DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2022

Nomor: 3
Tahun: 2022
Ditetapkan: 3 Juni 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 93

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, ruang lingkup pengaturan mengenai kepemudaan, tugas, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, peran, tanggung jawab dan hak pemuda, perencanaan kepemudaan, pelayanan kepemudaan, prasarana dan sarana kepemudaan, organisasi kepemudaan, data dan informasi kepemudaan, Lembaga permodalan kewirausahaan pemuda, kemitran, peran serta masyarakat, penghargaan, pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah, pelaporan dan pendanaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa potensi pemuda perlu dioptimalkan melalui penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemudaan agar memiliki peran dalam pembangunan di daerah;
c.bahwa guna memberikan jaminan pelindungan dan kepastian hukum atas eksistensi serta aktivitas kepemudaan, diperlukan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan pelayanan kepemudaan di daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang…. SALINAN D:\188-PERATURAN PER UU\PERDA PDF\PERDA PDF 2022\3-PERDA KEPEMUDAAN.doc 2
2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Peruahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
7.Undang-Undang…. D:\188-PERATURAN PER UU\PERDA PDF\PERDA PDF 2022\3-PERDA KEPEMUDAAN.doc 3
7.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Personalia, dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5444);
9.Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 163);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1052); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG dan BUPATI BELITUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG KEPEMUDAAN. BAB…. D:\188-PERATURAN PER UU\PERDA PDF\PERDA PDF 2022\3-PERDA KEPEMUDAAN.doc 4

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Belitung.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati Belitung sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Belitung.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Pemuda adalah Warga Negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) tahun sampai dengan usia 30 (tiga puluh) tahun.
7.Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri dan cita-cita pemuda.
8.Pembangunan Kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan Kepemudaan.
9.Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda.
10.Penyadaran Pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan.
11.Pemberdayaan Pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda.
12.Pengembangan Kepemimpinan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda.
13.Pengembangan…. D:\188-PERATURAN PER UU\PERDA PDF\PERDA PDF 2022\3-PERDA KEPEMUDAAN.doc 5
13.Pengembangan Kewirausahaan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.
14.Pengembangan Kepeloporan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah.
15.Kemitraan adalah kerjasama untuk membangun potensi pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
16.Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda.
17.Pelaku Usaha adalah setiap orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau yang bukan badan hukum yang didirikan yang berkedudukan di daerah atau melakukan kegiatan dalam daerah baik sendiri maupun bersama-sama.
18.Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materi dan/atau nonmaterial.
19.Prasarana Kepemudaan adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk pelayanan kepemudaan.
20.Sarana Kepemudaan adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk pelayanan kepemudaan.
21.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan makro yang berisi visi, misi dan arah pembangunan suatu daerah dalam jangka waktu 20 tahun.
22.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam jangka waktu selama 5 tahun.
23.Rencana Aksi Daerah yang selanjutnya disingkat RAD adalah dokumen yang memuat indikator sasaran, strategi, dan fokus kegiatan prioritas yang digunakan sebagai acuan juga referensi bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan suatu tema kebijakan tertentu.
24.Rencana…. D:\188-PERATURAN PER UU\PERDA PDF\PERDA PDF 2022\3-PERDA KEPEMUDAAN.doc 6
24.Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah program atau kegiatan yang berlandaskan visi dan misi suatu daerah yang hendak dicapai dalam kurun waktu tertentu sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi intansi yang disusun dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis.
25.Masyarakat adalah warga Negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kepemudaan.
26.Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda yang selanjutnya disingkat LPKP adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk mendukung perkembangan kewirausahaan pemuda guna memperoleh akses permodalan.
27.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan mengenai Kepemudaan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
b.peran, tanggung jawab, dan hak Pemuda;
c.perencanaan Kepemudaan;
d.Pelayanan Kepemudaan;
e.Prasarana dan Sarana Kepemudaan;
f.Organisasi Kepemudaan;
g.data dan informasi Kepemudaan;
h.LPKP;
i.kemitraan;
j.peran serta Masyarakat;
k.Penghargaan;
l.Pembinaan dan Pengawasan;
m.Pelaporan; dan
n.Pendanaan. BAB…. D:\188-PERATURAN PER UU\PERDA PDF\PERDA PDF 2022\3-PERDA KEPEMUDAAN.doc 7

BAB III

TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan di Daerah sesuai dengan kewenangannya serta mengoordinasikan Pelayanan Kepemudaan.
(2)Pelaksana kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan.

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah mempunyai wewenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan Pelayanan Kepemudaan di Daerah.
(2)Kewenangan Pemerintah Daerah dalam rangka menyelenggarakan Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.menetapkan Renstra Pembangunan Kepemudaan;
2. b.melakukan kerja sama dan kemitraan dalam Pembangunan Kepemudaan dengan Masyarakat, lembaga, Pelaku Usaha di lingkungan Daerah, dan nasional;
3. c.mengoordinasikan program Pembangunan Kepemudaan;
4. d.membina dan mengawasi pelaksanaan Pembangunan Kepemudaan;
5. e.menyediakan Prasarana dan Sarana Kepemudaan;
6. f.memfasilitasi program dan kegiatan Pemuda dan Organisasi Kepemudaan;
7. g.memfasilitasi Masyarakat dan Pelaku Usaha dalam Kepemudaan;
8. h.mengembangkan…. D:\188-PERATURAN PER UU\PERDA PDF\PERDA PDF 2022\3-PERDA KEPEMUDAAN.doc 8
9. h.mengembangkan dan meningkatkan kapasitas kelembagaan Organisasi Kepemudaan dan sumber daya Pemuda sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
10. i.memberikan penghargaan kepada Pemuda, Organisasi Kepemudaan, Masyarakat dan/atau Pelaku Usaha yang berperan dalam Kepemudaan.

Pasal 5

Pemerintah Daerah bertanggungjawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi Pemuda berdasarkan kewenangan dan tanggungjawabnya sesuai dengan karakteristik dan potensi Daerah.

BAB IV

PERAN, TANGGUNG JAWAB DAN HAK PEMUDA

Pasal 6

Pemuda dalam pembangunan Daerah berperan aktif sebagai:

a.kekuatan moral;
b.kontrol sosial; dan
c.agen perubahan dalam segala aspek pembangunan di Daerah dan skala Nasional.

Pasal 7

(1)Peran aktif Pemuda sebagai kekuatan moral sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a, diwujudkan dengan:
1. a.menumbuh kembangkan aspek etik dan moralitas dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan Kepemudaan;
2. b.memperkuat iman dan takwa serta ketahanan mental- spiritual; dan/atau
3. c.meningkatkan kesadaran hukum.
(2)Peran aktif Pemuda sebagai kontrol sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b, diwujudkan dengan:
1. a.memperkuat wawasan kebangsaan;
2. b.membangkitkan…. D:\188-PERATURAN PER UU\PERDA PDF\PERDA PDF 2022\3-PERDA KEPEMUDAAN.doc 9
3. b.membangkitkan kesadaran atas tanggung jawab, hak, dan kewajiban sebagai warga negara;
4. c.membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum;
5. d.meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik;
6. e.menjamin transparansi dan akuntabilitas publik; dan/atau
7. f.memberikan kemudahan akses informasi.
(3)Peran aktif Pemuda sebagai agen perubahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c, diwujudkan dengan mengembangkan:
1. a.pendidikan politik dan demokratisasi;
2. b.sumber daya ekonomi;
3. c.kepedulian terhadap masyarakat;
4. d.ilmu pengetahuan dan teknologi;
5. e.olahraga, seni, dan budaya;
6. f.kepedulian terhadap lingkungan hidup;
7. g.pendidikan kewirausahaan; dan/atau
8. h.kepemimpinan dan kepeloporan Pemuda.

Pasal 8

Dalam rangka pelaksanaan peran aktif Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, Pemerintah Daerah, badan hukum, organisasi kemasyarakatan, dan Pelaku Usaha memberi peluang, fasilitas, dan bimbingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pemuda bertanggungjawab dalam pembangunan Daerah dan nasional untuk:

a.menjaga Pancasila sebagai ideologi negara;
b.menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan
c.memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa;
d.melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum;
e.meningkatkan…. D:\188-PERATURAN PER UU\PERDA PDF\PERDA PDF 2022\3-PERDA KEPEMUDAAN.doc 10
e.meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat;
f.meningkatkan ketahanan budaya Daerah dan Nasional; dan/atau
g.meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi bangsa.

Pasal 10

Setiap Pemuda berhak mendapatkan:

a.perlindungan, khususnya dari pengaruh destruktif;
b.pelayanan dalam penggunaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tanpa diskriminasi;
c.advokasi;
d.akses untuk pengembangan diri; dan
e.kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengambilan keputusan strategis program Kepemudaan.

Isi peraturan

Teks93PDFHirarki

Memuat teks peraturan…