DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2020

Nomor: 4
Tahun: 2020
Ditetapkan: 23 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 52

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang penyelenggaraan kabupaten layak anak (KLA) yang meliputi ketentuan umum, ruang lingkup, prinsip, strategi dan sasaran, tahapan KLA, penyusunan dan penetapan kebijakan dasar, sekolah, kecamatan, desa/kelurahan dan pelayanan Kesehatan ramah anak, tanggung jawab, yang meliputi tanggung jawab pemerintah kabupaten, orang tua, keluarga, masyarakatdan dunia usaha. Selain itu juga mengatur tentang pembiayaan dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa upaya menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak perlu dilakukan secara terintegrasi dalam proses penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan melalui tahapan persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi;
c.bahwa pengembangan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Belitung diperlukan sebagai upaya bersama antara Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjamin pemenuhan hak anak;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang- Undang .... SALINAN D:\PERDA PDF\PERDA PDF 2020\4-PERDA PENYELENGGARAAN KLA.doc 2 Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang- Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Repubik Idonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan .... D:\PERDA PDF\PERDA PDF 2020\4-PERDA PENYELENGGARAAN KLA.doc 3
7.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 511);
8.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
9.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
10.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
11.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1761);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 46); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG dan BUPATI BELITUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK. BAB.... D:\PERDA PDF\PERDA PDF 2020\4-PERDA PENYELENGGARAAN KLA.doc 4

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Kabupaten adalah Kabupaten Belitung.
2.Pemerintah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Belitung.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6.Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan pemerintah daerah.
7.Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
8.Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif Pemerintah Kabupaten di tingkat Kabupaten yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk penyelenggaraan KLA dari Pemerintah Kabupaten yang beranggotakan wakil dari unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang membidangi anak, dengan didukung perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, organisasi kepemudaan, dunia usaha, orang tua, keluarga, dan melibatkan Forum Anak.
9.Rencana Aksi Daerah KLA yang selanjutnya disingkat dengan RAD KLA adalah serangkaian kebijakan, program, kegiatan, dan penganggaran pembangunan dan pelayanan publik selama lima tahun.... D:\PERDA PDF\PERDA PDF 2020\4-PERDA PENYELENGGARAAN KLA.doc 5 tahun yang wajib disediakan Pemerintah Kabupaten untuk pemenuhan hak anak di dalam mencapai indikator KLA.
10.Indikator KLA adalah variabel yang merupakan acuan dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk mewujudkan KLA.
11.Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
12.Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan fungsi orang tua.
13.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami dan istri, atau suami, istri, dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sederhana dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
14.Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi, sosial, dan/atau organisasi kemasyarakatan yang ada di Daerah.
15.Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan/atau usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi.
16.Media Massa adalah alat yang digunakan dalam penyampaian pesan-pesan dari sumber kepada khalayak dengan menggunakan alat-alat komunikasi mekanis seperti surat kabar, film, radio, dan/atau televisi.
17.Kecamatan Layak Anak yang selanjutnya disebut KELANA adalah pembangunan kecamatan yang menyatukan komitmen dan sumber daya wilayah kecamatan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di kecamatan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi, dan menghormati hak- hak anak, yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.
18.Desa/Kelurahan Layak Anak yang selanjutnya disebut DEKELANA adalah pembangunan desa/kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumber daya pemerintah desa/kelurahan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di desa dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi, dan menghormati hak-hak anak, yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.
19.Sekolah Ramah Anak yang selanjutnya disingkat SRA adalah sekolah yang secara sadar berupaya menjamin dan memenuhi hak-hak anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggung jawab.
20.Pusat.... D:\PERDA PDF\PERDA PDF 2020\4-PERDA PENYELENGGARAAN KLA.doc 6
20.Pusat Kesehatan Masyarakat Ramah Anak yang selanjutnya disingkat PRA adalah Pusat Kesehatan Masyarakat yang pelayanannya menjalankan fungsi berdasarkan empat prinsip perlindungan anak yaitu, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak.
21.Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah Pelayanan Kesehatan yang mampu memenuhi Hak-Hak Anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan serta mengedepankan pelayanan yang ramah kepada anak.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.prinsip, strategi, dan sasaran;
b.tahapan KLA;
c.KELANA;
d.DEKELANA;
e.SRA;
f.PRA;
g.tanggung jawab; dan
h.pembiayaan.

BAB III

PRINSIP, STRATEGI, DAN SASARAN

Pasal 3

Upaya KLA dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip:

a.tata pemerintahan yang baik;
b.non-diskriminasi;
c.kepentingan terbaik bagi anak;
d.pemenuhan hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak; dan
e.penghargaan terhadap pandangan anak. D:\PERDA PDF\PERDA PDF 2020\4-PERDA PENYELENGGARAAN KLA.doc 7

Pasal 4

Implementasi KLA didasarkan pada strategi:

a.pengarusutamaan hak anak;
b.mendorong gerakan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang layak bagi anak dari tingkat keluarga, tingkat Desa/Kelurahan sampai dengan tingkat Kecamatan; dan
c.mendorong berbagai pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung untuk bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak anak.

Pasal 5

Strategi KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan dengan mengintegrasikan pengarusutamaan hak anak dalam:

a.setiap proses penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan; dan
b.setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.

Pasal 6

(1)Sasaran Kebijakan KLA meliputi sasaran antara dan sasaran akhir.
(2)Sasaran antara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.lembaga eksekutif;
2. b.lembaga legislatif;
3. c.lembaga yudikatif;
4. d.organisasi non pemerintah;
5. e.dunia usaha; dan
6. f.masyarakat.
(3)Sasaran akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarga dan anak. D:\PERDA PDF\PERDA PDF 2020\4-PERDA PENYELENGGARAAN KLA.doc 8

BAB IV

TAHAPAN KABUPATEN LAYAK ANAK

Pasal 7

(1)Tahapan KLA meliputi:
1. a.persiapan;
2. b.perencanaan;
3. c.pelaksanaan;
4. d.pemantauan;
5. e.evaluasi; dan
6. f.pelaporan.
(2)Dalam setiap tahapan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan pandangan anak yang diperoleh melalui konsultasi anak.

Pasal 8

(1)Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
1. a.penyusunan dan penetapan kebijakan dasar KLA dalam Penguatan Kelembagaan dan Klaster Hak Anak;
2. b.pembentukan gugus tugas KLA; dan
3. c.pengumpulan data dasar.
(2)Penyusunan dan penetapan kebijakan dasar KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan berdasarkan klaster yang meliputi:
1. a.hak sipil dan kebebasan;
2. b.lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
3. c.kesehatan dasar dan kesejahteraan;
4. d.pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
5. e.perlindungan khusus. Pasal .... D:\PERDA PDF\PERDA PDF 2020\4-PERDA PENYELENGGARAAN KLA.doc 9

Pasal 9

(1)Kebijakan dasar KLA dalam Penguatan Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi:
1. a.pembentukan peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak dengan melibatkan Forum Anak dan kelompok anak lainnya;
2. b.penyediaan anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan;
3. c.penyediaan sumber daya manusia terlatih Konvensi Hak Anak yang mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan;
4. d.penyediaan data anak terpilah setiap kecamatan menurut jenis kelamin dan kelompok umur;
5. e.pelibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak;
6. f.pelibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak; dan
7. g.pelibatan media massa dalam pemenuhan hak anak.
(2)Kebijakan dasar KLA dalam klaster hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, meliputi:
1. a.percepatan pelaksanaan registrasi kelahiran dan pemberian Kutipan Akta Kelahiran;
2. b.pembebasan bea Kutipan Akta Kelahiran bagi anak usia 0 (nol) – 18 (delapan belas) tahun;
3. c.peningkatan efektifitas pencatatan kelahiran;
4. d.penyediaan bantuan layanan pencatatan kelahiran;
5. e.Penyediaan fasilitas Informasi Layak Anak; dan
6. f.pembentukan kelompok anak dan/atau Forum Anak di tingkat Kabupaten, tingkat Kecamatan, dan tingkat Desa/Kelurahan.
(3)Kebijakan dasar KLA dalam klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, meliputi:
1. a.pengurangan perkawinan anak melalui kegiatan sosialisasi, advokasi, dan pemberian konsultasi pra-pernikahan;
2. b.pembentukan Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak bagi Orang Tua/Keluarga;
3. c.pembentukan lembaga kesejahteraan sosial anak; dan
4. d.penyediaan ruang bermain ramah anak.
(4)Kebijakan .... D:\PERDA PDF\PERDA PDF 2020\4-PERDA PENYELENGGARAAN KLA.doc 10
(4)Kebijakan dasar KLA dalam klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, meliputi:
1. a.peningkatan akses layanan ibu dan anak khususnya pada masa persalinan dan sesudahnya di fasilitas kesehatan;
2. b.sosialisasi tentang prilaku hidup bersih dan sehat yang dapat menjamin kehamilan, kelahiran, dan perawatan bayi baru lahir agar lebih sehat;
3. c.penanganan masalah gizi pada anak melalui upaya pencegahan dan penanggulangan antara lain seperti penyuluhan gizi, penjaringan kasus, optimalisasi potensi pangan lokal, dan pemberian makanan tambahan;
4. d.kebijakan tentang Inisiasi Menyusu Dini;
5. e.kebijakan memberikan Air Susu Ibu Eksklusif pada bayi sampai usia 6 (enam) bulan, Makanan Pendamping Air Susu Ibu yang tepat mulai usia 6 (enam) bulan, dan Air Susu Ibu diteruskan sampai usia 2 (dua) tahun atau lebih;
6. f.Pemerintah Kabupaten dan/atau swasta wajib menyediakan fasilitas khusus menyusui;
7. g.tersedianya lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental;
8. h.peningkatan program penanggulangan dan/atau pengentasan kemiskinan;
9. i.peningkatan rumah tangga yang dapat mengakses air bersih; dan
10. j.penyediaan kawasan tanpa rokok sebagaimana yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
(5)K ebijakan dasar KLA dalam klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d, meliputi:
1. a.kebijakan daerah tentang Pendidikan Anak Usia Dini Holistik- Integratif;
2. b.pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang anak luar sekolah;
3. c.pembentukan SRA;
4. d.fasilitasi terbentuknya sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah;
5. e.kebijakan .... D:\PERDA PDF\PERDA PDF 2020\4-PERDA PENYELENGGARAAN KLA.doc 11
6. e.kebijakan daerah tentang sekolah inklusi; dan
7. f.penyediaan fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua anak.
(6)Kebijakan dasar KLA dalam klaster perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e, meliputi:
1. a.pelayan an bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK) oleh Pemerintah Daerah dan Lembaga Layanan Lainnya;
2. b.penyelesaian kasus dengan pendekatan keadilan restoratif bagi anak yang berhadapan dengan hukum;
3. c.mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak; dan
4. d.penyusunan program penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak.

Pasal 10

(1)Dalam rangka kelancaran pelaksanaan KLA, Bupati membentuk Gugus Tugas KLA.
(2)Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lembaga koordinatif yang anggotanya terdiri dari:
1. a.unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang membidangi anak;
2. b.pemaangku kepentingan anak; dan
3. c.forum Anak atau nama lain yang sejenis;
(3)Tugas Gugus Tugas KLA adalah:
1. a.mengoordinasikan berbagai upaya pengembangan KLA;
2. b.menyusun RAD KLA;
3. c.melaksanakan sosialisasi, advokasi, dan komunikasi pengembangan KLA;
4. d.melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD KLA;
5. e.melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD KLA; dan
6. f.membuat laporan kepada Bupati.
(4)Dalam .... D:\PERDA PDF\PERDA PDF 2020\4-PERDA PENYELENGGARAAN KLA.doc 12
(4)Dalam rangka mendukung tugasnya, anggota Gugus Tugas KLA menyelenggarakan fungsi:
1. a.pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data kebijakan, program, dan kegiatan terkait pemenuhan hak anak;
2. b.melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan RAD KLA; dan
3. c.membina dan melaksanakan hubungan kerja sama dengan pelaksana pengembangan KLA di tingkat kecamatan dan tingkat desa dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan KLA di tingkat kecamatan dan tingkat desa/kelurahan;
(5)Pemerintah Kabupaten dapat menjalin kerja sama kelembagaan dalam rangka pembentukan Gugus Tugas KLA.

Isi peraturan

Teks52PDFHirarki

Memuat teks peraturan…