DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belitung No. 4 Tahun 2015

Nomor: 4
Tahun: 2015
Ditetapkan: 22 Juli 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini menambah satu huruf pada ketentuan Pasal 3 ayat (2), menambah dua ayat baru pada Pasal 4, menambah satu angka baru pada Pasal 17 ayat (2), menambah satu huruf baru pada Pasal 19 ayat (2), menambah dua ayat baru pada Pasal 20, menambah satu ayat baru pada Pasal 22, mengubah Pasal 30 huruf b angka 2, 3 dan 4 dan menambah satu huruf baru, menambah satu ayat baru pada Pasal 36, mengubah dan menambah satu butir baru Lampiran I angka romawi I.D, mengubah dan menambah satu butir baru pada Lampiran I angka romawi I.E, mengubah dan menambah satu angka baru pada Lampiran II angka romawi II.B, menghapus dan menambah satu butir baru pada Lampiran III angka romawi III.A,

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang.... C:\Users\User\AppData\Local\Temp\04-PERUBAHAN KEDUA PERDA 17 THN 2011 TTG RETRIBUSI JASA USAHA_38F883B.doc 3
4.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
7.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
8.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Peraturan…. C:\Users\User\AppData\Local\Temp\04-PERUBAHAN KEDUA PERDA 17 THN 2011 TTG RETRIBUSI JASA USAHA_38F883B.doc 4
11.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2008 Nomor 14);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2011 Nomor 2);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2011 Nomor 17), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2013 Nomor 1);
18.Peraturan.... C:\Users\User\AppData\Local\Temp\04-PERUBAHAN KEDUA PERDA 17 THN 2011 TTG RETRIBUSI JASA USAHA_38F883B.doc 5
18.Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2012 Nomor 9); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG dan BUPATI BELITUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2011 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2013 Nomor 1), diubah sebagai berikut :
1.Pada ketentuan Pasal 3 ayat (2) ditambah 1 (satu) huruf baru yakni huruf g, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1)Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah.
(2)Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemakaian kekayaan daerah, meliputi :
1. a.pemakaian tanah;
2. b.pemakaian.... C:\Users\User\AppData\Local\Temp\04-PERUBAHAN KEDUA PERDA 17 THN 2011 TTG RETRIBUSI JASA USAHA_38F883B.doc 6
3. b.pemakaian bangunan/gedung;
4. c.pemakaian perlengkapan pendukung pertemuan;
5. d.pemakaian kendaraan bermotor/alat-alat berat;
6. e.pemakaian jasa laboratorium daerah;
7. f.pemakaian jasa penggunaan fasilitas pengolahan hasil perikanan dan kelautan;
8. g.pemakaian sarana ruang peraga/pemasangan reklame.
(3)Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut, antara lain pemancangan tiang listrik/telepon atau penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon di tepi jalan umum.

2.Pada ketentuan Pasal 4 ditambah 2 (dua) ayat baru, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1)Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pemakaian kekayaan milik daerah.
(2)Wajib Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
(3)Tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan daerah diukur berdasarkan jenis dan frekuensi pemakaian kekayaan daerah.
(4)Tingkat penggunaan jasa pemakaian sarana ruang peraga/ pemasangan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g, dihitung berdasarkan jenis, lokasi/ kawasan, ukuran, dan jangka waktu pemasangan.
(5)Lokasi/kawasan sarana ruang peraga/pemasangan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. C:\Users\User\AppData\Local\Temp\04-PERUBAHAN KEDUA PERDA 17 THN 2011 TTG RETRIBUSI JASA USAHA_38F883B.doc 7

3.Pada....
3.Pada ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf a ditambah 1 (satu) angka baru, sehingga keseluruhan Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

(1)Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
(2)Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi/ pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, yang meliputi :
1. a.Tempat Rekreasi, terdiri dari :
  1. 1.Taman Wisata Pantai Tanjungpendam;
  2. 2.Taman Satwa dan Museum;
  3. 3.Destinasi Pariwisata Tanjung Kelayang;
  4. 4.Taman Wisata Air Kolong Keramik; dan
  5. 5.Kolam Renang Dayang Sri Pinai.
2. b.Tempat Olahraga, terdiri dari :
  1. 1.Stadion Pangkallalang; dan
  2. 2.Gedung Olah Raga (GOR) Tanjungpandan.
(3)Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

4.Pada ketentuan Pasal 19 ayat (2) ditambah 1 (satu) huruf baru yakni huruf c, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

(1)Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
(2)Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah, yang meliputi : C:\Users\User\AppData\Local\Temp\04-PERUBAHAN KEDUA PERDA 17 THN 2011 TTG RETRIBUSI JASA USAHA_38F883B.doc 8
1. a.bibit....
2. a.bibit dan/atau hasil produksi pengelolaan oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan;
3. b.produksi usaha daerah sektor Kelautan dan Perikanan; dan
4. c.penjualan air bersih pada UPTD Pengelola Sistem Penyedian Air Minum pada Dinas Pekerjaan Umum.
(3)Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

5.Pada ketentuan Pasal 20 ditambah 2 (dua) ayat baru, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

(1)Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
(2)Wajib Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
(3)Tingkat penggunaan jasa penjualan produksi usaha daerah diukur berdasarkan jenis usaha daerah.
(4)Tingkat penggunaan jasa penjualan air bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c, dihitung berdasarkan kriteria kelompok pelanggan dan klasifikasi konsumsi air.
(5)Kriteria kelompok pelanggan air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

6.Pada ketentuan Pasal 22 ditambah 1 (satu) ayat baru, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut : C:\Users\User\AppData\Local\Temp\04-PERUBAHAN KEDUA PERDA 17 THN 2011 TTG RETRIBUSI JASA USAHA_38F883B.doc 9 Pasal....

Pasal 22

a.Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
b.Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah untuk pemakaian sarana ruang peraga/ pemasangan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, ditetapkan sebagai berikut : No Jenis Sarana Reklame Lokasi/ Kawasan Satuan Tarif
a.Bersinar dengan lampu Kawasan A Rp. 2.900,-/m2/ hari
b.Bersinar dengan lampu Kawasan B Rp. 2.700,-/m2/ hari
c.Bersinar dengan lampu Kawasan C Rp. 2.500,-/m2/ hari
d.Tidak Bersinar Kawasan A Rp. 2.300,-/m2/ hari
e.Tidak Bersinar Kawasan B Rp. 2.100,-/m2/ hari
f.Tidak Bersinar Kawasan C Rp. 1.900,-/m2/ hari

(3)Untuk sarana ruang peraga/pemasangan reklame yang mempunyai 2 (dua) sisi ruang peraga/ pemasangan reklame atau lebih, dikenakan kelipatannya sesuai ketentuan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)Untuk sarana ruang peraga/pemasangan reklame yang mempunyai 2 (dua) sudut pandang atau lebih, dikenakan kelipatannya sesuai ketentuan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

7.Pada ketentuan Pasal 30 huruf a dan huruf b angka 2, angka 3, dan angka 4 diubah, serta ditambah 1 (satu) huruf baru yakni huruf c, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, ditetapkan sebagai berikut : C:\Users\User\AppData\Local\Temp\04-PERUBAHAN KEDUA PERDA 17 THN 2011 TTG RETRIBUSI JASA USAHA_38F883B.doc 10

a.Bibit yang diproduksi dan/atau dikelola oleh Balai Benih Utama (BBU) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan : No Jenis Bibit/ Buah-buahan Ukuran/Spesifikasi Tarif Harga
1. 1.Bibit Lada
a.Bibit Lada Perdu
b.Bibit Lada Perdu
c.Bibit Lada
d.Bibit Lada 7 ruas/stek 2 ruas/polibag/stek 7 ruas/stek 7 ruas/polibag/stek Rp. 1500,- Rp. 2500,- Rp. 1500,- Rp. 2500,-
1. 2.Bibit Karet
a.Entres
b.Bibit Karet
c.Bibit Karet mata okulasi mata tidur dua payung/ polibag Rp. 50,- Rp. 2.000,- Rp. 5.000,-
1. 3.Bibit Buah-buahan
a.Jeruk
b.Durian
c.Mangga
d.Rambutan
e.Duku
f.1) Manggis 2) Manggis
g.Sukun batang batang batang batang batang batang biji batang Rp. 10.000,- Rp. 15.000,- Rp. 10.000,- Rp. 7.500,- Rp. 15.000,- Rp. 5.000,- Rp. 4.000,- Rp. 5.000,-
1. 4.Buah-buahan
a.Jeruk
b.Durian
c.Mangga
d.Rambutan Kg Kg Kg Kg Rp. 3.500,- Rp. 6.000,- Rp. 3.500,- Rp. 2.500,-
b.Produksi usaha daerah sektor Kelautan dan Perikanan : No Jenis Produksi Satuan Ukuran/ Spesifikasi Tarif Harga
1. 1.Es balok Balok Rp. 9.000,- 2.
a.Ikan Air Tawar : 1) Benih Ikan - Lele dan Patin - Nila 2-3 cm 3-4 cm 4-5 cm 5-7 cm 4-5cm 6-7cm Rp. 100,- Rp. 200,- Rp. 300,- Rp. 400,- Rp. 300,- Rp. 400,-
a.Bibit…. 2) Ikan.... C:\Users\User\AppData\Local\Temp\04-PERUBAHAN KEDUA PERDA 17 THN 2011 TTG RETRIBUSI JASA USAHA_38F883B.doc 11 2) Ikan Nila, Lele dan Patin (ukuran konsumsi) 3) Induk Ikan Air Tawar (afkir)
b.Ikan Air Laut 1) Benih Ikan Kerapu Bebek 2) Benih Ikan Kerapu Macan 3) Ikan Kerapu (ukuran konsumsi): a) Kerapu Bebek/Tikus; b) Kerapu Macan; c) Kerapu Cantik; d) Kerapu Hybrid; Per kg Per kg Per cm Per cm Per kg Per kg Per kg Per kg Rp. 15.000,- Rp. 15.000,- Rp. 1.000.- Rp. 700,- Rp. 300.000,- Rp. 75.000,- Rp. 70.000,- Rp. 50.000,-
1. 3.Calon Induk Ikan :
a.Lele
b.Nila 1) Nila Biasa, Gift, 2) Nila Gesit
c.Patin 1 paket (10 betina, 5 jantan) 1 paket (300 betina, 100 jantan) per kg (2-3 kg) Rp. 2.000.000,- Rp. 2.000.000,- Rp. 35.000,-
1. 4.Pakan Ikan Air Tawar :
a.Pakan apung
b.Pakan tenggelam per kg per kg Rp. 7.000,- Rp. 5.000,-
1. 5.Packing hasil olahan :
a.ukuran S
b.ukuran M
c.ukuran L per lembar per lembar per lembar Rp. 500,- Rp. 550,- Rp. 600,-
1. 6.Tambahan warna pada packing per warna Rp. 250,-
d.Penjualan....
d.Penjualan Air Bersih : C:\Users\User\AppData\Local\Temp\04-PERUBAHAN KEDUA PERDA 17 THN 2011 TTG RETRIBUSI JASA USAHA_38F883B.doc 12 No. Kelompok Pelanggan Minimal Pemakaian (m³) Tarif atas Pemakaian Air (Rp./m³) 0-10 m³ 11-20 m³ 21-30 m³ > 30 m³
1. 1.Kelompok I
a.Sosial Umum - Asrama/Panti Asuhan - Tempat Ibadah
b.Sosial Khusus - Puskesmas - Pasantren - SD/ MI - Hidran Umum - 10 10 980 1275 1095 1460 1275 1580P1 1460 1825
1. 2.Kelompok II
a.Rumah Tangga - Rumah Tangga A1 - Rumah Tangga A2 - Rumah Tangga B
b.Instansi Pemerintah - Kantor Pemerintah - Kantor TNI/Polri - Rumah Sakit Pemerintah - Sekolah/Pendidikan Pemerintah - Laboratorium Pemerintah - Bengkel Pemerintah 10 10 1520 2035 1825 2310 2035 2920 2555 3220
1. 3.Kelompok III
a.Niaga Kecil - Warung Kios - Bengkel kecil - Sekolah/Pendidikan Swasta - Pemangkas Rambut - Penjahit
b.Niaga Sedang - Bengkel Las - Ruko/Toko - Apotik - Poliklinik Swasta - Rumah makan - Kantor Swasta/ Bank - Laboratorium Swasta 20 20 2190 2460 2190 2460 3285 3650 3830 4195
c.Niaga Besar - Restoran 20 2735 2735 4195 4195
c.Niaga.... C:\Users\User\AppData\Local\Temp\04-PERUBAHAN KEDUA PERDA 17 THN 2011 TTG RETRIBUSI JASA USAHA_38F883B.doc 13 - Losmen/ Penginapan - Bengkel Mobil/ Service Station - Pub/Bar/Café/ Karaoke/Bilyard
1. 4.Kelompok IV
a.Industri Kecil - Hotel - Pabrik Kerupuk - Pabrik Ikan Asin
b.Industri Besar - Pabrik Es/Gudang Pendingin - Pabrik Ikan Beku - Pabrik Makanan/ Minuman - Pabrik Kimia, Obat- obatan dan Kosmetik - Pabrik Tekstil - Pabrik Baja/ galangan Kapal 20 20 3650 5475 3650 5475 4560 5475 5475 7300
1. 5.Kelompok V Niaga Khusus : Pelabuhan 30 7300 7300 7300 8500
2. 6.Air Minum Isi Ulang Rp. 3.000,-/20 Ltr
3. 7.Biaya Beban Langganan Per Bulan
a.Diameter Ø ½”
b.Diameter Ø ¾”
c.Diameter Ø 1”
d.Diameter Ø 1½”
e.Diameter Ø 2”
f.Diameter Ø 3” Rp. 5.000,-/bulan Rp. 11.000,-/bulan Rp. 17.000,-/bulan Rp. 26.000,-/bulan Rp. 65.750,-/bulan Rp. 65.750,-/bulan
1. 8.Biaya Pemasangan Sambungan Baru
a.Sambungan baru untuk Pipa Diameter ½”
b.Sambungan baru untuk Pipa Diameter ¾”
c.Sambungan baru untuk Pipa Diameter 1”
d.Sambungan baru untuk Pipa Diameter 1½”
e.Sambungan baru untuk Pipa Diameter 2”
f.Sambungan baru untuk Pipa Diameter 3” Rp. 433.320,- Rp. 503.270,- Rp. 744.380,- Rp. 1.238.325,- Rp. 1702.657,- Rp. 4.683.559,-
1. 9.Biaya.... C:\Users\User\AppData\Local\Temp\04-PERUBAHAN KEDUA PERDA 17 THN 2011 TTG RETRIBUSI JASA USAHA_38F883B.doc 14
2. 9.Biaya Administrasi Penyambungan Kembali, Mutasi dan Balik Nama
a.Biaya penyambungan kembali setelah pemutusan sambungan
b.Biaya penyambungan setelah tertunggak 3 (tiga) bulan setelah pemutusan
c.Biaya penyambungan setelah tertunggak lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 bulan setelah pemutusan
d.Biaya penyambungan setelah tertunggak lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah pemutusan
e.Biaya Mutasi
f.Biaya Balik Nama Rp. 118.500,- Rp. 118.500,- Dikenakan biaya 25% dari biaya sambungan baru dan membayar tunggakan selama 3 (tiga) bulan berikut denda. Dikenakan biaya sambungan baru. Rp. 94.500,- Rp. 20.000,-
1. 10.1. Air Minum Melalui Mobil Tangki
a.Niaga Industri/Pelabuhan
b.Hajat/Pesta
c.Rumah Tangga/Perkantoran
d.Keperluan Sosial
1. 2.Pelayanan diluar batas kota wilayah (Tanjungpandan) Rp. 17.500,-/m³ Rp. 8.000,-/m³ Rp. 6.000,-/m³ Rp. 5.000,-/m³ Rp. 3000,-/KM
2. 8.Ketentuan Pasal 36 ditambah 1 (satu) ayat baru, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36

a.Dalam hal wajib retribusi membayar tidak tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
b.Dikecualikan dari ketentuan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keterlambatan pembayaran biaya retribusi obyek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah penjualan air bersih pada UPTD Pengelola Sistem Penyedian Air Minum pada Dinas Pekerjaan Umum, dikenakan denda dengan ketentuan sebagai berikut :
a.denda... C:\Users\User\AppData\Local\Temp\04-PERUBAHAN KEDUA PERDA 17 THN 2011 TTG RETRIBUSI JASA USAHA_38F883B.doc 15
a.denda keterlambatan pembayaran pada tanggal yang telah ditetapkan :
1. 1.keterlambatan pembayaran tanggal 21 s/d. 30 bulan berjalan : No. KELOMPOK PELANGGAN DENDA
2. 1.Kelompok III
a.Niaga Kecil
b.Niaga Sedang
c.Niaga Besar Rp. 2.500 Rp. 3.000 Rp. 4.000
1. 2.Kelompok IV
a.Industri Kecil
b.Industri Besar Rp. 3.000 Rp. 4.000
1. 3.Kelompok V Niaga Khusus : Pelabuhan Rp. 5.000
2. 2.keterlambatan pembayaran tanggal 1 s/d. 31 bulan berikutnya : No. KELOMPOK PELANGGAN DENDA
3. 1.Kelompok III
a.Niaga Kecil
b.Niaga Sedang
c.Niaga Besar Rp. 6.000 Rp. 8.000 Rp. 10.000
1. 2.Kelompok IV
a.Industri Kecil
b.Industri Besar Rp. 8.000 Rp. 10.000
1. 3.Kelompok V Niaga Khusus : Pelabuhan Rp. 12.000
2. 3.keterlambatan pembayaran tanggal 1 s/d. 20 bulan berikutnya (>2 bulan) : No. KELOMPOK PELANGGAN DENDA
3. 1.Kelompok III
a.Niaga Kecil
b.Niaga Sedang
c.Niaga Besar Rp. 9.000 Rp. 12.000 Rp. 15.000
1. 2.Kelompok IV
a.Industri Kecil
b.Industri Besar Rp. 12.000 Rp. 15.000
1. 3.Kelompok V Niaga Khusus : Pelabuhan Rp. 18.000
b.denda pengambilan air sebelum alat ukur (meteran) :
1. 1.kepada Pelanggan disamping dikenakan denda juga membayar tagihan air mulai saat pengambilan air sebelum alat ukur (meteran) dan jika waktu lama pengambilan air tersebut tidak dapat diketahui, maka.... C:\Users\User\AppData\Local\Temp\04-PERUBAHAN KEDUA PERDA 17 THN 2011 TTG RETRIBUSI JASA USAHA_38F883B.doc 16 maka pelanggan dianggap telah mengambil air sebelum (alat ukur) meteran selama 5 (lima) bulan dengan perhitungan pemakaian 50 m³/bulan, dan denda tersebut harus diluinasi sekaligus apabila tidak maka sambungan akan diputus.
2. 2.besarnya tarif denda pengambilan air sebelum alat ukur (meteran) : No. KELOMPOK PELANGGAN DENDA
3. 1.Kelompok I
a.Sosial Umum
b.Sosil Khusus Rp. 25.000 Rp. 25.000
1. 2.Kelompok II
a.Rumah Tangga
b.Instansi Pemerintah Rp. 75.000 Rp. 150.000
1. 3.Kelompok III
a.Niaga Kecil
b.Niaga Sedang
c.Niaga Besar Rp. 100.000 Rp. 125.000 Rp. 150.000
1. 4.Kelompok IV
a.Industri Kecil
b.Industri Besar Rp. 125.000 Rp. 150.000
1. 5.Kelompok V Niaga Khusus : Pelabuhan Rp. 300.000
2. 3.biaya penggantian Water Mater yang hilang di lokasi pelanggan disesuaikan dengan harga Water Meter saat itu dan dibebankan pada pelanggan.
3. 9.Pada Lampiran I Struktur dan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Milik Daerah Angka Romawi I.D subjudul Pemakaian Bangunan lainnya diubah dan ditambah 1 (satu) butir baru, sehingga Angka Romawi I.D pada Lampiran I berbunyi sebagai berikut : I.D. Pemakaian Bangunan Lainnya
4. 1.Pemakaian bangunan lainnya sebesar Rp. 200.000,-/m2 per tahun;
5. 2.Pemakaian ATM Centre di Kawasan Kave Senang sebesar Rp. 20.000.000,- per unit/ATM per tahun.
6. 10.Pada Lampiran I Struktur dan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Milik Daerah Angka Romawi I.E sub judul Pemakaian Kendaraan/Alat-alat berat diubah dan ditambah 1 (satu) butir baru, sehingga Angka Romawi I.E pada Lampiran I berbunyi sebagai berikut : I.E. Pemakaian.... C:\Users\User\AppData\Local\Temp\04-PERUBAHAN KEDUA PERDA 17 THN 2011 TTG RETRIBUSI JASA USAHA_38F883B.doc 17 I.E. Pemakaian Kendaraan/Alat-alat berat :
7. 1.Kendaraan/Alat-alat berat Sektor Pekerjaan Umum : NO JENIS PERALATAN TENAGA ALAT (HP) KAPASITAS ALAT (Cp) HARGA SEWA ALAT PER HARI (Rp)
8. 1.ASPHALT SPRAYER 4.0 850.0 Liter 315.000,00
9. 2.BULLDOZER 100-150 HP 155.0 - 3.570.000,00
10. 3.COMPRESSOR 400-6500 l/m 60.0 - 950.000,00
11. 4.CONCRETE MIXER 0,3-0,6 m3 20.0 500.0 Liter 600.000,00
12. 5.DUMP TRUCK 3-4 m3 100.0 6.00 ton 750.000,00
13. 6.DUMP TRUCK 10 ton 190.0 10.0 ton 1.100.000,00
14. 7.EXCAVATOR 80-140 HP 133.0 0.90 m3 4.000.000,00
15. 8.FLAT BED TRUCK 190.0 10.00 ton 1.100.000,00
16. 9.MOTOR GRADER MITSUBISHI 125.0 - 1.200.000,00
17. 10.MOTOR GRADER KOMATSU 110.0 - 1.000.000,00
18. 11.WHELL LOADER 1,0-1,6 M3 96.0 1.50 m3 2.400.000,00
19. 12.THREE WHEEL ROLLER 6-8 T 55.0 8.0 ton 900.000,00
20. 13.TANDEM ROLLER 3 T - 3 ton 600.000,00
21. 14.VIBRATORY ROLLER 5-8 T 82.0 7.10 ton 2.340.000,00
22. 15.PEDESTRIAN ROLLER 8.8 - 500.000,00
23. 16.TAMPER 4.7 - 150.000,00
24. 17.JACK HAMMER - - 75.000,00
25. 2.Kendaraan/Alat-alat berat Sektor Kelautan dan Perikanan: NO JENIS PERALATAN HARGA SEWA ALAT PER HARI (Rp) KETERANGAN
26. 1.Exavator (type PC 130-F-7) 200.000,- /jam/ unit Untuk penggunaan lain di luar peruntukan kelautan dan perikanan, dengan ketentuan biaya mobilisasi dan BBM ditanggung oleh Penyewa
27. 11.Pada Lampiran II Struktur dan Tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan Angka Romawi II.B subjudul Dermaga/Tambat Labuh Perikanan/PPI diubah dan ditambah 1 (satu) angka baru yakni angka 3, sehingga Angka Romawi II.B pada Lampiran II berbunyi sebagai berikut : II.B.Dermaga/Tambat Labuh Perikanan/PPI dan Docking Kapal Perikanan C:\Users\User\AppData\Local\Temp\04-PERUBAHAN KEDUA PERDA 17 THN 2011 TTG RETRIBUSI JASA USAHA_38F883B.doc 18 Jenis.... No Jenis Jasa/ Pelayanan Satuan Ukuran/ Spesifikasi Tarif Harga
28. 1.Jasa Kepelabuhanan :
a.Jasa Tambat Labuh Kapal 1) Kapal < 5 2) Kapal > 5 - < 10 GT 3) Kapal > 10 - < 20 GT 4) Kapal > 20 - < 30 GT per hari per hari per hari per hari Rp. 0,- Rp. 1.000,- Rp. 2.000,- Rp. 3.000,-
b.Jasa Bongkar Muat Kendaraan di Pelabuhan/PPI/TPI 1) Kendaraan Roda Tiga 2) Kendaraan Roda Dua 3) Gerobak per sekali bongkar muat Rp. 1.000,- Rp. 500,- Rp. 1.000,-
1. 2.Jasa Sewa Kios per bulan Rp.150.000,-
2. 3.a. Asistensi Dock/Pengaturan Kapal ke dalam Dock/ atas Dock : 1) Kapal < 5 GT 2) Kapal > 5 GT per unit per unit Rp. 100.000,- Rp. 150.000,-
b.Biaya naik turun Dock : 1) Kapal < 5 GT 2) Kapal > 5 GT per unit per unit Rp. 200.000,- Rp. 300.000,-
c.Lamanya kapal di atas Dock : 1) Kapal < 5 GT : a) 1 minggu pertama b) 1 minggu kedua c) minggu ketiga dst 2) Kapal > 5 GT a) 1 minggu pertama b) 1 minggu kedua c) minggu ketiga dst per hari per hari per hari per hari per hari per hari Rp. 10.000,- Rp. 20.000,- Rp. 25.000,- Rp. 20.000,- Rp. 30.000,- Rp. 35.000,-
1. 12.Pada Lampiran III Struktur dan tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Angka Romawi III.A. Tempat Rekreasi butir A.4 angka 6 dihapus dan ditambah 1 (satu) butir baru yakni butir A.5., sehingga butir A.4 dan butir A.5 pada Lampiran III Angka Romawi III.A. berbunyi sebagai berikut : III.A. Tempat.... C:\Users\User\AppData\Local\Temp\04-PERUBAHAN KEDUA PERDA 17 THN 2011 TTG RETRIBUSI JASA USAHA_38F883B.doc 19 III.A. Tempat Rekreasi A.4. Taman Wisata Air Kolong Keramik : No Jenis Pelayanan Golongan Tarif 1. 2. 3. 4. 5. HTM Taman Wisata Air Kolong Keramik
a.Hari biasa/libur b.Dengan Hiburan Lokal Ruang Pertemuan
a.Malam Hari 1) Resepsi /Pesta 2) Seminar/Loka Karya 3) Kegiatan Sosial
b.Siang Hari 1) Resepsi/Pesta 2) Seminar/Loka Karya 3) Kegiatan Sosial Petak Kios Sepeda air Water Boom Rp. 2.000,- /kali masuk Rp. 5.000,- /kali masuk Rp. 750.000,- /kali pakai Rp. 500.000,- /kali pakai Rp. 350.000,- /kali pakai Rp. 500.000,- /kali pakai Rp. 400.000,- /kali pakai Rp. 250.000,- /kali pakai Rp. 250.000,- /bulan Rp. 20.000,- /30 Menit Rp. 5.000,- /kali masuk A.5. Kolam Renang Dayang Sri Pinai : No Jenis Pelayanan Golongan Tarif
1. 1.HTM Kolam Renang Dayang Sri Pinai
a.Umum
b.Club Renang
c.Ekstrakurikuler (sekolah) Rp. 7.000,- /orang/kali masuk Rp. 4.000,- /orang/ kali masuk Rp. 3.000,- /orang/ kali masuk
1. 2.Jasa Kebersihan Rp. 1.000,- /hari/kios/los
2. 4.Panggung Hiburan Rp. 300.000,- /hari
3. 5.Petak Kios (5 m x 6 m = 30 m2) Rp. 120.000,-/bulan
4. 6.Sewa Tempat/Lokasi
a.Malam hari
b.Siang hari Rp. 1.000.000,- /pakai Rp. 750.000,- /pakai Pasal II…. C:\Users\User\AppData\Local\Temp\04-PERUBAHAN KEDUA PERDA 17 THN 2011 TTG RETRIBUSI JASA USAHA_38F883B.doc 20 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung. Ditetapkan di Tanjungpandan pada tanggal 22 Juli 2015 BUPATI BELITUNG, Ttd. tSAHANI SALEH Diundangkan di Tanjungpandan pada tanggal 22 Juli 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG, Ttd. KARYADI SAHMINAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2015 NOMOR 14 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG : (3.4/2015) C:\Users\User\AppData\Local\Temp\04-PERUBAHAN KEDUA PERDA 17 THN 2011 TTG RETRIBUSI JASA USAHA_38F883B.doc 21 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA I. UMUM Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan sekaligus mengoptimalkan pendapatan daerah bidang retribusi daerah yang termasuk dalam obyek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemerintah Kabupaten Belitung telah menambah penyediaan beberapa sarana prasarana yang meliputi :
1. 1.sarana ruang peraga/pemasangan reklame;
2. 2.docking tarik Kapal Perikanan (slip way);
3. 3.tempat rekreasi Kolam Renang Dayang Sri Pinai;
4. 4.tambahan jenis pelayanan UPTD Balai Benih Ikan Lokal Membalong pada Dinas Kelautan dan Perikanan;
5. 5.UPTD Pengelola Sistem Penyedian Air Minum pada Dinas Pekerjaan Umum; Untuk kepastian hukum pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan sarana prasarana dimaksud, perlu menambah dan merubah struktur dan tarif Retribusi Jasa Usaha terkait dengan penyediaan sarana prasarana tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha. II. PASAL DEMI PASAL .... C:\Users\User\AppData\Local\Temp\04-PERUBAHAN KEDUA PERDA 17 THN 2011 TTG RETRIBUSI JASA USAHA_38F883B.doc 22 II. PASAL DEMI PASAL Pasal I

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…