DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2014

Nomor: 1
Tahun: 2014
Ditetapkan: 16 Juli 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 64

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini berisi 14 (empat belas) bab dan 54 pasal, diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Pembentukan Badan Usaha Milik Desa; Permodalan; Organisasi Pengelola Badan Usaha Milik Desa; Hak dan Kewajiban; Pegawai; Kerjasama; Rencana Kerja dan Anggaran; Pertanggung Jawaban Keuangan; Bagi Hasil Usaha dan Rugi; Penggabungan dan Pembubaran; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pembentukan dan Pegelolaan Badan Usaha Milik Desa,

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: | Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kebupaten Dalam Lingkungan. Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25): Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi 3. ia Nomor 4844): Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495): | 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587): 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 . Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa: 6. 2 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS Menetapkan : dan | BUPATI BENGKALIS MEMUTUSKAN :N PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA '- BAB 1. | KETENTUAN UMUMK “Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah i ini yang:dimaksud dengan: h 1. 2. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis. Pemerintah: Daerah. adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur. penyelenggara Pemerintah Daerah. Bupati adalah Bupati Bengkalis. Desa adalah 'kesatuan masyarakat hukum yang4. memiliki batas-batas. wilayah yang berwenang untuk mengatur dan “mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat - yang diakui: dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 5. . Kepala Desa adalah pemimpin desa yang dipilih langsung 6. “oleh penduduk desa yang bersangkutan. . penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan : 10. . .Pemerintahan Desa - adalah penyelenggaraan urusan | pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam. . sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. . 7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnyan8. disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi | pemerintahan yang anggotanya 'mmerupakan wakil dari ditetapkan secara demokratis. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUM Desa. adalah badan usaha yang seluruh atau. sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesarbesarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Tn Pihak Ketiga adalah pemerintah, swasta dan perorangan di . Iuar pemerintah desa. 3
11.Anggaran “Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah peraturan tertulis yang memuat dan terdiri dari aturan- aturan pokok organisasi yang berfungsi sebagai pedoman dan kebijakan untuk mencapai tujuan organisasi serta menyusun aturan-aturan lain. || |
12.Anggaran Rumah Tangga yang selajutnya disingkat ART | adalah aturan tertulis sebagai bentuk operasional yang: lebih terinci dari aturan-aturan pokok dalam AD dalam melaksanakan tata kerja organisasi. A 13, Anggaran Dasar/Anggaran — Rumah Tangga | yang| selanjutnya disingkat AD/ART adalah aturan tertulis “organisasi yang dibuat dan disepakati bersama oleh seluruh anggota yang berfungsi sebagai pedoman organisasi dalam mengambil kebijakan serta menjalankan aktivitas dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama, |“BAB Mo. 0 PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA menampung kegiatan peningkatan . pendapatan masyarakat dan desa, serta . memberikan sumbangan bagi perekonomian desa. 0 “

Pasal 3

|Pembentukan BUM Desa bertujuan untuk:

a.meningkatkan peranan masyarakat desa dalam mengelola sumber pendapatan desa, - ”
b.mendorong tumbuh dan: berkembangnya kegiatan ekonomi masyarakat desa, Cc. meningkatkan jjiwa kewirausahaan masyarakat desa, d. meningkatkan pendapatan desa.

Pasal 4

(1)Bentuk usaha BUM Desa adalah badan hukum.
(2)Pembentukan badan hukum dilakukan dengan memenuhi - persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. “0 | '

Pasal 5

(4)Persyaratan pembentukan BUM Desa didasarkan pada: a inisiatif Pemerintah Desa - dan/ atau. masyarakat. 0 berdasarkan musyawarah warga desa," | Ke “bd. potensi usaha ekonomi masyarakat,
1. c.kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan - kebutuhan pokok, NN “d. ketersediaan sumber “daya desa yang” belum “ dimanfaatkan secara optimal, terutama kekayaan desa, 2
2. e.ketersediaan sumber daya manusia yang mampu| mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakatdesa, |
3. f.keberadaan unit usaha masyarakat yang merupakan “kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi, dan/atau g.- tujuan meningkatkan pendapatan. masyarakat dan pendapatan asli desa.
(2)Musyawarah warga desa sebagaimana. dimaksud pada ayat (1) huruf a, diselenggarakan oleh Pemerintah Desa... ' dan/atau BPD, dengan dihadiri paling sedikit oleh:
1. a.Kepala Desa, “b. anggota BPD, c. perwakilan lembaga kemasyarakatan desa, dan
2. d.tokoh masyarakat.
(3)Musyawarah warga desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a, dihadiri paling sedikit 2 /3 3 (ua Fper uga) dari jumlah yang diundang. a | Pembentukan BUM Desa. dilaksanakan dengan tahapan | sebagai berikut:
1. a.Pemerintah Desa dan/atau masyarakat mengajukan usul pembentukan BUM Desa kepada BPD dan Kepala Desa “ berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permintaan terhadap produk, 5s BPD bersama Kepala Desa mengadakan ' rapat untuk membahas. inisiatif Pemerintah Desa dan/atau usul nb. .masyarakat tentang pembentukan BUM Desa, Pemerintah Desa merumuskan Berita Acara Hasil Rapat tentang Pembentukan BUM Desa berdasarkan kesepakatan Kepala Desa dan BPD, - Pemerintah. Desa menyusun AD/ART berdasarkand. -. Berita. Acara Hasil. “Rapat sebagaimana dimaksud pada : huruf c: .. Pemerintah Desa menyusun peraturan desa tentang pembentukan BUM Desa berdasarkan materi AD/ART dan e. Berita Acara Hasil Rapat. sebagaimana dimaksud pada huruf d: dan ' Pemerintah Desa berdasarkan peraturan desa tentang f. pembentukan BUM Desa memproses pembentukan badan | “hukum Badan Usaha Milik Desa sesuai peraturan“ perundang-undangan. : |

Pasal 7

Penyusunan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam . Pasal 6 huruf e. dilaksanakan sesuai dengan peraturan.— perundang-undangan. - nama dan kedudukan: azas dan tujuan, kegiatan dan jenis usaha: organisasi dan tata kerja pengelola: | tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengelola: permodalan, | penghasilan dan penghargaan: a. b. d. f g sistem pertanggungjawabandan pelaporan, h. ae. hak dan kewajiban pengelola, j-. bagi hasil dan rugi, “k. sistem pengawasan internal. Ketentuan lebih lanjut mengenai materi AD/ART diatur dengan Peraturan Bupati.

(2)6 Penyusunan AD dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan | tahapan sebagai berikut: . b. -

Pasal 9

mengundang masyarakat dan - pengurus lembaga kemasyarakatan desa untuk merancang AD, 1 a. membentuk tim perumus AD yang bertugas menggali aspirasi dan merumuskan pokok aturannya dalam bentuk draf AD, menyusun dan membentuk pengelola BUM Desa, dan membuat Berita Acara pembentukan dan penetapan pengelola BUM Desa.

Pasal 10

— Penyusunan ART dilaksanakan: oleh pengelola BUM Desa. dengan tahapan: a. mengundang masyarakat, | pimpinan atau pengurus : lembaga . kemasyarakatan desa, dan “pemerintah desa untuk merancang ART, membentuk tim perumus ART yang bertugas menggali | aspirasi dan merumuskan pokok aturannya dalam bentuk draf ART, melakukan musyawarah warga desa untuk membahas draf 0 ART: dan membuat berita acara pengesahan draf ART menjadi ART: | Jenis Usaha Pasal 11 — Jenis bidang. usaha BUM Desa meliputi d0 AO co jasa, - penyaluran |bahan pokok: perdagangan hasil pertanian, industri kecil dan rumah tangga, dan jenis usaha lainnya yang sesuai dengan potensi Desa. melakukan musyawarah warga desa untuk membahas draf ' . membuat Berita Acara Pengesahan draf AD menjadi AD:d. e. £ a b. d. a. n. 7 | | - Pasal 12 BUM Desa berkedudukan di wilayah d desa bersangkutan, “9 2 BABII: -. 1 — PERMODALAN Pasal 13 Modal BUM Desa berasal dari:

0.sebagian atau seluruh kekayaan Desa yang dipisahkan oleh Pemerintah Desa, -

b.masyarakat: Cc. pinj aman,
d.bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah : - . Kabupaten, dan 1 n
e.penyertaan modal pihak lain, atau kerjasama bagi hasil | atas dasar saling menguntungkan. . Besarnya modal. yang. berasal. dari 'Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat.(1) huruf a, paling

(2)' sedikit sebesar 51X (lima- puluh satu persen) dari jumlah . '. keseluruhan modal Badan Usaha Milik Desa. (8 Sisa modal sebesar 496: (empat puluh sembilan . : persen) dari jumlah keseluruhan. modal Badan Usaha. Milik Desa tidak “boleh dimiliki oleh Kepala Desa, “Direksi, atau perangkat desa, atau keluarganya sampai— derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping @ termasuk menantu dani ipar. . Pasal 1. . Ketentuan lebih Janjut mengenai modal BUM Desa diatur —. dalam AD/ART. K ORGANISASI PENGELOLA h BADAN USAHA MILIK DESA A B Pasal 15 . Kepala Desa memegang : kekuasaan tertinggi atas . penyelenggaraan BUM.Desa. Ke . (1 g Kepala Desa mewakili desa selaku pemilik modal BUMMo Desa. - | E 8 Pasal 16 | Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi pemerintahan desa. 1 | —

BAB IV

:

Pasal 17

(1). Organisasi pengelola BUM Desa terdiri dari:

0.komisaris: dan ||

b.direksi.

(2)Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b terdiri dari: 0
1. a.direktur: dan . | b. kepala unitusaha.

Pasal 18

Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b bertanggung jawab kepada Kepala Desa. | Bagian Kesatu - " Komisaris

Pasal 19

Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat

(1)huruf a dijabat oleh Kepala Desa. :

Pasal 20

|Masa jabatan komisaris selama masa jabatan Kepala Desa secara ex-offici icio. “Pasal 21 Apabila jabatan kepala desa kosong jatau kepala desa berhalangan tetap, maka jabatan komisaris diisi oleh penjabat kepala desa. ' Tugas dan Wewenang “Pasal 22 Komisaris mempunyai tugas:

a.memberikan nasehat: kepada direktur dan kepala unit “usaha dalam pengelolaan BUM Desa, | 9 b. .mengawasi, mengoordinasikan, dan menjadi penasehat operasional BUM Desa, dan menyusun standar kinerja BUM Desa. |Pasal 23 | Komisaris mempunyai wewenang: . a. | meminta penjelasan dan keterangan dari direksi mengenai . laporan kegiatan dan keuangan BUM Desa, “ob. menunjuk seseorang atau beberapa ahli untuk - melaksankan pengawasan dan audit dan/atau melakukan “9

(2)perbuatan hukum tertentu apabila dipandang perlu, .. memberikan persetujuan terhadap susunan organisasi dan tata kerja BUM Desa, dan memberikan persetujuan terhadap perighapusan dari | pembukuan dan hak tagih aset BUM Desa. 25. Penghasilan dan/atau. penghargaan sebagaimana aa dimaksud 4 pada ayat:
(1)diatur dalam AD 1 ART. | Paragraf 4— — Pemberhentian

Pasal 25

Komisaris berhenti karena: , a. “b. masa jabatan berakhir, atau 1 meninggal dunia. ' Direktur | - F “Pasal 26 Direktur sebagaimana dimaksud dalam '

Isi peraturan

Teks64PDFHirarki

Memuat teks peraturan…