DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belitung Nomor 7 Tahun 2019

Nomor: 7
Tahun: 2019
Ditetapkan: 28 Oktober 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 80

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum berupa pengertian atas pihak-pihak maupun hal-hal yang terkait dengan pembinaan dan pengawasan produk halal dan higienis, beserta tujuan dan ruang lingkupnya. Selain itu juga mengatur mengenai pembinaan yang meliputi pembinaan kepada pelaku usaha dan konsumen, pengawasan, sertifikasi, proses produk halal, sistem informasi dan koordinasi, peran masyarakat dan dunia usaha, pengendalian serta pembiayaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berlakunya perdagangan barang global dapat berdampak terhadap risiko atas kesehatan, keamanan dan kenyamanan masyarakat atas penggunaan produk barang yang tidak sesuai standar mutu yang ditetapkan;
c.bahwa pemerintah daerah berkewajiban untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk barang yang belum terjamin kehalalan dan kehigienitasnya, serta peningkatan daya saing produk barang di daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal dan Higienis; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang- Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara SALINAN D:\PERDA PDF\PERDA PDF 2019\_Halal dan Higienis (Hasil Fasilitasi).docx 2
9.Peraturan…. Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang- Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Repunlik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5.Undang-Undang Nomor 36Tahun2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor3867); D:\PERDA PDF\PERDA PDF 2019\_Halal dan Higienis (Hasil Fasilitasi).docx 3
8.Proses….
9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor104, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG dan BUPATI BELITUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRODUK HALAL DAN HIGIENIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Belitung.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewe nangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Belitung.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Pembinaan adalah kegiatan penataan mengenai tempat, proses produksi dan pemasaran Barang yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, Produk kimiawi, Produk biologi, Produk rekayasa genetik, serta Barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.
6.Pengawasan adalah upaya yang dilakukan untuk memastikan terpenuhinya kehalalan dan higienitas Produk mulai dari awal hingga akhir kegiatan produksi.
7.Bahan adalah unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan Produk. D:\PERDA PDF\PERDA PDF 2019\_Halal dan Higienis (Hasil Fasilitasi).docx 4 kegiatan….
8.Proses Produk Halal yang selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk.
9.Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, Produk kimiawi, Produk biologi, Produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.
10.Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan Halal sesuai dengan syariat Islam oleh Instansi, lembaga yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11.Produk Higienis adalah semua Produk makanan, minuman, obat, kosmetik, Produk kimia, Produk biologi, Produk rekayasa genetik yang tersusun dari unsur bebas dari cemaran biologis, cemaran fisik dan cemaran kimia sehingga terhindar dari segala penyakit atau gangguan kesehatan.
12.Label adalah setiap keterangan mengenai Produk Barang yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada Produk Barang, dimasukan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan Produk Barang.
13.Label Halal adalah tanda keHalalan suatu Produk.
14.Label Higienis adalah tanda kehigienitasan suatu Produk.
15.Sertifikat Halal adalah pengakuan keHalalan suatu Produk yang dikeluarkanolehinstansi/lembaga yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
16.Sertifikat Higienis adalah pengakuan kehigienitasan suatu Produk yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
17.Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat BPJPH adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan produk Halal.
18.Majelis Ulama Indonesia yang selanjutnya disingkat MUI adalah wadah musyawarah para ulama, zuama, dan cendekiawan muslim.
19.Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan D:\PERDA PDF\PERDA PDF 2019\_Halal dan Higienis (Hasil Fasilitasi).docx 5

(2)Ruang…. kegiatan usaha dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia khususnya di Kabupaten Belitung, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian dalam berbagai bidang ekonomi.

20.Lembaga Pemeriksa Halal yang selanjutnya disingkat LPH adalah lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan Produk.
21.Penyelia Halal adalah orang yang bertanggung jawab terhadap proses produk halal.
22.Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan hewan dan penyakit hewan.

Pasal 2

Tujuan dari pembinaan dan pengawasan Produk Halal dan Higienis adalah:

a.memberikan jaminan keamanan, keselamatan dan kesehatan kepada masyarakat dalam mengkonsumsi dan/atau menggunakan Produk Barang;
b.meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
c.mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari penggunaan Produk Barang yang tidak sesuai ketentuan;
d.memberikan kepastian ketersediaan Produk Halal dan Higienis bagi masyarakat;
e.menumbuhkan kesadaran Pelaku Usaha mengenai pentingnya Produk Halal dan Higienis bagi masyarakat sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;
f.mewujudkan persaingan usaha yang sehat dalam perdagangan; dan
g.meningkatkan daya saing Produk Daerah di tingkat lokal, nasional dan internasional;

Pasal 3

(1)Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal dan Higienis meliputi Pembinaan dan Pengawasan terhadap Produk Barang yang berdampak pada kesehatan, dan keyakinan beragama di Daerah. D:\PERDA PDF\PERDA PDF 2019\_Halal dan Higienis (Hasil Fasilitasi).docx 6
(2)Ruang lingkup Pembinaan dan Pengawasan Produk Barang Halal dan Higienis meliputi Pembinaan, Pengawasan, sertifikasi, proses Produk Halal, sistem informasi, koordinasi, kerja sama, peran masyarakat dan dunia usaha, pengendalian, pembiayaan.

BAB II

PEMBINAAN

Pasal 4

(1)Setiap Produk yang diproduksi dan beredar di Daerah harus memenuhi standar Halal dan Higienis.
(2)Standar Halal dan Higienis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa jaminan atau sertifikasi Halal dan Higienis yang diterbitkan instansi/lembaga yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1)Bupati melalui Perangkat Daerah dan lembaga/instansi terkait melakukan Pembinaan Produk Halal dan Higienis, kepada:
1. a.Pelaku Usaha; dan
2. b.konsumen.
(2)Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi Pelaku Usaha produksi dan peredaran Produk Barang.
(3)Pembinaan kepada Pelaku Usaha produksi Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan penetapan kebijakan.
(4)Pembinaan kepada Pelaku Usaha peredaran Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi dan Pengawasan.
(5)Ketentuan mengenai bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan, penelitian, dan pengembangan kebijakan serta sosialisasi dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati. Bagian…. D:\PERDA PDF\PERDA PDF 2019\_Halal dan Higienis (Hasil Fasilitasi).docx 7

Pasal 6

(1)Pembinaan kepada Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, dilaksanakan untuk Pelaku Usaha yang memproduksi dan/atau mengedarkan Produk Barang di Daerah untuk memenuhi kewajiban sebagai berikut:
1. a.pendaftaran atau sertifikasi Halal dan Higienis;
2. b.pencantuman Label dan nomor register Produk serta penempatan Produk; dan
3. c.penginformasian Produk.
(2)Pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 7

(1)Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dilaksanakan secara bertahap dalam hal Produk Barang diproduksi oleh Pelaku Usaha mikro.
(2)Pelaksanaan kewajiban secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan skala prioritas dan paling lama dalam waktu 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

(1)Pembinaan terhadap Pelaku Usaha yang memproduksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), meliputi:
1. a.pengadaan bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong;
2. b.proses produksi; dan
3. c.penanganan Barang hasil produksi.
(2)Pembinaan terhadap Pelaku Usaha yang mengedarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), meliputi:
1. a.penjualan; dan
2. b.periklanan. Pasal…. D:\PERDA PDF\PERDA PDF 2019\_Halal dan Higienis (Hasil Fasilitasi).docx 8
3. b.menjaga….

Pasal 9

(1)Lokasi, tempat, dan alat PPH wajib dipisahkan dengan lokasi, tempat, dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk tidak halal.
(2)Lokasi, tempat, dan alat PPH sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)wajib:
1. a.dijaga kebersihan dan higienitasnya;
2. b.bebas dari najis; dan
3. c.bebas dari Bahan tidak halal.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai lokasi, tempat, dan alat PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

Pelaku Usaha berhak memperoleh:

a.informasi, edukasi, dan sosialisasi mengenai sistem JPH;
b.pembinaan dalam memproduksi Produk Halal; dan
c.pelayanan untuk mendapatkan Sertifikat Halal secara cepat, efisien, biaya terjangkau, dan tidak diskriminatif.

Isi peraturan

Teks80PDFHirarki

Memuat teks peraturan…