DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belitung No. 8 Tahun 2015

Nomor: 8
Tahun: 2015
Ditetapkan: 13 Oktober 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 180

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Bangunan Gedung, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Lingkup Perda ini meliputi ketentuan mengenai fungsi dan klasifikasi Bangunan Gedung, persyaratan Bangunan Gedung, penyelenggaraan Bangunan Gedung, TABG, peran masyarakat, pembinaan dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung, sanksi administratif, penyidikan, pidana dan peralihan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 109 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung,maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Belitung Nomor 14 Tahun 1993 tentang Izin Mendirikan Bangunan(Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Belitung Tahun 1993 Nomor 5 Serie B) perlu disesuaikan kembali;
c.bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b,perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung tentang Bangunan Gedung; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3.Undang-Undang… SALINAN C:\Users\User\AppData\Local\Temp\08-PERDA BANGUNAN GEDUNG KAB. BELITUNG_49EA11.docx2
3.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4247);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2008 Nomor 14); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG dan BUPATI BELITUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANGUNAN GEDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal... C:\Users\User\AppData\Local\Temp\08-PERDA BANGUNAN GEDUNG KAB. BELITUNG_49EA11.docx3 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Belitung.
2.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Belitung.
3.Bupati adalah Bupati Belitung.
4.DewanPerwakilanRakyatDaerahyangselanjutnyadisingkat DPRDadalah lembaga perwakilanrakyatdaerahyang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah.
5.Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah,adalah Presiden Republik Indonesia yang memegangkekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesiasebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945.
6.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
7.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung yang mempunyai tugas pokok dan, fungsi untuk menangani penyelenggaraan bangunan gedung.
8.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9.Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi termasuk prasarana dan sarana bangunannya yang menyatu dengan tempat kedudukannya atau berdiri sendiri, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan atau di dalam tanah dan/atau air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial dan budaya maupun kegiatan khusus.
10.Bangunan Gedung Umum adalah Bangunan Gedungyang fungsinya untuk kepentingan publik, baikberupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupunfungsi sosial dan budaya.
10.Bangunan... C:\Users\User\AppData\Local\Temp\08-PERDA BANGUNAN GEDUNG KAB. BELITUNG_49EA11.docx4
11.Bangunan Gedung Tertentu adalah Bangunan Gedung yang digunakan untuk kepentingan umum dan Bangunan Gedung fungsi khusus, yang dalampembangunandan/atau pemanfaatannyamembutuhkan pengelolaan khusus dan/ataumemiliki kompleksitas tertentu yang dapatmenimbulkan dampak penting terhadap masyarakatdan lingkungannya.
12.Bangunan Gedung adat adalah Bangunan Gedung yang didirikan menggunakan kaidah/norma adat masyarakat setempat sesuai dengan budaya dan sistem nilai yang berlaku, untuk dimanfaatkan sebagai wadah kegiatan adat.
13.Bangunan Gedung dengan gaya/langgam tradisional adalah Bangunan Gedung yang didirikan menggunakan kaidah/norma tradisional masyarakat setempat sesuai dengan budaya yang diwariskan secara turun temurun, untuk dimanfaatkan sebagai wadah kegiatan masyarakat sehari-hari selain dari kegiatan adat.
14.Klasifikasi Bangunan Gedung adalah klasifikasi darifungsi Bangunan Gedung berdasarkan pemenuhantingkat persyaratan administratif dan persyaratanteknisnya.
15.Keterangan Rencana Kabupaten adalah informasitentang persyaratan tata bangunan dan lingkunganyang diberlakukan oleh Pemerintah Kabupaten pada lokasi tertentu.
16.Izin Mendirikan Bangunan Gedung, yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupatenkepada Pemilik Bangunan Gedunguntuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
17.Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Gedung adalah permohonan yang dilakukan Pemilik Bangunan Gedung kepada Pemerintah Kabupaten untukmendapatkan izin mendirikan Bangunan Gedung.
18.Garis Sempadan Bangunan Gedung adalah garis maya pada persil atau tapak sebagai batas minimum diperkenankannya didirikan Bangunan Gedung, dihitung dari garis sempadan jalan, tepi sungai atau tepi pantai atau jaringan tegangan tinggi atau garis sempadan pagar atau batas persil atau tapak. atau... C:\Users\User\AppData\Local\Temp\08-PERDA BANGUNAN GEDUNG KAB. BELITUNG_49EA11.docx5
19.Koefisien Dasar Bangunan, yang selanjutnya disingkat KDB adalah angkapersentase perbandingan antara luas seluruh lantaidasar Bangunan Gedung danluas lahan/tanahperpetakan/daerah perencanaan yang dikuasaisesuai rencana tata ruang dan rencana tatabangunan dan lingkungan.
20.Koefisien Lantai Bangunan, yang selanjutnya disingkat KLB adalah angkapersentase perbandingan antara luas seluruh lantaiBangunan Gedung dan luas tanah perpetakan/daerahperencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruangdan rencana tata bangunan dan lingkungan.
21.Koefisien Daerah Hijau, yang selanjutnya disingkat KDH adalah angkapersentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar Bangunan Gedung yangdiperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan danluas tanah perpetakan/daerah perencanaan yangdikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tatabangunan dan lingkungan.
22.Koefisien Tapak Basemen, yang selanjutnya disingkat KTB adalah angkapersentase perbandingan antara luas tapak basemendan luas lahan/tanah perpetakan/daerahperencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruangdan rencana tata bangunan dan lingkungan.
23.Pedoman Teknis adalah acuan teknis yangmerupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan pemerintah dalam bentuk ketentuan teknispenyelenggaraan Bangunan Gedung.
24.Standar Teknis adalah standar yang dibakukansebagai standar tata cara, standar spesifikasi, danstandar metode uji baik berupa Standar NasionalIndonesia maupun standar internasional yangdiberlakukan dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung.
25.Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, yang selanjutnya disebut RTRW adalah hasil perencanaan tata ruangwilayah kabupatenyang telah ditetapkandengan peraturan daerah.
26.Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan, yang selanjutnya disebutRDTR adalah penjabaran dari Rencana TataRuang Wilayah Kabupatenke dalam rencanapemanfaatan kawasan perkotaan.
27.Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya27. Peraturan… C:\Users\User\AppData\Local\Temp\08-PERDA BANGUNAN GEDUNG KAB. BELITUNG_49EA11.docx6 dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
28.Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan, yang selanjutnya disingkat RTBL adalah panduan rancang bangun suatu kawasan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang yang memuat rencana program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana dan pedoman pengendalian pelaksanaan.
29.Penyelenggaraan Bangunan Gedung adalah kegiatan pembangunan Bangunan Gedung yang meliputi proses Perencanaan Teknis dan pelaksanaan konstruksi serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran.
30.Perencanaan Teknis adalah proses membuat gambarteknis Bangunan Gedung dan kelengkapannya yangmengikuti tahapan prarencana, pengembanganrencana dan penyusunan gambar kerja yang terdiriatas: rencana arsitektur, rencana struktur, rencanamekanikal/elektrikal, rencana tata ruang luar, rencana tata ruang-dalam/interior serta rencanaspesifikasi teknis, rencana anggaran biaya, danperhitungan teknis pendukung sesuai pedoman danStandar Teknis yang berlaku.
31.Pertimbangan Teknis adalah pertimbangan dari Tim Ahli Bangunan Gedung yang disusun secara tertulisdan profesional terkait dengan pemenuhanpersyaratan teknis Bangunan Gedung baik dalamproses pembangunan, pemanfaatan, pelestarian, maupun pembongkaran Bangunan Gedung.
32.Pemanfaatan Bangunan Gedung adalah kegiatan memanfaatkanBangunan Gedung sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan, termasukkegiatan pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan secara berkala.
33.Pemeriksaan Berkala adalah kegiatan pemeriksaan keandalan seluruhatau sebagian Bangunan Gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atauprasarana dan sarananya dalam tenggang waktu tertentu gunamenyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung.
34.Laik Fungsi adalah suatu kondisi Bangunan Gedungyang memenuhi persyaratan administratif danpersyaratan teknis sesuai dengan fungsi Bangunan Gedung yang ditetapkan.
34.Laik Fungsi… C:\Users\User\AppData\Local\Temp\08-PERDA BANGUNAN GEDUNG KAB. BELITUNG_49EA11.docx7
35.Sertifikat Laik Fungsi selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diterbitkan terhadap bangunan gedung yang telah selesai dibangun dan telah memenuhi persyaratan kelaikan fungsi berdasarkan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung sebagai syarat dapat dimanfaatkan.
36.Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan Bangunan Gedungbeserta prasarana dan sarananya agar selalu Laik Fungsi.
37.Perawatan adalah kegiatan memperbaiki dan/atau menggantibagian Bangunan Gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atauprasarana dan sarana agar Bangunan Gedung tetap Laik Fungsi.
38.Pelestarian adalah kegiatan perawatan, pemugaran, serta pemeliharaanBangunan Gedung dan lingkungannya untuk mengembalikan keandalanbangunan tersebut sesuai dengan aslinya atau sesuai dengan keadaanmenurut periode yang dikehendaki.
39.Pemugaran Bangunan Gedung yang dilindungi dandilestarikan adalah kegiatan memperbaiki, memulihkan kembali Bangunan Gedung ke bentukaslinya.
40.Pembongkaran adalah kegiatan membongkar atau merobohkan seluruhatau sebagian Bangunan Gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atauprasarana dan sarananya.
41.Penyelenggara Bangunan Gedung adalah pemilik, Penyedia Jasa Konstruksi, dan Pengguna Bangunan Gedung.
42.Pemilik Bangunan Gedung adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai Pemilik Bangunan Gedung.
43.Pengguna Bangunan Gedung adalah Pemilik Bangunan Gedung dan/ataubukan Pemilik Bangunan Gedung berdasarkan kesepakatan denganPemilik Bangunan Gedung, yang menggunakan dan/atau mengelolaBangunan Gedung atau bagian Bangunan Gedung sesuai dengan fungsiyang ditetapkan.
44.Penyedia Jasa Konstruksi Bangunan Gedung adalahorang perorangan atau badan yang kegiatanusahanya menyediakan layanan jasa konstruksibidang Bangunan Gedung, meliputi perencana teknis, pelaksana konstruksi, perencana… C:\Users\User\AppData\Local\Temp\08-PERDA BANGUNAN GEDUNG KAB. BELITUNG_49EA11.docx8 pengawas/manajemenkonstruksi, termasuk Pengkaji Teknis Bangunan Gedung dan Penyedia Jasa Konstruksi lainnya.
45.Tim Ahli Bangunan Gedung, yang selanjutnya disingkat TABG adalah tim yang terdiridari para ahli yang terkait denganpenyelenggaraanBangunan Gedung untuk memberikan Pertimbangan Teknis dalam proses penelitian dokumen rencanateknis dengan masa penugasan terbatas, dan jugauntuk memberikan masukan dalam penyelesaianmasalah penyelenggaraan Bangunan Gedung Tertentuyang susunan anggotanya ditunjuk secara kasus perkasus disesuaikan dengan kompleksitas Bangunan Gedung Tertentu tersebut.
46.Pengkaji Teknis adalah orang perorangan, atau badan hukum yangmempunyai sertifikat keahlian untuk melaksanakan pengkajian teknisatas kelaikan fungsi Bangunan Gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
47.Pengawas adalah orang yang mendapat tugas untuk mengawasi pelaksanaan mendirikan bangunan sesuai dengan IMB yang diangkat oleh Pemilik Bangunan Gedung.
48.Masyarakat adalah perorangan, kelompok, badan hukum atauusaha, dan lembaga atau organisasi yang kegiatannya di bidangBangunan Gedung, termasuk masyarakat hukum adat dan masyarakatahli, yang berkepentingan dengan penyelenggaraan Bangunan Gedung.
49.Peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung adalah berbagai kegiatan masyarakat yangmerupakan perwujudan kehendak dan keinginanmasyarakat untuk memantau dan menjagaketertiban, memberi masukan, menyampaikanpendapat dan pertimbangan, serta melakukanGugatan Perwakilan berkaitan denganpenyelenggaraan Bangunan Gedung.
50.Dengar Pendapat Publik adalah forum dialog yangdiadakan untuk mendengarkan dan menampungaspirasi masyarakat baik berupa pendapat, pertimbangan maupun usulan dari masyarakatumum sebagai masukan untuk menetapkankebijakan Pemerintah/ Pemerintah Kabupaten dalampenyelenggaraan Bangunan Gedung.
51.Gugatan Perwakilan adalah gugatan yang berkaitandengan penyelenggaraan Bangunan Gedung yangdiajukan oleh satu orang
51.Gugatan… C:\Users\User\AppData\Local\Temp\08-PERDA BANGUNAN GEDUNG KAB. BELITUNG_49EA11.docx9 atau lebih yang mewakilikelompok dalam mengajukan gugatan untukkepentingan mereka sendiri dan sekaligus mewakilipihakyang dirugikan yang memiliki kesamaan faktaatau dasar hukum antara wakil kelompok dananggota kelompok yang dimaksud.
52.Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedungadalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, danpengawasan dalam rangka mewujudkan tatapemerintahan yang baik sehingga setiappenyelenggaraan Bangunan Gedung dapatberlangsung tertib dan tercapai keandalan Bangunan Gedung yang sesuai dengan fungsinya, sertaterwujudnya kepastian hukum.
53.Pengaturan adalah penyusunan dan pelembagaanperaturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk, dan Standar Teknis Bangunan Gedung sampai didaerah dan operasionalisasinya di masyarakat.
54.Pemberdayaan adalah kegiatan untukmenumbuhkembangkan kesadaran akan hak, kewajiban, dan peran para Penyelenggara Bangunan Gedung dan aparat Pemerintah Kabupaten dalampenyelenggaraan Bangunan Gedung.
55.Pengawasan adalah pemantauan terhadappelaksanaan penerapan peraturan perundang-undanganbidang Bangunan Gedung dan upayapenegakan hukum.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DANRUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pengaturan lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, baik dalam pemenuhan persyaratan yang diperlukan dalam penyelenggaraan bangunan gedung, maupun dalam pemenuhan tertib penyelenggaraan bangunan gedung di daerah.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a.mewujudkan Bangunan Gedung yang fungsional dan sesuai dengan tata Bangunan Gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungannya;
b.mewujudkan tertib penyelenggaraan Bangunan Gedung yang menjamin keandalan teknis Bangunan Gedung dari segi keselamatan,kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan; dan
c.mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung.

Pasal 4

Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi ketentuan mengenai fungsi dan klasifikasi Bangunan Gedung, persyaratan Bangunan Gedung, penyelenggaraan Bangunan Gedung,TABG, Peran Masyarakat, pembinaan dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung, sanksi administratif, penyidikan, pidana, dan peralihan.

BAB III

FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG

Pasal 5

(1)Fungsi Bangunan Gedung merupakan ketetapan mengenai pemenuhan persyaratan teknis Bangunan Gedung ditinjau dari segi tata bangunan dan lingkungan maupun keandalannya serta sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam RTRW, RDTR dan/atau RTBL.
(2)Fungsi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.Bangunan Gedung fungsi hunian, dengan fungsi utama sebagai tempat manusia tinggal;
2. b.Bangunan Gedung fungsi keagamaan dengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan ibadah;
3. c.Bangunan... C:\Users\User\AppData\Local\Temp\08-PERDA BANGUNAN GEDUNG KAB. BELITUNG_49EA11.docx11
4. c.Bangunan Gedung fungsi usaha dengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan kegiatan usaha;
5. d.Bangunan Gedung fungsi sosial dan budaya dengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan kegiatan sosial dan budaya;
6. e.Bangunan Gedung fungsi khusus dengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan kegiatan yang mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi dan/atau tingkat risiko bahaya tinggi; dan
7. f.Bangunan Gedung lebih dari satu fungsi.

Pasal 6

(1)Bangunan Gedung fungsi hunian dengan fungsi utama sebagai tempat manusia tinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(2)huruf a, dapat berbentuk:
1. a.bangunan rumah tinggal tunggal;
2. b.bangunan rumah tinggal deret;
3. c.bangunan rumah tinggal susun; dan
4. d.bangunan rumah tinggal sementara.
(2)Bangunan Gedung fungsi keagamaan dengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan ibadah keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b,dapat berbentuk:
1. a.bangunan masjid, mushalla, langgar, surau;
2. b.bangunan gereja, kapel;
3. c.bangunan pura;
4. d.bangunan vihara;
5. e.bangunan kelenteng; dan
6. f.bangunan keagamaan dengan sebutan lainnya.
(3)Bangunan Gedung fungsi usaha dengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c,dapat berbentuk:
1. a.Bangunan Gedung perkantoran seperti bangunan perkantoran non-pemerintah dan sejenisnya;
2. b.Bangunan Gedung perdagangan seperti bangunan pasar, pertokoan, pusat perbelanjaan, mall dan sejenisnya;
3. c.Bangunan Gedung pabrik, industri dan sejenisnya;
4. d.Bangunan Gedung perhotelan seperti bangunan hotel, motel, hostel, penginapan dan sejenisnya;
5. e.Bangunan… C:\Users\User\AppData\Local\Temp\08-PERDA BANGUNAN GEDUNG KAB. BELITUNG_49EA11.docx12
6. e.Bangunan Gedung wisata dan rekreasi seperti tempat rekreasi, bioskop dan sejenisnya;
7. f.Bangunan Gedung terminal seperti bangunan stasiun kereta api, terminal bus angkutan umum, halte bus, terminal peti kemas, pelabuhan laut, pelabuhan sungai, pelabuhan perikanan, bandar udara dan sejenisnya;
8. g.Bangunan Gedung tempat penyimpanan sementara seperti bangunan gudang, gedung parkir dan sejenisnya; dan
9. h.Bangunan Gedung tempat penangkaran atau budidaya seperti bangunan sarang burung walet, bangunan peternakan sapi dan sejenisnya.
(4)Bangunan Gedung sosial dan budaya dengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d,dapat berbentuk:
1. a.Bangunan Gedung pelayanan pendidikan seperti bangunan sekolah taman kanak-kanak, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, kursus, dan sejenisnya;
2. b.Bangunan Gedung pelayanan kesehatan seperti bangunan puskesmas, poliklinik, rumah bersalin, rumah sakit termasuk panti-panti dan sejenisnya;
3. c.Bangunan Gedung kebudayaan seperti bangunan museum, gedung kesenian, Bangunan Gedung adat dan sejenisnya;
4. d.Bangunan Gedung laboratorium seperti bangunan laboratorium fisika, laboratorium kimia, dan laboratorium lainnya, dan
5. e.Bangunan Gedung pelayanan umum seperti bangunan stadion, gedung olahraga dan sejenisnya.
(5)Bangunan fungsi khusus dengan fungsi utama yang memerlukan tingkat kerahasiaan tinggi untuk kepentingan nasional dan/atau yang mempunyai tingkat risiko bahaya yang tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, meliputi:
1. a.bangunan gedung untuk reaktor nuklir;
2. b.bangunan gedung untuk instalasi pertahanan dan keamanan;
3. c.dan bangunan sejenis yang ditetapkan oleh Menteri.
(6)Bangunan Gedung lebih dari satu fungsi dengan fungsi utama kombinasi lebih dari satu fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f,dapat berbentuk:
1. a.bangunan… C:\Users\User\AppData\Local\Temp\08-PERDA BANGUNAN GEDUNG KAB. BELITUNG_49EA11.docx13
2. a.bangunan rumah dengan toko (ruko);
3. b.bangunan rumah dengan kantor (rukan);
4. c.Bangunan Gedung mall-apartemen-perkantoran;
5. d.Bangunan Gedung mall-apartemen-perkantoran-perhotelan;
6. e.dan sejenisnya.

Pasal 7

(1)Klasifikasi Bangunan Gedung menurut kelompok fungsi bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) didasarkan pada pemenuhan syarat administrasi dan persyaratan teknis Bangunan Gedung.
(2)Fungsi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diklasifikasikan berdasarkan tingkat :
1. a.kompleksitas;
2. b.tingkat permanensi;
3. c.tingkat risiko kebakaran;
4. d.zonasi gempa;
5. e.lokasi;
6. f.ketinggian; dan/atau
7. g.kepemilikan.

Pasal 8

(1)Klasifikasi Bangunan Gedung berdasarkan tingkat kompleksitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, meliputi:
1. a.Bangunan Gedung sederhana, yaitu Bangunan Gedung dengan karakter sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi sederhana dan/atau Bangunan Gedung yang sudah memiliki desain prototip;
2. b.Bangunan Gedung tidak sederhana, yaitu Bangunan Gedung dengan karakter tidak sederhana serta memiliki kompleksitas dan atau teknologi tidak sederhana; serta
3. c.Bangunan Gedung khusus, yaitu Bangunan Gedung yang memiliki penggunaan dan persyaratan khusus, yang dalam perencanaandanpelaksanaannyamemerlukan penyelesaian/ teknologi khusus.
(2)Klasifikasi berdasarkan tingkat permanensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, meliputi:
1. a.Bangunan... C:\Users\User\AppData\Local\Temp\08-PERDA BANGUNAN GEDUNG KAB. BELITUNG_49EA11.docx14
2. a.Bangunan Gedung darurat atau sementara, yaitu Bangunan Gedung yang karena fungsinya direncanakan mempunyai umur layanan sampai dengan 5 (lima) tahun;
3. b.Bangunan Gedung semi permanen, yaitu Bangunan Gedung yang karena fungsinya direncanakan mempunyai umur layanan di atas 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) tahun; serta
4. c.Bangunan Gedung permanen, yaitu Bangunan Gedung yang karena fungsinya direncanakan mempunyai umur layanan di atas 20 (dua puluh) tahun.
(3)Klasifikasi berdasarkan tingkat risiko kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, meliputi:
1. a.Tingkat risiko kebakaran rendah, yaitu Bangunan Gedung yang karenafungsinya,disainpenggunaanbahandankomponen unsur pembentuknya, serta kuantitas dan kualitas bahan yang ada di dalamnya tingkat mudah terbakarnya rendah;
2. b.Tingkat risiko kebakaran sedang, yaitu Bangunan Gedung yang karena fungsinya, disain penggunaan bahan dan komponen unsur pembentuknya, serta kuantitas dan kualitas bahan yang ada di dalamnya tingkat mudah terbakarnya sedang;serta
3. c.Tingkat risiko kebakaran tinggi, yaitu Bangunan Gedung yang karena fungsinya, dan disain penggunaan bahan dan komponen unsur pembentuknya, serta kuantitas dan kualitas bahan yang ada di dalamnya tingkat mudah terbakarnya sangat tinggi dan/atau tinggi.
(4)Klasifikasi berdasarkan zonasi gempa meliputi tingkat zonasi gempa di wilayah Kabupatenberdasarkan tingkat kerawanan bahaya gempa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d, ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.
(5)Klasifikasi berdasarkan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e,meliputi:
1. a.Bangunan Gedung di lokasi renggang, yaitu Bangunan Gedung yang pada umumnya terletak pada daerah pinggiran/luar kota atau daerah yang berfungsi sebagai resapan;
2. b.Bangunan Gedung di lokasi sedang, yaitu Bangunan Gedung yang pada umumnya terletak di daerah permukiman;serta
3. c.Bangunan… C:\Users\User\AppData\Local\Temp\08-PERDA BANGUNAN GEDUNG KAB. BELITUNG_49EA11.docx15
4. c.Bangunan Gedung di lokasi padat, yaitu Bangunan Gedung yang pada umumnya terletak di daerah perdagangan/pusat kota.
(6)Klasifikasi berdasarkan ketinggian Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f,meliputi:
1. a.Bangunan Gedung bertingkat rendah, yaitu Bangunan Gedung yang memiliki jumlah lantai sampai dengan 4 lantai;
2. b.Bangunan Gedung bertingkat sedang, yaitu Bangunan Gedung yang memiliki jumlah lantai mulai dari 5 lantai sampai dengan 8 lantai; serta
3. c.Bangunan Gedung bertingkat tinggi, yaitu Bangunan Gedung yang memiliki jumlah lantai lebih dari 8 lantai.
(7)Klasifikasi berdasarkan kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g,meliputi:
1. a.Bangunan Gedung milik negara, yaitu Bangunan Gedung untuk keperluan dinas yang menjadi/akan menjadi kekayaan milik negara dan diadakan dengan sumber pembiayaan yang berasal dari dana APBN, dan/atau APBD, dan/atau sumber pembiayaan lain, seperti: gedung kantor dinas, gedung sekolah, gedung rumah sakit, gudang, rumah negara, dan lain-lain;
2. b.Bangunan Gedung milik perorangan, yaitu Bangunan Gedung yang merupakan kekayaan milik pribadi atau perorangan dandiadakan dengan sumber pembiayaan dari dana pribadi atau perorangan;serta
3. c.Bangunan Gedung milik badan usaha, yaitu Bangunan Gedung yang merupakan kekayaan milik badan usaha non pemerintah dan diadakan dengan sumber pembiayaan dari dana badan usaha non pemerintah tersebut.

Pasal 9

(1)Penentuan Klasifikasi Bangunan Gedung atau bagian dari gedung ditentukan berdasarkan fungsi yang digunakan dalam perencanaan, pelaksanaan atau perubahan yang diperlukan pada Bangunan Gedung.
(2)Fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung harussesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalamRTRW, RDTR, dan/atau RTBL.
(3)Fungsi… C:\Users\User\AppData\Local\Temp\08-PERDA BANGUNAN GEDUNG KAB. BELITUNG_49EA11.docx16
(3)Fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung diusulkanoleh Pemilik Bangunan Gedung dalam bentuk rencana teknis Bangunan Gedung melalui pengajuanpermohonan izin mendirikan Bangunan Gedung.
(4)Penetapan fungsi Bangunan Gedung dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten melalui penerbitan IMB berdasarkan RTRW, RDTR dan/atau RTBL, kecuali Bangunan Gedung fungsi khusus oleh Pemerintah.

Pasal 10

(1)Fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat diubah dengan mengajukan permohonan IMB baru.
(2)Perubahan fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh pemilik dalam bentuk rencana teknis Bangunan Gedung sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalamRTRW, RDTR dan/atau RTBL.
(3)Perubahan fungsi dan/atau Klasifikasi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diikuti dengan pemenuhan persyaratan administratif dan persyaratan teknis Bangunan Gedung yang baru.
(4)Perubahan fungsi dan/atau Klasifikasi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diikuti dengan perubahan data fungsi dan/atau Klasifikasi Bangunan Gedung.
(5)Perubahan fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedungditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten dalam IMB, kecuali Bangunan Gedung fungsi khusus ditetapkan oleh Pemerintah.

Isi peraturan

Teks180PDFHirarki

Memuat teks peraturan…