DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belitung Nomor 8 Tahun 2014

Nomor: 8
Tahun: 2014
Ditetapkan: 19 Desember 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Belitung pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Bangka Belitung sebesar Rp5.000.000.000,00

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Belitung Pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Tahun Anggaran 2015; Mengingat :... SALINAN C:\Users\User\AppData\Local\Temp\08-PERDA PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PT. BANK SYARIAH BABEL TA 2015.OK_6FD672.doc 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); C:\Users\User\AppData\Local\Temp\08-PERDA PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PT. BANK SYARIAH BABEL TA 2015.OK_6FD672.doc 3
9.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
10.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
11.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4799);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
9.Undang-Undang… C:\Users\User\AppData\Local\Temp\08-PERDA PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PT. BANK SYARIAH BABEL TA 2015.OK_6FD672.doc 4
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2008 Nomor 14);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Belitung Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bangka Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2009 Nomor 7);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2011 Nomor 2); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG dan BUPATI BELITUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG PADA PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH BANGKA BELITUNG PADA TAHUN ANGGARAN 2015.
16.Peraturan… BAB… C:\Users\User\AppData\Local\Temp\08-PERDA PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PT. BANK SYARIAH BABEL TA 2015.OK_6FD672.doc 5

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Belitung.
2.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Belitung.
3.Bupati adalah Bupati Belitung.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung.
5.Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Belitung.
6.Penyertaan Modal adalah Setiap usaha dalam penyertaan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga dan/ atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan.
7.Modal Daerah adalah modal dalam bentuk uang dan/atau kekayaan daerah (yang belum dipisahkan) yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya yang dimiliki oleh daerah yang merupakan kekayaan daerah.
8.PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung adalah suatu lembaga keuangan yang bergerak di bidang perbankan syariah yang berkedudukan di Sungailiat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang akta pendiriannya sesuai salinan Akta tanggal 18 Desember 1992 yang dibuat oleh Lely Roostiati Yudoparipurno, SH, sebagai Pengganti dari Notaris Yudo Paripurno, SH, Notaris di Jakarta dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 April 1997 Nomor 27 dan Tambahan Nomor 1324 dan telah beberapa kali mengalami perubahan akta terakhir dengan Akta Nomor 17 tanggal 12 Mei 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Wahyu Dwicahyono, SH,M.Kn di Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-30947.AH.01.02.Tahun 2009 AHU- 0040282.AH.01.02.Tahun 2009 tentang persetujuan akta perubahan anggaran dasar Perseroan tanggal 06 Juli 2009.
9.Anggaran… C:\Users\User\AppData\Local\Temp\08-PERDA PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PT. BANK SYARIAH BABEL TA 2015.OK_6FD672.doc 6
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung.
10.Saham adalah Surat bukti kepemilikan bagian modal perseroan terbatas yang memberi hak atas deviden dan lain-lain menurut besar kecilnya modal yang disetor.

BAB II

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG

Pasal 2

(1)Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Belitung pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung sampai dengan Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp 2.010.000,000,- (dua miliar sepuluh juta rupiah), yang terdiri dari :
1. a.setoran modal yang diterbitkan sertifikat saham sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah), yang terdiri dari 200 (dua ratus) lembar saham; dan
2. b.agio saham sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
(2)Untuk meningkatkan dan mengembangkan pembangunan perekonomian daerah serta pendapatan daerah, Pemerintah Kabupaten Belitung melakukan penambahan penyertaan modal daerah dalam bentuk saham pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung.

Pasal 3

(1)Penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Belitung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung pada Tahun Anggaran 2015.
(2)Nilai penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Belitung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), yang jumlah sahamnya disesuaikan dengan nilai pasar pada saat pencairan. BAB… C:\Users\User\AppData\Local\Temp\08-PERDA PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PT. BANK SYARIAH BABEL TA 2015.OK_6FD672.doc 7

BAB III

PELAKSANAAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG

Pasal 4

Pelaksanaan penambahan penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Belitung pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan menurut ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Belitung Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bangka Belitung serta ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung. Ditetapkan di Tanjungpandan pada tanggal 19 Desember 2014 BUPATI BELITUNG ttd. SAHANI SALEH Diundangkan… C:\Users\User\AppData\Local\Temp\08-PERDA PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PT. BANK SYARIAH BABEL TA 2015.OK_6FD672.doc 8 Diundangkan di Tanjungpandan pada tanggal 19 Desember 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG, ttd. KARYADI SAHMINAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2014 NOMOR 8 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung, ttd. IMAM FADLLI, SH PENATA TK. I NIP. 197109152001121002 C:\Users\User\AppData\Local\Temp\08-PERDA PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PT. BANK SYARIAH BABEL TA 2015.OK_6FD672.doc 9 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG : (3.8/2014)

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…