DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2021

Nomor: 5
Tahun: 2021
Ditetapkan: 27 Juli 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 159

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur antara lain tentang hak dan kewajiban yang meliputi hak dan kewajiban warga negara, hak dan kewajiban orang tua, hak dan kewajiban masyarakat, hak dan kewajiban pemerintah kabupaten, Tugas dan kewenangan pemerintah kabupaten, ruang lingkup olah raga, yang meliputi olah raga Pendidikan, olah raga rekreasi, olah raga prestasi dan olah raga penyandang disabilitas. Selain itu juga mengatur mengenai pembinaan dan pengembangan olahraga, peran serta masyarakat, pengelolaan keolahragaan, prasarana dan sarana olahraga, kejuaraan olahraga, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan, Kerjasama dan informasi keolahragaan, penghargaan, pendanaan, dan pengawasan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pembangunan keolahragaan diarahkan untuk menumbuhkan dan meningkatkan budaya olahraga dan prestasi olahraga melalui penataan sistem pengelolaan sarana prasarana olahraga, sistem pembinan dan pengembangan serta pengawasan keolahragaan secara terencana, terpadu terarah dan berkelanjutan;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, Pemerintah Kabupaten dapat

Menetapkan

menetapkan kebijakan keolahragaan;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung tentang Penyelenggaraan Keolahragaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang.... SALINAN D:\PERDA PDF\PERDA PDF 2021\5-PERDA PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN.doc 2
2. 2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. 2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. 3.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89);
5. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
7. 6.Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 55);
8. 7.Peraturan.... D:\PERDA PDF\PERDA PDF 2021\5-PERDA PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN.doc 3
9. 7.Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018 Nomor 3); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG dan BUPATI BELITUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Belitung.
2.Bupati adalah Bupati Belitung.
3.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung.
4.Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Belitung yang selanjutnya disingkat KONI adalah Komite Olahraga Nasional Indonesia di tingkat Kabupaten Belitung.
5.Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia yang selanjutnya disingkat KORMI adalah himpunan induk organisasi olah raga rekreasi Masyarakat yang berasaskan pancasila yang bersifat sosial, peduli, terbuka, demokratis yang membina dan mengembangkan berbagai macam olah raga massal, olah raga tradisional, olah raga kesehatan dan olah raga khusus.
6.Induk Organisasi Cabang Olahraga adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu cabang/jenis olahraga atau gabungan organisasi cabang olahraga dari satu jenis olahraga yang merupakan anggota federasi cabang olahraga yang bersangkutan.
7.Keolahragaan.... D:\PERDA PDF\PERDA PDF 2021\5-PERDA PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN.doc 4
7.Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan.
8.Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.
9.Olahraga Pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani.
10.Olahraga Massal yaitu olahraga yang melibatkan segenap kalangan dan lapisan Masyarakat.
11.Olahraga Tradisional yaitu olahraga yang lahir dari rakyat dan atau olahraga rekreasi yang lahir dari tradisi lokal yang dikembangkan menjadi olahraga tradisional.
12.Olahraga Rekreasi adalah olahraga yang dilakukan oleh Masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya Masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.
13.Olahraga Penyandang Disabilitas adalah olahraga yang khusus dilakukan sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/atau mental seseorang.
14.Olahraga Prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
15.Industri Olahraga adalah kegiatan bisnis bidang olahraga dalam bentuk produk barang dan/atau jasa.
16.Tenaga keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga.
17.Masyarakat adalah kelompok warga negara indonesia non pemerintah termasuk dunia usaha dan dunia industri yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang keolahragaan.
18.Prestasi.... D:\PERDA PDF\PERDA PDF 2021\5-PERDA PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN.doc 5
18.Prestasi adalah hasil upaya maksimal yang dicapai olahragawan atau kelompok olahragawan (tim) dalam kegiatan olahraga.
19.Organisasi olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20.Kejuaraan olahraga adalah kegiatan pertandingan/ perlombaan yang memperebutkan gelar juara untuk 1 (satu) jenis cabang olahraga.
21.Pekan olahraga adalah suatu kegiatan pertandingan/ perlombaan olahraga yang memperebutkan gelar juara untuk beberapa cabang olahraga.
22.Festival olahraga adalah suatu kegiatan perlombaan olahraga rekreasi yang bertujuan memperebutkan gelar atau bersifat eksibisi, invitasi dan persahabatan.
23.Setiap orang adalah seseorang, orang perseorangan, kelompok orang, kelompok Masyarakat, atau badan hukum.
24.Pembina olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan olahraga.
25.Olahragawan adalah pengolahraga yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.
26.Sarana Olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga.
27.Doping adalah penggunaan zat dan/atau metode terlarang untuk meningkatkan prestasi olahraga, serta pelanggaran terhadap kode anti Doping yang dikeluarkan oleh badan anti Doping dunia.
28.Fasilitasi adalah penyediaan bantuan atau pelayanan untuk kemudahan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan keolahragaan.
29.Induk organisasi olahraga fungsional adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu atau lebih cabang olahraga amatir dan/atau.... D:\PERDA PDF\PERDA PDF 2021\5-PERDA PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN.doc 6 dan/atau profesional dalam lingkup olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan/atau olahraga prestasi berdasarkan fungsi pengolahraga atau olahragawan.
30.Koordinasi adalah suatu proses kegiatan untuk penyesuaian dan pengaturan diantara para pihak dalam pengelolaan dan penyelenggaraan keolahragaan agar terjadi kerja sama yang harmonis dan sinergis.
31.Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan keolahragaan berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.
32.Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, dan nonformal, pada setiap jenjang dan jenis Pendidikan.
33.Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
34.Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

Setiap warga mempunyai hak yang sama untuk:

a.melakukan kegiatan olahraga;
b.memperoleh pelayanan dalam kegiatan olahraga;
c.memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga yang sesuai dengan bakat dan minatnya;
d.memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan dan pengembangan dalam keolahragaan;
e.menjadi pelaku olahraga; dan
f.mengembangkan industri olahraga. Pasal.... D:\PERDA PDF\PERDA PDF 2021\5-PERDA PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN.doc 7

Pasal 3

Warga penyandang disabilitas mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan dalam kegiatan olahraga khusus.

Pasal 4

Setiap warga dapat untuk berperan serta dalam kegiatan olahraga dan memelihara prasarana dan sarana olahraga serta lingkungan.

Pasal 5

(1)Orang tua mempunyai hak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi serta memperoleh informasi tentang perkembangan keolahragaan anaknya.
(2)Orang tua berkewajiban memberikan dorongan kepada anaknya untuk aktif berpartisipasi dalam olahraga.

Pasal 6

(1)Masyarakat mempunyai hak untuk berperan serta dalam perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan keolahragaan.
(2)Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan keolahragaan.

Pasal 7

(1)Pemerintah Kabupaten mempunyai hak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Pemerintah Kabupaten berkewajiban memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya kegiatan keolahragaan bagi setiap warga tanpa diskriminasi. BAB.... D:\PERDA PDF\PERDA PDF 2021\5-PERDA PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN.doc 8

BAB III

TUGAS DAN KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN

Pasal 8

(1)Pemerintah Kabupaten mempunyai tugas melaksanakan:
1. a.kebijakan nasional keolahragaan yang ditetapkan Pemerintah; dan
2. b.standarisasi keolahragaan nasional di Kabupaten.
(2)Bupati mengoordinasikan pelaksanaan tugas penyelenggaraan keolahragaan di kabupaten secara terpadu dan berkesinambungan.
(3)Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup semua aspek kebijakan keolahragaan nasional yang ditetapkan Pemerintah.
(4)Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga melalui penetapan kebijakan, penataran/pelatihan, koordinasi, konsultasi, komunikasi, penyuluhan, pembimbingan, pemasyarakatan, perintisan, penelitian, uji coba, kompetensi, bantuan, pemudahan perizinan dan pengawasan.
(5)Koordinasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
1. a.rapat koordinasi kabupaten;
2. b.rapat kerja kabupaten; dan/atau
3. c.rapat konsultasi kabupaten.
(6)Koordinasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan secara:
1. a.hierarki intra sektoral;
2. b.fungsional lintas sektoral; dan
3. c.instansional multi sektoral.
(7)Koordinasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diselenggarakan baik secara vertikal maupun horisontal. Bagian.... D:\PERDA PDF\PERDA PDF 2021\5-PERDA PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN.doc 9

Pasal 9

(1)Pemerintah Kabupaten mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan olahraga di Kabupaten.
(2)Kewenangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.penyelenggaraan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi;
2. b.pembinaan dan pengembangan olahraga;
3. c.pengelolaan keolahragaan;
4. d.penyelenggaraan kejuaraan olahraga;
5. e.pembinaan dan pengembangan pelaku olahraga;
6. f.peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga;
7. g.pendanaan keolahragaan;
8. h.pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
9. i.peran serta Masyarakat dalam kegiatan keolahragaan;
10. j.pengembangan kerja sama dan informasi keolahragaan;
11. k.pembinaan dan pengembangan industri olahraga;
12. l.penerapan standardisasi, akreditasi, dan sertifikasi keolahragaan;
13. m.pencegahan dan pengawasan terhadap Doping;
14. n.pemberian penghargaan;
15. o.pelaksanaan pengawasan; dan
16. p.evaluasi terhadap pencapaian standar nasional keolahragaan.
(3)Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten dibantu oleh KONI, Induk Organisasi Cabang Olahraga, Induk Organisasi Olahraga Fungsional, Masyarakat, dan/atau pelaku usaha.

BAB IV

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN

Pasal 10

(1)Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan keolahragaan nasional.
(2)Tujuan.... D:\PERDA PDF\PERDA PDF 2021\5-PERDA PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN.doc 10
(2)Tujuan penyelenggaraan keolahragaan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:
1. a.pemerataan pembinaan dan pengembangan kegiatan keolahragaan;
2. b.peningkatan mutu pelayanan minimal keolahragaan;
3. c.peningkatan efektifitas dan efisiensi manajemen keolahragaan; dan
4. d.peningkatan kesehatan, kebugaran, dan prestasi olahraga.

Isi peraturan

Teks159PDFHirarki

Memuat teks peraturan…