DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belitung No. 9 Tahun 2016

Nomor: 9
Tahun: 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 57

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: pelatihan kerja dan produktivitas, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Menetapkan tujuan dan prinsip dasar pelatihan kerja dan produktivitas, penyelenggaraan pelatihan kerja, pelayanan produktivitas, sertifikasi, kelembagaan pelatihan kerja, pendanaan, sistem informasi pelatihan kerja dan sanksi administratif.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka menciptakan tenaga kerja yang mampu berdaya saing, maka peningkatan kemampuan dan kompetensi setiap tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja menjadi sangat penting;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung tentang Pelatihan Kerja dan Produktivitas; Mengingat :1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan SALINAN
4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4637); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG dan BUPATI BELITUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Belitung.
2.Bupati adalah Bupati Belitung.
4.Dinas adalah perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Belitung yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja.
5.Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
6.Tenaga Kepelatihan adalah seseorang yang telah memenuhi persyaratan kualifikasi kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya.
7.Instruktur adalah seseorang yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pelatihan dan pembelajaran kepada peserta pelatihan dibidang atau kejuruan tertentu sesuai dengan kualifikasinya.
8.Produktivitas adalah sikap mental yang selalu berusaha untuk melakukan perbaikan mutu kehidupan secara berkelanjutan melalui peningkatan efisiensi, efektivitas dan kualitas.
9.Kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
10.Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat SKKNI, adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
11.Standar Internasional adalah standar kompetensi kerja yang dikembangkan dan ditetapkan organisasi multinasional dan digunakan secara internasional.
12.Standar Khusus adalah standar kompetensi kerja yang dikembangkan dan digunakan oleh organisasi untuk memenuhi dengan organisasi yang bersangkutan, yang dapat diterapkan dengan mendapatkan registrasi dari Menteri.
13.Sertifikasi kompetensi kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Standar Internasional dan/atau Standar Khusus.
14.Sertifikat kompetensi adalah bukti tertulis yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) terakreditasi yang menerangkan bahwa seseorang telah menguasai kompetensi kerja tertentu sesuai dengan SKKNI.
15.Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja, serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
16.Pelatihan berbasis kompetensi kerja adalah pelatihan kerja yang menitikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan standar yang ditetapkan dan persyaratan di tempat kerja.
17.Akreditasi adalah proses pemberian pengakuan formal yang menyatakan bahwa suatu lembaga telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan pelatihan kerja.
18.Lembaga Pelatihan Kerja adalah instasi pemerintah, badan hukum atau perorangan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan kerja.
19.Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja yang selanjutnya disebut Lembaga Akreditasi (LA-LPK) adalah lembaga yang bersifat independen dan ditetapkan oleh Menteri yang berfungsi
20.Analisis Kebutuhan Pelatihan adalah kegiatan yang sistematis untuk memperoleh gambaran yang lengkap mengenai pelatihan yang harus diberikan kepada peserta pelatihan karena adanya kesenjangan antara kompetensi yang telah dimiliki calon peserta pelatihan dengan kompetensi yang harus dimiliki setelah mengikuti pelatihan.
21.Analisis Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk mendapatkan data jabatan, mengolah menjadi informasi jabatan, menyajikan untuk program-program kelembagaan, kepegawaian serta ketatalaksanaan, serta memberikan layanan pemanfaatannya bagi pihak-pihak yang memerlukan.
22.Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja/buruh yang lebih berpengalaman, dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.
23.Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disebut BNSP, adalah lembaga independen yang bertugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja dan memiliki kewenangan untuk memberikan lisensi kepada lembaga sertifikasi profesi yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja.
24.Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu yang bersifat sementara.
25.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang- Undang untuk melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Pelatihan Kerja adalah untuk:

a.meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja;
b.meningkatkan kapasitas lembaga pelatihan kerja dalam menyelenggarakan pelatihan berbasis kompetensi;
c.mengintegrasikan program-program pelatihan daerah ke dalam pelatihan kerja berbasis kompetensi pada unit pelaksana pelatihan kerja;
d.mengurangi jumlah pengangguran;
e.meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
f.mengintegrasikan data informasi tenaga kerja.

BAB III

PRINSIP DASAR PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS

Pasal 3

(1)Prinsip dasar pelatihan kerja adalah:
1. a.berorientasi pada kebutuhan pasar kerja dan pengembangan sumber daya manusia;
2. b.berbasis pada kompetensi kerja;
3. c.tanggung jawab bersama antara dunia usaha, pemerintah daerah, dan masyarakat;
4. d.bagian dari pengembangan profesionalisme sepanjang hayat; dan
5. e.diselenggarakan secara berkeadilan dan tidak diskriminatif.
(2)Prinsip dasar produktivitas:
1. a.berorientasi pada peningkatan dan perluasan kesempatan kerja;
2. b.harmonisasi hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja;
3. c.keseimbangan bagi hasil peningkatan produktivitas terhadap kesinambungan usaha dan kesejahteraan pekerja dan/atau masyarakat.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PELATIHAN KERJA

Pasal 4

Penyelenggaraan pelatihan kerja dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

a.analisis kebutuhan pelatihan kerja;
b.penyusunan program pelatihan kerja;
c.penyiapan instruktur dan tenaga pelatihan kerja;
d.penyiapan sarana dan prasarana pelatihan kerja;
e.rekrutmen dan seleksi peserta pelatihan kerja; dan
f.pelaksanaan pelatihan kerja.

Pasal 5

(1)Analisis kebutuhan pelatihan kerja meliputi:
1. a.analisis informasi pasar kerja daerah;
2. b.analisis jabatan;
3. c.analisis kompetensi; dan
4. d.analisis lembaga pelatihan kerja dan produktivitas.
(2)Pemerintah Daerah membentuk tim analisis kebutuhan pelatihan, yang keanggotaannya terdiri dari unsur-unsur:
1. a.Pemerintah Daerah;
2. b.asosiasi industri;
3. c.industri;
4. d.pakar pelatihan;
5. e.kompetensi;
6. f.perguruan tinggi; dan
7. g.pihak lain yang dianggap memiliki kapasitas untuk melaksanakan analisis kebutuhan pelatihan.

Pasal 6

(1)Program pelatihan kerja disusun berdasarkan SKKNI, Standar Internasional dan/atau Standar Khusus.
(2)Program pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil analisis kebutuhan pelatihan.

Pasal 7

(1)Program pelatihan kerja dapat disusun secara berjenjang atau tidak berjenjang.
(2)Program pelatihan kerja yang disusun secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada jenjang KKNI.
(3)Program pelatihan kerja yang tidak berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan unit kompetensi atau kelompok unit kompetensi.
(4)Jenjang KKNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Dalam rangka pelaksanaan pelatihan kerja dan produktivitas, Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja Daerah wajib memiliki tenaga fungsional instruktur dan tenaga kepelatihan.
(2)Tenaga fungsional instruktur dan tenaga kepelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya.
(3)Tenaga fungsional instruktur sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditempatkan di Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja Daerah.
(4)Tenaga fungsional instruktur dan tenaga kepelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aparatur pegawai negeri sipil daerah dan/atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat dan diberhentikan sesuai
(2)Program…. Pengembangan karir tenaga fungsional instruktur dilakukan oleh pejabat Pemerintah Daerah yang berwenang menetapkan angka kredit tenaga fungsional dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Tenaga kepelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(1)paling sedikit terdiri atas:
1. a.kepala unit pelaksana teknis;
2. b.bagian umum dan program; dan
3. c.bagian penyelenggaraan dan bagian kerjasama.
(2)Kepala unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a diangkat berdasarkan kompetensi yang dimiliki serta sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11

(1)Lembaga pelatihan kerja swasta atau perusahaan wajib memiliki instruktur dan tenaga pelatihan kerja yang kompeten sesuai dengan bidangnya.
(2)Tugas dan fungsi instruktur dan tenaga pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks57PDFHirarki

Memuat teks peraturan…