DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belitung Nomor 8 Tahun 2019

Nomor: 8
Tahun: 2019
Ditetapkan: 28 Oktober 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 45

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur antara lain tentang ruang lingkup peyelenggaraan bantuan hukum, bantuan hukum yang meliputi ruang lingkup bantuan hukum dan penyelenggaraan bantuan hukum. Selain itu juga diatur tentang hak dan kewajiban penerima dan pemberi bantuan hukum, syarat dan tata cara pengajuan permohonan, tata kerja pemberian bantuan hukum, pembiayaan, pelaporan dan larangan-larangan bagi pemberi maupun penerima bantuan hukum.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor SALINAN D:\PERDA PDF\PERDA PDF 2019\_Raperda Bantuan Hukum (Hasil Fasiliatsi).docx 2 pelaksanaan…. 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG dan BUPATI BELITUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Kabupaten adalah Kabupaten Belitung.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin D:\PERDA PDF\PERDA PDF 2019\_Raperda Bantuan Hukum (Hasil Fasiliatsi).docx 3

g.pembiayaan…. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
1. 3.Bupati adalah Bupati Belitung.
2. 4.Bagian Hukum adalah Bagian Hukum atau sebutan lain pada Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung.
3. 5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung.
4. 6.Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum.
5. 7.Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum yang telah memenuhi ketentuan perundang-undangan.
6. 8.Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin di Kabupaten.
7. 9.Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
8. 10.Non litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
9. 11.Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum adalah alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk penyelenggaraan Bantuan Hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

a.bantuan hukum;
b.hak dan kewajiban;
c.syarat dan tata cara pengajuan permohonan;
d.tata kerja pemberian bantuan hukum;
e.pengawasan dan pelaporan;
f.larangan; D:\PERDA PDF\PERDA PDF 2019\_Raperda Bantuan Hukum (Hasil Fasiliatsi).docx 4

(2)Pemberi….
1. g.pembiayaan; dan
2. h.ketentuan lain-lain.

BAB III

BANTUAN HUKUM

Pasal 3

(1)Bantuan Hukum diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum yang sedang menghadapi masalah hukum.
(2)Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, hukum pidana, hukum tata usaha negara secara litigasi maupun nonlitigasi yang peristiwa hukumnya terjadi di wilayah Kabupaten.
(3)Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menerima dan menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 4

(1)Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri berdasarkan basis data terpadu.
(2)Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

Pasal 5

(1)Pemberian Bantuan Hukum diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi persyaratan. D:\PERDA PDF\PERDA PDF 2019\_Raperda Bantuan Hukum (Hasil Fasiliatsi).docx 5
1. b.lembaga….
(2)Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi syarat:
1. a.berbadan hukum;
2. b.terakreditasi;
3. c.memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
4. d.memiliki pengurus; dan
5. e.memiliki program bantuan hukum.
(3)Pemerintah Daerah bertugas:
1. a.menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
2. b.menyusun rencana anggaran Bantuan Hukum;
3. c.mengelola anggaran Bantuan Hukum secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel; dan
4. d.menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten pada setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 6

Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berwenang untuk mengawasi dan memastikan penyelenggaraan Bantuan Hukum dan pemberian Bantuan Hukum diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Pemberi Bantuan Hukum yang terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang terverifikasi dan terakreditasi oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dalam hal tidak terdapat pemberi bantuan hukum yang terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daerah, maka Pemberi Bantuan Hukum dapat dilaksanakan oleh:
1. a.lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan di daerah yang melakukan kerja sama dengan Pemberi Bantuan Hukum yang telah terakreditasi; atau D:\PERDA PDF\PERDA PDF 2019\_Raperda Bantuan Hukum (Hasil Fasiliatsi).docx 6
2. b.melakukan….
3. b.lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan di daerah yang terdaftar berdasarkan penilaian mandiri oleh Tim Pemerintah Daerah yang dibentuk oleh Bupati.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

Penerima Bantuan Hukum berhak:

a.mendapatkan Bantuan Hukum 1 (satu) kali untuk perkara yang sama hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut Surat Kuasa.
b.mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat;
c.mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
d.mendapatkan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik.

Pasal 9

(1)Penerima Bantuan Hukum wajib:
1. a.menyampaikan bukti, informasi dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan
2. b.membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.
(2)Dalam hal Penerima Bantuan Hukum tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipertimbangkan untuk dihentikan Pemberian Bantuan Hukumnya.

Pasal 10

Pemberi Bantuan Hukum berhak:

a.melakukan pelayanan Bantuan Hukum; D:\PERDA PDF\PERDA PDF 2019\_Raperda Bantuan Hukum (Hasil Fasiliatsi).docx 7 BAB….
b.melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum;
c.memberikan konsultasi hukum dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
d.menerima anggaran dari Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum;
e.mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Pasal 11

Pemberi Bantuan Hukum wajib:

a.melaporkan kepada Bupati melalui Bagian Hukum tentang Pelaksanaan Bantuan Hukum;
b.melaporkan setiap penggunaan anggaran yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini;
c.menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang direkrut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b;
d.menjaga kerahasiaan data, informasi dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
e.memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum.

Isi peraturan

Teks45PDFHirarki

Memuat teks peraturan…