DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2021

Nomor: 4
Tahun: 2021
Ditetapkan: 27 Juli 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 145

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur antara lain tentang Pengertian, nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan perubahan nama Badan Usaha Milik Daerah PT Belitong Mandiri menjadi Perusahaan Perseroan daerah Belitong Mandiri. Selain itu juga mengatur tentang Anggaran Dasar, kegiatan usaha, modal perseroan daerah, Organ BUMD yang terdiri dari RUPS, Komisaris, dan Direksi. Diatur juga tentang satuan pengawas intern, komite audit, dan komite lainnya. Perencanaan, operasional dan pelaporan, anak perusahaan, penugasan Pemerintah daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Belitong Mandiri, Perubahan bentuk hukum perusahaan, penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran perusahaan, dan pembinaan dan pengawasan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mendorong pengelolaan Perusahaan Perseroan Daerah Belitong Mandiri secara profesional, efisien dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian agar memiliki daya saing yang kuat sehingga dapat meningkatkan kontribusi dalam perekonomian daerah dan kontribusi dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
c.bahwa untuk melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pengurusan Perusahaan Perseroan Daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Belitong Mandiri;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Belitong Mandiri; Mengingat:.... SALINAN D:\PERDA PDF\PERDA PDF 2021\4-PERDA BELITONG MANDIRI.docx 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6137);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG dan BUPATI BELITUNG MEMUTUSKAN:.... D:\PERDA PDF\PERDA PDF 2021\4-PERDA BELITONG MANDIRI.docx 3 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BELITONG MANDIRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Kabupaten adalah Kabupaten Belitung.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Pemerintah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Bupati adalah Bupati Belitung.
6.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung.
7.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
8.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9.Badan.... D:\PERDA PDF\PERDA PDF 2021\4-PERDA BELITONG MANDIRI.docx 4
9.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
10.Perseroan Terbatas adalah suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri saham-saham yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya.
11.Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
12.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perusahaan Perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Perseroan Daerah dan memegang segala wewenang.
13.Komisaris adalah Komisaris PT. Belitong Mandiri (Perseroda), merupakan organ Perusahaan Perseroan Daerah yang melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perusahaan Perseroan Daerah.
14.Direksi adalah anggota Direksi PT. Belitong Mandiri (Perseroda), merupakan organ Perusahaan Perseroan Daerah yang bertanggungjawab atas pengurusan Perusahaan Perseroan Daerah serta mewakili Perusahaan Perseroan Daerah baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
15.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mengubah bentuk Perseroan Terbatas Belitong Mandiri menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Belitong Mandiri. Bagian.... D:\PERDA PDF\PERDA PDF 2021\4-PERDA BELITONG MANDIRI.docx 5

Pasal 3

(1)Perusahaan Perseroan Daerah Belitong Mandiri berkedudukan dan berkantor pusat di Tanjungpandan.
(2)Perusahaan Perseroan Daerah Belitong Mandiri dapat membuka kantor-kantor cabang dan unit-unit usaha yang ditetapkan berdasarkan RUPS.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Maksud perubahan nama Badan Usaha Milik Daerah PT. Belitong Mandiri menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Belitong Mandiri adalah untuk mengoptimalkan pengelolaan Perusahaan Perseroan Daerah Belitong Mandiri sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik.

Pasal 5

Tujuan pengoptimalan pengelolaan Perusahaan Perseroan Daerah Belitong Mandiri adalah:

a.mengarahkan dan mengendalikan Perusahaan Perseroan Daerah Belitong Mandiri agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan;
b.mengoptimalkan nilai Perusahaan Perseroan Daerah Belitong Mandiri agar memiliki daya saing yang kuat;
c.mendorong pengelolaan Perusahaan Perseroan Daerah Belitong Mandiri secara professional, efisien dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perusahaan Perseroan Daerah Belitong Mandiri; dan
d.meningkatkan.... D:\PERDA PDF\PERDA PDF 2021\4-PERDA BELITONG MANDIRI.docx 6
d.meningkatkan kontribusi Perusahaan Perseroan Daerah Belitong Mandiri dalam perekonomian Kabupaten dan kontribusi dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

BAB IV

ANGGARAN DASAR

Pasal 6

Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan Daerah Belitong Mandiri dinyatakan dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KEGIATAN USAHA

Pasal 7

Kegiatan usaha Perusahaan Perseroan Daerah Belitong Mandiri, meliputi:

a.jasa kepariwisataan;
b.kelautan dan perikanan;
c.pertanian dan perkebunan;
d.industri dan perdagangan; dan
e.usaha-usaha lain sesuai dengan kebutuhan yang diputuskan dalam RUPS.

BAB VI

MODAL PERSEROAN DAERAH

Pasal 8

(1)Sumber Modal Perusahaan Perseroan Daerah Belitong Mandiri, terdiri atas:
1. a.penyertaan modal Pemerintah Kabupaten;
2. b.pinjaman.... D:\PERDA PDF\PERDA PDF 2021\4-PERDA BELITONG MANDIRI.docx 7
3. b.pinjaman;
4. c.hibah; dan
5. d.sumber modal lainnya.
(2)Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat bersumber dari:
1. a.APBD; dan/atau
2. b.konversi dari pinjaman.
(3)Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat bersumber dari:
1. a.Pemerintah Kabupaten;
2. b.BUMD lainnya; dan/atau
3. c.sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat bersumber dari:
1. a.Pemerintah Pusat;
2. b.Pemerintah Kabupaten;
3. c.BUMD lainnya; dan/atau
4. d.sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
1. a.kapitalisasi cadangan;
2. b.keuntungan revaluasi aset; dan
3. c.agio saham.
(6)Dalam hal penyertaan modal bersumber dari sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diputuskan oleh RUPS.
(7)Ketentuan mengenai penetapan modal dasar, modal ditempatkan dan/atau modal yang disetor serta perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bagian.... D:\PERDA PDF\PERDA PDF 2021\4-PERDA BELITONG MANDIRI.docx 8

Pasal 9

(1)Modal Perusahaan Perseroan Daerah Belitong Mandiri yang bersumber dari penyertaan modal daerah merupakan batas pertanggungjawaban Kabupaten atas kerugian Perusahaan Perseroan Daerah Belitong Mandiri.
(2)Penyertaan modal daerah merupakan investasi Pemerintah Kabupaten yang harus dilaksanakan sesuai dengan pedoman pengelolaan investasi Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Penyertaan modal daerah dilakukan untuk:
1. a.pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Belitong Mandiri; dan
2. b.penambahan modal Perusahaan Perseroan Daerah Belitong Mandiri.
(2)Penyertaan modal daerah dapat berupa uang dan Barang Milik Daerah.
(3)Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Isi peraturan

Teks145PDFHirarki

Memuat teks peraturan…