DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2018

Nomor: 3
Tahun: 2018
Ditetapkan: 7 Agustus 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang ketentuan umum, urusan pemerintahan, urusan pemerintahan konkuren, urusan pemerintahan umum, penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, pembinaan dan pengawasan, dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Belitung; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3.Undang-Undang.... SALINAN D:\PERDA PDF\3-PERDA URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BELITUNG.doc 2
3.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG dan BUPATI BELITUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BELITUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Daerah adalah Kabupaten Belitung.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip.... D:\PERDA PDF\3-PERDA URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BELITUNG.doc 3 prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5.Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintah daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
7.Urusan Pemerintahan Konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
8.Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah.
9.Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah.

BAB II

URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 2

(1)Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.
(2)Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
(3)Urusan.... D:\PERDA PDF\3-PERDA URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BELITUNG.doc 4
(3)Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.
(4)Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.
(5)Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan prinsip akuntabilitas, efisiensi, eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional dengan memperhatikan keserasian hubungan antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
(2)Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan Konkuren dan Urusan Pemerintahan Umum.
(3)Urusan Pemerintahan Konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.

Pasal 4

Urusan Pemerintahan Daerah dijadikan dasar untuk:

a.menetapkan produk hukum daerah dan kebijakan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah;
b.penyusunan/penyempurnaan kelembagaan perangkat daerah sesuai kebutuhan dan potensi daerah;
c.penempatan sumber daya manusia sesuai kapasitas/keahlian dan persyaratan administratif;
d.perencanaan dan penetapan pelayanan yang prioritas dan esensial berdasarkan kondisi dan kemampuan daerah yang harus dilaksanakan/disediakan;
e.perencanaan.... D:\PERDA PDF\3-PERDA URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BELITUNG.doc 5
e.perencanaan dan penyusunan alokasi anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau menjadi salah satu kriteria penetapan Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak; dan
f.menjadi tolak ukur dalam penilaian kinerja, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan otonomi daerah.

BAB III

URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN

Pasal 5

(1)Urusan Pemerintahan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah, yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.
(2)Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.bidang pendidikan;
2. b.bidang kesehatan;
3. c.bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. d.bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5. e.bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
6. f.bidang sosial.
(3)Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.bidang tenaga kerja;
2. b.bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
3. c.bidang pangan;
4. d.bidang pertanahan;
5. e.bidang lingkungan hidup;
6. f.bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
7. g.bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
8. h.bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
9. i.bidang perhubungan;
10. j.bidang komunikasi dan informatika;
11. k.bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah;
12. l.bidang penanaman modal;
13. m.bidang.... D:\PERDA PDF\3-PERDA URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BELITUNG.doc 6
14. m.bidang kepemudaan dan olahraga;
15. n.bidang statistik;
16. o.bidang persandian;
17. p.bidang kebudayaan;
18. q.bidang perpustakaan; dan
19. r.bidang kearsipan.
(4)Urusan pemerintahan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah.
(5)Urusan pemerintahan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
1. a.bidang kelautan dan perikanan;
2. b.bidang pertanian;
3. c.bidang kehutanan;
4. d.bidang energi dan sumber daya mineral;
5. e.bidang pariwisata;
6. f.bidang industri;
7. g.bidang perdagangan; dan
8. h.bidang ketransmigrasian.
(6)Setiap bidang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) terdiri dari sub urusan, dan setiap sub urusan terdiri dari sub-sub urusan.
(7)Rincian urusan Pemerintahan Kabupaten Belitung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

(1)Penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib dan urusan pilihan berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah dan dilaksanakan secara bertahap.
(2)Apabila pemerintah belum menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Pemerintahan Daerah dapat menyelenggarakan langsung urusan.... D:\PERDA PDF\3-PERDA URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BELITUNG.doc 7 urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan sampai dengan ditetapkannya norma, standar, prosedur, dan kriteria.

Pasal 7

(1)Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah diselenggarakan sendiri oleh Daerah atau dapat ditugaskan sebagian pelaksanaannya kepada Desa.
(2)Pemberian penugasan kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai perencanaan dan pendanaannya.
(3)Penugasan oleh Daerah kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1)Pelaksanaan urusan pemerintahan yang mengakibatkan dampak lintas daerah dikelola bersama dengan daerah terkait.
(2)Pengelolaan bersama urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilembagakan dalam bentuk kerja sama antar daerah yang difasilitasi oleh Pemerintah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB IV

URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Pasal 9

(1)Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi:
1. a.pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian bhinneka Tunggal Ika serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. b.pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
3. c.pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
4. d.penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. e.koordinasi.... D:\PERDA PDF\3-PERDA URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BELITUNG.doc 8
6. e.koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di daerah untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. f.pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
8. g.pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.
(2)Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh bupati.
(3)Untuk melaksanakan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati dibantu oleh Instansi Vertikal.
(4)Dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum, bupati bertanggung jawab kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
(5)Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum dibiayai dari APBN dan/atau APBD.
(6)Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tingkat Kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada camat.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 10

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, Pemerintahan Daerah dapat:

a.menyelenggarakan sendiri; atau
b.menugaskan.... D:\PERDA PDF\3-PERDA URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BELITUNG.doc 9
b.menugaskan dan/atau menyerahkan sebagian urusan pemerintahan tersebut kepada pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…