DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belitung No. 5 Tahun 2016

Nomor: 5
Tahun: 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Belitung, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Perangkat Daerah merupakan Unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Menetapkan susunan perangkat daerah, pembentukan Unit Pelaksana Teknis, staf ahli dan kepegawaian.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4.Undang-Undang.... SALINAN C:\Users\User\AppData\Local\Temp\PERDA PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH._10FE86.doc 2
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4887); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG dan BUPATI BELITUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Belitung.
2.Bupati adalah Bupati Belitung.
3.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Belitung. C:\Users\User\AppData\Local\Temp\PERDA PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH._10FE86.doc 3
4.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung.
8.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung.
9.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung.
10.Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung.
11.Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Belitung.
12.Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Kabupaten Belitung.
13.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Belitung.
14.Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Belitung.
15.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas Daerah dan Badan Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
16.Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
17.Kelurahan adalah bagian wilayah administrasi kecamatan yang merupakan perangkat Kecamatan.
4.Pemerintah…. Pasal 2…. C:\Users\User\AppData\Local\Temp\PERDA PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH._10FE86.doc 4

Pasal 2

Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas:

a.urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
b.intensitas urusan pemerintahan dan potensi Daerah;
c.efisiensi;
d.efektivitas;
e.pembagian habis tugas;
f.rentang kendali;
g.tata kerja yang jelas; dan
h.fleksibilitas.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah, dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah Tipe A;
b.Sekretariat DPRD Tipe C;
c.Inspektorat Daerah Tipe A;
d.Dinas Daerah, terdiri dari:
1. 1.Dinas Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan Tipe A;
2. 2.Dinas Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga Tipe A;
3. 3.Dinas Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata Tipe A;
4. 4.Dinas Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan Tipe A;
5. 5.Dinas Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan urusan pemerintahan bidang sosial Tipe A;
6. 6.Dinas…. C:\Users\User\AppData\Local\Temp\PERDA PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH._10FE86.doc 5
7. 6.Dinas Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa Tipe B;
8. 7.Dinas Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Tipe A;
9. 8.Dinas Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan urusan pemerintahan bidang perindustrian Tipe A;
10. 9.Dinas Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan pemerintahan bidang perdagangan, dan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja Tipe A;
11. 10.Dinas Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang persandian dan urusan pemerintahan bidang statistik Tipe A;
12. 11.Dinas Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, dan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman Tipe A;
13. 12.Dinas Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan Tipe A;
14. 13.Dinas Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup Tipe A;
15. 14.Dinas Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang pangan Tipe A;
16. 15.Dinas Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan Tipe A;
17. 16.Dinas Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan Tipe A; dan
18. 17.Dinas…. C:\Users\User\AppData\Local\Temp\PERDA PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH._10FE86.doc 6
19. 17.Dinas Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum, sub urusan bidang kebakaran, dan urusan pemerintahan bidang bencana Tipe A.
e.Badan Daerah, terdiri dari:
1. 1.Badan Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan Tipe B;
2. 2.Badan Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan dan fungsi penunjang bidang penelitian pengembangan Tipe A;
3. 3.Badan Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan Tipe A; dan
4. 4.Badan Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang pendapatan Tipe A.
f.Kecamatan terdiri dari :
1. 1.Kecamatan Tanjungpandan Tipe A;
2. 2.Kecamatan Membalong Tipe A;
3. 3.Kecamatan Sijuk Tipe A;
4. 4.Kecamatan Badau Tipe A; dan
5. 5.Kecamatan Selat Nasik Tipe A.

Pasal 4

(1)Nomenklatur Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 5

(1)Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPT.
(2)UPT.... C:\Users\User\AppData\Local\Temp\PERDA PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH._10FE86.doc 7
(2)UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

Pasal 6

(1)Selain UPT Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdapat UPT Dinas Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah.
(2)Satuan pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berbentuk satuan pendidikan formal.

Pasal 7

(1)Selain UPT Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdapat UPT Dinas Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan berupa rumah sakit daerah dan pusat pelayanan kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
(2)Rumah sakit daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.

BAB IV

STAF AHLI

Pasal 8

(1)Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu staf ahli.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, tugas dan fungsi serta tata kerja staf ahli diatur dengan Peraturan Bupati. C:\Users\User\AppData\Local\Temp\PERDA PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH._10FE86.doc 8

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 9

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Pasal 10

(1)Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
(2)Dalam hal Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergabung dengan urusan pemerintahan lain, berdasarkan Peraturan Daerah ini Perangkat Daerah tersebut hanya melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
(3)Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
(4)Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini:
1. a.pejabat pada perangkat daerah yang ada pada saat ini tetap melaksanakan tugas, kegiatan dan anggaran sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2016;
2. b.Pengisian jabatan pada perangkat daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini untuk pertama kali dilakukan pada akhir tahun 2016;
3. c.UPT…. C:\Users\User\AppData\Local\Temp\PERDA PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH._10FE86.doc 9
4. c.UPT Dinas Daerah dan UPT Badan Daerah yang sudah terbentuk sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan UPT Dinas Daerah dan UPT Badan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini.
(5)Kelembagaan Rumah Sakit Umum Daerah menggunakan kelembagaan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah yang ada sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan sampai dengan ditetapkannya Peraturan Presiden tentang kelembagaan Rumah Sakit Daerah, dengan ketentuan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah merupakan pejabat fungsional dokter atau dokter gigi yang diberi tugas tambahan.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…