Peraturan ini mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 8 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Belitung kepada Partai Politik.
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 8 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Belitung Kepada Partai Politik; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 8 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Belitung Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2009 Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung. Ditetapkan di Tanjungpandan pada tanggal 31 Maret 2022 BUPATI BELITUNG, ttd. SAHANI SALEH PARAF KOORDINASI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. D:\188-PERATURAN PER UU\PERDA PDF\PERDA PDF 2022\2-PENCABUTAN PERDA BANTUAN KEUANGAN PARPOL.doc 5 Diundangkan di Tanjungpandan pada tanggal 31 Maret 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG, ttd. MZ. HENDRA CAYA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2021 NOMOR 2 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG: (2.20/2022) PENJELASAN D:\188-PERATURAN PER UU\PERDA PDF\PERDA PDF 2022\2-PENCABUTAN PERDA BANTUAN KEUANGAN PARPOL.doc 6 ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG KEPADA PARTAI POLITIK I. UMUM Salah satu hak partai politik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik adalah memperoleh bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bantuan keuangan kepada Partai Politik ini diberikan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota setiap tahun anggaran secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara yang didasarkan pada hasil penghitungan suara sah pemilu. Guna mengatur bantuan keuangan kepada partai politik tersebut telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik serta diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik. Sebagai penjabaran dalam pelaksanaan ketentuan pemberian bantuan keuangan kepada partai politik di daerah Pemerintah Kabupaten Belitung telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 8 sebagai.... D:\188-PERATURAN PER UU\PERDA PDF\PERDA PDF 2022\2-PENCABUTAN PERDA BANTUAN KEUANGAN PARPOL.doc 7 Tahun 2009 tentang Bantuan Pemerintah Kabupaten Belitung Kepada Partai Politik. Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik yang merupakan peraturan petunjuk teknis pelaksanaan pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik mengakibatkan beberapa substansi materi muatan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 8 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Belitung Kepada Partai Politik dimaksud sudah tidak relevan dan tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dan perkembangan peraturan. Dengan mempertimbangkan dinamika peraturan pelaksanaan terkait bantuan keuangan kepada partai politik yang cepat berubah dan substansi pengaturannya secara rinci dan detail. Maka untuk kepastian hukum dan tertib administrasi tata kelola dan pertanggungjawaban pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung serta efisiensi pengaturan petunjuk pelaksanaan pemberian bantuan keuangan kepada partai politik di Kabupaten Belitung selanjutnya akan diatur dengan Peraturan Bupati Belitung dengan mempedomani peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi. Berdasarkan uraian tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 8 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Belitung Kepada Partai Politik. II. PASAL DEMI PASAL
II. Pasal..... D:\188-PERATURAN PER UU\PERDA PDF\PERDA PDF 2022\2-PENCABUTAN PERDA BANTUAN KEUANGAN PARPOL.doc 8 Cukup jelas.
Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 70
Membuka PDF…
Peraturan yang disebut di Menimbang dan Mengingat.
Peraturan Daerah (Perda)