DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belitung No. 9 Tahun 2015

Nomor: 9
Tahun: 2015
Ditetapkan: 13 Oktober 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 232

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Menetapkan maksud dan tujuan pembentukan produk hukum daerah, asas-asas pembentukan produk hukum daerah, sifat dan bentuk, materi muatan, perencanaan, penyusunan dan pembahasan, penyusunan produk hukum, penetapan, pengundangan dan pendokumentasian dan penomoran produk hukum daerah, evaluasi dan pembatalan, penyebarluasan, partisipasi masyarakat dan pembiayaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan produk hukum daerah yang baik dan berkualitas yang berdayaguna dan berhasilguna sesuai dengan kaedah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta peraturan pelaksanaannya, perlu adanya suatu pedoman pembentukan produk hukum daerah pada setiap tahapannya mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan yang diatur dalam suatu Peraturan Daerah;
c.bahwa... SALINAN C:\Users\User\AppData\Local\Temp\09-PERDA PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH_4AAA05.doc 2
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah... C:\Users\User\AppData\Local\Temp\09-PERDA PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH_4AAA05.doc 3 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5104);
8.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9.Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 dan Nomor 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1254);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG dan BUPATI BELITUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah... C:\Users\User\AppData\Local\Temp\09-PERDA PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH_4AAA05.doc 4
1.Daerah adalah Kabupaten Belitung.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Belitung.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Pimpinan DPRD adalah Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Belitung.
6.Produk hukum daerah adalah peraturan perundang- undangan daerah berbentuk peraturan meliputi Perda, Perbup, Peraturan Bersama Bupati, Peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi Keputusan Bupati, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.
7.Pembentukan Produk Hukum Daerah adalah pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.
8.Peraturan Daerah, yang selanjutnya disebut Perda, adalah Peraturan perundang-undangan daerah yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Bupati.
9.Peraturan Bupati adalah Peraturan perundang-undangan daerah yang ditetapkan oleh Bupati untuk menjalankan perintah Peraturan Daerah dan/atau penjabaran peraturan perundang-undangan dalam rangka menyelenggarakan kekuasaan pemerintah di Daerah.
10.Peraturan Bersama Kepala Daerah adalah peraturan perundang-undangan daerah yang ditetapkan oleh Bupati dengan dua atau lebih kepala daerah lain.
11.Peraturan... C:\Users\User\AppData\Local\Temp\09-PERDA PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH_4AAA05.doc 5
11.Peraturan DPRD adalah peraturan perundang-undangan daerah yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Belitung.
12.Keputusan Bupati, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD adalah peraturan perundang-undangan daerah yang berbentuk penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
13.Program Pembentukan Perda adalah instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
14.Badan Pembentukan Perda adalah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD yang berfungsi di bidang pembentukan Perda.
15.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung.
17.Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut kepala SKPD adalah pimpinan tinggi pratama setara pejabat eselon II dan/atau administrator setara pejabat eselon III di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung.
18.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
19.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
20.Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu... C:\Users\User\AppData\Local\Temp\09-PERDA PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH_4AAA05.doc 6 suatu rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
21.Pengundangan adalah penempatan Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah.
22.Lembaran Daerah adalah penerbitan resmi Pemerintah Daerah yang digunakan untuk mengundangkan Peraturan Daerah.
23.Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
24.Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Bupati untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
25.Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.
26.Hari adalah hari kerja.
27.Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Perda ini dibentuk dengan maksud sebagai pedoman dalam pembentukan produk hukum daerah.
(2)Perda ini dibentuk dengan tujuan :
1. a.mewujudkan... C:\Users\User\AppData\Local\Temp\09-PERDA PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH_4AAA05.doc 7
2. a.mewujudkan pembentukan produk hukum daerah secara terencana, terpadu, sistematis dan tertib; dan
3. b.mewujudkan kepastian hukum dalam proses pembentukan produk hukum daerah.

BAB III

ASAS PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 3

Asas pembentukan produk hukum daerah, meliputi :

a.kejelasan tujuan;
b.kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
c.kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
d.dapat dilaksanakan;
e.kedayagunaan dan kehasilgunaan;
f.kejelasan rumusan; dan
g.keterbukaan.

Pasal 4

Materi muatan produk hukum daerah harus mencerminkan asas:

a.pengayoman;
b.kemanusiaan;
c.kebangsaan;
d.kekeluargaan;
e.kenusantaraan;
f.bhinneka tunggal ika;
g.keadilan;
h.kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
i.ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
j.keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Pasal 5

(1)Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, pembentukan produk hukum daerah dapat berpedoman pada asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(2).Pembentukan... C:\Users\User\AppData\Local\Temp\09-PERDA PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH_4AAA05.doc 8
(2)Pembentukan produk hukum daerah tidak boleh bertentangan dengan :
1. a.ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
2. b.kepentingan umum; dan/atau
3. c.kesusilaan.

BAB IV

PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 6

Produk hukum daerah bersifat :

a.pengaturan; dan
b.penetapan.

Pasal 7

Produk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, berbentuk :

a.Peraturan Daerah;
b.Peraturan Bupati;
c.Peraturan Bersama Kepala Daerah; dan
d.Peraturan DPRD.

Pasal 8

Produk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, berbentuk :

a.Keputusan Bupati;
b.Keputusan DPRD;
c.Keputusan Pimpinan DPRD; dan
d.Keputusan Badan Kehormatan DPRD. C:\Users\User\AppData\Local\Temp\09-PERDA PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH_4AAA05.doc 9

Pasal 9

(1)Materi muatan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, tugas pembantuan dan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Materi muatan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, berisi materi muatan untuk melaksanakan Perda atau atas kuasa peraturan perundang- undangan dalam rangka menyelenggarakan kekuasaan pemerintah daerah.
(3)Materi muatan Peraturan Bersama Kepala Daeah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, berisi materi muatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan dalam rangka menyelenggarakan kekuasaan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing untuk mengatur suatu urusan yang menyangkut kepentingan bersama.
(4)Materi muatan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, berisi materi muatan mengenai ketentuan dalam rangka melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD.
(5)Materi muatan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, berisi materi muatan yang bersifat penetapan untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan dalam rangka menyelenggarakan kewenangan pemerintah daerah.
(6)Materi muatan Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, berisi hasil dari rapat paripurna, dan ditandatangani oleh ketua atau wakil ketua DPRD yang memimpin pelaksanaan rapat paripurna.
(7)Materi muatan Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, berisi penetapan hasil dari rapat paripurna dan penetapan dalam rangka menyelenggarakan fungsi DPRD yang bersifat teknis operasional... C:\Users\User\AppData\Local\Temp\09-PERDA PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH_4AAA05.doc 10 operasional dan/atau rapat konsultasi atau rapat gabungan pimpinan DPRD dengan pimpinan-pimpinan fraksi, dan ditandatangani oleh Pimpinan DPRD yang hadir dalam rapat Pimpinan DPRD.
(8)Materi muatan Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, berisi penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan/atau Peraturan DPRD tentang Kode Etik berdasarkan hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan pimpinan DPRD, anggota DPRD, dan/atau masyarakat.

Pasal 10

(1)Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Perda, seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
(2)Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(3)Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perda dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif.
(5)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa :
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis;
3. c.penghentian sementara kegiatan;
4. d.penghentian tetap kegiatan;
5. e.pencabutan sementara izin;
6. f.pencabutan tetap izin;
7. g.denda administratif; dan/atau
8. h.sanksi... C:\Users\User\AppData\Local\Temp\09-PERDA PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH_4AAA05.doc 11
9. h.sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks232PDFHirarki

Memuat teks peraturan…