DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2019

Nomor: 5
Tahun: 2019
Ditetapkan: 30 September 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 8 Tahun 2010, dengan Ketentuan huruf g ayat (3) Pasal 15 diubah, Pasal 18 huruf g diubah, ayat (3) Pasal 33 diubah dan ayat (4) Pasal 33 dihapus, Pasal 36 ayat (3) diubah, Pasal 44 ayat (3) diubah, Pasal 55 diubah, Pasal 62 ayat (6) diubah, Pasal 66 ayat (1) diubah, Pasal 73 ayat (1) huruf a angka 2 diubah, penambahan Pasal 89A dan Pasal 89 B, dan Ketentuan Pasal 100 dihapus.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka pengembangan dan perwujudan e-government dalam pengelolaan pajak daerah, optimalisasi dan intensifikasi pendapatan asli daerah dari pajak daerah serta guna transparansi dalam pengelolan pajak daerah, perlu menyelenggarakan sistem Online Pajak Daerah dalam pemungutan pajak daerah dan menyesuaikan beberapa ketentuan dalam pajak daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4.Undang-Undang.... D:\PERDA PDF\PERDA PDF 2018\5-PERUBAHAN 8 TAHUN 2010 TTG PAJAK DAERAH.doc 3
4.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2010 Nomor 8); Dengan.… D:\PERDA PDF\PERDA PDF 2018\5-PERUBAHAN 8 TAHUN 2010 TTG PAJAK DAERAH.doc 4 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG dan BUPATI BELITUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2010 Nomor 8), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan huruf g ayat (3) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Dengan nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan hiburan.
(2)Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran.
(3)Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah meliputi:
1. a.tontonan film;
2. b.pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
3. c.kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
4. d.pameran;
5. e.diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya;
6. f.sirkus, akrobat dan sulap;
7. g.permainan bilyar dan boling;
8. h.pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
9. i.panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (fitness center); dan
  1. 1.pertandingan olah raga.
  2. 2.Ketentuan Pasal 18 huruf g diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut: Pasal … D:\PERDA PDF\PERDA PDF 2018\5-PERUBAHAN 8 TAHUN 2010 TTG PAJAK DAERAH.doc 5

Pasal 18

Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebagai berikut:

a.untuk penyelenggaraan tontonan film ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen) dari harga tanda masuk (htm);
b.untuk penyelenggaraan pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen) dari htm;
c.untuk penyelenggaraan kontes kecantikan, bina raga, dan sejenisnya ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen) dari htm;
d.untuk penyelenggaraan pameran ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen) dari htm;
e.untuk penyelenggaraan diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya sebesar 20% (dua puluh persen) dari htm atau pembayaran;
f.untuk penyelenggaraan sirkus, akrobat, sulap dan sejenisnya ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen) dari htm;
g.untuk penyelenggaraan permainan bilyar dan boling dan sejenisnya ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen) dari htm atau pembayaran;
h.untuk penyelenggaraan pacuan kuda, kendaraan bermotor, gelanggang permainan, dan permainan ketangkasan ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen) dari htm atau pembayaran;
i.untuk penyelenggaraan panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center) ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen) dari htm atau pembayaran; dan
j.untuk penyelenggaraan pertandingan olah raga ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari htm;
1. 3.Ketentuan ayat (3) Pasal 33 diubah dan ayat (4) Pasal 33 dihapus, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

(1)Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan.
(2)Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan.
(3)Nilai … D:\PERDA PDF\PERDA PDF 2018\5-PERUBAHAN 8 TAHUN 2010 TTG PAJAK DAERAH.doc 6
(3)Nilai pasar atau harga standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk masing-masing Mineral Bukan Logam dan Batuan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Gubernur.
(4)Dihapus.

4.Ketentuan Pasal 36 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

(1)Dengan nama Pajak Parkir dipungut pajak atas penyelenggaraan parkir.
(2)Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat Parkir di luar Badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
(3)Klasifikasi, jenis kendaraan dan frekuensi pemakaian tempat Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.klasifikasi tempat parkir, terdiri dari:
  1. 1.gedung parkir;
  2. 2.lingkungan parkir;
  3. 3.pelataran parkir;
  4. 4.garasi yang disewakan;
  5. 5.jenis tempat parkir kendaraan lainnya.
2. b.jenis kendaraan, terdiri dari:
  1. 1.kendaraan bermotor truk gandengan/trailer/ kontainer;
  2. 2.kendaraan bermotor bus/truk;
  3. 3.kendaraan bermotor angkutan barang sejenis boks;
  4. 4.kendaraan bermotor roda 4 (empat) seperti sedan, minibus, pickup; dan
  5. 5.kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga) seperti sepeda motor dan sejenisnya.
3. c.frekuensi pemakaian tempat parkir, terdiri dari:
  1. 1.satuan jam;
  2. 2.satuan hari; dan
  3. 3.satuan bulan.
(4)Tidak .… D:\PERDA PDF\PERDA PDF 2018\5-PERUBAHAN 8 TAHUN 2010 TTG PAJAK DAERAH.doc 7
(4)Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
1. a.penyelenggaraan tempat Parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
2. b.penyelenggaraan tempat Parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
3. c.penyelenggaraan tempat Parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.
  1. 5.Ketentuan Pasal 44 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

(1)Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah nilai perolehan air tanah.
(2)Nilai perolehan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut:
1. a.jenis sumber air;
2. b.lokasi sumber air;
3. c.tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
4. d.volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
5. e.kualitas air;
6. f.tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
7. g.luas areal tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air; dan
8. h.musim pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air.
(3)Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai Perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.

6.Ketentuan … D:\PERDA PDF\PERDA PDF 2018\5-PERUBAHAN 8 TAHUN 2010 TTG PAJAK DAERAH.doc 8
6.Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebagai berikut:

a.0,1% (nol koma satu persen) untuk Nilai Jual Objek Pajak sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
b.0,15% (nol koma lima belas persen) untuk Nilai Jual Objek Pajak lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); dan
c.0,2% (nol koma dua persen) untuk Nilai Jual Objek Pajak diatas Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
1. 7.Ketentuan Pasal 62 ayat (6) diubah, sehingga Pasal 62 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

(1)Dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Nilai Perolehan Objek Pajak.
(2)Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal:
1. a.jual beli adalah harga transaksi;
2. b.tukar menukar adalah nilai pasar;
3. c.hibah adalah nilai pasar;
4. d.hibah wasiat adalah nilai pasar;
5. e.waris adalah nilai pasar;
6. f.pemasukan dalam peseroan atau Badan hukum lainnya adalah nilai pasar;
7. g.pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar;
8. h.peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar;
9. i.pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar; j.pemberian … D:\PERDA PDF\PERDA PDF 2018\5-PERUBAHAN 8 TAHUN 2010 TTG PAJAK DAERAH.doc 9
10. j.pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar;
11. k.penggabungan usaha adalah nilai pasar;
12. l.peleburan usaha adalah nilai pasar;
13. m.pemekaran usaha adalah nilai pasar;
14. n.hadiah adalah nilai pasar; dan/atau
15. o.penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang.
(3)Jika Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf n tidak diketahui atau lebih rendah dari pada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan.
(4)Dalam hal NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ditetapkan pada saat terutangnya BPHTB, NJOP Pajak Bumi dan Bangunan dapat didasarkan pada Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan.
(5)Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah bersifat sementara.
(6)Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diperoleh di instansi pengelola pajak dan retribusi daerah.
(7)Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
(8)Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

8.Ketentuan … D:\PERDA PDF\PERDA PDF 2018\5-PERUBAHAN 8 TAHUN 2010 TTG PAJAK DAERAH.doc 10
8.Ketentuan Pasal 66 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 66 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

(1)Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak dan/atau menyerahkan surat setoran pajak daerah yang sudah divalidasi.
(2)Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara hanya dapat menandatangani risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.
(3)Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran Hak atas Tanah atau pendaftaran peralihan Hak atas Tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.

9.Ketentuan Pasal 73 ayat (1) huruf a angka 2 diubah, sehingga Pasal 73 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

(1)Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan:
1. a.SKPDKB dalam hal:
  1. 1.jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
  2. 2.jika setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;
  3. 3.jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
2. b.SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
3. c.SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
(2)Jumlah … D:\PERDA PDF\PERDA PDF 2018\5-PERUBAHAN 8 TAHUN 2010 TTG PAJAK DAERAH.doc 11
(2)Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
(3)Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
(4)Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
(5)Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

10.Di antara Bab VII dan Bab VIII ditambah 1 (satu) Bab baru yakni Bab VIIA dan 2 (dua) Pasal baru yakni Pasal 89A dan Pasal 89 B, yang berbunyi sebagai berikut: BAB VIIA PENYELENGGARAAN SISTEM ONLINE PAJAK DAERAH

Pasal 89A

(1)Dalam rangka pengembangan dan perwujudan e-government dalam pengelolaan pajak daerah, Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan sistem Online Pajak Daerah sebagai pedoman dan legalitas dalam pemungutan Pajak Daerah.
(2)Tujuan … D:\PERDA PDF\PERDA PDF 2018\5-PERUBAHAN 8 TAHUN 2010 TTG PAJAK DAERAH.doc 12
(2)Tujuan penyelenggaraan sistem Online Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
1. a.transparansi pembayaran dan penyetoran Pajak Daerah ke Kas Daerah;
2. b.transparansi data transaksi usaha Wajib Pajak;
3. c.transparansi pelaporan Pajak Daerah oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah;
4. d.percepatan penyampaian data dan informasi Pajak Daerah; dan
5. e.terintegrasinya sistem perizinan dan penegakan Peraturan Daerah dengan Pajak Daerah.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…