DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Belitung Nomor 6 Tahun 2024

Nomor: 6
Tahun: 2024
Ditetapkan: 9 September 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 66

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur tentang: identifikasi, indikator, dan pengelolaan data; TKPKK; kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan; pelaksanaan penanggulangan kemiskinan; partisipasi masyarakat dan dunia usaha; pembinaan dan pelaporan; dan pendanaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menanggulangi kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung perlu melakukan upaya untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan pemberdayaan masyarakat miskin melalui kebijakan yang berpihak kepada masyarakat miskin (pro-poor) disertai tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang diatur dalam Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); SALINAN C:\Users\USER\Dropbox\BAGIAN HUKUM\PHD\2024\PERDA\6_Perda Penanggulangan Kemiskinan.docx 2
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2024 tentang Kabupaten Belitung Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6951);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294); C:\Users\USER\Dropbox\BAGIAN HUKUM\PHD\2024\PERDA\6_Perda Penanggulangan Kemiskinan.docx 3
9.Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
10.Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
13.Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);
14.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka belitung Tahun 2023 Nomor 7); C:\Users\USER\Dropbox\BAGIAN HUKUM\PHD\2024\PERDA\6_Perda Penanggulangan Kemiskinan.docx 4 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG dan BUPATI BELITUNG MEMUTUSKAN: Memutuskan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEANGGULANGAN KEMISKINAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Belitung.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung.
3.Bupati adalah Bupati Belitung.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8.Miskin adalah kondisi dimana seorang tidak mampu memenuhi hak-hak dasar antara lain kebutuhan pangan, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, perumahan, air bersih dan sanitasi, tanah, sumber daya alam, rasa aman, dan partisipasi. C:\Users\USER\Dropbox\BAGIAN HUKUM\PHD\2024\PERDA\6_Perda Penanggulangan Kemiskinan.docx 5
9.Kemiskinan adalah suatu kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermatabat.
10.Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
11.Orang Tidak Mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak.
12.Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
13.Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
14.Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat RPKD adalah rencana kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 5 (lima) tahun.
15.Rencana Aksi Tahunan adalah rencana kerja pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 1 (satu) tahun.
16.Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten yang selanjutnya disingkat TKPKK adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Daerah. C:\Users\USER\Dropbox\BAGIAN HUKUM\PHD\2024\PERDA\6_Perda Penanggulangan Kemiskinan.docx 6
17.Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi dan berdomisili di Kabupaten Belitung.
18.Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
19.Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
20.Verifikasi Data yang selanjutnya disebut Verifikasi adalah proses pemeriksaan data untuk memastikan Proses Usulan Data yang telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan memastikan data yang telah dikumpulkan atau diperbaiki sesuai dengan fakta di lapangan.
21.Validasi Data yang selanjutnya disebut Validasi adalah proses pengesahan data dengan memastikan dan memperbaiki data sehingga data valid.

BAB II

ASAS, KEBIJAKAN, TUJUAN, DAN SASARAN

Pasal 2

Penanggulangan Kemiskinan berasaskan:

a.kemanusiaan;
b.keadilan sosial;
c.nondiskriminasi;
d.kesejahteraan;
e.kesetiakawanan; dan
f.pemberdayaan.

Pasal 3

Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan meliputi:

a.penganggaran;
b.integrasi perencanaan; dan
c.penguatan kelembagaan. C:\Users\USER\Dropbox\BAGIAN HUKUM\PHD\2024\PERDA\6_Perda Penanggulangan Kemiskinan.docx 7

Pasal 4

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah:

a.sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan Penanggulangan Kemiskinan berdasarkan kondisi di Kabupaten; dan
b.membangun koordinasi dan sinergi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, LSM, organisasi kemasyarakatan, dan Pemangku Kepentingan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

Pasal 5

Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten bertujuan untuk:

a.terpenuhinya perlindungan dan pemenuhan hak dasar Warga Miskin;
b.tercapainya proses percepatan penurunan jumlah Warga Miskin di Kabupaten;
c.tercapainya peningkatan pendapatan masyarakat;
d.tercapainya penurunan jumlah pengangguran; dan
e.terciptanya konsistensi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar Perangkat Daerah, lembaga non pemerintah, dan Pemangku Kepentingan dalam Penanggulangan Kemiskinan.

Pasal 6

Sasaran Penanggulangan Kemiskinan adalah:

a.rumah tangga miskin yang termasuk dalam data terpadu rumah tangga miskin/berpenghasilan rendah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; dan/atau
b.rumah tangga miskin hasil pendataan, Verifikasi dan Validasi rumah tangga miskin Pemerintah Daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 7

Ruang lingkup pengaturan Penanggulangan Kemiskinan dalam Peraturan Daerah ini meliputi: C:\Users\USER\Dropbox\BAGIAN HUKUM\PHD\2024\PERDA\6_Perda Penanggulangan Kemiskinan.docx 8

a.identifikasi, indikator, dan pengelolaan data;
b.TKPKK;
c.kebijakan dan program Penanggulangan Kemiskinan;
d.pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan;
e.partisipasi Masyarakat dan dunia usaha;
f.pembinaan dan pelaporan;
g.pendanaan;
h.ketentuan peralihan; dan
i.ketentuan penutup.

BAB IV

IDENTIFIKASI, INDIKATOR, DAN PENGELOLAAN DATA

Pasal 8

(1)Dalam Penanggulangan Kemiskinan, Pemerintah Daerah melakukan identifikasi Fakir Miskin dan orang tidak mampu.
(2)Identifikasi Fakir Miskin dan orang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pengelolaan data.

Pasal 9

(1)Penggolongan rumah tangga dalam rumah tangga miskin atau rentan miskin berdasarkan pada indikator kemiskinan daerah.
(2)Indikator kemiskinan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sebagai berikut:
1. a.tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar;
2. b.mempunyai pengeluaran sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar;
3. c.kelayakan rumah tinggal; dan/atau
4. d.kepemilikan aset. C:\Users\USER\Dropbox\BAGIAN HUKUM\PHD\2024\PERDA\6_Perda Penanggulangan Kemiskinan.docx 9
(3)Pemerintah Daerah dapat menetapkan indikator kemiskinan tambahan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Pemerintah Desa/kelurahan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendataan rumah tangga miskin di tingkat Desa/kelurahan melalui rukun tetangga dan rukun warga.
(2)Data rumah tangga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dibuktikan dengan berita acara Musyawarah Desa/kelurahan.
(3)Pendataan rumah tangga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan Kepala Desa/lurah kepada Bupati untuk diverifikasi dan divalidasi.
(4)Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai pendataan, Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks66PDFHirarki

Memuat teks peraturan…