DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belitung Nomor 2 Tahun 2018

Nomor: 2
Tahun: 2018
Ditetapkan: 6 Agustus 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 65

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: perlindungan hak perempuan dan anak dari tindak kekerasan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Hal lain yang diatur adalah ruang lingkup, asas dan tujuan, bentuk kekerasan, hak perempuan dan anak korban tindak kekerasan, kewajiban dan tanggung jawab, pencegahan tindak kekerasan, perlindungan khusus anak, pelayanan dan pemberdayaan korban tindak kekerasan, kelembagaan, kerjasama dan kemitraan, pelaporan, pembinaan dan pengawasan, dan pembiayaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka pemenuhan hak konstitusional perempuan dan anak serta untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
c.bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Belitung cenderung meningkat dan meluas, sehingga diperlukan upaya perlindungan secara terpadu;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung tentang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang.... SALINAN D:\PERDA PDF\2-PERDA PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK.doc 2
2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4419);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan…. D:\PERDA PDF\2-PERDA PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK.doc 3
7.Perempuan….
7.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
8.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 446); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG dan BUPATI BELITUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Belitung.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Belitung.
4.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Belitung.
5.Unit Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Belitung.
6.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. D:\PERDA PDF\2-PERDA PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK.doc 4
7.Perempuan adalah manusia berjenis kelamin perempuan dan orang yang oleh hukum diakui sebagai perempuan.
8.Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, psikis terhadap korban.
9.Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami kesengsaraan dan/atau penderitaan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai akibat kekerasan dan/atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
10.Perlindungan adalah segala tindakan pencegahan, pelayanan dan pemberdayaan untuk melindungi dan menjamin hak-hak perempuan dan anak dari tindak kekerasan.
11.Pencegahan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
12.Pelayanan adalah tindakan yang dilakukan sesegera mungkin kepada korban ketika melihat, mendengar dan mengetahui akan, sedang, atau telah terjadinya kekerasan terhadap korban.
13.Pemberdayaan adalah penguatan perempuan korban kekerasan untuk dapat berusaha dan bekerja sendiri setelah mereka dipulihkan dan diberikan layanan rehabilitasi kesehatan dan sosial.
14.Pendamping adalah orang yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan korban untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri dari korban kekerasan.
15.Pendampingan adalah kegiatan dan tindakan yang dilakukan oleh pendamping kepada perempuan dan anak.
16.Konseling adalah pemberian bantuan oleh seseorang yang ahli/terlatih sedemikian rupa sehingga pemahaman dan kemampuan psikologis diri korban dan/atau pelaku meningkat dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi.
17.Pusat Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat PPT adalah suatu unit kerja fungsional yang menyelenggarakan pelayanan terpadu korban kekerasan.
18.Forum…. D:\PERDA PDF\2-PERDA PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK.doc 5
18.Forum Perlindungan Korban Kekerasan yang selanjutnya disingkat FPKK adalah forum koordinasi pencegahan, penanganan dan pemberdayaan korban kekerasan perempuan dan anak yang penyelenggaraannya dilakukan secara berjejaring dan dibentuk di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan.
19.Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah langkah-langkah standar yang harus dilakukan dalam melindungi korban mulai dari pengaduan/identifikasi, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, layanan hukum sampai dengan pemulangan dan reintegrasi sosial saksi dan/atau korban.
20.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
21.Rumah tangga adalah anggota keluarga dan kerabat antara lain cucu, kemenakan, kakak, adik, kakek, nenek, sepupu dan bukan kerabat antara lain pembantu dan sopir yang hidup dan makan dari 1 (satu) dapur serta menetap dalam 1 (satu) rumah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, sebagai berikut:

a.azas dan tujuan;
b.bentuk kekerasan;
c.hak perempuan dan anak korban kekerasan;
d.kewajiban dan tanggung jawab;
e.pencegahan tindak kekerasan;
f.perlindungan khusus anak;
g.pelayanan dan pemberdayaan korban tindak kekerasan;
h.kelembagaan;
i.kerjasama dan kemitraan;
j.pelaporan;
k.pembinaan…. D:\PERDA PDF\2-PERDA PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK.doc 6
k.pembinaan dan pengawasan; dan
l.pembiayaan.

BAB III

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan dan diskriminasi diselenggarakan berdasarkan asas:

a.penghormatan hak asasi manusia;
b.keadilan dan kesetaraan gender;
c.nondiskriminasi;
d.perlindungan korban;
e.pemberdayaan; dan
f.keterpaduan.

Pasal 4

Tujuan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan dan diskriminasi adalah:

a.mencegah tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak termasuk perdagangan orang;
b.menghapus segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak;
c.melindungi perempuan dan anak dari tindakan kekerasan dan diskriminasi dalam mendapatkan hak-haknya yang sah secara konstitusi;
d.melindungi dan memberikan rasa aman bagi perempuan dan anak;
e.memberikan pelayanan dan perlindungan kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan dan diskriminasi, pelapor, dan saksi; dan
f.memfasilitasi dan melakukan mediasi terhadap sengketa rumah tangga untuk mewujudkan keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. BAB…. D:\PERDA PDF\2-PERDA PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK.doc 7

BAB IV

BENTUK KEKERASAN

Pasal 5

Bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak antara lain:

a.kekerasan fisik;
b.kekerasan psikis;
c.kekerasan seksual;
d.penelantaran;
e.pemaksaan/perampasan kemerdekaan;
f.eksploitasi;
g.ancaman tindakan tertentu; dan/atau
h.kekerasan lainnya.

BAB V

HAK PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN TINDAK KEKERASAN

Pasal 6

Perempuan dan anak korban tindak kekerasan mendapatkan hak sebagai berikut:

a.hak untuk dihormati harkat dan martabat sebagai manusia;
b.hak atas pemulihan kesehatan dan psikologis dari penderitaan yang dialami korban;
c.hak menentukan sendiri keputusannya;
d.hak mendapatkan informasi;
e.hak atas kerahasiaan;
f.hak atas kompensasi;
g.hak atas rehabilitasi sosial;
h.hak atas penanganan pengaduan;
i.hak korban dan keluarganya untuk mendapatkan kemudahan dalam proses peradilan; dan
j.hak atas pendampingan.

Pasal 7

Anak korban tindak kekerasan, selain mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, juga mendapatkan hak khusus sebagai berikut:

a.hak atas penghormatan dan penggunaan sepenuhnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang;
b.hak…. KEPALA DPPAS KAB. BELITUNG D:\PERDA PDF\2-PERDA PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK.doc 8
b.hak pelayanan dasar;
c.hak perlindungan yang sama;
d.hak bebas dari berbagai stigma; dan
e.hak mendapatkan kebebasan.

BAB VI

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 8

Kewajiban dan tanggung jawab dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan merupakan tanggung jawab bersama:

a.pemerintah daerah;
b.masyarakat;
c.keluarga; dan
d.orang tua.

Pasal 9

(1)Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi:
1. a.melaksanakan kebijakan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan yang ditetapkan oleh pemerintah;
2. b.menetapkan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan;
3. c.melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan;
4. d.memberikan dukungan sarana dan prasarana pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan;
5. e.mengalokasikan anggaran penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan sesuai kemampuan keuangan daerah; dan
6. f.membina dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan.
(2)Dalam rangka melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan program dan kegiatan aksi perlindungan perempuan dan anak dalam satu Rencana Aksi Daerah sebagai dasar bagi OPD dan UKPD…. D:\PERDA PDF\2-PERDA PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK.doc 9 UKPD dalam melaksanakan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan.
(3)Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam rencana strategis OPD.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

(1)Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, diselenggarakan dalam bentuk peran serta masyarakat.
(2)Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.mencegah terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
2. b.memberikan informasi dan/atau melaporkan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak kepada penegak hukum atau pihak yang berwenang; dan
3. c.turut serta dalam penanganan korban tindak kekerasan.
(3)Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks65PDFHirarki

Memuat teks peraturan…