DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belitung Nomor 1 Tahun 2018

Nomor: 1
Tahun: 2018
Ditetapkan: 6 Agustus 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 73

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: penyelenggaraan reklame dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya, ruang lingkup, penataan reklame, izin penyelenggaraan reklame, pembatalan dan pencabutan izin, pendapatan daerah, pengendalian, pengawasan dan penertiban reklame, sanksi administrative, penyidikan dan ketentuan pidana, serta ketentuan peralihan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa seiring dengan perkembangan dunia usaha maka kebutuhan terhadap Reklame sebagai media untuk memperkenalkan, mempromosikan, menganjurkan atau menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan akan semakin meningkat;
c.bahwa dalam rangka mewujudkan penataan Reklame di Kabupaten Belitung yang tertib, rapi, teratur, dan indah serta menjamin keselamatan dan keamanan berbagai aktifitas terkait penyelenggaraan Reklame maka perlu memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Reklame;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung tentang Penyelenggaraan Reklame; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang.... SALINAN D:\PERDA PDF\1-PERDA PENYELENGGARAAN REKLAME.doc 2
2.Undang-Undang Nomor 28 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nopmor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
8.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 tahun 2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian- Bagian Jalan; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG dan BUPATI BELITUNG MEMUTUSKAN:.... D:\PERDA PDF\1-PERDA PENYELENGGARAAN REKLAME.doc 3
9.Izin.... MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Belitung.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Bupati adalah Bupati Belitung.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Belitung.
5.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Belitung.
6.Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang dalam bidang Penyelenggaraan Reklame dan mendapat pendelegasian wewenang dari Bupati.
7.Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
8.Penyelenggara Reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan Reklame baik untuk dan atas namanya sendiri dan/atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya. D:\PERDA PDF\1-PERDA PENYELENGGARAAN REKLAME.doc 4
9.Izin Penyelenggaraan Reklame yang selanjutnya disebut izin adalah perizinan yang diberikan Bupati melalui Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu kepada penyelenggara Reklame untuk atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya sesuai dengan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.
10.Titik Reklame adalah tempat bidang Reklame didirikan atau ditempatkan.
11.Ruang Milik Jalan adalah daerah yang digunakan sebagai media sirkulasi, parkir on street, media untuk drainase, dan kegiatan pejalan kaki (trotoar) dengan batasan sampai dengan batas persil atau pagar rumah kanan-kiri jalan.
12.Bahu jalan atau berm adalah batas antara perkerasan jalan dengan saluran dan/atau pagar halaman.
13.Tinggi Reklame adalah jarak antara ambang paling bawah bidang Reklame dan permukaan tanah rata-rata atau bidang atap datar/plat beton dan sejenisnya yang memenuhi kelayakan konstruksi tempat kedudukan peletakan konstruksi Reklame.
14.Reklame papan atau billboard adalah Reklame yang terbuat dari papan kayu, colibrite, vynil, termasuk seng atau bahan lain yang sejenis.
15.Reklame Megatron, Videotron adalah Reklame yang menggunakan layar monitor berupa program Reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat diubah-ubah, terprogram, dan difungsikan dengan tenaga listrik, termasuk didalamnya neonbox atau sejenisnya.
16.Reklame kain adalah Reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidentil dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau sejenisnya, termasuk didalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, rangkaian bendera, tenda, krey, banner, giant banner, dan standing banner.
17.Reklame Melekat (sticker) adalah Reklame yang berbentuk lembaran yang disebarkan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dan/atau dipasang pada suatu benda.
18.Reklame…. D:\PERDA PDF\1-PERDA PENYELENGGARAAN REKLAME.doc 5
18.Reklame Selebaran adalah Reklame yang berbentuk lembaran, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, dan/atau digantungkan pada suatu benda lain.
19.Reklame Berjalan adalah Reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/didorong/ditarik oleh orang, termasuk didalamnya pada gerobag/robong, kendaraan baik bermotor atau tidak.
20.Reklame Udara adalah Reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon, gas, laser, pesawat, atau alat lain yang sejenis.
21.Reklame Apung adalah Reklame insidentil yang diselenggarakan di permukaan air atau di atas permukaan air.
22.Reklame Suara adalah Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantara alat.
23.Reklame Slide atau Reklame Film adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, atau bahan bahan lain yang diproyeksikan dan/atau diperagakan pada layar atau benda lain atau dipancarkan dan/atau diperagakan melalui pesawat televisi.
24.Reklame Peragaan adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
25.Ketinggian Reklame adalah jarak tegak lurus imaginer antara ambang paling bawah bidang Reklame dengan permukaan tanah dimana Reklame tersebut berdiri.
26.Tinggi Bidang Reklame adalah ukuran vertikal media/papan Reklame.
27.Lebar Bidang Reklame adalah ukuran horisontal media/papan Reklame.
28.Bidang Reklame adalah bidang yang dimanfaatkan untuk Reklame yang didapat dari perkalian antara tinggi dengan lebar bidang Reklame.
29.Kawasan…. D:\PERDA PDF\1-PERDA PENYELENGGARAAN REKLAME.doc 6
29.Kawasan kendali ketat adalah kawasan untuk penyelenggaraan Reklame yang titik lokasi dan ukuran bidang Reklamenya dikendalikan dengan batasan jumlah titik lokasi, bentuk, maupun ukurannya.
30.Jaminan Pembongkaran adalah sejumlah uang yang disetorkan ke rekening penampungan jaminan biaya pembongkaran melalui Bank yang ditunjuk sebagai jaminan jika penyelenggara Reklame tidak melakukan pembongkaran Reklame setelah izin berakhir.
31.Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
32.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap penyelenggaraan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung yang memuat ketentuan pidana.
33.Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup materi Penyelenggaraan Reklame meliputi:

a.penataan Reklame;
b.izin penyelenggaraan Reklame;
c.pembatalan dan pencabutan izin;
d.pendapatan daerah;
e.pengendalian, pengawasan, dan penertiban Reklame;
f.sanksi administratif;
g.penyidikan; dan
h.ketentuan pidana. BAB…. D:\PERDA PDF\1-PERDA PENYELENGGARAAN REKLAME.doc 7
c.memasang....

BAB III

PENATAAN REKLAME

Pasal 3

Penataan Reklame di Daerah terdiri atas:

a.kaidah penataan Reklame;
b.kewajiban penyelenggara Reklame;
c.lokasi yang terlarang bagi titik Reklame;
d.penataan Reklame secara umum; dan
e.penataan Reklame pada kawasan khusus dan kawasan kendali ketat.

Pasal 4

(1)Penyelenggaraan Reklame harus memenuhi kaidah sebagai berikut:
1. a.ketertiban, keamanan, dan keselamatan;
2. b.peningkatan kualitas lingkungan; dan
3. c.rencana tata ruang.
(2)materi penyelenggaran Reklame harus memenuhi kaidah sebagai berikut:
1. a.kesopanan;
2. b.kesusilaan;
3. c.budaya bangsa;
4. d.norma agama; dan
5. e.tidak menyinggung unsur suku, agama dan/atau aliran kepercayaan, ras, dan antar golongan.

Pasal 5

Penyelenggara Reklame wajib untuk:

a.memiliki izin penyelenggaraan Reklame;
b.membangun konstruksi Reklame yang dapat dipertanggungjawabkan menurut persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; D:\PERDA PDF\1-PERDA PENYELENGGARAAN REKLAME.doc 8
c.memasang tanda izin atau stempel masa berlaku izin dan ukuran bidang Reklame yang terlihat jelas oleh umum;
d.memasang nama dan nomor telepon penyelenggara Reklame yang terlihat dengan jelas oleh umum;
e.memelihara benda dan alat yang dipergunakan untuk Reklame agar selalu berfungsi dan dalam kondisi baik;
f.menanggung segala akibat jika penyelenggaraan Reklame yang bersangkutan menimbulkan kerugian pada pihak lain;
g.melakukan pembongkaran reklame segera setelah masa berlakunya berakhir;
h.melakukan pembongkaran bangunan reklame paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah izin dinyatakan berakhir atau dicabut;
i.memindahkan reklame yang lokasinya terkena dampak dari pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah;
j.mengasuransikan bangunan reklame dengan ketentuan jenis all-risk; dan
k.membayar pajak reklame, harga sewa titik reklame, dan retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

(1)Penyelenggara Reklame dilarang memasang atau mendirikan Reklame pada lokasi:
1. a.perkantoran milik Pemerintah Daerah;
2. b.pohon penghijauan atau pohon pelindung jalan;
3. c.taman kota;
4. d.kawasan tugu satam dalam radius 125 (seratus dua puluh lima) meter;
5. e.lingkungan pendidikan;
6. f.pelayanan kesehatan;
7. g.tempat ibadah;
8. h.sempadan sungai, badan sungai, sempadan saluran irigasi, saluran irigasi, badan saluran irigasi, dan badan saluran drainase;
9. i.jembatan.... D:\PERDA PDF\1-PERDA PENYELENGGARAAN REKLAME.doc 9
10. i.jembatan sungai;
11. j.tiang listrik;
12. k.median jalan
13. l.bahu jalan
14. m.lokasi terlarang yang diatur dalam aturan lalu lintas;
15. n.kawasan lindung lainnya yang diatur dalam ketentuan/aturan teknis lainnya;
16. o.kendaraan dinas milik Pemerintah Daerah; dan
17. p.area pemakaman.
(2)larangan memasang atau mendirikan reklame pada lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf e, dan huruf f dikecualikan untuk:
1. a.penyelenggaraan Reklame terbatas pada kegiatan tertentu yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan
2. b.penyelenggaraan Reklame yang bekerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) dengan ketentuan materi Reklame hanya sebagai identitas pemberi CSR.
(3)Penyelenggara Reklame dilarang memasang Reklame:
1. a.produk rokok di area sekolah, tempat ibadah, dan destinasi wisata hingga radius 200 (dua ratus) meter dari bangunan terluar sekolah, tempat ibadah, dan destinasi wisata; dan
2. b.minuman beralkohol kecuali pada tempat tertentu yang diizinkan untuk menjual minuman beralkohol yang diminum ditempat.
(4)Penyelenggara Reklame dilarang memasang Reklame produk rokok:
1. a.di kawasan tanpa rokok; dan
2. b.di wilayah Kecamatan Tanjungpandan, kecuali dalam bentuk reklame insidentil pada kegiatan sponsorship dengan kemitraan.
3. a.di kawasan.... D:\PERDA PDF\1-PERDA PENYELENGGARAAN REKLAME.doc 10
4. a.persil….

Pasal 7

Penataan Reklame diatur menurut:

a.titik Reklame;
b.jenis Reklame;
c.sifat Reklame;
d.ukuran Reklame;
e.konstruksi Reklame; dan
f.ketentuan teknis penyelenggaraan Reklame.

Pasal 8

(1)Titik Reklame yang terletak di sarana dan prasarana umum milik Pemerintah Daerah yang dapat didirikan atau dipasang media Reklame adalah sebagai berikut:
1. a.halte bus;
2. b.tempat hiburan dan rekreasi;
3. c.gelanggang olahraga;
4. d.terminal;
5. e.pasar;
6. f.ruang terbuka hijau; dan
7. g.sisi luar trotoar atau bahu jalan.
(2)Penyelenggara titik Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pemerintah Daerah.
(3)Media Reklame pada titik Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Pemerintah Daerah.
(4)Atas penyediaan media Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah Daerah dapat menyewakan kepada perorangan, swasta, maupun digunakan sendiri oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pelayanan umum.

Pasal 9

Titik Reklame di luar sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) yang dapat didirikan atau dipasang media Reklame meliputi: D:\PERDA PDF\1-PERDA PENYELENGGARAAN REKLAME.doc 11

(2)Reklame….
1. a.persil tanah milik perseorangan, kelompok, maupun organisasi; dan
2. b.menempel pada bangunan, menggantung pada bangunan dan/atau dipancang di atas bangunan milik perorangan, bangunan milik perseorangan, kelompok, maupun organisasi.
3. c.di kendaraan dan ruang udara;
4. d.melekat/menyatu pada dinding/tembok atau atap bangunan persorangan, kelompok, maupun organisasi.

Pasal 10

Penempatan titik Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, untuk bangunan reklame dapat dilakukan pada kawasan budidaya dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung dengan berpedoman pada ketentuan penyelenggaraan reklame dalam Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Teks73PDFHirarki

Memuat teks peraturan…