Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 6, Pasal 12, dan Pasal 15, dipungut di wilayah daerah Kabupaten Belitung.
13.Ketentuan Lampiran II dihapus.
Pasal…. D:\PERDA PDF\PERDA PDF 2018\8- PERUBAHAN PERDA 18 TAHUN 2011 TTG PERIZINAN TERTENTU.doc 12 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung. Ditetapkan di Tanjungpandan pada tanggal 30 September 2018 BUPATI BELITUNG ttd. SAHANI SALEH Diundangkan di Tanjungpandan pada tanggal 30 September 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG, ttd. KARYADI SAHMINAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2018 NOMOR 8 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG: (3.8/2018) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd. IMAM FADLLI, S.H. NIP. 197109152001121002 D:\PERDA PDF\PERDA PDF 2018\8- PERUBAHAN PERDA 18 TAHUN 2011 TTG PERIZINAN TERTENTU.doc 13 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU I. UMUM Bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 500/3231/SJ Perihal: Tindak Lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, dan dalam rangka tuntutan kemudahan berusaha (ease of doing business) di Daerah, dipandang perlu untuk menghapus Retribusi Izin Gangguan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, dan dalam rangka penyesuaian urusan pemerintahan konkuiren yang menjadi urusan pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Lampiran huruf Y Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Bidang Kelautan dan Perikanan, perlu mengubah dan menyesuaikan struktur obyek retribusi izin usaha perikanan sesuai dengan undang-undang dimaksud sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas, untuk kepastian hukum pelaksanaan pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu dimaksud, perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. II. PASAL…. D:\PERDA PDF\PERDA PDF 2018\8- PERUBAHAN PERDA 18 TAHUN 2011 TTG PERIZINAN TERTENTU.doc 14 II. PASAL DEMI PASAL Pasal I