DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belitung Nomor 6 Tahun 2014

Nomor: 6
Tahun: 2014
Ditetapkan: 31 Oktober 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 220

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pengelolaan usaha pertambangan mineral dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya, asas dan tujuan, wilayah usaha pertambangan dan wilayah pertambangan rakyat; wilayah izin usaha pertambangan, izin usaha pertambangan, penggunaan tanah untuk pertambangan, usaha jasa pertambangan dan reklamasi dan pascatambang.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Pertambangan Umum dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan Undang-Undang tersebut di atas sehingga perlu diganti;
c.bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3.Undang-Undang…. SALINAN C:\Users\User\AppData\Local\Temp\06-PERDA PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL_6EE0FD.doc 2
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
5.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);
6.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
8.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
9.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
10.Undang-Undang…. C:\Users\User\AppData\Local\Temp\06-PERDA PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL_6EE0FD.doc 3
10.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
12.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
13.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
14.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
15.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
16.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun…. C:\Users\User\AppData\Local\Temp\06-PERDA PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL_6EE0FD.doc 4 Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
17.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3003);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan…. C:\Users\User\AppData\Local\Temp\06-PERDA PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL_6EE0FD.doc 5 Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5489);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
25.Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
26.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283);
27.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 Nomor 2);
28.Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2008 Nomor 14);
29.Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Tahun 2014 - 2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG dan BUPATI BELITUNG MEMUTUSKAN… C:\Users\User\AppData\Local\Temp\06-PERDA PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL_6EE0FD.doc 6 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Kabupaten adalah Kabupaten Belitung.
2.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Belitung
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung.
5.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6.Bupati adalah Bupati Belitung.
7.Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
8.Rencana Tata Ruang yang dimaksud adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang menjadi pedoman bagi penataan ruang wilayah kabupaten yang merupakan dasar dalam penyusunan program pembangunan.
9.Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
10.Pertambangan… C:\Users\User\AppData\Local\Temp\06-PERDA PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL_6EE0FD.doc 7
10.Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.
11.Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.
12.Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
13.Wilayah Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WUP, adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.
14.Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.
15.Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.
16.Wilayah Pencadangan Negara, yang selanjutnya disebut WPN, adalah bagian dari WP yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional.
17.Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
18.Kegiatan pascatambang, yang selanjutnya disebut pascatambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.
19.Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
20.IUP…. C:\Users\User\AppData\Local\Temp\06-PERDA PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL_6EE0FD.doc 8
20.IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
21.IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
22.WIUP Eksplorasi adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP Eksplorasi.
23.WIUP Operasi Produksi adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP Operasi Produksi.
24.Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
25.Wilayah Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut WUPK, adalah bagian dari WPN yang dapat diusahakan.
26.IUPK Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
27.IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
28.WIUPK Eksplorasi adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUPK Eksplorasi.
29.WIUPK Produksi adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUPK Operasi Produksi.
30.Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
31.Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regoinal dan indikasi adanya mineralisasi.
32.Eksplorasi adalah adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber…. C:\Users\User\AppData\Local\Temp\06-PERDA PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL_6EE0FD.doc 9 sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
33.Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang.
34.Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
35.Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.
36.Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/ atau batu bara dan mineral ikutannya.
37.Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/ atau batu bara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.
38.Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambanguan untuk memindahkan mineral dan/atau batu bara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
39.Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batu bara.
40.Afiliasi dari suatu badan adalah setiap badan lain yang langsung ataupun tidak langsung, melalui satu atau lebih suatu perantara, mengendalikan atau dikendalikan oleh atau berada di bawah pengendalian bersama. “Pengendalian” berarti pemilikan, secara langsung atau tidak langsung, kemampuan untuk mengarahkan manajemen dan kebijakan dan kebijaksanaan suatu badan.
41.Peningkatan …. C:\Users\User\AppData\Local\Temp\06-PERDA PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL_6EE0FD.doc 10
41.Peningkatan Nilai Tambah adalah kegiatan pengolahan mineral dan batubara untuk mempertinggi harga mineral dan batubara yang bersangkutan sehingga dapat memberikan pendapatan yang lebih tinggi bagi negara dan meningkatkan kegiatan perekonomian.
42.Harga Patokan Mineral adalah harga mineral yang ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya sebagai patokan penentuan Harga Mineral yang diproduksikan oleh Pemegang IUP dan IUPK Mineral.
43.Harga Mineral adalah harga mineral yang disepakati antara penjual dan pembeli mineral pada suatu saat tertentu.
44.Biaya Penyesuai Mineral adalah biaya penambah atau pengurang terhadap Harga Patokan Mineral karena titik penjualan mineral tidak pada titik acuan yang ditetapkan.
45.Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan.
46.Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
47.Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
48.Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan
49.Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia…. C:\Users\User\AppData\Local\Temp\06-PERDA PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL_6EE0FD.doc 11 Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
50.Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
51.Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
52.Modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
53.Divestasi saham adalah jumlah saham asing yang harus ditawarkan untuk dijual kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau Badan Usaha Swasta Nasional.
54.Perseroan adalah Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas termasuk perusahaan-perusahaan penanaman modal yang didirikan dalam ruang lingkup Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
55.Masyarakat adalah masyarakat yang berada di wilayah Kabupaten yang sama dengan WIUP dan/atau yang berada di sekitar WIUP.
56.Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya.
57.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara.

Pasal 2

Kegiatan usaha pertambangan mineral dikelompokkan ke dalam 4 (empat) golongan komoditas tambang, yaitu :

a.mineral… C:\Users\User\AppData\Local\Temp\06-PERDA PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL_6EE0FD.doc 12
a.mineral radioaktif meliputi radium, thorium, uranium, monasit, dan bahan galian radioaktif lainnya;
b.mineral logam meliputi litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timball, seng, timah, nikel, mangan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimoni, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, yitrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, khrom, erbium, ytterbium, dysprosium, thorium, calsium, lanthanum, nioblum, neodymium, hafnium, scandium, alumunium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenum, telluride, stronium, germanium, dan zenotin;
c.mineral bukan logam meliputi intan, korondum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, flsfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay dan batu gamping untuk semen; dan
d.batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatonic, tanah serap (fullers earth), siate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, lousit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, karu terkersikan, garnet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, orik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Pertambangan mineral dikelola berasaskan :

a.manfaat, keadilan, dan keseimbangan; C:\Users\User\AppData\Local\Temp\06-PERDA PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL_6EE0FD.doc 13
b.keberpihakan kepada kepentingan bangsa;
c.partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas; dan
d.berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Pasal 4

Dalam rangka mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan, tujuan pengelolaan mineral adalah :

a.menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing;
b.menjamin manfaat pertambangan mineral secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;
c.menjamin tersedianya mineral sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri;
d.mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional;
e.meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat; dan
f.menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral.

BAB III

WILAYAH PERTAMBANGAN

Pasal 5

(1)WP sebagai bagian dari tata ruang nasional yang merupakan landasan bagi penetapan kegiatan pertambangan.
(2)WP merupakan kawasan yang memiliki potensi mineral, baik di permukaan tanah maupun di bawah tanah yang berada di wilayah daratan atau wilayah laut untuk kegiatan pertambangan.
1. a.mineral… C:\Users\User\AppData\Local\Temp\06-PERDA PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL_6EE0FD.doc 14

BAB IV

WILAYAH USAHA PERTAMBANGAN DAN WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT

Pasal 6

(1)WUP ditetapkan oleh Pemerintah Up. Menteri setelah ditentukan oleh Pemerintah Daerah Up. Gubernur dan Bupati.
(2)WUP terdiri dari 1 (satu) atau beberapa WIUP yang berada pada lintas wilayah provinsi, lintas wilayah kabupaten/kota dan/atau dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota.

Pasal 7

(1)WIUP mineral logam ditetapkan oleh Menteri setelah ditentukan oleh Gubernur dan Bupati setempat.
(2)Dalam hal WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan pada kabupaten dan wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai pada WUP ditetapkan oleh Bupati.
(3)Penetapan WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K).
(4)Bupati dalam menetapkan luas dan batas WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan dalam suatu WUP berdasarkan kriteria yang ditentukan peraturan perundangan.
(5)Dalam hal WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masuk dalam kawasan hutan harus terlebih dahulu mendapat izin dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang kehutanan.
(6)Penetapan WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan dalam suatu WUP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi kriteria :
1. a.letak geografis;
2. b.kaidah konservasi;
3. c.daya dukung lingkungan;
4. d.optimalisasi sumber daya mineral; dan
5. e.tingkat kepadatan penduduk.

Pasal 8

(1)Setiap kegiatan Pertambangan Rakyat dilaksanakan dalam suatu WPR.
(2)WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan berkonsultasi dengan DPRD.
(3)Ketentuan dan tata cara penetapan WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Kriteria penetapan WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, adalah sebagai berikut :

a.mempunyai cadangan primer logam dengan kedalaman maksimal 25 (dua puluh lima) meter;
b.merupakan endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba;
c.luas maksimal wilayah pertambangan rakyat adalah 25 (dua puluh lima) hektar;
d.menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang;
e.tidak tumpang tindih dengan WIUP dan WPN serta izin lainnya;
f.merupakan kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 10

(1)Wilayah di dalam WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yang memenuhi kriteria ditetapkan menjadi WPR oleh Bupati setelah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
(2)Penetapan WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh Bupati kepada Menteri dan Gubernur.
(3)Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendapatkan pertimbangan berkaitan dengan data dan informasi yang dimiliki Pemerintah Provinsi.
(4)Konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperoleh pertimbangan.
(2). WPR… C:\Users\User\AppData\Local\Temp\06-PERDA PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL_6EE0FD.doc 16

Isi peraturan

Teks220PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2003

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2003