DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belitung Nomor 1 Tahun 2019

Nomor: 1
Tahun: 2019
Ditetapkan: 15 Mei 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 79

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang ketentuan umum, ruang lingkup, pelaksanaan yang meliputi pedoman pelaksanaan, Perusahaan Pelaksana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, hak dan kewajiban perusahaan, mekanisme dan prosedur pelaksanaan dan forum tanggung jawab social dan lingkungan perusahaan. Selain itu juga mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan, peran serta masyarakat, pelaporan dan pembiayaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa agar tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dapat terlaksana secara berkeadilan serta memperoleh hasil yang optimal, maka harus disinergikan dengan program pembangunan di Daerah untuk memberikan kontribusi bagi perkembangan ekonomi masyarakat pada umumnya;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, maka diperlukan pengaturan tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang.... SALINAN D:\PERDA PDF\PERDA PDF 2019\1- PERDA TJLSP.doc 2
2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang- Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang- Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);
5.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
8.Peraturan.... D:\PERDA PDF\PERDA PDF 2019\1- PERDA TJLSP.doc 3
8.Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 633): Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG dan BUPATI BELITUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Kabupaten adalah Kabupaten Belitung.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Belitung.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Perusahaan adalah Perseroan, Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau Perusahaan Swasta di wilayah Kabupaten Belitung.
6.Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar, yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
8.Forum.... D:\PERDA PDF\PERDA PDF 2019\1- PERDA TJLSP.doc 4
8.Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Kabupaten Belitung yang selanjutnya disingkat FTJSLP, adalah suatu lembaga yang dibentuk oleh Bupati yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, dunia usaha, masyarakat dan perguruan tinggi untuk memfasilitasi program penyelenggaraan TJSLP.
9.Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah Komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya.
10.Rencana Kerja Tahunan Perusahaan yang selanjutnya disingkat RKTP adalah program kegiatan TJSLP, sasaran, lokasi, dan anggarannya.
11.Program TJSLP adalah rencana kegiatan TJSLP dan anggarannya.

Pasal 2

Program TJSLP dilaksanakan berdasarkan asas:

a.kepastian hukum;
b.kepentingan umum;
c.keterpaduan;
d.keterbukaan;
e.partisipasif dan aspiratif
f.berkelanjutan; dan
g.berwawasan lingkungan.

Pasal 3

Tujuan Pengaturan Program TJSLP adalah:

a.memberikan arah, kebijakan, kepastian hukum dan komitmen perusahaan dalam menciptakan hubungan perusahaan dan masyarakat yang seimbang, serasi sesuai dengan lingkungan, norma dan budaya masyarakat di Daerah, melalui upaya perbaikan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan hidup serta ekosistem yang ada sehingga menciptakan pembangunan yang berkelanjutan.
b.terwujudnya pedoman yang jelas tentang TJSLP termasuk lingkungan perusahaan beserta pihak-pihak yang menjadi pelakunya; dan
c.terpenuhinya.... D:\PERDA PDF\PERDA PDF 2019\1- PERDA TJLSP.doc 5
c.terpenuhinya penyelenggaraan TJSLP yang terkoordinasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

(1)Ruang lingkup TJSLP adalah bantuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, kompensasi pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup, pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan yang selaras dengan program Pemerintah Daerah.
(2)Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku baik di dalam maupun di luar kawasan yang secara langsung maupun tidak langsung menerima dampak atas kegiatan operasional Perusahaan.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 5

Perencanaan penyelenggaraan Program TJSLP dilakukan melalui pendekatan:

a.partisipatif;
b.kemitraan; dan
c.kesepakatan.

Pasal 6

(1)Program TJSLP meliputi:
1. a.bina lingkungan dan sosial;
2. b.kemitraan usaha mikro, kecil, dan koperasi; dan
3. c.program langsung pada masyarakat.
(2)Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat, memperkokoh keberlangsungan berusaha para pelaku dunia usaha dan memelihara fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan. Pasal.... D:\PERDA PDF\PERDA PDF 2019\1- PERDA TJLSP.doc 6

Pasal 7

Program bina lingkungan dan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a merupakan program yang bertujuan mempertahankan fungsi lingkungan hidup dan pengelolaannya serta memberi bantuan langsung kepada masyarakat yang berada dalam wilayah sasaran, meliputi:

a.bina lingkungan fisik;
b.bina lingkungan sosial; dan
c.bina lingkungan usaha mikro, kecil, dan koperasi.

Pasal 8

(1)Program kemitraan usaha mikro, kecil, dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b merupakan program untuk menumbuhkembangkan, meningkatkan dan membina kemandirian berusaha masyarakat di wilayah sasaran.
(2)Program kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
1. a.penelitian dan pengkajian kebutuhan;
2. b.penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat;
3. c.pelatihan dan pendampingan berwirausaha;
4. d.pelatihan fungsi manajemen dan tata kelola keuangan;
5. e.pelatihan pengembangan usaha seperti peningkatan mutu produk dan desain, kemasan, pemasaran, jejaring kerja sama dan peningkatan klasifikasi Perusahaan;
6. f.peningkatan kemampuan manajemen dan produktivitas; dan
7. g.penumbuhan inovasi dan kreativitas.

Pasal 9

Program langsung pada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dapat berupa:

a.hibah, yang diberikan oleh Perusahaan kepada masyarakat yang membutuhkan yang besarnya sesuai dengan kemampuan Perusahaan;
b.penghargaan, yang diberikan kepada warga masyarakat yang berprestasi dalam pembangunan, berupa pemberian kesempatan kerja bagi para atlet Nasional/Kabupaten yang sudah purna bakti dan bagi penyandang cacat yang mempunyai kemampuan khusus;
c.beasiswa.... D:\PERDA PDF\PERDA PDF 2019\1- PERDA TJLSP.doc 7
c.beasiswa, diberikan kepada siswa berprestasi yang tidak mampu;
d.subsidi, berupa penyediaan pembiayaan untuk program dan/atau kegiatan pengembangan ekonomi rakyat, pembangunan fasilitas umum atau bantuan modal usaha skala mikro dan kecil;
e.bantuan sosial, berupa bantuan dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada panti sosial/jompo, para korban bencana dan para penyandang masalah kesejahteraan sosial; dan
f.pelayanan sosial, berupa layanan pendidikan, kesehatan, olah raga dan santunan pekerja sosial.

Pasal 10

(1)Bidang TJSLP meliputi:
1. a.pendidikan;
2. b.kesehatan;
3. c.olahraga, seni, budaya dan pariwisata;
4. d.kesejahteraan sosial;
5. e.usaha ekonomi rakyat;
6. f.keagamaan;
7. g.perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
8. h.pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan dan perikanan;
9. i.energi baru dan energi terbarukan;
10. j.kedaruratan;
11. k.infrastruktur; dan
12. l.bidang lainnya yang secara nyata memberikan dampak peningkatan kualitas hidup masyarakat.
(2)Bidang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan dari FTJSLP.

Isi peraturan

Teks79PDFHirarki

Memuat teks peraturan…