DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belitung Nomor 8 Tahun 2022

Nomor: 8
Tahun: 2022
Ditetapkan: 19 September 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 41

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengubah beberapa kententuan, yaitu menyisipkan satu angka dalam Pasal 1, yaitu angka 21a, mengubah ketentuan Pasal 4, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 29, Pasal 48, Pasal 61, Pasal 69, Pasal 70, menyisipkan bab baru yaitu Bab IIIA, menambahkan Pasal baru yaitu Pasal 4A, Pasal 54 A, Pasal 54B, Pasal 54C, Pasal 54D, Pasal 54E, Pasal 54F, Pasal 54G, Pasal 69A, Pasal 69 B, Pasal 69C, Pasal 69D, Pasal 72A

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa masih terdapat kekurangan dan belum menampung perkembangan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang… SALINAN D:\188-PERATURAN PER UU\PERDA PDF\PERDA PDF 2022\8-PERUBAHAN KEDUA PERDA PILKADES FIX (HASIL FASILITASI).docxx 2
2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala.… D:\188-PERATURAN PER UU\PERDA PDF\PERDA PDF 2022\8-PERUBAHAN KEDUA PERDA PILKADES FIX (HASIL FASILITASI).docxx 3 Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 17), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 38); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG dan BUPATI BELITUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 17), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah.… D:\188-PERATURAN PER UU\PERDA PDF\PERDA PDF 2022\8-PERUBAHAN KEDUA PERDA PILKADES FIX (HASIL FASILITASI).docxx 4 Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 38), diubah sebagai berikut:
1.Di antara angka 20 dan angka 21 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka baru yaitu angka 21a, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Belitung.
2.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Belitung.
4.Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Belitung.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa.
7.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10.Musyawarah.… D:\188-PERATURAN PER UU\PERDA PDF\PERDA PDF 2022\8-PERUBAHAN KEDUA PERDA PILKADES FIX (HASIL FASILITASI).docxx 5
10.Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11.Pemilihan Kepala Desa adalah pemilihan Kepala Desa serentak dan pemilihan kepala desa melalui musyawarah desa.
12.Pemilihan Kepala Desa Serentak adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan satu kali atau bergelombang.
13.Pemilihan Kepala Desa satu kali adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan hanya satu kali pada hari yang sama untuk semua desa dalam wilayah kabupaten.
14.Pemilihan Kepala Desa bergelombang adalah pemilihan Kepala Desa untuk seluruh desa di wilayah kabupaten dalam dua atau tiga gelombang yang dilaksanakan hanya satu kali pada hari yang sama dalam setiap gelombang.
15.Pemilihan Kepala Desa antar waktu adalah pemilihan Kepala Desa karena Kepala Desa berhenti dan sisa masa jabatannya lebih dari 1 (satu) tahun yang dilaksanakan melalui musyawarah desa.
16.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
17.Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
18.Calon Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
19.Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
20.Panitia pemilihan Kepala Desa kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia pemilihan Kepala Desa Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa. 21a. Kelompok.… D:\188-PERATURAN PER UU\PERDA PDF\PERDA PDF 2022\8-PERUBAHAN KEDUA PERDA PILKADES FIX (HASIL FASILITASI).docxx 6 21a. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
21.Panitia pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
22.Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
23.Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
24.Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
25.Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
26.Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan sebesar-besarnya secara lisan.
27.Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
28.Hari adalah hari kerja.
2.Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf b dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
1. a.pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di Daerah;
2. b.kemampuan.… D:\188-PERATURAN PER UU\PERDA PDF\PERDA PDF 2022\8-PERUBAHAN KEDUA PERDA PILKADES FIX (HASIL FASILITASI).docxx 7
3. b.kemampuan keuangan Daerah; dan/atau
4. c.ketersediaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.
(2)Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai interval waktu Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

3.Diantara pasal 4 dan pasal 5 disisipkan satu Pasal baru yakni Pasal 4A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

(1)Pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan sistem pemungutan secara langsung dengan cara pencoblosan dan/atau secara elektronik.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemilihan kepala desa secara elektronik sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam peraturan Bupati.

4.Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Bupati membentuk Panitia pemilihan Kepala Desa Kabupaten yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
(2)Panitia pemilihan Kepala Desa Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
1. a.unsur forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten yaitu Bupati, pimpinan DPRD, pimpinan kepolisian, pimpinan kejaksaan, pimpinan satuan teritorial Tentara Nasional Indonesia di Daerah;
2. b.Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 Daerah; dan
3. c.unsur terkait lainnya.
(3)Dalam kondisi bencana non alam Corona Virus Disease 2019, Bupati membentuk sub kepanitiaan di Kecamatan pada Panitia pemilihan…. D:\188-PERATURAN PER UU\PERDA PDF\PERDA PDF 2022\8-PERUBAHAN KEDUA PERDA PILKADES FIX (HASIL FASILITASI).docxx 8 pemilihan Kepala Desa Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang terdiri dari:
1. a.unsur forum koordinasi pimpinan Kecamatan yaitu Camat, pimpinan kepolisian, pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia;
2. b.Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 Kecamatan; dan
3. c.unsur terkait lainnya.
  1. 5.Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Tugas Panitia pemilihan Kepala Desa Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), meliputi:
1. a.merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan di Daerah;
2. b.melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan;
3. c.menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
4. d.memfasilitasi percetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
5. e.memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan Kepala Desa di Daerah;
6. f.melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan
7. g.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
(2)Tugas sub kepanitiaan pemilihan di Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), meliputi:
1. a.melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan, Calon Kepala Desa, masyarakat Desa dan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 Desa serta unsur terkait lainnya;
2. b.mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam Pemilihan Kepala Desa; dan
3. c.menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam Pemilihan Kepala Desa kepada Ketua Panitia pemilihan Kepala Desa Kabupaten.
(3)Ketentuan…. D:\188-PERATURAN PER UU\PERDA PDF\PERDA PDF 2022\8-PERUBAHAN KEDUA PERDA PILKADES FIX (HASIL FASILITASI).docxx 9
(3)Ketentuan mengenai tugas Panitia pemilihan Kepala Desa Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e pelaksanaannya dapat ditugaskan kepada Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati.

6.Ketentuan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (3), sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

(1)Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:
1. a.warga negara Republik Indonesia;
2. b.bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. c.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
4. d.berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
5. e.berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
6. f.bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
7. g.dihapus;
8. h.tidak sedang menjalani hukum pidana penjara;
9. i.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
10. j.tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
11. k.berbadan sehat;
12. l.tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
13. m.menyampaikan…. D:\188-PERATURAN PER UU\PERDA PDF\PERDA PDF 2022\8-PERUBAHAN KEDUA PERDA PILKADES FIX (HASIL FASILITASI).docxx 10
14. m.menyampaikan naskah visi dan misi;
15. n.tidak pernah mengundurkan diri sebelum habis akhir masa jabatannya dan/atau diberhentikan dengan tidak hormat sebagai kepala desa
16. o.bebas dari penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif lainnya.
(2)Warga negara yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mendaftarkan sebagai Calon Kepala Desa pada Panitia Pemilihan dengan mengajukan surat lamaran secara tertulis bermaterai cukup dilampiri persyaratan sebagai berikut:
1. a.fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
2. b.fotokopi akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
3. c.fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
4. d.surat keterangan catatan kepolisian yang masih berlaku;
5. e.dihapus;
6. f.surat keterangan sehat dari Dokter Rumah Sakit Umum Daerah;
7. g.surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang lainnya dari Rumah Sakit Umum Daerah;
8. h.surat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian bagi Calon Kepala Desa yang berasal dari Aparatur Sipil Negara;
9. i.surat izin dari atasan bagi anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia;
10. j.surat izin dari atasannya bagi pegawai Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;
11. k.surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan:
  1. 1.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani…. D:\188-PERATURAN PER UU\PERDA PDF\PERDA PDF 2022\8-PERUBAHAN KEDUA PERDA PILKADES FIX (HASIL FASILITASI).docxx 11 menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang; dan
  2. 2.tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
12. l.surat pernyataan yang menyatakan:
  1. 1.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  2. 2.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
  3. 3.bersedia berhenti dari keanggotaan partai politik jika terpilih dan ditetapkan sebagai Kepala Desa;
  4. 4.tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
  5. 5.bersedia cuti jika ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa bagi yang berasal dari anggota DPRD dan mengundurkan diri dari anggota DPRD jika terpilih sebagai Kepala Desa;
  6. 6.bersedia cuti jika ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa bagi yang berasal dari Kepala Desa/Perangkat Desa dan bersedia berhenti bagi yang berasal dari Anggota BPD;
  7. 7.bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa; dan
  8. 8.bersedia bertempat tinggal di wilayah Desa setempat selama menjabat.
(3)Calon Kepala Desa yang pernah mengundurkan diri sebagai Kepala Desa sebelum habis akhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n, maka tidak dapat mencalonkan diri pada pemilihan 1 (satu) periode berikutnya.

7.Ketentuan Pasal 48 ayat (1) ditambah 1 (satu) huruf baru yaitu huruf f, sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

(1)Suara untuk Pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:
1. a.surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS; dan
2. b.tanda…. D:\188-PERATURAN PER UU\PERDA PDF\PERDA PDF 2022\8-PERUBAHAN KEDUA PERDA PILKADES FIX (HASIL FASILITASI).docxx 12
3. b.tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
4. c.tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto atau gambar, dan nama calon yang telah ditentukan; atau
5. d.tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto atau gambar, dan nama calon; atau
6. e.tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto atau gambar, dan nama calon; atau
7. f.surat suara tercoblos tembus simetris.
(2)Cara pemberian surat suara yang sah diatur dalam Peraturan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa.

8.Di antara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) BAB baru yaitu BAB IIIA, sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB IIIA PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM KONDISI BENCANA NONALAM CORONA VIRUS DISEASE 2019
9.Di antara Pasal 54 dan Pasal 55 disisipkan 7 (tujuh) Pasal baru yaitu Pasal 54A, Pasal 54B, Pasal 54C, Pasal 54D, Pasal 54E, Pasal 54F dan Pasal 54G, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54A

(1)Pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dalam kondisi bencana nonalam Corona Virus Disease 2019 dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
(2)Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggi 37,3° (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius);
2. b.penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung… D:\188-PERATURAN PER UU\PERDA PDF\PERDA PDF 2022\8-PERUBAHAN KEDUA PERDA PILKADES FIX (HASIL FASILITASI).docxx 13 pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi Panitia Pemilihan dan Pemilih;
3. c.penyediaan tempat sampah tertutup di TPS untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai;
4. d.tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
5. e.menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun luar ruangan;
6. f.penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta hand sanitizer di tempat penyelenggaraan;
7. g.Panitia Pemilihan dan Pemilih membawa alat tulis masing- masing;
8. h.melakukan penyemprotan disinfektan pada TPS sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;
9. i.penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak;
10. j.penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 Desa; dan
11. k.protokol kesehatan pencegahan Corona Virus Disease 2019 sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 54B

Protokol kesehatan untuk tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dikhususkan dalam pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD.

Pasal 54C

(1)Tahap pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, yang meliputi kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan Kampanye wajib dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
(2)Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit meliputi:
1. a.pada.… D:\188-PERATURAN PER UU\PERDA PDF\PERDA PDF 2022\8-PERUBAHAN KEDUA PERDA PILKADES FIX (HASIL FASILITASI).docxx 14
2. a.pada kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan Kampanye, Calon Kepala Desa dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan dan sulit menjaga jarak yaitu deklarasi, iring-iringan, konvoi dan mengundang massa pendukung baik di dalam maupun di luar ruangan;
3. b.pada kegiatan Kampanye, melakukan ketentuan meliputi:
  1. 1.dilarang melaksanakan kegiatan bazar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor serta kegiatan lomba dan olahraga bersama;
  2. 2.pelaksanaan Kampanye diutamakan menggunakan media cetak dan media elektronik dan/atau media sosial;
  3. 3.dalam hal Kampanye tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada angka 2, dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;
  4. 4.pembagian bahan Kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, telah disterilisasi dan dapat disertai dengan identitas Calon Kepala Desa berupa nama, gambar, nomor urut dan pesan Calon Kepala Desa;
  5. 5.bahan Kampanye diutamakan berupa masker, sabun cair, hand sanitizer, disinfektan berbasis alkohol 70% (tujuh puluh persen) dan/atau klorin serta sarana cuci tangan; dan
  6. 6.Calon Kepala Desa atau pelaksana Kampanye yang positif terpapar Corona Virus Disease 2019 dilarang terlibat dalam kegiatan Kampanye.
(3)Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan materi mengenai penanganan Corona Virus Disease 2019 dan dampak sosial ekonomi di Desa.
(4)Pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihadiri oleh:
1. a.Calon Kepala Desa;
2. b.Panitia Pemilihan yang terdiri ketua, wakil ketua dan anggota paling banyak 3 (tiga) orang;
3. c.1 (satu)… D:\188-PERATURAN PER UU\PERDA PDF\PERDA PDF 2022\8-PERUBAHAN KEDUA PERDA PILKADES FIX (HASIL FASILITASI).docxx 15
4. c.1 (satu) orang perwakilan Panitia pemilihan Kepala Desa Kabupaten;
5. d.1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan di Kecamatan;
6. e.1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 Desa; dan
7. f.1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
(5)Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibuat dalam berita acara.

Isi peraturan

Teks41PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belitung Nomor 8 Tahun 2022

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 4A

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 29

Pasal 48

Pasal 54A

Pasal 54B

Pasal 54C

Dasar hukum (2)

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 4A

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 29

Pasal 48

Pasal 54A

Pasal 54B

Pasal 54C

Dasar hukum (2)

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017