DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2014

Nomor: 3
Tahun: 2014
Ditetapkan: 30 Oktober 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 201

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten Belitung tahun 2014 - 2034. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang menjadi pedoman bagi penataan ruang wilayah kabupaten yang merupakan dasar dalam penyusunan program pembangunan. Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten pada dasarnya adalah untuk mendukung terwujudnya ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Perda ini terdiri atas 16 bab dan 94 Pasal. Beberapa Bab yang diatur dalam Perda ini berisi tentang Fungsi dan Kedudukan; Lingkup Wilayah Perencanaan dan Muatan RTRW Kabupaten; Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten; Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten; Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten; Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten; Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang; Penyidikan; dan Ketentuan Pidana.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (7) dan Pasal 78 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, serta penyesuaian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, perlu mengatur kembali rencana tata ruang wilayah Kabupaten Belitung sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Tahun 2005 – 2015;
c.bahwa… SALINAN C:\Users\User\AppData\Local\Temp\03-PERDA RTRW 2014-2034_6D3EB6.docx 1 BUPATI BELITUNG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2014 - 2034 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BELITUNG, Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Belitung sebagai pedoman bagi semua kegiatan pemanfaatan ruang secara optimal, serasi, seimbang, terpadu, tertib, lestari dan berkelanjutan, perlu disusun rencana tata ruang wilayah dengan memperhatikan pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing berbasis sektor unggulan kelautan dan perikanan, perhubungan, dan pariwisata serta sektor penunjang lainnya;
b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (7) dan Pasal 78 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, serta penyesuaian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, perlu mengatur kembali rencana tata ruang wilayah Kabupaten Belitung sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Tahun 2005 – 2015;
c.bahwa… SALINAN C:\Users\User\AppData\Local\Temp\03-PERDA RTRW 2014-2034_6D3EB6.docx 1 BUPATI BELITUNG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2014 - 2034 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BELITUNG, Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Belitung sebagai pedoman bagi semua kegiatan pemanfaatan ruang secara optimal, serasi, seimbang, terpadu, tertib, lestari dan berkelanjutan, perlu disusun rencana tata ruang wilayah dengan memperhatikan pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing berbasis sektor unggulan kelautan dan perikanan, perhubungan, dan pariwisata serta sektor penunjang lainnya;
b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (7) dan Pasal 78 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, serta penyesuaian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, perlu mengatur kembali rencana tata ruang wilayah Kabupaten Belitung sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Tahun 2005 – 2015;
c.bahwa… SALINAN C:\Users\User\AppData\Local\Temp\03-PERDA RTRW 2014-2034_6D3EB6.docx 1 BUPATI BELITUNG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2014 - 2034 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BELITUNG, Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Belitung sebagai pedoman bagi semua kegiatan pemanfaatan ruang secara optimal, serasi, seimbang, terpadu, tertib, lestari dan berkelanjutan, perlu disusun rencana tata ruang wilayah dengan memperhatikan pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing berbasis sektor unggulan kelautan dan perikanan, perhubungan, dan pariwisata serta sektor penunjang lainnya;
b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (7) dan Pasal 78 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, serta penyesuaian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, perlu mengatur kembali rencana tata ruang wilayah Kabupaten Belitung sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Tahun 2005 – 2015;
c.bahwa… SALINAN C:\Users\User\AppData\Local\Temp\03-PERDA RTRW 2014-2034_6D3EB6.docx 2
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Tahun 2014 - 2034; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
4.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6.Undang-Undang… C:\Users\User\AppData\Local\Temp\03-PERDA RTRW 2014-2034_6D3EB6.docx 3
6.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725;
7.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
8.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
9.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
10.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
11.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6.Peraturan… C:\Users\User\AppData\Local\Temp\03-PERDA RTRW 2014-2034_6D3EB6.docx 4
13.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
19.Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 223);
20.Peraturan… C:\Users\User\AppData\Local\Temp\03-PERDA RTRW 2014-2034_6D3EB6.docx 5
20.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Seri E);
21.Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2008 Nomor 14); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG dan BUPATI BELITUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2014 - 2034.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah adalah pemerintah pusat.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3.Kabupaten adalah Kabupaten Belitung.
4.Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Belitung.
5.Kabupaten adalah Kabupaten Belitung yang merupakan bagian wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung.
8.Ruang… C:\Users\User\AppData\Local\Temp\03-PERDA RTRW 2014-2034_6D3EB6.docx 6
8.Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara, termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lainnya hidup dan melakukan kegiatan, serta memelihara kelangsungan hidupnya.
9.Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
10.Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistim jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
11.Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
12.Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
13.Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam penataan ruang.
14.Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
15.Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
16.Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
17.Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
18.Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
19.Rencana… C:\Users\User\AppData\Local\Temp\03-PERDA RTRW 2014-2034_6D3EB6.docx 7
19.Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang menjadi pedoman bagi penataan ruang wilayah kabupaten yang merupakan dasar dalam penyusunan program pembangunan.
20.Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten adalah tujuan yang ditetapkan pemerintah daerah kabupaten yang merupakan arahan perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang kabupaten pada aspek keruangan, yang pada dasarnya mendukung terwujudnya ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.
21.Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten guna mencapai tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.
22.Strategi penataan ruang wilayah Kabupaten adalah penjabaran kebijakan penataan ruang ke dalam langkah- langkah pencapaian tindakan yang lebih nyata yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana struktur dan pola ruang wilayah Kabupaten.
23.Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten adalah rencana yang mencakup sistem perkotaan wilayah Kabupaten yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah Kabupaten yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah Kabupaten selain untuk melayani kegiatan skala kabupaten yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, termasuk seluruh daerah hulu bendungan atau waduk dari daerah aliran sungai, dan sistem jaringan prasarana lainnya. 24.Rencana… C:\Users\User\AppData\Local\Temp\03-PERDA RTRW 2014-2034_6D3EB6.docx 8
24.Rencana sistem jaringan prasarana wilayah Kabupaten adalah rencana jaringan prasarana wilayah yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah Kabupaten dan untuk melayani kegiatan yang memiliki cakupan wilayah layanan prasarana skala kabupaten.
25.Rencana sistem perkotaan di wilayah Kabupaten adalah rencana susunan kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan di dalam wilayah Kabupaten yang menunjukkan keterkaitan saat ini maupun rencana yang membentuk hierarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi fungsi tertentu dalam wilayah Kabupaten.
26.Rencana pola ruang wilayah Kabupaten adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah Kabupaten yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budidaya yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya RTRW Kabupaten Belitung yang memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten hingga 20 (dua puluh) tahun mendatang.
27.Arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah Kabupaten sesuai dengan RTRW Kabupaten Belitung melalui penyusunan dan pelaksanaan program penataan/pengembangan kabupaten beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan kabupaten yang berisi rencana program utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan.
28.Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana dalam rangka mewujudkan ruang kabupaten yang sesuai dengan rencana tata ruang.
29.Ketentuan umum peraturan zonasi sistem kabupaten adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang/penataan kabupaten dan unsur-unsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan RTRW kabupaten.
30.Ketentuan… C:\Users\User\AppData\Local\Temp\03-PERDA RTRW 2014-2034_6D3EB6.docx 9
30.Ketentuan perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum pemanfaatan ruang, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan.
31.Arahan sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
32.Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
33.Sistem wilayah adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat wilayah.
34.Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten.
35.Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
36.Pusat Kegiatan Lokal promosi yang selanjutnya selanjutnya disebut PKLp adalah-kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan yang diusulkan oleh kabupaten.
37.Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disingkat PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
38.Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
39.Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian simpul dan/ atau ruang kegiatan yang saling terhubungkan untuk penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
40.Prasarana… C:\Users\User\AppData\Local\Temp\03-PERDA RTRW 2014-2034_6D3EB6.docx 10
40.Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah ruang lalu lintas, terminal, dan perlengkapan jalan yang meliputi marka, rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, serta fasilitas pendukung.
41.Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis.
42.Sistem jaringan jalan primer adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.
43.Sistem jaringan jalan sekunder adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.
44.Jalan arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
45.Jalan kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
46.Jalan lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
47.Jalan lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.
48.Angkutan Sungai dan Danau adalah kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai, danau, waduk, rawa, banjir kanal, dan terusan untuk mengangkut penumpang dan/atau barang yang diselenggarakan… C:\Users\User\AppData\Local\Temp\03-PERDA RTRW 2014-2034_6D3EB6.docx 11 diselenggarakan oleh perusahaan angkutan sungai dan danau.
49.Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.
50.Pelabuhan Utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.
51.Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.
52.Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.
53.Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
54.Alur Pelayaran adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari.
55.Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disingkat KKOP adalah wilayah daratan dan… C:\Users\User\AppData\Local\Temp\03-PERDA RTRW 2014-2034_6D3EB6.docx 12 dan/atau perairan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
56.Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktifitas daratan.
57.Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 Km2 (dua ribu kilo meter persegi).
58.Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
59.Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.
60.Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
61.Kawasan Strategis Kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
62.Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
63.Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
64.Kawasan… C:\Users\User\AppData\Local\Temp\03-PERDA RTRW 2014-2034_6D3EB6.docx 13
64.Kawasan dengan ciri khusus (tematik) adalah kawasan yang pengembangannya menonjolkan salah satu sektor yang dianggap potensial dan menjadi ciri bagi kawasan bersangkutan.
65.Kawasan rawan bencana alam adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam.
66.Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
67.Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki 2 (dua) Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
68.Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
69.Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
70.Hutan produksi adalah kawasan hidup yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
71.Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
72.Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
73.Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitarnya maupun bawahannya sebagai pengatur… C:\Users\User\AppData\Local\Temp\03-PERDA RTRW 2014-2034_6D3EB6.docx 14 pengatur tata air, pencegahan banjir dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah.
74.Konservasi sumber daya air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
75.Kawasan Resapan Air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air.
76.Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri-kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
77.Kawasan suaka alam dan pelestarian alam adalah kawasan yang mewakili ekosistem khas yang merupakan habitat alami yang memberikan perlindungan bagi perkembangan flora dan fauna yang khas dan beraneka ragam.
78.Kawasan Konservasi Perairan adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.
79.Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
80.Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
81.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul… C:\Users\User\AppData\Local\Temp\03-PERDA RTRW 2014-2034_6D3EB6.docx 15 asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan
82.Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
83.Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
84.Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah pedesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditujukan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarkis keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
85.Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara, adalah bangun-bangun untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
86.Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.
87.Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk dialam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
88.Pertambangan… C:\Users\User\AppData\Local\Temp\03-PERDA RTRW 2014-2034_6D3EB6.docx 16
88.Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.
89.Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disingkat WP adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
90.Wilayah Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disingkat WUP, adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.
91.Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disingkat WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.
92.Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disingkat WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.
93.Kawasan Minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan/atau kegiatan pendukung lainnya.
94.Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.
95.Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
96.Ruang terbuka hijau publik adalah ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.
97.Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RZWP-3-K adalah merupakan arahan pemanfaatan sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Pemerintah Kabupaten Belitung.
98.Izin… C:\Users\User\AppData\Local\Temp\03-PERDA RTRW 2014-2034_6D3EB6.docx 17
98.Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
99.Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.
100.Disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
101.Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
102.Masyarakat adalah orang seorang, kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat dan badan hukum.

BAB II

FUNGSI DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

(1)Fungsi RTRW Kabupaten adalah sebagai berikut :
1. a.RTRW Kabupaten berfungsi sebagai arahan struktur dan rencana pola ruang, pemanfaatan sumberdaya, dan pembangunan daerah serta penyelaras kebijakan penataan ruang Nasional, Provinsi dan Kabupaten; dan
2. b.RTRW Kabupaten juga berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten dan pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten.
(2)Kedudukan RTRW Kabupaten adalah:
1. a.sebagai dasar pertimbangan dalam menyusun tata ruang nasional, penyelaras bagi kebijakan penataan ruang provinsi, dan pedoman bagi pelaksanaan perencanaan, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten; dan
2. b.sebagai dasar pertimbangan dalam penyelarasan penataan ruang antar wilayah lain yang berbatasan, dan kebijakan pemanfaatan ruang Kabupaten, lintas Kecamatan, dan lintas ekosistem. BAB… C:\Users\User\AppData\Local\Temp\03-PERDA RTRW 2014-2034_6D3EB6.docx 18

BAB III

LINGKUP WILAYAH PERENCANAAN DAN MUATAN RTRW KABUPATEN

Pasal 3

(1)Lingkup wilayah perencanaan yaitu daerah dengan batas- batas yang telah ditentukan berdasarkan aspek administratif, mencakup wilayah daratan, wilayah perairan berupa pesisir, laut dan perairan lainnya, serta wilayah udara.
(2)Wilayah Kabupaten Belitung terdiri atas 5 (lima) kecamatan dengan luas wilayah lebih kurang 229.369 (dua ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh sembilan) Hektar.
(3)Batas wilayah Kabupaten, meliputi :
1. a.sebelah Utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan;
2. b.sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Belitung Timur;
3. c.sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa; dan
4. d.sebelah Barat berbatasan dengan Selat Gaspar.
(4)Lingkup wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.Kecamatan Tanjungpandan;
2. b.Kecamatan Membalong;
3. c.Kecamatan Badau;
4. d.Kecamatan Sijuk;
5. e.Kecamatan Selat Nasik; dan
6. f.Dan rencana pengembangannya
(5)Ruang laut dan ruang udara, pengelolaannya diatur dengan peraturan tersendiri.

Pasal 4

Substansi RTRW Kabupaten yang diatur dalam Peraturan Daerah ini memuat :

a.tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
b.rencana struktur ruang wilayah kabupaten;
c.rencana pola ruang wilayah kabupaten;
d.penetapan kawasan strategis;
e.arahan… C:\Users\User\AppData\Local\Temp\03-PERDA RTRW 2014-2034_6D3EB6.docx 19
e.arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten;
f.ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten; dan
g.hak, kewajiban dan peran masyarakat.

BAB IV

TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANGWILAYAH KABUPATEN

Pasal 5

Penataan ruang wilayah Kabupaten bertujuan mewujudkan Kabupaten Belitung yang serasi dan lestari dengan memperhatikan pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing berbasis sektor unggulan kelautan dan perikanan, perhubungan, dan pariwisata serta sektor penunjang lainnya.

Pasal 6

(1)Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten.
(2)Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.pemerataan tingkat pertumbuhan ekonomi wilayah ke seluruh wilayah kabupaten;
2. b.pengembangan sistem pusat pelayanan wilayah;
3. c.peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana ke seluruh wilayah kabupaten;
4. d.pemeliharaan kelestarian fungsi lingkungan dan pencegahan kerusakan lingkungan hidup;
5. e.pengembangan dan pengendalian kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
6. f.penetapan, pengelolaan dan pengendalian kawasan strategis kabupaten.

Pasal 7

(1)Strategi untuk pemerataan tingkat pertumbuhan ekonomi wilayah ke seluruh wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud… C:\Users\User\AppData\Local\Temp\03-PERDA RTRW 2014-2034_6D3EB6.docx 20 dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, meliputi :
1. a.memperlakukan sistem perdesaan sebagai rangkaian dengan sistem perkotaan dalam kerangka sistem perwilayahan pembangunan Kabupaten;
2. b.mengembangkan sektor-sektor primer perdesaan, yang meliputi pariwisata, pertanian, perkebunan, kehutanan, pertambangan, perikanan, serta produksi pesisir dan kelautan lainnya, melalui upaya peningkatan produktifitas tanpa mengabaikan aspek kelestarian lingkungan;
3. c.mengembangkan kegiatan-kegiatan ekonomi non- pertanian perdesaan (rural non-farm sector), yang bersifat padat karya;
4. d.mengembangkan pusat pertumbuhan baru di pedesaan untuk pemerataan pemerataan pertumbuhan wilayah; dan
5. e.mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah di sekitarnya.
(2)Strategi untuk pengembangan sistem pusat pelayanan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, meliputi:
1. a.mengembangkan pusat pelayanan baru di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pelayanan;
2. b.menghubungkan antar pusat pelayanan dan sub pusat pelayanan melalui jaringan jalan berjenjang dengan pola pergerakan merata; dan
3. c.menumbuhkan dan mengembangkan kawasan budidaya yang mendukung pelayanan pusat kota dan sub pusat kota secara berimbang;
(3)Strategi untuk peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana ke seluruh wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, meliputi :
1. a.mengembangkan kualitas dan keterpaduan jaringan pelayanan sistem prasarana transportasi;
2. b.mengembangkan sistem energi baru dan terbarukan serta tak terbarukan secara optimal;
3. c.mengembangkan… C:\Users\User\AppData\Local\Temp\03-PERDA RTRW 2014-2034_6D3EB6.docx 21
4. c.mengembangkan prasarana telekomunikasi untuk meningkatkan kualitas dan konektivitas antar wilayah;
5. d.mengembangkan sistem prasarana pengairan untuk menunjang kegiatan sektor terkait pemanfaatan sumber daya air; dan
6. e.mengembangkan prasarana lingkungan permukiman untuk meningkatkan kualitas keterpaduan sistem penyediaan pelayanan regional untuk air minum, persampahan, drainase dan limbah.
(4)Strategi untuk pemeliharaan kelestarian fungsi lingkungan dan pencegahan kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, meliputi:
1. a.menetapkan kawasan lindung di ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi;
2. b.mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung untuk memelihara keseimbangan ekosistem wilayah;
3. c.mengembangkan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup; dan
4. d.membatasi kegiatan budidaya di kawasan rawan bencana.
(5)Strategi pengoptimalan pemanfaatan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e, meliputi :
1. a.mengembangkan kawasan perkotaan dengan kecenderungan pertumbuhan penduduk yang tinggi dengan pendekatan perencanaan kawasan perkotaan;
2. b.mengembangkan ruang terbuka hijau dengan luas paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas kawasan perkotaan; dan
3. c.mempertahankan lahan pangan berkelanjutan dengan mengarahkan kegiatan nonpertanian pada kawasan tanah nonproduktif.
(6)Strategi untuk penetapan, pengelolaan dan pengendalian kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f, meliputi :
1. a.menetapkan… C:\Users\User\AppData\Local\Temp\03-PERDA RTRW 2014-2034_6D3EB6.docx 22
2. a.menetapkan dan mengembangkan kawasan strategis kabupaten;
3. b.membatasi pemanfaatan ruang di sekitar kawasan strategis kabupaten yang berpotensi mengurangi fungsi utama kawasan tersebut; dan
4. c.merehabilitasi fungsi kawasan strategis yang menurun akibat dampak pemanfaatan ruang yang berkembang di dalam dan di sekitar kawasan strategis tersebut.

BAB V

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

Pasal 8

(1)Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten meliputi:
1. a.rencana sistem perkotaan wilayah kabupaten;
2. b.rencana sistem jaringan prasarana skala kabupaten yang meliputi:
  1. 1.sistem jaringan prasarana transportasi;
  2. 2.sistem jaringan prasarana energi;
  3. 3.sistem penyelenggaraan jaringan bergerakjaringan telekomunikasi;
  4. 4.sistem jaringan prasarana sumberdaya air; dan
  5. 5.sistem prasarana lainnya.
(2)Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala minimal 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

(1)Sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), huruf a terdiri atas :
1. a.Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);
2. b.Pusat… C:\Users\User\AppData\Local\Temp\03-PERDA RTRW 2014-2034_6D3EB6.docx 23
3. b.Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
4. c.Pusat Pelayanan Kawasan (PPK); dan
5. d.Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).
(2)Pusat kegiatan yang ditetapkan sebagai PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terletak di Kecamatan Tanjungpandan.
(3)Pusat kegiatan yang ditetapkan sebagai PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terletak di Kecamatan Sijuk, Kecamatan Badau, Kecamatan Membalong dan Kecamatan Selat Nasik.
(4)Pusat kegiatan yang ditetapkan sebagai PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terletak di Desa Juru Seberang, Desa Bantan, Desa Simpang Rusa, Desa Lassar, Desa Kembiri, Desa Sungai Samak, Desa Badau, Desa Air Seru, Desa Tanjung Binga, dan Desa Sungai Padang.
(5)Pusat kegiatan yang ditetapkan PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, yaitu pusat-pusat desa/ kelurahan sebagai pusat pelayanan bagi desa/ kelurahan itu sendiri atau beberapa desa/ kelurahan di sekitarnya.

Pasal 10

Sistem jaringan prasarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 1, meliputi:

a.sistem jaringan transportasi darat;
b.sistem jaringan transportasi laut;dan
c.sistem jaringan transportasi udara.

Isi peraturan

Teks201PDFHirarki

Memuat teks peraturan…