DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belitung Nomor 9 Tahun 2022

Nomor: 9
Tahun: 2022
Ditetapkan: 19 September 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengubah beberapa kententuan, yaitu mengubah Pasal 30, Pasal 64, menambah Pasal baru yaitu Pasal 31A, dan menyisipkan Bab baru yaitu BAB XVA

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa lahan merupakan sumber daya alam yang bersifat langka karena jumlahnya tidak bertambah, namun kebutuhan terhadap lahan selalu meningkat serta tingginya laju alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan perlu dikendalikan oleh pemerintah daerah;
c.bahwa perlu dilakukan penyelarasan pengaturan terkait perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; Mengingat:…. SALINAN D:\188-PERATURAN PER UU\PERDA PDF\PERDA PDF 2022\9-PERUBAHAN PERDA 5 LP2B (HASIL FASILITASI).docxx 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
8.Peraturan…. D:\188-PERATURAN PER UU\PERDA PDF\PERDA PDF 2022\9-PERUBAHAN PERDA 5 LP2B (HASIL FASILITASI).docxx 3
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2012 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5288);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6654);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 61); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG dan BUPATI BELITUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2020 Nomor…. D:\188-PERATURAN PER UU\PERDA PDF\PERDA PDF 2022\9-PERUBAHAN PERDA 5 LP2B (HASIL FASILITASI).docxx 4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 61), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

(1)Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan.
(2)Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dialihfungsikan oleh Pemerintah Daerah dalam hal:
1. a.pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan/atau proyek strategis nasional; dan/atau
2. b.terjadi bencana.
  1. 2.Diantara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 31A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31A

(1)Proyek strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a, merupakan proyek dan/atau program yang dilaksanakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Usaha yang memiliki sifat strategis untuk pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka upaya penciptaan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
(2)Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan untuk proyek strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan memprioritaskan integrasi konektivitas antar infrastruktur dan/atau pusat kegiatan ekonomi untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi berbasis kewilayahan dengan memperhatikan arah pembangunan kewilayahan yang dimuat dalam perencanaan pembangunan nasional.
(3)Pengalihan fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Daerah untuk proyek strategis nasional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.Ketentuan…. D:\188-PERATURAN PER UU\PERDA PDF\PERDA PDF 2022\9-PERUBAHAN PERDA 5 LP2B (HASIL FASILITASI).docxx 5
3.Ketentuan Pasal 64 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

(1)Setiap orang yang melakukan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), dipidana dengan pidana sesuai ketentuan dalam Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
(2)Orang perorangan yang tidak melakukan kewajiban mengembalikan keadaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ke keadaan semula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) dan Pasal 48, dipidana dengan pidana sesuai ketentuan dalam Pasal 72 ayat (2) dan ayat (3) Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
(3)Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh pejabat pemerintah, pidananya ditambah 1/3 (satu per tiga) dari pidana yang diancamkan.
(4)Setiap pejabat pemerintah yang menerbitkan persetujuan pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), dipidana dengan pidana sesuai ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 124 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
(5)Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan oleh korporasi, pengurusnya dipidana dengan pidana sesuai ketentuan dalam Pasal 74 Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

4.Di antara BAB XV dan BAB XVI disisipkan 1 (satu) BAB baru yaitu BAB XVA, sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB XVA
5.Di antara…. D:\188-PERATURAN PER UU\PERDA PDF\PERDA PDF 2022\9-PERUBAHAN PERDA 5 LP2B (HASIL FASILITASI).docxx 6
5.Di antara Pasal 64 dan Pasal 65 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 64A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64A

Semua ketentuan mengenai perizinan yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku harus dibaca dan dimaknai sebagai persetujuan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung. Ditetapkan di Tanjungpandan pada tanggal 19 September 2022 BUPATI BELITUNG, ttd. SAHANI SALEH Diundangkan di Tanjungpandan pada tanggal 19 September 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG, ttd. MZ. HENDRA CAYA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2022 NOMOR 9 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG: (9.51/2022) D:\188-PERATURAN PER UU\PERDA PDF\PERDA PDF 2022\9-PERUBAHAN PERDA 5 LP2B (HASIL FASILITASI).docxx 7 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN I. UMUM Sebagian besar bidang usaha di Kabupaten Belitung masih bergantung pada pola pertanian/perkebunan berbasis lahan, salah satunya yaitu bidang usaha Pertanian, yang merupakan sektor andalan Kabupaten Belitung dalam menunjang pertumbuhan ekonomi di Daerah. Hal ini tidak terlepas dari kondisi geografis dan sumber daya manusia yang mendukung sektor pertanian yang berkembang di wilayah Kabupaten Belitung. Lahan merupakan sumber daya alam yang bersifat langka karena jumlahnya tidak bertambah, tetapi kebutuhan terhadap lahan selalu meningkat. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan merupakan upaya yang tidak terpisahkan dari reforma agraria, aspek penguasaan/pemilikan berkaitan dengan hubungan hukum antara manusia dan lahan. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sudah seharusnya dilindungi dan dilarang untuk dialihfungsikan sembarangan. Namun dalam hal untuk kepentingan umum dan/atau proyek strategis nasional, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat dialihfungsikan dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Proyek Strategis Nasional proyek dan/atau program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Usaha yang memiliki sifat strategis untuk pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka upaya penciptaan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini berdasarkan ketentuan dalam Pasal 124 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 44 Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan tersebut Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan perlu disesuaikan dan diselaraskan. Selanjutnya…. D:\188-PERATURAN PER UU\PERDA PDF\PERDA PDF 2022\9-PERUBAHAN PERDA 5 LP2B (HASIL FASILITASI).docxx 8 Selanjutnya Peraturan Daerah juga ini mempertegas kebijakan yang berkaitan dengan pengendalian alih fungsi lahan pertanian dan memuat sanksi pidana terhadap pejabat pemerintah yang menerbitkan persetujuan pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1 Pasal 30 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan “proyek strategis nasional adalah proyek dan/atau program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Usaha yang memiliki sifat strategis untuk pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka upaya penciptaan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.” Huruf b Cukup jelas Angka 2

Pasal 31A

Cukup jelas Angka 3

Pasal 64

Cukup jelas Angka 4 Cukup jelas Angka 5

Pasal 64A

Cukup jelas Pasal II Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 76

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belitung Nomor 9 Tahun 2022

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 30

Pasal 31A

Pasal 64

Pasal 64A

Pasal 31A

Pasal 64

Pasal 64A

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 30

Pasal 31A

Pasal 64

Pasal 64A

Pasal 31A

Pasal 64

Pasal 64A

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020