DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Belitung Nomor 1 Tahun 2021

Nomor: 1
Tahun: 2021
Ditetapkan: 16 Februari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 207

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, antara lain mengatur ruang lingkup, ragam penyandang disabilitas, hak penyandang disabilitas antara lain Pendidikan, pekerjaan, Kesehatan, kesejahteraan, pelayanan publik dan aksesibilitas. Selain itu juga mengatur tentang perempuan dan anak dengan disabilitas, pengarusutamaan penyandang disabilitas, peran serta masyarakat dan pemerintah desa, komite penyandang disabilitas, penghargaan dan pembiayaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyandang disabilitas di daerah perlu mendapatkan kesamaan kesempatan, kesetaraan, aksesibilitas, perlakuan khusus dan perlindungan dari diskriminasi dalam upaya mengembangkan dirinya melalui kemandirian sebagai manusia yang bermartabat;
c.bahwa untuk pemenuhan hak penyandang disabilitas pemerintah daerah perlu menjamin penyelenggaraan pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3.Undang-Undang... SALINAN C:\Users\TANAKA\Dropbox\BAGIAN HUKUM\PHD\2021\PERDA\1-PERDA DISABILITAS.docx 2
3.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG dan BUPATI BELITUNG MEMUTUSKAN:... C:\Users\TANAKA\Dropbox\BAGIAN HUKUM\PHD\2021\PERDA\1-PERDA DISABILITAS.docx 3 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Kabupaten adalah Kabupaten Belitung.
2.Pemerintah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Belitung.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
7.Penyelenggaraan adalah pelaksanaan terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas berdasarkan pada rencana induk Penyandang Disabilitas, rencana aksi nasional Penyandang Disabilitas, dan rencana aksi daerah Penyandang Disabilitas.
8.Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.
9.Pelindungan... C:\Users\TANAKA\Dropbox\BAGIAN HUKUM\PHD\2021\PERDA\1-PERDA DISABILITAS.docx 4
9.Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
10.Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.
11.Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan.
12.Perlindungan Sosial Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial agar kelangsungan hidup Penyandang Disabilitas dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
13.Jaminan Sosial Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh Penyandang Disabilitas agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
14.Diskriminasi adalah setiap pembedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.
15.Komite Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Komite Penyandang Disabilitas adalah lembaga nonstruktural di Daerah yang bersifat ad hoc dalam membantu koordinasi dan komunikasi pelaksanaan pelindungan dan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas.
16.Alat Bantu adalah benda yang berfungsi membantu kemandirian Penyandang Disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari.
17.Konsesi adalah segala bentuk potongan biaya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang kepada Penyandang Disabilitas berdasarkan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah. C:\Users\TANAKA\Dropbox\BAGIAN HUKUM\PHD\2021\PERDA\1-PERDA DISABILITAS.docx 5

BAB II

RUANG LINGKUP Pasal...

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.ragam Penyandang Disabilitas;
b.hak Penyandang Disabilitas;
c.bantuan sosial;
d.perempuan dan anak dengan disabilitas;
e.pengarusutamaan Penyandang Disabilitas;
f.peran serta masyarakat;
g.peran Pemerintah Desa;
h.Komite Penyandang Disabilitas; dan
i.penghargaan.

BAB III

RAGAM PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 3

(1)Ragam Penyandang Disabilitas di Kabupaten meliputi:
1. a.penyandang disabilitas fisik;
2. b.penyandang disabilitas intelektual;
3. c.penyandang disabilitas mental; dan/atau
4. d.penyandang disabilitas sensorik.
(2)Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

BANTUAN SOSIAL

Pasal 4

(1)Pemerintah Kabupaten dan masyarakat wajib melindungi Penyandang Disabilitas sesuai dengan harkat dan martabatnya dalam upaya menyelenggarakan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten.
(2)Penyandang Disabilitas memiliki hak:
1. a.hidup;
2. b.bebas... C:\Users\TANAKA\Dropbox\BAGIAN HUKUM\PHD\2021\PERDA\1-PERDA DISABILITAS.docx 6
3. b.bebas dari stigma;
4. c.privasi;
5. d.keadilan dan perlindungan hukum;
6. e.pendidikan;
7. f.pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
8. g.kesehatan;
9. h.politik;
10. i.keagamaan;
11. j.keolahragaan;
12. k.kebudayaan dan pariwisata;
13. l.kesejahteraan sosial;
14. m.aksesibilitas;
15. n.pelayanan publik;
16. o.pelindungan dari bencana;
17. p.habilitasi dan rehabilitasi;
18. q.konsesi;
19. r.pendataan;
20. s.hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
21. t.berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
22. u.berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
23. v.bebas dari Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

Pasal 5

Pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pasal 6

(1)Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
(2)Penyelenggaraan... C:\Users\TANAKA\Dropbox\BAGIAN HUKUM\PHD\2021\PERDA\1-PERDA DISABILITAS.docx 7
(2)Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten meliputi bidang:
1. a.pendidikan;
2. b.ketenagakerjaan dan lapangan kerja;
3. c.kesehatan;
4. d.sosial;
5. e.politik;
6. f.hukum;
7. g.aksesibilitas;
8. h.penanggulangan risiko bencana;
9. i.tempat tinggal;
10. j.pendataan;
11. k.seni, budaya, pariwisata, dan olahraga; dan
12. l.bebas dari tindak kekerasan terhadap Penyandang Disabilitas.

Pasal 7

Penyandang Disabilitas di Kabupaten mempunyai hak dan kesempatan yang setara untuk memperoleh pendidikan pada setiap satuan, jalur, jenis dan jenjang pendidikan tanpa Diskriminasi.

Pasal 8

(1)Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas melalui pendidikan inklusif dan pendidikan khusus.
(2)Penyelenggaraan dan/atau fasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan:
1. a.sarana dan prasarana belajar mengajar;
2. b.tenaga pendidik dan tenaga kependidikan memiliki kualifikasi dalam bahasa isyarat dan/atau braille yang mengetahui cara memperlakukan peserta didik dengan Disabilitas;
3. c.guru pendamping khusus sesuai dengan kebutuhan jumlah peserta didik dengan Disabilitas; dan
4. d.layanan... C:\Users\TANAKA\Dropbox\BAGIAN HUKUM\PHD\2021\PERDA\1-PERDA DISABILITAS.docx 8
5. d.layanan pendidikan dasar.
(3)Jumlah tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disesuaikan dengan jumlah peserta didik dan ragam Disabilitas.

Pasal 9

(1)Pemerintah Kabupaten memfasilitasi terselenggaranya pendidikan inklusif pada pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama.
(2)Penyelenggaraan pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan peserta didik Penyandang Disabilitas.
(3)Pendidikan inklusif diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) unit di setiap Kecamatan.
(4)Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan tersedianya sumber daya pendidikan inklusif.

Pasal 10

(1)Pemerintah Kabupaten memfasilitasi sesuai dengan kebutuhan kepada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif untuk anak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
(2)Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
1. a.kelompok kerja pendidikan inklusif;
2. b.kelompok kerja organisasi profesi;
3. c.lembaga swadaya masyarakat; dan/atau
4. d.lembaga mitra terkait baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
(3)Jenis fasilitasi bagi satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif untuk anak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi;
2. b.penerimaan, identifikasi, dan asesmen, kompensatoris dan layanan advokasi peserta didik; dan/atau
3. c.modifikasi... C:\Users\TANAKA\Dropbox\BAGIAN HUKUM\PHD\2021\PERDA\1-PERDA DISABILITAS.docx 9
4. c.modifikasi kurikulum, program pendidikan individual, pembelajaran, penilaian, media, dan sumber belajar serta sarana dan prasarana yang aksesibel.

Isi peraturan

Teks207PDFHirarki

Memuat teks peraturan…