DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belitung No. 6 Tahun 2015

Nomor: 6
Tahun: 2015
Ditetapkan: 30 September 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang penyertaan modal pemerintah Kabupaten Belitung pada modal dasar Badan Usaha Pelabuhan PT Pelabuhan Tanjong Batu Belitong Indonesia, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Menetapkan maksud dan tujuan penyertaan modal. Pemerintah Kabupaten Belitung melakukan penyertaan modal pada modal dasar PT Pelabuhan Tanjong Batu Belitong Indonesia sebesar Rp5.000.000.000,00. Selain itu menetapkan juga pembagian keuntungan (laba) dan pengawasan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Belitung Pada Modal Dasar Badan Usaha Pelabuhan PT. Pelabuhan Tanjong Batu Belitong Indonesia; Mengingat :.... SALINAN C:\Users\User\AppData\Local\Temp\6-PERDA PENYERTAAN MODAL PADA PT. PELABUHAN TANJUNG BATU BELITONG INDONESIAv3_910E85.doc 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang…. C:\Users\User\AppData\Local\Temp\6-PERDA PENYERTAAN MODAL PADA PT. PELABUHAN TANJUNG BATU BELITONG INDONESIAv3_910E85.doc 3 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2011 Nomor 2);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pendirian Badan Usaha Pelabuhan PT. Pelabuhan Tanjong Batu Belitong Indonesia (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 11); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG dan BUPATI BELITUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG PADA MODAL DASAR BADAN USAHA PELABUHAN PT. PELABUHAN TANJONG BATU BELITONG INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Belitung.
2.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Belitung.
3.Bupati adalah Bupati Belitung.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5.Penyertaan Modal adalah Setiap usaha dalam penyertaan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga, dan atau pemanfaatan modal daerah, oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan.
6.Penyertaan…. C:\Users\User\AppData\Local\Temp\6-PERDA PENYERTAAN MODAL PADA PT. PELABUHAN TANJUNG BATU BELITONG INDONESIAv3_910E85.doc 4
6.Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah Pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik daerah atau badan hukum lainnya.
7.Barang Milik Daerah adalah Semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) atau perolehan lainnya yang sah.
8.Modal Daerah adalah dalam bentuk uang dan atau kekayaan daerah (yang belum dipisahkan) yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya yang dimiliki daerah yang merupakan kekayaan daerah.
9.Badan Usaha Pelabuhan PT. Pelabuhan Tanjong Batu Belitong Indonesia yang selanjutnya disebut PT. Pelabuhan Tanjong Batu Belitong Indonesia adalah Badan Usaha Pelabuhan yang berbentuk Perseroan Terbatas dan merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Belitung.
10.Saham adalah Surat bukti kepemilikan bagian modal perseroan terbatas Badan Usaha Pelabuhan PT. Pelabuhan Tanjong Batu Belitong Indonesia yang memberi hak atas deviden dan lain-lain menurut besar kecilnya modal yang disetor.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Pemerintah Kabupaten Belitung melakukan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT. Pelabuhan Tanjong Batu Belitong Indonesia dengan maksud untuk modal dasar dan administrasi pendirian badan hukum perseroan PT. Pelabuhan Tanjong Batu Belitong Indonesia.
(2)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang kepelabuhanan, membantu menggerakkan perekonomian daerah, dan memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). C:\Users\User\AppData\Local\Temp\6-PERDA PENYERTAAN MODAL PADA PT. PELABUHAN TANJUNG BATU BELITONG INDONESIAv3_910E85.doc 5

BAB III

PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 3

(1)Pemerintah Kabupaten Belitung melakukan penyertaan modal pada modal dasar PT. Pelabuhan Tanjong Batu Belitong Indonesia sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), yang terdiri atas saham yang jumlah dan besarnya nominal masing-masing saham ditetapkan dalam akta pendirian perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2015 yang merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
(3)Besarnya nilai penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah dan/atau dikurangi sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan usaha perseroan.

BAB IV

PEMBAGIAN KEUNTUNGAN (LABA)

Pasal 4

(1)Pembagian laba atas pengelolaan usaha dihitung berdasarkan prosentase perimbangan modal dalam bentuk saham yang dimiliki pada PT. Pelabuhan Tanjong Batu Belitong Indonesia sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan akta pendirian perusahaan.
(2)Besarnya laba yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, setelah dikurangi dengan Pajak Perseroan dibagi untuk cadangan dan laba yang prosentasenya ditetapkan setiap tahun oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas dasar hasil penilaian Akuntan Publik.
(3)Pembagian keuntungan dari Hasil Usaha menjadi hak Pemerintah Kabupaten Belitung yang diperoleh selama 1 (satu) tahun buku perusahaan PT. Pelabuhan Tanjong Batu Belitong Indonesia.
(4)Pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah dan ditargetkan dalam APBD. C:\Users\User\AppData\Local\Temp\6-PERDA PENYERTAAN MODAL PADA PT. PELABUHAN TANJUNG BATU BELITONG INDONESIAv3_910E85.doc 6

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 5

(1)Bupati dapat menunjuk Pejabat yang akan mewakili Pemerintah Daerah untuk melakukan pengawasan atas penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT. Pelabuhan Tanjong Batu Belitong Indonesia.
(2)Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memahami wawasan usaha secara profesional dan bertanggungjawab kepada Bupati.
(3)Pejabat yang mewakili Pemerintah Daerah untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung. Ditetapkan di Tanjungpandan pada tanggal 30 September 2015 BUPATI BELITUNG Ttd. SAHANI SALEH Diundangkan.... C:\Users\User\AppData\Local\Temp\6-PERDA PENYERTAAN MODAL PADA PT. PELABUHAN TANJUNG BATU BELITONG INDONESIAv3_910E85.doc 7 Diundangkan di Tanjungpandan pada tanggal 30 September 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG, Ttd. KARYADI SAHMINAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2015 NOMOR 6 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG : (3.6/2015) Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung, IMAM FADLLI, SH PEMBINA NIP. 197109152001121002

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…