DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2022

Nomor: 10
Tahun: 2022
Ditetapkan: 19 September 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 47

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengubah ketentuan Pasal 1, Pasal 2, Pasal 5 ayat (2), Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 13 ayat (1), ayat (2), ayat (6), dan menghapus ayat (3). Selain itu juga mengubah ketentuan Pasal 14, Pasal 15 ayat (1), ayat (4), menghapus ayat (5) dan ayat (6) dan menambah satu ayat yaitu ayat (7), mengubah ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan menghapus ayat (2), menyisipkan Pasal 16A, mengubah ketentuan Pasal 17, menghapus huruf h dan huruf I pada Pasal 18, mengubah Pasal 19, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44. Mengubah Bab IX, dan mengubah Bab X.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pemberian insentif dan kemudahan investasi bagi pelaku usaha dan penanam modal sangat diperlukan dalam rangka menarik investasi yang berkelanjutan di daerah serta mendorong pembangunan ekonomi di daerah;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah;
d.bahwa…. SALINAN C:\Users\USER\Dropbox\BAGIAN HUKUM\PHD\2022\PERDA\10-PENYESUAIAN PANSUS PERDA 8 TH 2017 (1)-(HASIL FASILITASI).doc 2
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Undang-Undang…. C:\Users\USER\Dropbox\BAGIAN HUKUM\PHD\2022\PERDA\10-PENYESUAIAN PANSUS PERDA 8 TH 2017 (1)-(HASIL FASILITASI).doc 3
7.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
9.Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2021 Nomor 128);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2021 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Reupblik Indonesia Nomor 6652);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 8); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG dan BUPATI BELITUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI DI DAERAH. Pasal…. C:\Users\USER\Dropbox\BAGIAN HUKUM\PHD\2022\PERDA\10-PENYESUAIAN PANSUS PERDA 8 TH 2017 (1)-(HASIL FASILITASI).doc 4 Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 40), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Belitung.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Belitung.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Belitung.
5.Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang dalam bidang penanaman modal dan mendapat pendelegasian wewenang dari Bupati.
6.Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan investasi di daerah.
7.Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di daerah.
8.Investasi adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di Kabupaten sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
9.Masyarakat…. C:\Users\USER\Dropbox\BAGIAN HUKUM\PHD\2022\PERDA\10-PENYESUAIAN PANSUS PERDA 8 TH 2017 (1)-(HASIL FASILITASI).doc 5
9.Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga negara Republik Indonesia yang mempunyai dan/atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10.Investor adalah penanam modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
11.Modal adalah aset dalam bentuk uang atau dalam bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh investor yang mempunyai nilai ekonomis.
12.Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
13.Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.
14.Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan, dimiliki, dikuasi, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha menengah.
15.Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi Indonesia.
16.Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai…. C:\Users\USER\Dropbox\BAGIAN HUKUM\PHD\2022\PERDA\10-PENYESUAIAN PANSUS PERDA 8 TH 2017 (1)-(HASIL FASILITASI).doc 6 sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.
17.Dana Stimulan adalah dukungan dana yang diberikan kepada penanam modal yang proses pemanfaatannya dibatasi berdasarkan kegunaan, waktu dan pola penggunaan tertentu.
18.Coorporate Social Responsbility atau yang disingkat dengan CSR adalah salah satu konsep atau tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa tanggung jawab perusahaan terhadap sosial maupun lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berada dalam bentuk kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan menjaga lingkungan, memberikan beasiswa untuk anak tidak mampu di daerah tersebut, dana untuk pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan untuk membangun desa.
19.Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi selanjutnya disebut Tim, yang ditetapkan oleh Bupati untuk melakukan verifikasi, penilaian, memberikan rekomendasi, dan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi.
20.Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
21.Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah daerah melalui penetapan berbagai peraturan perundag- undangan dan kebijakan diberbagai aspek kehidupan ekonomi agar penanam modal memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
22.Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah daerah, dan Dunia Usaha untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui…. C:\Users\USER\Dropbox\BAGIAN HUKUM\PHD\2022\PERDA\10-PENYESUAIAN PANSUS PERDA 8 TH 2017 (1)-(HASIL FASILITASI).doc 7 melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
23.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
24.Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.
25.Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
26.Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat dengan KEK, adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tetentu.
27.Administrator KEK adalah bagian dari Dewan Kawasan yang dibentuk untuk setiap KEK guna membantu Dewan Kawasan dalam penyelenggaraan KEK.
2.Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk mewujudkan kepastian hukum dan sebagai pedoman dalam pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal Daerah.

3.Ketentuan…. C:\Users\USER\Dropbox\BAGIAN HUKUM\PHD\2022\PERDA\10-PENYESUAIAN PANSUS PERDA 8 TH 2017 (1)-(HASIL FASILITASI).doc 8
3.Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah memberikan insentif dan/atau kemudahan investasi sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan kemampuan Daerah yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pemerintah Daerah menjamin kepastian berusaha dan kepastian hukum bagi Masyarakat dan/atau Investor yang melakukan kegiatan usaha.

4.Ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Subyek Investasi yang memenuhi prinsip dan sasaran dalam investasi di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6, diberikan prioritas untuk menerima berbagai bentuk pelayanan percepatan investasi.
(2)Pelayanan percepatan investasi juga diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor yang memenuhi persyaratan membangun kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.
(3)Pelayanan percepatan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk dukungan infrastruktur yang diperlukan dalam pengembangan investasi, akses informasi yang memadai, dan dukungan sumber daya yang mempercepat realisasi investasi.

5.Ketentuan Pasal 13 ayat (1), ayat (2), ayat (6) diubah, dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Pemerintah Daerah dapat memberikan Insentif dan/atau kemudahan dalam berinvestasi di Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor sesuai dengan kemampuan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pemberian…. C:\Users\USER\Dropbox\BAGIAN HUKUM\PHD\2022\PERDA\10-PENYESUAIAN PANSUS PERDA 8 TH 2017 (1)-(HASIL FASILITASI).doc 9
(2)Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada rencana umum penanaman modal Daerah dan/atau hasil kajian yang mempertimbangkan potensi Daerah dan nilai tambah Daerah.
(3)Dihapus.
(4)Pemberian insentif dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(5)Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sekurang-kurangnya memuat nama, alamat pemohon, jenis usaha atau kegiatan investasi, bentuk insentif dan kemudahan, jangka waktu dan frekuensi insentif, serta hak dan kewajiban penerima insentif dan kemudahan investasi.
(6)Ketentuan mengenai tata cara pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

6.Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu.
(2)Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi;
2. b.usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
3. c.usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
4. d.usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
5. e.usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
6. f.usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal yang memprioritaskan keunggulan Daerah;
7. g.usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman modal dari Pemerintah Pusat; dan/atau
8. h.usaha…. C:\Users\USER\Dropbox\BAGIAN HUKUM\PHD\2022\PERDA\10-PENYESUAIAN PANSUS PERDA 8 TH 2017 (1)-(HASIL FASILITASI).doc 10
9. h.usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  1. 7.Ketentuan Pasal 15 ayat (1), ayat (4) diubah dan ayat (5), ayat
(6)dihapus, dan ditambah satu ayat baru yakni ayat (7) sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Pemberian Insentif dalam berinvestasi di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diberikan kepada:
1. a.Masyarakat dan/atau Investor yang melakukan investasi baru; atau
2. b.Masyarakat dan/atau Investor yang melakukan perluasan usaha.
(2)Pemberian Insentif kepada Masyarakat dan/atau Investor yang melakukan investasi baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan untuk jenis usaha atau kegiatan Investasi pada sektor:
1. a.pariwisata;
2. b.perikanan;
3. c.perhubungan;
4. d.perindustrian;
5. e.kesehatan;n
6. f.pendidikan;
7. g.energi;
8. h.perumahan rakyat untuk masyarakat berpenghasilan rendah; dan/atau
9. i.ekonomi kreatif.
(3)Pemberian Insentif kepada Masyarakat dan/atau Investor yang melakukan perluasan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan untuk jenis usaha atau kegiatan Investasi pada sektor:
1. a.pariwisata;
2. b.perikanan;
3. c.perhubungan;
4. d.perindustrian;
5. e.pertanian; dan/atau
6. f.ekonomi kreatif.
(4)Pemberian…. C:\Users\USER\Dropbox\BAGIAN HUKUM\PHD\2022\PERDA\10-PENYESUAIAN PANSUS PERDA 8 TH 2017 (1)-(HASIL FASILITASI).doc 11
(4)Pemberian Insentif dalam berinvestasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
1. a.pengurangan, keringanan, dan/atau pembebasan pajak daerah;
2. b.pengurangan, keringanan, dan/atau pembebasan retribusi daerah;
3. c.pemberian bantuan modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah;
4. d.bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah;
5. e.bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah; dan/atau
6. f.bunga pinjaman rendah.
(5)dihapus.
(6)dihapus.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan rincian pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

8.Ketentuan Pasal 16 ayat (1) diubah, ayat (2) dihapus sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Pemberian Kemudahan dalam berinvestasi di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat berbentuk:
1. a.penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
2. b.penyediaan sarana dan prasarana;
3. c.fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
4. d.pemberian bantuan teknis;
5. e.penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
6. f.kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
7. g.kemudahan investasi langsung konstruksi;
8. h.kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah;
9. i.pemberian…. C:\Users\USER\Dropbox\BAGIAN HUKUM\PHD\2022\PERDA\10-PENYESUAIAN PANSUS PERDA 8 TH 2017 (1)-(HASIL FASILITASI).doc 12
10. i.pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
11. j.kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
12. k.kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
13. l.kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
14. m.fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.
(2)Dihapus.

9.Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 16A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 16.A DISINSENTIF

(1)Pemerintah Daerah dapat melakukan pengenaan Disinsentif kepada masyarakat dan/atau investor sesuai dengan kewenangannya.
(2)Pengenaan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dalam bentuk :
1. a.Fiskal; dan
2. b.Non Fiskal
(3)Ketentuan mengenai tata cara pengenaan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

10.Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1)Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor dilakukan dalam jangka waktu dan frekuensi tertentu.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai jangka waktu dan frekuensi sebagiamana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

11.Ketentuan…. C:\Users\USER\Dropbox\BAGIAN HUKUM\PHD\2022\PERDA\10-PENYESUAIAN PANSUS PERDA 8 TH 2017 (1)-(HASIL FASILITASI).doc 13
11.Ketentuan Pasal 18 huruf h dan huruf l dihapus, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian kemudahan Investasi di Daerah diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor yang memenuhi kriteria:

a.melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau Daerah;
b.memberikan konstribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
c.menyerap tenaga kerja;
d.menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
e.memberikan konstribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
f.memberikan konstribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
g.berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
h.dihapus;
i.pembangunan infrastruktur;
j.melakukan alih teknologi;
k.melakukan industri pionir;
l.dihapus;
m.melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
n.bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;
o.industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri; dan/atau
p.berorientasi ekspor.
1. 12.Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks47PDFHirarki

Memuat teks peraturan…