DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2020

Nomor: 3
Tahun: 2020
Ditetapkan: 23 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 46

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Perda Kabupaten Belitung Nomor 9 Tahun 2015, berupa: a. Menghapus materi pengaturan tentang pembentukan Peraturan Bersama Kepala Daerah; b. Penyesuaian atas materi pengaturan tentang penyusunan dan penerapan Program pembentukan Perda mempertimbangkan realisasi atas Program Pembentukan Perda tahun sebelumnya; c. Perubahan atas materi muatan Peraturan DPRD tentang Kode Etik; d. Penambahan pengaturan mengenai Pembinaan Terhadap Rancangan Produk Hukum Daerah Berbentuk Peraturan; dan e. Penambahan pengaturan mengenai Klarifikasi Peraturan Daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3.Undang-Undang… SALINAN D:\PERDA PDF\PERDA PDF 2020\3-PERUBAHAN PERDA 9-2015 OK.doc 2
3.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 6197);
7.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam.… D:\PERDA PDF\PERDA PDF 2020\3-PERUBAHAN PERDA 9-2015 OK.doc 3 Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 16); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG dan BUPATI BELITUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 16), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Belitung.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Belitung.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Pimpinan DPRD adalah Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Belitung.
6.Produk… D:\PERDA PDF\PERDA PDF 2020\3-PERUBAHAN PERDA 9-2015 OK.doc 4
6.Produk hukum daerah adalah peraturan perundang- undangan daerah berbentuk peraturan meliputi Perda, Perbup, Peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi Keputusan Bupati, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.
7.Pembentukan Produk Hukum Daerah adalah pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.
8.Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan perundang-undangan daerah yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Bupati.
9.Peraturan Bupati adalah Peraturan perundang-undangan daerah yang ditetapkan oleh Bupati untuk menjalankan perintah Peraturan Daerah dan/atau penjabaran peraturan perundang-undangan dalam rangka menyelenggarakan kekuasaan pemerintah di Daerah.
10.Peraturan DPRD adalah peraturan perundang-undangan daerah yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Belitung.
11.Keputusan Bupati, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD adalah peraturan perundang-undangan daerah yang berbentuk penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
12.Program Pembentukan Perda adalah instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
13.Badan Pembentukan Perda adalah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD yang berfungsi di bidang pembentukan Perda.
14.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15.Satuan… D:\PERDA PDF\PERDA PDF 2020\3-PERUBAHAN PERDA 9-2015 OK.doc 5
15.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung.
16.Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut kepala SKPD adalah pimpinan tinggi pratama setara pejabat eselon II dan/atau administrator setara pejabat eselon III di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung.
17.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
18.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
19.Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
20.Pengundangan adalah penempatan Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah.
21.Lembaran Daerah adalah penerbitan resmi Pemerintah Daerah yang digunakan untuk mengundangkan Peraturan Daerah.
22.Autentifikasi adalah salinan Produk Hukum Daerah sesuai dengan aslinya.
23.Fasilitasi adalah pembinaan secara tertulis Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan terhadap materi muatan dan teknik penyusunan rancangan sebelum ditetapkan.
24.Verifikasi adalah tindakan untuk membandingkan antara hasil Fasilitasi dengan rancangan Perda sebelum diberikan Noreg.
25.Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
26.Evaluasi… D:\PERDA PDF\PERDA PDF 2020\3-PERUBAHAN PERDA 9-2015 OK.doc 6
26.Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Bupati untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
27.Nomor Register yang selanjutnya disingkat Noreg adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah rancangan Perda yang dikeluarkan pemerintah daerah sebelum dilakukannya penetapan dan Pengundangan.
28.Pelaksana Harian adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara yang diangkat dengan keputusan keputusan bupati dan berlaku paling lama 3 (tiga) bulan.
29.Pelaksana Tugas adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap yang diangkat dengan keputusan bupati dan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.
30.Penjabat adalah pejabat sementara untuk jabatan bupati yang melaksanakan tugas pemerintahan pada daerah tertentu sampai dengan pelantikan pejabat definitif.
31.Penjabat Sementara adalah pejabat tinggi madya/setingkat atau pejabat tinggi pratama yang ditunjuk oleh Menteri untuk melaksanakan tugas bupati dan wakil bupati, karena bupati dan wakil bupati cuti di luar tanggungan negara untuk melaksanakan kampanye bupati dan wakil bupati.
32.Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.
33.Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
34.Hari adalah hari kerja.
35.Bagian… D:\PERDA PDF\PERDA PDF 2020\3-PERUBAHAN PERDA 9-2015 OK.doc 7
35.Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung.
2.Ketentuan Pasal 7 huruf c dihapus, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Produk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, berbentuk:

a.Peraturan Daerah;
b.Peraturan Bupati;
c.Dihapus; dan
d.Peraturan DPRD.
1. 3.Ketentuan Pasal 9 ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Materi muatan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, tugas pembantuan dan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Materi muatan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, berisi materi muatan untuk melaksanakan Perda atau atas kuasa peraturan perundang- undangan dalam rangka menyelenggarakan kekuasaan pemerintah daerah.
(3)Dihapus.
(4)Materi muatan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, berisi materi muatan mengenai ketentuan dalam rangka melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD.
(5)Materi muatan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, berisi materi muatan yang bersifat penetapan untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan dalam rangka menyelenggarakan kewenangan pemerintah daerah.
(6)Materi… D:\PERDA PDF\PERDA PDF 2020\3-PERUBAHAN PERDA 9-2015 OK.doc 8
(6)Materi muatan Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, berisi hasil dari rapat paripurna, dan ditandatangani oleh ketua atau wakil ketua DPRD yang memimpin pelaksanaan rapat paripurna.
(7)Materi muatan Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, berisi penetapan hasil dari rapat paripurna dan penetapan dalam rangka menyelenggarakan fungsi DPRD yang bersifat teknis operasional dan/atau rapat konsultasi atau rapat gabungan pimpinan DPRD dengan pimpinan-pimpinan fraksi, dan ditandatangani oleh Pimpinan DPRD yang hadir dalam rapat Pimpinan DPRD.
(8)Materi muatan Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, berisi penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan/atau Peraturan DPRD tentang Kode Etik berdasarkan hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan pimpinan DPRD, anggota DPRD, dan/atau masyarakat.

4.Ketentuan Pasal 11 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Perencanaan penyusunan Perda dilakukan dalam program pembentukan Perda.
(2)Program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh DPRD dan Bupati untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda.
(3)Penyusunan dan penetapan program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Perda tentang APBD.
(4)Penyusunan program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan atas:
1. a.perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
2. b.rencana pembangunan daerah;
3. c.penyelenggaraan… D:\PERDA PDF\PERDA PDF 2020\3-PERUBAHAN PERDA 9-2015 OK.doc 9
4. c.penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
5. d.aspirasi masyarakat daerah.
(5)Penyusunan dan penetapan Program pembentukan Perda mempertimbangkan realisasi Program pembentukan Perda dengan Perda yang ditetapkan setiap tahun dengan penambahan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah rancangan Perda yang ditetapkan pada tahun sebelumnya.

5.Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan Rancangan Perda di luar program pembentukan Perda:

a.untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
b.menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
c.mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh Badan Pembentukan Perda dan Bagian Hukum; dan
d.perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Program Pembentukan Peraturan Daerah ditetapkan.
1. 6.Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

(1)Bagian Hukum melakukan penyelarasan Naskah Akademik rancangan Perda yang diterima dari SKPD Pemrakarsa.
(2)Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap sistematika dan materi muatan Naskah Akademik rancangan Perda.
(3)Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rapat penyelarasan dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan.
(4)Penyelarasan… D:\PERDA PDF\PERDA PDF 2020\3-PERUBAHAN PERDA 9-2015 OK.doc 10
(4)Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mengikutsertakan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan daerah.
(5)Keikutsertaan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat berupa penyampaian tanggapan dan masukan baik secara lisan dan/atau tertulis dalam rapat penyelarasan.
(6)Bagian Hukum melalui Sekretaris Daerah menyampaikan kembali Naskah Akademik rancangan Perda yang telah dilakukan penyelarasan kepada SKPD Pemrakarsa disertai dengan penjelasan hasil penyelarasan.

7.Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

(1)Bupati memerintahkan Kepala SKPD Pemrakarsa untuk menyusun rancangan Perda berdasarkan program pembentukan Perda, disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.
(2)Dalam penyusunan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk Tim Penyusun rancangan Perda.
(3)Susunan keanggotaan Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
1. a.Penanggungjawab : Bupati/ Wakil Bupati
2. b.Pembina : Sekretaris Daerah
3. c.Ketua : Kepala SKPD Pemrakarsa
4. d.Sekretaris : Kepala Bagian Hukum
5. e.Anggota : SKPD terkait sesuai kebutuhan dan Perancang Peraturan perundang- undangan
(4)Bupati dapat mengikutsertakan instansi vertikal yang terkait dan/atau akademisi dalam keanggotaan Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(5)Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

8.Ketentuan… D:\PERDA PDF\PERDA PDF 2020\3-PERUBAHAN PERDA 9-2015 OK.doc 11
8.Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

(1)Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
(2)Bupati melalui sekretaris Daerah menyampaikan permohonan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Permohonan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan kelengkapan dokumen persyaratan, berupa:
1. a.Naskah Akademik;
2. b.Keputusan mengenai pembentukan panitia antar Perangkat Daerah;
3. c.Rancangan Perda yang telah mendapatkan paraf persetujuan seluruh anggota Panitia antar Perangkat Daerah; dan
4. d.izin pembentukan rancangan Perda dalam hal rancangan Perda tidak masuk dalam daftar Propemperda
(4)Hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda di lingkungan Pemerintah Daerah oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diterbitkan surat selesai harmonisasi.

9.Ketentuan Pasal 32 dihapus.
10.Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

(1)Rancangan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, disampaikan oleh Bupati kepada Pimpinan DPRD untuk dilakukan pembahasan.
(2)Rancangan… D:\PERDA PDF\PERDA PDF 2020\3-PERUBAHAN PERDA 9-2015 OK.doc 12
(2)Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dimuat dalam laman resmi Pemerintah Daerah.

11.Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

(1)Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Badan Pembentukan Perda berdasarkan program pembentukan Perda.
(2)Anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Badan Pembentukan Perda selaku Pemrakarsa mempersiapkan rancangan Perda yang akan diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Dalam penyusunan rancangan Perda yang berasal dari DPRD, dapat membentuk panitia khusus.
(4)Panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memiliki masa kerja paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak dibentuknya panitia khusus.
(5)Apabila panitia khusus dalam penyusunan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak selesai dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun, penyusunan rancangan Perda yang berasal dari DPRD dilanjutkan oleh Badan Pembentukan Perda.
(6)Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD yang disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik:
(7)Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), memuat:
1. a.pokok pikiran dan materi muatan yang diatur;
2. b.daftar nama; dan
3. c.tanda tangan pengusul.
(8)Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (6), yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan, memuat:
1. a.latar belakang dan tujuan penyusunan;
2. b.sasaran yang akan diwujudkan;
3. c.pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
4. d.jangkauan… D:\PERDA PDF\PERDA PDF 2020\3-PERUBAHAN PERDA 9-2015 OK.doc 13
5. d.jangkauan dan arah pengaturan.
(9)Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.

12.Diantara Pasal 39 dan Pasal 40 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 39A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks46PDFHirarki

Memuat teks peraturan…