DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belitung No. 2 Tahun 2017

Nomor: 2
Tahun: 2017
Ditetapkan: 22 Juni 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 160

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Menetapkan antara lain pemerintah desa, perangkat desa, unsur staf perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa yang meliputi keanggotaan BPD, peresmian dan pemberhentian anggota BPD, tugas dan fungsi BPD, hak dan kewajiban BPD dan megenai pendanaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang.... SALINAN D:\PERDA 2017\2-Pemerintahan Desa & BPD.doc 2
2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7.Peraturan.... D:\PERDA 2017\2-Pemerintahan Desa & BPD.doc 3
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG dan BUPATI BELITUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMERINTAH DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Belitung.
2.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Belitung.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
5.Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui…. D:\PERDA 2017\2-Pemerintahan Desa & BPD.doc 4 diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9.Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
10.Pengawasan kinerja Kepala Desa adalah proses monitoring dan evaluasi BPD terhadap pelaksanaan tugas Kepala Desa.
11.Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
10.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11.Musyawarah…. D:\PERDA 2017\2-Pemerintahan Desa & BPD.doc 5
11.Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12.Hari adalah hari kerja.

BAB II

PEMERINTAH DESA

Pasal 2

(1)Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
(2)Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Desa.
(3)Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa.
(4)Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
(5)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Desa berwenang:
1. a.memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. b.mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
3. c.memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
4. d.menetapkan Peraturan Desa;
5. e.menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
6. f.membina kehidupan masyarakat Desa;
7. g.membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
8. h.membina…. D:\PERDA 2017\2-Pemerintahan Desa & BPD.doc 6
9. h.membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
10. i.mengembangkan sumber pendapatan Desa;
11. j.mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
12. k.mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
13. l.memanfaatkan teknologi tepat guna;
14. m.mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
15. n.mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
16. o.melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Desa berkewajiban:
1. a.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika;
2. b.meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
3. c.memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
4. d.menaati dan menegakkan peraturan perundang- undangan;
5. e.melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
6. f.melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih…. D:\PERDA 2017\2-Pemerintahan Desa & BPD.doc 7 bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
7. g.menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
8. h.menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
9. i.mengelola Keuangan dan Aset Desa;
10. j.melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
11. k.menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
12. l.mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
13. m.membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
14. n.memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
15. o.mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
16. p.memberikan informasi kepada masyarakat Desa.
(7)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Desa berhak:
1. a.mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
2. b.mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
3. c.menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
4. d.mendapatkan pelindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
5. e.memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Desa wajib:

a.menyampaikan…. D:\PERDA 2017\2-Pemerintahan Desa & BPD.doc 8
a.menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
b.menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati;
c.memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan
d.memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 4

(1)Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih dengan Keputusan Bupati.
(2)Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterima laporan hasil pemilihan Kepala Desa dari BPD.
(3)Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1)Pelantikan Calon Kepala Desa terpilih dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterbitkan Keputusan Bupati mengenai pengesahan dan pengangkatan Calon Kepala Desa.
(2)Pelantikan Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara serentak dalam satu tempat atau di masing-masing desa.
(3)Pelantikan Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
(4)Susunan…. D:\PERDA 2017\2-Pemerintahan Desa & BPD.doc 9
(4)Susunan acara pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
1. a.pembacaan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa.
2. b.pengambilan Sumpah/Janji Jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
3. c.penandatanganan berita acara pengambilan sumpah/janji.
4. d.kata pelantikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
5. e.penyematan tanda jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
6. f.pembacaan Amanat Bupati.
7. g.pembacaan doa.
(5)Selain pelantikan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah Desa dan masyarakat dapat menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan sosial budaya setempat yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 6

(1)Serah terima jabatan dilakukan setelah pelantikan Kepala Desa terpilih.
(2)Serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan.
(3)Penandatanganan berita acara serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa terpilih setelah penyematan tanda jabatan bersamaan dengan menyerahkan memori serah terima jabatan.
(4)Memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
1. a.Pendahuluan;
2. b.Monografi…. D:\PERDA 2017\2-Pemerintahan Desa & BPD.doc 10
3. b.Monografi Desa;
4. c.Pelaksanaan program kerja tahun lalu;
5. d.Rencana program yang akan datang;
6. e.Kegiatan yang telah diselesaikan, sedang dilaksanakan, dan rencana kegiatan setahun terakhir;
7. f.Hambatan yang dihadapi;
8. g.Daftar inventarisasi dan kekayaan desa; dan
9. h.Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan.

Pasal 7

(1)Kepala Desa terpilih yang telah dilantik wajib mengikuti pelatihan awal masa jabatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
(2)Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD Kabupaten.

Pasal 8

(1)Kepala Desa wajib mengikuti program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten.
(2)Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBDesa, APBD Kabupaten, APBD Provinsi, dan APBN.

Pasal 9

(1)Kepala Desa berhenti karena:
1. a.meninggal dunia;
2. b.permintaan sendiri; atau
3. c.diberhentikan.
(2)Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b, dibuktikan dengan surat pernyataan berhenti yang dibuat dan ditandatangani oleh yang bersangkutan.
(3)Kepala…. D:\PERDA 2017\2-Pemerintahan Desa & BPD.doc 11
(3)Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
1. a.berakhir masa jabatannya;
2. b.tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
3. c.tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
4. d.melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
5. e.adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
6. f.tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala Desa; dan
7. g.dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
(4)Pemberhentian Kepala Desa karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ayat (3) huruf a, disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat, berdasarkan Keputusan Musyawarah BPD.
(5)Pemberhentian Kepala Desa karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ayat (3) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat, berdasarkan Keputusan BPD yang dihadiri dan disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota BPD.
(6)Pemberhentian Kepala Desa karena dinyatakan sebagai terpidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g, apabila Kepala Desa dipidana penjara atau kurungan dan bukan pidana denda atau pidana penjara dengan masa percobaan.
(7)Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dari BPD.
(8)Tanpa…. D:\PERDA 2017\2-Pemerintahan Desa & BPD.doc 12
(8)Tanpa pemberitahuan/laporan BPD, Bupati memberhentikan Kepala Desa yang terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 10

Kepala Desa dapat diberhentikan sementara oleh Bupati karena:

a.tertangkap tangan melakukan tindak pidana dan ditahan karena disangka melakukan tindak pidana;
b.dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; dan
c.ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, teroris, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Isi peraturan

Teks160PDFHirarki

Memuat teks peraturan…