DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belitung No. 3 Tahun 2016

Nomor: 3
Tahun: 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 68

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini mengubah ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 4, angka 5, angka 7, angka 10, angka 12, angka 20, angka 29, angka 32, angka 33, angka 34, angka 36, angka 37, menyisipkan 1 angka diantara angka 9 dan 10 yaitu 9.a, diantara angka 34 dan 35 yaitu 34.a, menghapus angka 13 dan menambah 9 angka baru, ketentuan Pasal 5 ditambah 1 ayat, mengubah Pasal 6 huruf g, mengubah Pasal 8, mengubah Pasal 9 ayat 1 huruf c dan menambahkan 4 ayat, pada ayat (2) ditambah 1 huruf, mengubah Pasal 12, 16, 19, 20, 22 ayat (1) 23 ayat (1), 24 ayat (1), 25, 26 ayat (2) dan (3), 28 ayat (1), 33 ayat (2), 34 ayat (2), (3), 40, 43,47, 48, 49, 51, 52, menyisipkan dua pasal diantara Pasal 17 dan 18, yaitu Pasal 17A dan 17B, diantara Pasal 18 dan 19 disisipkan satu paragraf yaitu paragraf 6 dan disisipkan tiga pasal baru yaitu Pasal 18A, 18B dan 18C, mengubah Pasal 30 ayat (1), 31 ayat (1), (3), (4), dan menghapus ayat (5), Pasal 36 ayat (2) ditambah 4 huruf yaitu bb,cc,dd,ee dan menambah dua ayat yaitu ayat (4) dan (5), Pasal 42 ayat (1) ditambah 1 huruf yaitu f, menyisipkan satu pasal diantara Pasal 42 dan 43 iatu Pasal 42A, menambah satu BAB diantara Bab V dan VI yaitu Bab VA, mengubah Pasal 45 ayat (1) dan (2) dan menghapus ayat (3) dan (4), menyisipkan dua pasal diantara Pasal 48 dan 49 yaitu Pasal 48A dan 48B.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Belitung untuk disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dimaksud;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Belitung; Mengingat…. SALINAN C:\go-worker\temp\c6ee0a2c7e573123494c7bd415d10ab3.doc 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736), sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang…. C:\go-worker\temp\c6ee0a2c7e573123494c7bd415d10ab3.doc 3 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
7.Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden 126 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasiona (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2010 Nomor 6); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG dan BUPATI BELITUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN BELITUNG Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2010 Nomor 6), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan…. C:\go-worker\temp\c6ee0a2c7e573123494c7bd415d10ab3.doc 4
1.Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 4, angka 5, angka 7, angka 10, angka 12, angka 20, angka 29, angka 32, angka 33, angka 34, angka 36, dan angka 37 diubah, diantara angka 9 dan angka 10 disisipkan 1 angka yakni angka 9.a, diantara angka 34 dan angka 35 disisipkan 1 angka yakni angka 34.a, angka 13 dihapus dan ditambah 9 (sembilan) angka baru yakni angka 39, angka 40, angka 41, angka 42, angka 43, angka 44, angka 45, angka 46, dan angka 47 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Belitung.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Belitung.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
6.Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
7.Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal secara sah di wilayah Kabupaten Belitung.
8.Warga…. C:\go-worker\temp\c6ee0a2c7e573123494c7bd415d10ab3.doc 5
8.Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
9.Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia. 9.a. Penduduk Non Permanen adalah penduduk WNI yang bertempat tinggal tetap di luar wilayah Kabupaten Belitung yang tempat tinggalnya berbeda dengan alamat pada KTP-el yang dimilikinya, dan tidak berniat untuk pindah menetap.
10.Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah Penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh Dokumen Kependudukan yang disebabkan oleh pengungsian, bencana alam, bencana sosial, orang terlantar dan komunitas terpencil.
11.Penduduk WNI di daerah adalah Penduduk WNI yang memiliki dokumen Kependudukan resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
12.Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung.
13.Dihapus.
14.Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
15.Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
16.Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
17.Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu lainnya…. C:\go-worker\temp\c6ee0a2c7e573123494c7bd415d10ab3.doc 6 Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
18.Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
19.Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
20.Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP- el, adalah Kartu tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana.
21.Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
22.Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
23.Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
24.Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan Administrasi Kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
25.Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
26.Kepercayaan…. C:\go-worker\temp\c6ee0a2c7e573123494c7bd415d10ab3.doc 7
26.Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketaqwaan dan peribadatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta pengamalan budi luhur yang ajarannya bersumber dari kearifan lokal bangsa Indonesia.
27.Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, selanjutnya disebut Penghayat Kepercayaan adalah setiap orang yang mengakui dan meyakini nilai-nilai penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
28.Surat Perkawinan Penghayat Kepercayaan adalah bukti terjadinya perkawinan Penghayat Kepercayaan yang dibuat, ditandatangani dan disahkan oleh Pemuka Penghayat Kepercayaan.
29.Unit Pelaksana Teknis Instansi Pelaksana, selanjutnya disingkat UPT adalah satuan kerja di tingkat Kecamatan yang bertanggungjawab terhadap Instansi Pelaksana.
30.Dokumen Identitas Lainnya adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat yang terkait dengan identitas penduduk, selain Dokumen Kependudukan.
31.Pengguna Data Pribadi Penduduk adalah Instansi Pemerintah dan swasta yang membutuhkan informasi data sesuai dengan bidangnya.
32.Kartu Izin Tinggal Terbatas yang selanjutnya disebut KITAS adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
33.Kartu Izin Tinggal Tetap yang selanjutnya disebut KITAP adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal menetap di Wilayah Negara Kesatuan Republik
34.Petugas…. C:\go-worker\temp\c6ee0a2c7e573123494c7bd415d10ab3.doc 8 Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
34.Petugas Registrasi adalah pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab memberi pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan penyajian data Kependudukan di desa/kelurahan. 34.a. Kantor Urusan Agama Kecamatan , yang selanjutnya disingkat KUA Kec, adalah satuan Kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi penduduk yang beragama Islam.
35.Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat;
36.Kelurahan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang kepala kelurahan yang disebut lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat.
37.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
38.Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RT dan RW adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk oleh masyarakat, diakui dan dibina oleh pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di kelurahan/desa.
39.Kelahiran adalah peristiwa kemunculan atau pemisahan lengkap bayi dari ibunya yang ditandai setelah pemisahan tersebut bayi menunjukan bukti-bukti kehidupannya.
40.Lahir mati adalah Kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu
41.Perkawinan…. C:\go-worker\temp\c6ee0a2c7e573123494c7bd415d10ab3.doc 9 pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan.
41.Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
42.Perceraian adalah putusnya perkawinan suami dan isteri sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
43.Pembatalan perkawinan adalah penetapan batalnya perkawinan sesuai dengan peraturan dan perundang- undangan yang berlaku.
44.Pembatalan Perceraian adalah penetapan batalnya perceraian sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
45.Kematian adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat manapun setelah kelahiran hidup terjadi.
46.Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat menjadi KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung.
47.Mitra adalah pihak masyarakat dan institusi masyarakat yang mempunyai peran dan tanggung jawab untuk ikut serta dalam mendukung pendataan penduduk non permanen yang meliputi pemilik rumah kontrakan/sewa, pengelola asrama, perusahaan yang mempekerjakan pegawai kontrak, perusahaan pengerah pembantu rumah tangga, yang mempekerjakan pekerja domestik maupun bukan pekerja domestik, pengelola apartemen, dan pengelola rumah kost.
2.Ketentuan Pasal 5 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

C:\go-worker\temp\c6ee0a2c7e573123494c7bd415d10ab3.doc 10

(1)Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
(2)Dalam hal pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang wajib melaporkan adalah yang bersangkutan atau kepala keluarga dari yang bersangkutan, atau anggota keluarga dari yang bersangkutan sesuai dengan prosedur dan persyaratan.
(3)Dalam hal para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mampu melaporkan kepada instansi pelaksana, pelaporan dapat diwakilkan kepada orang lain dengan membawa surat kuasa.
(4)Penduduk sebagaimana dimaksud ayat (3) adalah penduduk yang tidak mampu karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik, atau cacat mental.

3.Ketentuan Pasal 6 huruf g diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Pemerintah Kabupaten berkewajiban dan bertanggungjawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan yang dilakukan oleh Bupati dengan kewenangan meliputi:

a.koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
b.pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan;
c.pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
d.pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
e.pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan; pelaksana…. C:\go-worker\temp\c6ee0a2c7e573123494c7bd415d10ab3.doc 11
f.penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
g.penyajian Data Kependudukan berskala kabupaten berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri; dan
h.koordinasi pengawasan dan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
1. 4.Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, Bupati mengadakan koordinasi dengan antar instansi vertikal dan lembaga pemerintah non kementerian.
(2)Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan administrasi kependudukan.

5.Ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf c diubah dan ditambahkan empat (4) ayat yakni ayat (3) , ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), dan ayat (2) ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf e, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi:
1. a.mendaftar peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting;
2. b.memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
3. g.penyajian…. C:\go-worker\temp\c6ee0a2c7e573123494c7bd415d10ab3.doc 12
4. c.mencetak, menerbitkan dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan;
5. d.mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
6. e.menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan
7. f.melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
(2)Instansi Pelaksana melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewenangan yang meliputi:
1. a.memperoleh keterangan dan data yang benar tentang peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting yang dilaporkan penduduk;
2. b.memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
3. c.memberikan keterangan atas laporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian kepada lembaga peradilan; dan
4. d.mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk kepentingan pembangunan.
5. e.mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam dari KUA Kec.
(3)kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kec.
(4)Pelayanan pencatatan sipil pada tingkat kecamatan dilakukan oleh UPT Instansi Pelaksana dengan kewenangan menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
(5)Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara Pencatatan Peristiwa Penting bagi
1. e.menjamin…. C:\go-worker\temp\c6ee0a2c7e573123494c7bd415d10ab3.doc 13 penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai UPT Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

6.Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Penduduk yang pindah ke dalam wilayah Kabupaten Belitung wajib melaporkan diri secara berjenjang kepada Ketua RT, Kepala Desa/Lurah dan Camat, dengan menunjukkan dan menyerahkan surat keterangan pindah dari instansi pelaksana daerah asal.
(2)Berdasarkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penduduk yang bersangkutan wajib melaporkan kepada instansi pelaksana sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP bagi penduduk yang bersangkutan.
(3)Penduduk Non Permanen wajib melaporkan kedatangannya dalam wilayah Kabupaten Belitung dalam waktu paling lama 1 x 24 jam kepada RT/RW dan Kepala Dusun/Kepala Lingkungan.
(4)Penduduk Non Permanen yang bertempat tinggal dalam wilayah Kabupaten Belitung minimal 6 (enam) bulan wajib melaporkan diri ke instansi pelaksana secara berjenjang melalui RT/RW, Desa/Kelurahan dan Camat, untuk didata dalam Database Kependudukan.
(5)Mitra berkewajiban memberitahukan keberadaan penduduk non permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan melaporkannya kepada instansi pelaksana secara berkala setiap 6 (enam) bulan pada minggu pertama secara berjenjang melalui RT/ RW, Kelurahan/Desa dan Camat. C:\go-worker\temp\c6ee0a2c7e573123494c7bd415d10ab3.doc 14
(6)Penduduk Non Permanen dan anggota keluarga yang mengikutinya yang telah dicatat datanya diberi bukti pendataan Penduduk Non Permanen.
(7)Penduduk Non Permanen yang tidak melaporkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dikenakan sanksi administrasi.
(8)Ketentuan lebih lanjut mengenai Penduduk Non Permanen diatur dalam Peraturan Bupati.

7.Ketentuan Pasal 16 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing Pemegang KITAP yang pindah ke luar negeri wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal keberangkatannya.
(2)Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftar dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri.
(3)Penduduk Warga Negara Indonesia yang telah pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berstatus menetap di luar negeri wajib melaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangannya.

8.Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 17A dan 17B, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17A

(1)Orang Asing yang memiliki KITAS yang datang dari luar negeri dan Orang Asing yang berencana bertempat tinggal di daerah wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan KITAS.
(7). Penduduk…. C:\go-worker\temp\c6ee0a2c7e573123494c7bd415d10ab3.doc 15
(2)Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftar dan menerbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal.
(3)Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibawa pada saat berpergian.

Pasal 17B

(1)Orang Asing yang memiliki KITAS yang telah berubah status menjadi Orang Asing yang memiliki KITAP wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan KITAP.
(2)Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftar dan menerbitkan KK dan KTP- el.

9.Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) paragraf yakni Paragraf 6, dan disisipkan 3 (tiga) Pasal baru yakni Pasal 18A, 18B dan 18C yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18A

Instansi pelaksana menerbitkan KIA untuk Anak WNI dan Anak Orang Asing pemegang KITAP yang belum berusia 17 tahun dan belum menikah.

Isi peraturan

Teks68PDFHirarki

Memuat teks peraturan…