DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2019

Nomor: 3
Tahun: 2019
Ditetapkan: 28 Juni 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, maksud dan tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Penyusunan dan sistematika serta pengendalian dan evaluasi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang- Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang- Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik.... SALINAN D:\PERDA PDF\PERDA PDF 2019\3-PERDA RPJMD 2019-2023.doc 2 Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi, Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8.Peraturan.... D:\PERDA PDF\PERDA PDF 2019\3-PERDA RPJMD 2019-2023.doc 3
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 seri E);
12.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 10 seri E);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 1 Tahun 2010, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2010 Nomor 1);
14.Peraturan.... D:\PERDA PDF\PERDA PDF 2019\3-PERDA RPJMD 2019-2023.doc 4
14.Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Tahun 2014 - 2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 24);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 47); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG dan BUPATI BELITUNG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2018 – 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Belitung.
2.Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Belitung.
4.Dewan.... D:\PERDA PDF\PERDA PDF 2019\3-PERDA RPJMD 2019-2023.doc 5
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung.
7.Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah antara lain unsur DPRD, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat, dunia usaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintahan desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan (seperti PKK, Organisasi Kewanitaan) dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan.
8.Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
9.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
10.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
11.Rancangan teknokratik RPJMD adalah rancangan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang disiapkan oleh pemerintah Daerah dengan sepenuhnya menggunakan pendekatan teknokratik sebelum terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati.
12.Rencana.... D:\PERDA PDF\PERDA PDF 2019\3-PERDA RPJMD 2019-2023.doc 6
12.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
14.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah.
16.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
17.Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
18.Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
19.Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
20.Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
21.Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
22.Program Perangkat Daerah adalah sekumpulan Rencana Kerja suatu Perangkat Daerah.
23.Program pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.
24.Kajian.... D:\PERDA PDF\PERDA PDF 2019\3-PERDA RPJMD 2019-2023.doc 7
24.Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat dengan KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penetapan RPJMD mempunyai tujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan Kabupaten serta dengan kabupaten yang berbatasan, dan menjadi pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dan Pemangku kepentingan dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Belitung, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi.

Pasal 3

RPJMD Tahun 2018-2023 disusun sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam:

a.penyusunan RKPD; dan
b.penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

BAB III

PENYUSUNAN

Pasal 4

Penyusunan RPJMD Tahun 2018-2023 memperhatikan dan, dan berpedoman pada:

a.RPJMN;
b.RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
c.RPJPD Kabupaten Belitung; dan
d.Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung.

Pasal 5

(1)RPJMD merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati/Wakil Bupati terpilih Tahun 2018.
(2)Penjabaran.... D:\PERDA PDF\PERDA PDF 2019\3-PERDA RPJMD 2019-2023.doc 8
(2)Penjabaran visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan, program Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah, serta Program Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

BAB IV

SISTEMATIKA RPJMD

Pasal 6

(1)Sistematika RPJMD Tahun 2018-2023 meliputi:
1. a.BAB I : PENDAHULUAN memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, hubungan antar dokumen, serta sistematika penulisan.
2. b.BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH memuat aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.
3. c.BAB III : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH memuat realisasi kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan dan proyeksi pengelolaan keuangan daerah.
4. d.BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH memuat analisis permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis pembangunan daerah 5 (lima) tahun kedepan.
5. e.BAB V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN memuat visi, misi, tujuan dan sasaran.
6. f.BAB VI : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH memuat strategi, arah kebijakan dan program Pembangunan Daerah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien.
7. g.BAB.... D:\PERDA PDF\PERDA PDF 2019\3-PERDA RPJMD 2019-2023.doc 9
8. g.BAB VII : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH memuat seluruh progam yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 5 (lima) tahun dalam rangka pencapaian visi, misi, pemenuhan Standar Pelayanaan Minimal yang disertai indikator pencapaian target yang disajikan menurut urusan, serta kerangka pendanaan.
9. h.BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH memuat ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi, dari sisi keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing melalui indikator kinerja daerah.
10. i.BAB IX : PENUTUP memuat harapan pencapaian dari dokumen RPJMD yang telah ditetapkan.
(2)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

(1)Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
(2)Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pengendalian dan evaluasi terhadap rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
2. b.pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
3. c.evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah.
(3)Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan dan fungsi penunjang bidang penelitian pengembangan.
(4)Tata.... D:\PERDA PDF\PERDA PDF 2019\3-PERDA RPJMD 2019-2023.doc 10
(4)Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PERUBAHAN RPJMD

Pasal 8

(1)Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:
1. a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah;
2. b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan/atau
3. c.terjadi perubahan yang mendasar.
(2)Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Pasal 9

Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 10

(1)Sebelum RPJMD periode selanjutnya ditetapkan, penyusunan RKPD berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD serta mengacu pada RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
(2)RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun pertama periode pemerintahan Bupati/Wakil Bupati terpilih berikutnya. BAB.... D:\PERDA PDF\PERDA PDF 2019\3-PERDA RPJMD 2019-2023.doc 11

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (3)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belitung Nomor 1 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belitung Nomor 7 Tahun 2021

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (3)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belitung Nomor 1 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belitung Nomor 7 Tahun 2021

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2024