokasi kegiatan usaha.
19.Bangunan Usaha adalah bangunan yang dipakai usaha ssuai dengan gambar ijin mendirikan bangunan.
20.Jasa adalah kegiatan Pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemamfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.
21.Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau gubernur selaku wakil pemerintah di daerah untuk mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah.
22.Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23.Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
24.Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
25.Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara RI atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
26.Pemeriksaan…. C:\Users\User\AppData\Local\Temp\02-PERDA IZIN GANGGUAN_466A76.doc 8
26.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku
27.Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Peraturan Daerah ini disusun dengan maksud untuk memberikan pedoman dalam rangka penertiban agar setiap orang atau badan yang mendirikan dan/atau memperluas tempat usaha di Daerah yang kegiatan usahanya dapat menimbulkan gangguan diwajibkan memiliki izin gangguan dari Bupati.
(2)Tujuan pemberian izin adalah untuk memberikan legalitas terhadap suatu tempat usaha atas gangguan yang dapat ditimbulkan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan bagi pelaku usaha atau tempat usaha dan memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat di lingkungan tempat usaha dilaksanakan.

BAB III

OBYEK DAN SUBYEK IZIN GANGGUAN

Pasal 3

(1)Obyek izin gangguan merupakan tempat/kegiatan usaha dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan bagi masyarakat dan lingkungan.
(2)Subyek izin gangguan adalah setiap pribadi orang atau badan yang mendirikan, mengubah menambah dan/atau memperluas tempat usaha/atau kegiatan usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan masyarakat dan/atau lingkungan. BAB. IV…. C:\Users\User\AppData\Local\Temp\02-PERDA IZIN GANGGUAN_466A76.doc 9

BAB IV

KEWAJIBAN DAN KRITERIA GANGGUAN

Pasal 4

Setiap orang atau badan yang mendirikan dan/atau memperluas tempat usaha di daerah yang kegiatan usahanya berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Gangguan (Hinderordonantie) Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 sebagaimana telah diubah dengan Staatsblad Tahun 1940 Nomor 14 dan Nomor 450 diwajibkan memiliki Izin Gangguan.

Pasal 5

(1)Kriteria gangguan dalam penetapan izin terdiri dari :
1. a.lingkungan;
2. b.sosial kemasyarakatan; dan
3. c.ekonomi.
(2)Gangguan terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a meliputi gangguan terhadap fungsi tanah, air tanah, sungai, laut, udara dan gangguan yang bersumber dari getaran dan/atau kebisingan.
(3)Gangguan terhadap sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi terjadinya ancaman kemerosotan moral dan/atau ketertiban umum, keselamatan dan kesehatan masyarakat.
(4)Gangguan terhadap ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi ancaman terhadap :
1. a.penurunan produksi usaha masyarakat sekitar;
2. b.penurunan nilai ekonomi benda tetap dan benda bergerak yang berada disekitar lokasi usaha; dan/atau
3. c.terjadinya persaingan tidak sehat yang bersifat monopoli. Pasal …. C:\Users\User\AppData\Local\Temp\02-PERDA IZIN GANGGUAN_466A76.doc 10

Pasal 6

Kriteria gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1)Klasifikasi gangguan dalam kegiatan usaha terdiri dari:
1. a.gangguan besar;
2. b.gangguan sedang;
3. c.gangguan kecil; dan
4. d.gangguan sangat kecil.
(2)Jenis usaha yang termasuk gangguan besar, gangguan sedang, gangguan kecil dan gangguan sangat kecil sebagaimana dimaksud pada (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PERIZINAN

Pasal 8

(1)Setiap orang atau badan yang mendirikan, merubah dan/atau memperluas tempat usaha dilokasi tertentu, yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, gangguan serta kerusakan lingkungan wajib memiliki izin gangguan.
(2)Kewajiban memiliki izin gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dikecualikan terhadap:
1. a.kegiatan dan/atau usaha yang berlokasi di dalam Kawasan Industri, Kawasan Berikat dan Kawasan Ekonomi Khusus;
2. b.kegiatan yang berada di dalam bangunan atau lingkungan yang telah memiliki izin gangguan;
3. c.usaha mikro dan kecil yang kegiatan usahanya di dalam Bangunan atau Persil yang dampak kegiatan usahanya tidak keluar dari Bangunan atau Persil;
(3)Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan setelah syarat-syarat administrasi dan teknis.
(4)Tata cara pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
(5). Kegiatan…. C:\Users\User\AppData\Local\Temp\02-PERDA IZIN GANGGUAN_466A76.doc 11
(5)Kegiatan dan/atau usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat diberikan izin gangguan apabila dikehendaki yang bersangkutan.

Pasal 9

Setiap orang atau badan yang akan mengajukan izin gangguan dipersyaratkan mengisi formulir permohonan izin.

Pasal 10

(1)Persyaratan Izin Gangguan, meliputi :
1. a.mengisi formulir permohonan izin;
2. b.melampirkan fotokopi KTP dan/atau menunjukkan KTP asli Pemohon bagi usaha perorangan atau akta pendirian usaha dan pengesahannya bagi yang berbadan hukum;
3. c.melampirkan fotokopi dokumen status kepemilikan tanah/ dokumen penguasaan lahan;
4. d.fotokopi Izin Lingkungan atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) bagi usaha/atau kegiatan yang dipersyaratkan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
5. e.pernyataan tidak keberatan paling sedikit dua pertiga Kepala Keluarga dari warga sekitar dalam radius tertentu yang berdomisili/pemilik rumah atau lahan di sekitar tempat usaha kegiatan yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW, Kepala Desa, Lurah dan Camat setempat.
(2)Formulir permohonan izin gangguan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf a setelah diisi dilampiri dokumen sebagai berikut :
1. a.Izin gangguan baru :
  1. 1.fotokopi KTP pemilik/penanggung jawab;
  2. 2.fotokopi akta pendirian perusahaan dan/atau pengesahannya bagi berbadan hukum;
  3. 3.fotokopi status kepemilikan tanah/dokumen penguasaan lahan ;
  4. 4.denah lokasi;
  5. 5.fotokopi…. C:\Users\User\AppData\Local\Temp\02-PERDA IZIN GANGGUAN_466A76.doc 12
  6. 5.fotokopi Izin Lingkungan atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) bagi usaha/atau kegiatan yang dipersyaratkan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
  7. 6.ketersediaan sarana dan prasarana teknis yang diperlukan dalam menjalankan usaha/kegiatan;
  8. 7.Wakil Perusahaan yang bisa dihubungi;
  9. 8.Bidang usaha/kegiatan; dan
  10. 9.Pernyataan tidak keberatan dari warga dan/atau tetangga. b.Daftar ulang :
  11. 1.izin gangguan asli; dan
  12. 2.fotokopi KTP pemilik/penanggung jawab;
2. c.Pindah tangan :
  1. 1.izin gangguan asli;
  2. 2.fotokopi KTP pemilik/penanggung jawab yang baru;
  3. 3.fotokopi akte perubahan dan persetujuannya dari yang berwenang bila badan usaha;
  4. 4.surat pelimpahan/jual beli/surat keterangan kematian atau sejenisnya disesuaikan dengan penyebabnya; dan
  5. 5.dokumen pengelolaan lingkungan hidup bagi kegiatan/atau usaha yang dipersyaratkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. d.Salinan ulang :
  1. 1.fotokopi KTP pemilik/penanggung jawab baru;dan
  2. 2.Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian
(3)Penetapan radius tertentu untuk pernyataan tidak keberatan dari warga dan/atau tetangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks72PDFHirarki

Memuat teks peraturan…