DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belitung Nomor 8 Tahun 2018

Nomor: 8
Tahun: 2018
Ditetapkan: 30 September 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Undang-undang ini diatur tentang: Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2011, dengan angka 29 dan angka 30 Pasal 1 diubah, angka 18, angka 19, angka 26, angka 27, angka 28, angka 31, angka 33, dan angka 34 Pasal 1 dihapus, Pasal 2 ayat (1) c dihapus, Pasal 9, 10, 11 dihapus, Pasal 15 ayat (1), ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) diubah, Pasal 17 ayat (1) diubah dan ayat (2) dan ayat (3) di hapus, huruf a, huruf b, dan huruf d Pasal 18 dihapus, Pasal 22 dihapus, Pasal 24 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d, dan ayat (3) dihapus, serta ayat (2) diubah, ayat (1) Pasal 25 diubah, Pasal 26 diubah, Lampiran II dihapus.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka penyesuaian urusan pemerintahan konkuiren yang menjadi urusan pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Lampiran huruf Y Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Bidang Kelautan dan Perikanan, perlu mengubah dan menyesuaikan struktur obyek retribusi izin usaha perikanan sesuai dengan undang-undang dimaksud.
c.bahwa.… SALINAN D:\PERDA PDF\PERDA PDF 2018\8- PERUBAHAN PERDA 18 TAHUN 2011 TTG PERIZINAN TERTENTU.doc 2
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan…. D:\PERDA PDF\PERDA PDF 2018\8- PERUBAHAN PERDA 18 TAHUN 2011 TTG PERIZINAN TERTENTU.doc 3
6.Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2011 Nomor 18); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG dan BUPATI BELITUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2011 Nomor 18), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan angka 29 dan angka 30 Pasal 1 diubah, angka 18, angka 19, angka 26, angka 27, angka 28, angka 31, angka 33, dan angka 34 Pasal 1 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Belitung.
2.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Belitung.
3.Bupati adalah Bupati Belitung.
4.Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Belitung.
5.Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6.Badan.… D:\PERDA PDF\PERDA PDF 2018\8- PERUBAHAN PERDA 18 TAHUN 2011 TTG PERIZINAN TERTENTU.doc 4
6.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8.Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
9.Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan kontruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan atau didalam tanah dan/atau air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan hunian atau tempat tinggal, kegiatan agama, kegiatan usaha, kegiatan sosial dan budaya maupun kegiatan khusus.
10.Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik/pemohon untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai.… D:\PERDA PDF\PERDA PDF 2018\8- PERUBAHAN PERDA 18 TAHUN 2011 TTG PERIZINAN TERTENTU.doc 5 sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
11.Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
12.Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol.
13.Minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C2H5OH) 1% (satu perseratus) sampai dengan 5% (lima perseratus).
14.Minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C2H5OH) lebih dari 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus).
15.Minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C2H5OH) lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus).
16.Surat Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SITP-MB adalah surat izin bagi tempat untuk dapat melaksanakan kegiatan penjualan minuman beralkohol golongan A, B dan/atau golongan C.
17.Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas penerbitan Surat Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (SITP-MB).
18.dihapus.
19.dihapus.
20.Jaringan…. D:\PERDA PDF\PERDA PDF 2018\8- PERUBAHAN PERDA 18 TAHUN 2011 TTG PERIZINAN TERTENTU.doc 6
20.Jaringan Trayek adalah kumpulan trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan umum/penumpang.
21.Angkutan adalah perpindahan orang/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
22.Angkutan Sewa adalah angkutan yang menggunakan mobil penumpang umum yang melayani dari pintu ke pintu sesuai dengan keperluan penyewa dalam wilayah operasi yang tidak terbatas.
23.Angkutan Pemandu Moda adalah angkutan penumpang dengan menggunakan mobil penumpang umum sebagai angkutan perantara/lanjutan dari tranportasi awal ke transportasi lanjutan (terminal).
24.Retribusi Izin Trayek adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas penerbitan Izin Trayek.
25.Surat Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disebut SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
26.dihapus.
27.dihapus.
28.dihapus.
29.Pungutan Pengusahaan Perikanan, selanjutnya disingkat dengan PPP adalah pungutan yang di kenakan pada perusahaan perikanan atau orang pribadi yang memperoleh SIUP.
30.Pungutan Hasil Perikanan, selanjunya disingkat dengan PHP adalah pungutan yang dikenakan kepada perusahaan perikanan atau orang pribadi yang melakukan usaha pembudidayaan ikan sesuai dengan jumlah produksi dan harga jual ikan di lokasi pembudidayaan.
31.dihapus.
32.Usaha…. D:\PERDA PDF\PERDA PDF 2018\8- PERUBAHAN PERDA 18 TAHUN 2011 TTG PERIZINAN TERTENTU.doc 7
32.Usaha Perikanan adalah usaha yang dilaksanakan dalam sistem bisnis perikanan meliputi pra produksi, produksi, pengolahan dan pemasaran.
33.dihapus
34.dihapus
35.Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas penerbitan Izin Usaha Perikanan termasuk pungutan pengusahan perikanan dan pungutan hasil perikanan.
36.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
37.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kabupaten.
38.Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
39.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
40.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
41.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi.… D:\PERDA PDF\PERDA PDF 2018\8- PERUBAHAN PERDA 18 TAHUN 2011 TTG PERIZINAN TERTENTU.doc 8 retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
42.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan retribusi daerah.
43.Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
2.Ketentuan Pasal 2 huruf ayat (1) c dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Jenis Retribusi dalam Peraturan Daerah ini, terdiri atas:
1. a.Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
2. b.Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
3. c.dihapus.
4. d.Retribusi Izin Trayek; dan
5. e.Retribusi Izin Usaha Perikanan.
(2)Golongan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

3.Ketentuan Pasal 9 dihapus.
4.Ketentuan Pasal 10 dihapus.
5.Ketentuan Pasal 11 dihapus.
6.Ketentuan Pasal 15 ayat (1), ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut retribusi atas pelayanan pemberian izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan.
(2)Objek.… D:\PERDA PDF\PERDA PDF 2018\8- PERUBAHAN PERDA 18 TAHUN 2011 TTG PERIZINAN TERTENTU.doc 9
(2)Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah perizinan usaha perikanan budidaya yaitu Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).
(3)Termasuk objek Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pungutan perikanan, yang terdiri atas :
1. a.Pungutan Pengusahaan Perikanan (PPP); dan
2. b.Pungutan Hasil Perikanan (PHP).
(4)retribusi pungutan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikecualikan bagi pembudidaya kecil.
(5)Kriteria pembudidaya kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai ketentuan perundang-undangan.

7.Ketentuan Pasal 17 ayat (1) diubah dan ayat (2) dan ayat (3) di hapus, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1)Retribusi Pungutan Pengusahaan Perikanan (PPP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a, dikenakan pada saat orang pribadi atau badan memperoleh SIUP baru/atau perubahan atau perpanjangan.
(2)dihapus
(3)dihapus
(4)Retribusi Pungutan Hasil Perikanan (PHP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b, untuk usaha budidaya ikan dihitung pada setiap akhir panen yang masa pembudidayaan (pemeliharaannya) lebih atau kurang dari 6 (enam) bulan.

8.Ketentuan huruf a, huruf b, dan huruf d Pasal 18 dihapus, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Tingkat penggunaan jasa pemberian Izin Usaha Perikanan diukur berdasarkan jenis usaha perikanan, dengan ketentuan:

a.dihapus.… D:\PERDA PDF\PERDA PDF 2018\8- PERUBAHAN PERDA 18 TAHUN 2011 TTG PERIZINAN TERTENTU.doc 10
a.dihapus;
b.dihapus;
c.Pungutan Pengusahaan Perikanan (PPP) untuk Usaha Perikanan Budidaya ikan diukur berdasarkan luas lahan dan jenis ikan yang dibudidayakan serta teknologi yang dipakai;
d.dihapus; dan
e.Pungutan Hasil Perikanan (PHP) Usaha Perikanan Budidaya Ikan diukur berdasarkan hasil produksi pada setiap akhir panen.
1. 9.Ketentuan Pasal 22 dihapus;
2. 10.Ketentuan Pasal 24 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d, dan ayat (3) dihapus, serta ayat (2) diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

(1)Struktur dan besarnya retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 18, ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. a.dihapus;
2. b.dihapus;
3. c.besarnya PPP untuk usaha budidaya ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, ditetapkan berdasarkan tarif perluas lahan dan/atau perairan yang digunakan dikalikan luas lahan dan/ atau perairan, untuk setiap jenis ikan yang dibudidayakan, dan teknologi yang digunakan;
4. d.dihapus
5. e.besarnya PHP terutang untuk kegiatan pembudidayaan ikan ditetapkan:
  1. 1.bagi Perusahaan Perikanan/pembudidaya ikan dengan menggunakan benih dari alam, sebesar 1% (satu perseratus) dikali harga jual seluruh ikan hasil pembudidayaan dilokasi pembudidayaan; dan
  2. 2.bagi.... D:\PERDA PDF\PERDA PDF 2018\8- PERUBAHAN PERDA 18 TAHUN 2011 TTG PERIZINAN TERTENTU.doc 11
  3. 2.bagi Perusahaan Perikanan/Pembudidaya ikan dengan menggunakan benih dari panti pembenihan (Hatchery), sebesar 0,5% (setengah perseratus) dikali harga jual seluruh ikan hasil pembudidayaan di lokasi pembudidayaan.
(2)Nilai satuan tarif retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, untuk Pungutan Pengusahan Perikanan (PPP) bidang Usaha Perikanan Budidaya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(3)dihapus.

11.Ketentuan ayat (1) Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

(1)Tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23, dan Pasal 24, ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(2)Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
(3)Penetapan perubahan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

12.Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 6, Pasal 12, dan Pasal 15, dipungut di wilayah daerah Kabupaten Belitung.

13.Ketentuan Lampiran II dihapus. Pasal…. D:\PERDA PDF\PERDA PDF 2018\8- PERUBAHAN PERDA 18 TAHUN 2011 TTG PERIZINAN TERTENTU.doc 12 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung. Ditetapkan di Tanjungpandan pada tanggal 30 September 2018 BUPATI BELITUNG ttd. SAHANI SALEH Diundangkan di Tanjungpandan pada tanggal 30 September 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG, ttd. KARYADI SAHMINAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2018 NOMOR 8 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG: (3.8/2018) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd. IMAM FADLLI, S.H. NIP. 197109152001121002 D:\PERDA PDF\PERDA PDF 2018\8- PERUBAHAN PERDA 18 TAHUN 2011 TTG PERIZINAN TERTENTU.doc 13 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU I. UMUM Bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 500/3231/SJ Perihal: Tindak Lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, dan dalam rangka tuntutan kemudahan berusaha (ease of doing business) di Daerah, dipandang perlu untuk menghapus Retribusi Izin Gangguan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, dan dalam rangka penyesuaian urusan pemerintahan konkuiren yang menjadi urusan pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Lampiran huruf Y Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Bidang Kelautan dan Perikanan, perlu mengubah dan menyesuaikan struktur obyek retribusi izin usaha perikanan sesuai dengan undang-undang dimaksud sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas, untuk kepastian hukum pelaksanaan pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu dimaksud, perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. II. PASAL…. D:\PERDA PDF\PERDA PDF 2018\8- PERUBAHAN PERDA 18 TAHUN 2011 TTG PERIZINAN TERTENTU.doc 14 II. PASAL DEMI PASAL Pasal I

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…