DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belitung Nomor 9 Tahun 2019

Nomor: 9
Tahun: 2019
Ditetapkan: 28 Oktober 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 56

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur antara lain tentang maksud dan tujuan penyelenggaraan cadangan pangan, ruang lingkup dan penyelenggaraan cadangan pangan, peran serta masyarakat, pendanaan serta pengawasan dan pelaporan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang- Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang- Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); SALINAN D:\PERDA PDF\PERDA PDF 2019\9-PERDA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN.doc 2
3.Pemerintah….
4.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG dan BUPATI BELITUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Kabupaten adalah Kabupaten Belitung.
2.Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. D:\PERDA PDF\PERDA PDF 2019\9-PERDA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN.doc 3
11.Masalah….
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
5.Bupati adalah Bupati Belitung.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan dan minuman.
8.Penyelenggaraan Cadangan Pangan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi beberapa tahapan yaitu pengadaan cadangan pangan, pengelolaan cadangan pangan dan penyaluran cadangan pangan.
9.Cadangan Pangan Daerah adalah persediaan pangan sebagai cadangan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Belitung yang pengadaanya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung.
10.Keadaan Darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat di luar prosedur biasa, yang dapat disebabkan oleh terjadinya bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kekeringan, gangguan hama penyakit tanaman dan lainnya, dan bencana sosial lainnya antara lain kebakaran, kerusuhan sosial, yang menyebabkan masyarakat korban mengalami kerawanan pangan dan tidak mampu mengakses pangan yang cukup untuk mempertahankan hidup dan melaksanakan kegiatan sehari hari. D:\PERDA PDF\PERDA PDF 2019\9-PERDA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN.doc 4

c.memenuhi….
1. 11.Masalah Pangan adalah keadaan kelebihan pangan, kekurangan pangan, dan/atau ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan.
2. 12.Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
3. 13.Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangan tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakat.
4. 14.Krisis Pangan adalah kondisi wilayah yang disebabkan oleh antara lain kesulitan distribusi kelangkaan pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu daerah, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, konflik sosial, termasuk akibat perang.
5. 15.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mendukung penyediaan pangan bagi masyarakat di Daerah dalam rangka mencegah dan menanggulangi kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, dan/atau keadaan darurat.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a.menjadi pedoman bagi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa dan Masyarakat dalam mengatur Penyelenggaraan cadangan pangan di wilayahnya;
b.meningkatkan penyediaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan; D:\PERDA PDF\PERDA PDF 2019\9-PERDA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN.doc 5

(4)Penetapan….
1. c.memenuhi kebutuhan pangan dan pangan pokok masyarakat yang mengalami gejala kekurangan ketersediaan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam dan/atau menghadapi keadaan darurat; dan
2. d.menyediakan bantuan pangan bagi daerah lain yang membutuhkan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.penetapan cadangan pangan;
b.penyelenggaraan cadangan pangan;
c.peran serta masyarakat; dan
d.pengawasan dan pelaporan.

BAB III

PENETAPAN CADANGAN PANGAN

Pasal 5

Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Belitung berupa pangan pokok tertentu yang ditetapkan berdasarkan jenis dan jumlahnya.

Pasal 6

(1)Bupati menetapkan jenis dan jumlah pangan pokok tertentu sebagai cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Belitung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
(2)Penetapan jenis dan jumlah pangan pokok tertentu sebagai cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Belitung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
1. a.produksi pangan pokok tertentu di Kabupaten Belitung;
2. b.kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat;
3. c.kerawanan pangan di wilayah kabupaten; dan
4. d.jumlah dan laju pertumbuhan penduduk.
(3)Penetapan jenis dan jumlah pangan pokok tertentu sebagai cadangan pangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan:
1. a.kebutuhan konsumsi masyarakat kabupaten; dan
2. b.potensi sumber daya kabupaten. D:\PERDA PDF\PERDA PDF 2019\9-PERDA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN.doc 6
(3)Pembelian….
(4)Penetapan jenis dan jumlah pangan pokok tertentu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN

Pasal 7

(1)Untuk menindaklanjuti penetapan jenis dan jumlah pangan pokok tertentu sebagai cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Belitung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(1)Bupati menyelenggarakan:
1. a.pengadaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten;
2. b.pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten; dan
3. c.penyaluran cadangan pangan Pemerintah Kabupaten.
(2)Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Belitung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Organisasai Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan.
(3)Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan, Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dapat bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah di bidang pangan.

Pasal 8

(1)Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a bersumber dari pangan pokok tertentu yang diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri, dengan mengutamakan produksi Kabupaten.
(2)Mekanisme pengadaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. D:\PERDA PDF\PERDA PDF 2019\9-PERDA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN.doc 7 Pasal….
(3)Pembelian Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tetap memperhatikan kualitas cadangan pangan yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia.
(4)Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah.
(5)Dalam hal Pemerintah tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk cadangan pangan pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Gubernur.
(6)Dalam hal Gubernur tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk cadangan pangan pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 9

(1)Pengelolaan cadangan pangan pemerintah kabupaten dilakukan untuk menjaga kecukupan cadangan pangan pemerintah kabupaten baik jumlah maupun mutunya antar daerah dan antar waktu.
(2)Pengelolaan cadangan pangan pemerintah kabupaten dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah di bidang pangan sesuai dengan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah yang bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten wajib memelihara volume dan kualitas dari cadangan pangan.
(2)Dalam pelaksanaan pemeliharaan cadangan pangan pemerintah kabupaten yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah tidak dikenakan biaya pemeliharaan. D:\PERDA PDF\PERDA PDF 2019\9-PERDA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN.doc 8
(5)Selain….

Pasal 11

Kriteria Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah di bidang pangan yang mengelola cadangan pangan adalah sebagai berikut:

a.memiliki gudang penyimpanan yang standar;
b.memiliki kemampuan manajerial pengelolaan cadangan pangan;
c.memenuhi Standar Nasional Indonesia pengamanan kualitas Pangan; dan
d.lokasi gudang bebas dari dan/atau potensi Bencana Alam.

Isi peraturan

Teks56PDFHirarki

Memuat teks peraturan…