DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkalis Nomor 10 Tahun 2016

Nomor: 10
Tahun: 2016
Ditetapkan: 28 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini berisi 14 (empat belas) Bab dan 31 Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan Umum; Perangkat Desa; Pengesahan Perangkat Desa; Pemberhentian Perangkat Desa; Kekosongan Jabatan Perangkat Desa; Mutasi Jabatan Perangkat Desa; Unsur Staf Perangkat Desa; Pakaian Dinas dan Atribut Perangkat Desa; Kesejahteraan Perangkat Desa; Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa; Pembebanan Biaya; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan ' Daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat 0 Desa: . NN NN Pa Ha NN Mengingat. : 1. Pasal:18 ayat (6). Undang-Undang Dasar Negara Republik Tg (20 Indonesia Tahun 1945, an | '2., Undang-Undang. Nomor 12 Tahun ' 1956: tentang - —.... Pembentukan :..Daerah Otonom : Kabupaten : Dalam Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 20141. 1 h. T Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah: (Lembaran — Negara Republik Indonesia Tahun 1956.Nomor-25), .. 3. Undang-Undang: Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa - (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5495):. ”.4. Undang-Undang. .Nomor 23 Tahun 2014 : tentang | Pemerintahan “Daerah” (Lembaran Negara. Republik Indonesia Tahun .2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran . . Negara Republik. Indonesia Nomor .5587): sebagaimana: telah... diubah - dengan Undang-Undang: Nomor :' 9 Ss a a —. Tahun 2015 tentang:Perubahan Kedua 'atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran. Negara Republik Indonesia Tahun 2015 - Nomor 58, Tambahan - Lembaran. Negara - Republik“ Indonesia Nomor 5679), NN aan Ian Daan

5.Peraturan Pemerintah. Nomor' 43” Tahun 2014 tentang. —” Peraturan Pelaksanaan. Undang-Undang "Nomor6 Tahun -.. 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia N N 1 Tahun 14 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara - - . Republik Indonesia “Nomor 5539) sebagaimana ' telah... . diubah dengan Peraturan Pemerintah -Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas' Peraturan Pemerintah ' Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa - (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor. . 157, Tambahan Lembaran “Negara. Republik Indonesia —. Nomor 5717) TN aa 11 6. 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5): Dengan Persetujuan Bersama . DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS Menetapkan : . dan . BUPATI BENGKALIS MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG. PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT. DESA. BABI | — KETENTUAN UMUM |

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. 2. 3. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah| sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah. Bupati adalah Bupati Bengkalis. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Bengkalis. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis. . Desa adalah Desa atau. yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan .mengurus urusan pemerintahan,' kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 10. masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. — | .. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa” sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan: | melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Pemerintahan 'Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan' dan kepentingan masyarakat setempat dalam. sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Badan Permusyawaratan Desa :yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah. lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk “Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 4. 5. 6. 7. n a 11. 3 Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala | ' Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang 12 13. disebut Panitia adalah Panitia yang dibentuk oleh Kepala 14. 15. diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam. pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan. . Wilayah atau Dusun adalah penyelenggaraan Pemerintahan Desa. | : Panitia Pengangkatan Perangkat Desa yang selanjutnya Desa - untuk menyelenggarakan. Penjaringan Perangkat Desa. Pengangkatan adalah proses pengisian Perangkat Desa yang dilaksanakan melalui penjaringan dan penyaringan. Penjaringan adalah proses seleksi yang dilakukan melalui . bidang administrasi. . 16.

(1)Penyaringan adalah proses seleksi yang dilakukan melalui bidang administrasi, kemampuan dan kepemimpinan oleh — Panitia Pengangkatan Perangkat | Desa. Pa 17. ba t Hari adalah hari kerja. BABII PERANGKAT DESA - Bagian Kesatu Perangkat Desa

Pasal 2

Perangkat Desa terdiri atas: . a. Sekretariat Desa,

(2)
(1)
1. b.Pelaksana kewilayahan, dan | c. Pelaksana teknis. Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantuKepala Desa.

Pasal 3

Sekretariat Desa “dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu “oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu

(2)Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Sekretariat Desa.sebagaimana dimaksud pada. ayat
(1): paling banyak terdiri atas 3 (tiga) bidang urusan.
(3): Aa) Ketentuan mengenai bidang:“urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati. . Pasal 4 Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas: kewilayahan yang wilayah kerjanya meliputi 1 (satu) Dusun. 4
(2)Jumlah 8 pelaksana kewilayahan ditentukan secara : proporsional antara pelaksana: kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan Desa. —
(3)Penataan “kewilayahan sebagaimana dimaksud ' pada| ayat
(1)diatur dengan Peraturan Bupati. d .

Pasal 5

(1)Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu Kepala'— Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
(2)Pelaksana teknis sebagaimana. dimaksud pada ayat
(1)paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi.
(3)Ketentuan mengenai pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati. —.. Bagian Kedua Pengangkatan Pasal 6 |
(1)Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi “persyaratan umum dan khusus.
(2)Persyaratan: Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: a. warga Negara Republik Indonesia: : b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa: c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang- —. Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan: Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika: | .d. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat, e. berusia paling rendah 20 (dua buluh) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun pada saat mendaftar, .
1. f.berbadan sehat: dan '
2. g.memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
(3)Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
1. a.memahami adat istiadat Melayu Riau: | bh. memiliki kemampuan mengoperasikan komputer, dan
2. c.calon : Kepala Dusun jika terpilih dan diangkat menjadi Kepala Dusun, harus betempat tinggal di Dusun di mana yang bersangkutan bertugas. :

Pasal 7

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6ayat (2) huruf h, antara lain terdiri atas:

a.fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang: dilegalisir oleh pejabat yang berwenang,
b.surat pernyataan: bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai Rp6.000,00: BNN c. surat pernyataan memegang teguh | dan mengamalkan 2 | Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik n Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara | keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan . Bhinneka . Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai Rp6.000,00: — Ha 2 d. fotocopy ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan: dari pejabat yang berwenang: :Pa e. fotocopy Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal | - Lahir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang, 25
f.surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau . aparat kesehatan yang berwenang: | |
g.surat permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat: “oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai Rp6.000,00: pa | (hh. 'surat keterangan tentang memahami adat istiadat Melayu t19m Riau dari Lembaga Adat Melayu Riau Desa setempat,1L
i.Surat pernyataan bersedia dan sanggup bertempat tinggal di Dusun dimana yang bersangkutan bertugas sampai . dengan berakhirnya masa jabatan sebagai Kepala Dusun, khusus formasi jabatan Jabatan Kepala Dusun: dan “ j. fotocopy ijazah lulusan pendidikan bidang komputer atau— sertifikat kursus komputerjika ada. ' TN | . Pasal 8 . — Untuk memenuhi persyaratan khusus memiliki kemampuan . mengoperasikan komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c bagi calon Perangkat Desa yang tidak 2 memiliki ijazah atau setifikat keahlian dibidang komputer sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf h, dilaksanakan pengujian khusus oleh Tim Penjaringan dan Penyaringan dengan tata cara sebagai berikut: BNN
a.tim Penjaringan dan Penyaringan menunjuk seseorang, baik itu berasal dari perangkat atau staf Desa atau dapat juga berasal dari luar perangkat atau staf Desa yang memiliki kemampuan dan keahlian dibidang komputer sebagai tenaga penguji: . NN |
b.calon Perangkat Desa yang tidak memiliki ijazah atau : sertifikat keahlian komputer pada. saat mendaftar langsung dilakukan pengujian terhadap ' kemapuan mengoperasikan komputer oleh orang yang telah ditunjuk : Tim Penjaringan dan Penyaringan, | Cc. pengujian sebagaimana dimaksud pada huruf b berupa ” kemampuan mulai dari menghidupkan, menggunakan sampai dengan mematikan komputer: d. 6... pengujian | kemampuan menggunakan komputer — sebagaimana dimaksud pada huruf c dalam bentuk kemampuan mengetik dan mencetak lembaran kerja yang . nang disiapkan Tanaga Penguji sesuai standar format yang telah Ta nk a ditentukan: dan . 2 n hasil pengujian “berupa surat: keterangan yang berisi e. tentang kemampuan dari calon Perangkat Desa yang ditanda tangani oleh Tenaga Penguji diketahui oleh Ketua Tim Penjaringan dan Penyaringan. : ( 1) Aparatur Sipil Negara yang akan mendaftarkan diri menjadi Perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian. Ka |

(2)Dalam hal Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai Aparatur Sipil Negara.
(1)Perangkat Desa wajib melaksanakan tugas pada jam kerja
(2)
(3)selain sebagai Perangkat Desa 0 Pasal 10 yang berlaku bagi Pemerintah Desa. . : Jam kerja Pemerindah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama dengan jam kerja yang berlaku pada Pemerintah Daerah.” : NN | Perangkat Desa yang memiliki pekerjaan selain sebagai Perangkat Desa dilarang untuk melakukan pekerjaan dimaksud selama jam kerja sebagaimana dimaksud pada , ayat (2) karena dapat merugikan kepentingan umum.
(4)Dalam hal waktu bekerja pada pekerjaan selain sebagai Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berada dalam rentang waktu jam kerja Pemerintah Desa, : 20 maka Perangkat Desa yang berkenaan harus memilih n berhenti dari pekerjaannya sebagai Perangkat Desa atau yang bersangkutan berhenti bekerja pada pekerjaannya selain sebagai Perangkat Desa. 0 Dalam hal Perangkat Desa memilih untuk berhenti bekerja (S) sebagai Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(4), paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak dilantik menjadi Perangkat Desa yang bersangkutan harus : membuat surat pernyataan pengunduran diri sebagai Perangkat Desa dan atas dasar surat: pengunduran diri1 tersebut. Kepala Desa menerbitkan .keputusan .pemberhentian Perangkat Desa berkenaan yang: diproses sesuai ketentuan perundang-undangan.
(6)
(7)4) N 7 Jika Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) TN tidak menyampaikan surat pengunduran diri sampai batas waktu yang telah ditentukan, maka Kepala Desa dapat menerbitkan keputusan pemberhentian Perangkat Desa yang berkenaan yang diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal Perangkat Desa memilih untuk berhenti bekerja pada pekerjaan selain sebagai. Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka yang. bersangkutan harus membuat surat pernyataan dan atau menyampaikan bukti telah berhenti bekerja pada pekerjaan selain sebagai Perangkat Desa paling lambat 30 (tiga. puluh) hari terhitung sejak. yang bersangkutandilantik.

Pasal 11

Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui . mekanisme sebagai berikut:

a.kepala Desa membentuk Tim yangterdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan 3 (tiga) orang anggota, 3 b. kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan: . calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim, dan —.. pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon

(2)
(1)' Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa . kosong atau . diberhentikan. || Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Tim. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam. Peraturan Kepala Desa. —

Pasal 12

: Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 | | ayat (1) huruf a terdiri dari:

(2)a. ketua dijabat oleh Sekretaris Desa: b. sekretaris dijabat oleh salah: seorang Perangkat Desa yang dianggap mampu: dan Cc. anggota berasal dari Lembaga Adat Melayu Riau Desa, Lembaga Ketahanan Masyarakat. Desa/Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dan tokoh masyarakat Desa setempat masing-masing 1 (satu) orang. Dalam hal Desa belum memiliki Sekretaris Desa defenitif, jabatan Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dijabat oleh Perangkat Desa yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Sekretaris Desa atau salah. seorang — Perangkat Desa yang dianggap mampu untuk Situnjuk sebagai Ketua Tim. 8 “Pasal 13 Tata cara penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dilaksanakan sebagai berikut:
1. a.tim Penjaringan dan Penyaringan calon Perangkat Desa: - mengumumkan tentang penerimaan pendaftaran calon — Perangkat Desa dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari: pengumuman. sebagaimana dimaksud pada huruf a berisikan formasi Perangkat Desa yang akan diterima dan. syarat calon Perangkat Desa serta kelengkapannnya, b. . '-calon Perangkat Desa mengajukan permohonan/ lamaran . untuk menjadi Perangkat Desa yang berisikan nama jabatan Perangkat Desa yang dilamar serta. melampirkan kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi, setelah - masa pendaftaran calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dan calon Perangkat Desa yang mendaftar sekurang-kurangnya 2 (dua) orang, Tim Penjaringan dan Penyaringan d. — melanjutkan proses penjaringan dan penyaringan dengan melakukan penyeleksian terhadap persyaratan calon Perangkat Desa meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan: penyeleksian kelengkapan dan keabsahan : administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf d disertai klarifikasi pada calon Perangkat Desa jika diperlukan maupun instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat ne. t keterangan dari instansi yang berwenang, tim Penjaringan . dan Penyaringan: mengumumkan hasil penyeleksian sebagaimana dimaksud pada huruf e, kepada. masyarakat untuk memperoleh masukan, n £ masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf fg termasuk. dari calon Perangkat Desa dalam bentuk informasi dan atau keberatan: atas hasil penyeleksian terhadap persyaratan calon Perangkat Desa: : tata cara memberikan masukan sebagaimana dimaksudh. pada huruf g sebagai berikut: 1) masyarakat atau calon Perangkat Desa menyampaikan | masukan dan “atau hal-hal yang menjadi keberatan “terhadap pengumuman hasil penyeleksian secara tertulis disertai bukti yang mendukung keberatan yang disampaikan kepada Tim Penjaringan dan Penyaringan calon Perangkat Desa dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari: sejak hasil penyeleksian diumumkan, dan | 2) atas keberatan yang disampaikan oleh masyarakat atau . calon Perangkat Desa, Tim Penjaringan dan Penyaringan - calon ' Perangkat Desa memberikan tanda “bukti penerimaan masukan/keberatan yang ditandatangani oleh ketua atau salah seorang anggota Tim Penjaringan dan Penyaringan calon Perangkat Desa. atas masukan masyarakat sebagaimana. dimaksud huruf h, wajib diproses dan ditindak lanjuti oleh Tim Penjaringan dan Penyaringan calon Perangkat Desa dengan melakukan penyeleksian. dan klarifikasi ulang 1. . terhadap hal yang menjadi keberatan,
(1)
(2)9 'hasil penyeleksian dan klarifikasi ulang sebagaimana . dimaksud pada huruf i diumumkan secara terbuka serta disampaikan secara tertulis kepada masyarakat atau calon Perangkat Desa yang menyampaikan masukan/ keberatan, jika dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari sebagaimana dimaksud pada huruf a jumlah calon Perangkat Desa k. .dalam 1 (satu) jabatan yang mendaftar kurang dari 2 (dua) ry 1 orang, Tim Penjaringan dan Penyaringan memperpanjang masa pendaftaran selama 14 (empat belas) Hari untuk jabatan Perangkat Desa berkenaan, setelah masa perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf k berakhir, tim penjaringan dan penyaringan melanjutkan proses penjaringan dan penjaringan calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud 1 “pada huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i dan huruf j: dan . jika berdasarkan hasil penyeleksian terhadap persyaratan | m. calon perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada huruf 1 terdapat sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon Perangkat Desa yang dinyatakan lulus seleksi untuk 1 (satu) jabatan Perangkat Desa, maka Tim Penjaringan dan Penyaringan calon Perangkat Desa langsung menetapkan calon yang lolos seleksi. 1

Pasal 14

Jika setelah dilakukan penyeleksian terhadap persyaratan calon perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf d jumlah calon Perangkat Desa yang dinyatakan lulus seleksi untuk 1 (satu) jabatan' Perangkat Desa kurang dari 2 (dua) orang, maka Tim Penjaringan dan Penyaringan calon Perangkat Desa memperpanjangmasa pendaftaran selama 14 (empat belas) hari untuk jabatan Perangkat Desa berkenaan. | - 3 I Setelah perpanjangan masa . pendaftaran sebagaimana .dimaksud pada ayat (1) berakhir, Panitia Penjaringan dan

(3)(4 penyaringan melanjutkan proses penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa sebagaimana tersebut dalam.Pasal 13 huruf d sampai dengan hurufj. : Proses penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya terhadap calon Perangkat Desa yang mendaftar pada masa perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sedangkan jika terdapat calon Perangkat Desa yang mendaftarkan diri pada masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf a telah dinyatakan lulus seleksi tidak perlu lagi dilakukan proses penjaringan dan penyaringan. Jika setelah perpanjangan masa pendaftaran sebagaimana dimaksud “pada. ayat (1) dan. berdasarkan hasil penyeleksian terhadap persyaratan calon perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) terdapat . sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon Perangkat Desa yang dinyatakan lulus seleksi untuk 1 (satu) jabatan Perangkat Desa, maka Tim Penjaringan dan Penyaringan . calon Perangkat Desa langsung menetapkan calon yang lulus seleksi. | “10 Pasal 15 |
(1)Apabila setelah perpanjangan masa — perdaftaran n sebagaimana tersebut. dalam Pasal 13 huruf m calon Perangkat Desa yang mendaftar atau yang dinyatakan lulus seleksi untuk 1 (satu) jabatan Perangkat Desa kurang dari 2 (dua) orang, maka dilakukan penjaringan dan penyaringan ulang sesuai: tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13. |
(2)Apabila setelah perpanjangan. ' masa - pendaftaran sebagaimana tersebut dalam Pasal 14 ayat (1) calon Perangkat Desa yang mendaftar untuk .1 (satu) jabatan atau yang dinyatakan lulus seleksi untuk 1 (satu) jabatan Perangkat Desa kurang dari “(dua) orang, maka dilakukan penjaringan Aan | penyaringan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13. Pp

Pasal 16

(1)Hasil penjaringandan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sekurang- kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat.
(2)Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari | terhitung sejak. diterimanya surat konsultasi dari Kepala Desa. 3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan. :
(4)Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa" menerbitkan Keputusan ' Kepala . Desa tentang Kan Pengangkatan Perangkat Desa.
(5)Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala... Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa. PENGESAHAN PERANGKAT DESA 0

BAB III

:

Pasal 17

(1)Perangkat Desa dilantik oleh Kepala “desa selambat- lambatnya 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal penerbitan Keputusan Kepala Desa.
(2)Pelantikan Perangkat Desa dilaksanakan di Desa yang— bersangkutan.
(3)Sebelum memangku jabatannya, | Perangkat Desa mengucapkan sumpah /janji menurut agamanya dan dipandu oleh Pejabat yang melantik.
(4)Susunan kata-kata sumpah/janji : Perangkat “Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) adalah sebagai berikut: 11 "Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/ berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa —. dengan . sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil- adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan : dan mempertahankan Pancasila 'sebagai Dasar Negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi — dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus- lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. BABIV " —. PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA “(1 0 Bagian Kesatu Pemberhentian | ' Pasal 18 . Perangkat Desa berhenti karena: N a. meninggal dunia:
1. b.permintaan sendiri: dan
2. c.diberhentikan. Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena: 0
(2)
1. a.usia telah genap 60 (enam puluh) tahun:|
2. b.dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan
(3)pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, | oa | c. berhalangan tetap: | Tg d.tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa, dan | Hn | e. melanggar larangan sebagai perangkat desa. “Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud — pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat - paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan. Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih
(4). dahulu kepada Camat. dan ' Camat menerbitkan (S5) rekomendasi tertulis menerima atau menolak usul pemberhentian dimaksud. Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada .ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa. Larangan Bagi Perangkat Desa 2 Pasal 19 0 — Perangkat Desa dilarang: @A. merugikan kepentingan umum, : 12 membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu: .. menyalahgunakan wewenang, tugas,- hak, dan/atau kewajibannya: Tn | melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu, melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat ' Desa: - melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi. keputusan - atau tindakan yang akan dilakukannya: Pa Ta | menjadi pengurus partai politik: 0. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang: merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota . Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah . Republik. Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah : Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan: | ikut serta dan/atau terlibat dalam 'kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan "kepala daerah dan. atau pemilihan Kepala Desa: ”—— - 2 melanggar sumpah/janji jabatan: dan | meninggalkan tugas selama .60 (enam puluh) hari kerja' berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. 0
(1)
(2)(3 — Pasal 20 Perangkat Desa yang melanggar | larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a sampai dengan huruf k “dikenai sanksi administratif berupa ' teguran lisan dan/atau teguran tertulis. Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.” . NN Tata cara 'pemberian sanksi. administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: pa

0.kepala Desa memanggil perangkat Desa yang melakukan pelanggaran dengan memberikan teguran lisan yang dibuktikan dengan berita acara yang berisikan kesalahan yang dilakukan serta sanksi yang diberikan oleh Kepala Desa yang ditandatangani oleh — yang bersangkutan dan Kepala. Desa serta 2 (dua) orang saksi yang dapat berasal dari Perangkat Desa atau. staf Desa, - 1 :| b. t e. £ g 1 k. 1 13 b.jika sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada . huruf a tidak dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah disebutkan dalam berita acara dimaksud, Kepala Desa memberikan teguran tertulis pertama kepada . Perangkat Desa yang melakukan pelanggaran untuk— dapat memperbaiki kesalahannya dalam waktu 20 (dua puluh) haris TN | Cc. jika sanksi administrasi sebagaimana" dimaksud pada “huruf b tidak dilaksanakan,Kepala Desa memberikan teguran tertulis ke 2 (kedua) kepada Perangkat Desa yang melakukan pelanggaran untuk dapat memperbaiki — kesalahannya dalam waktu 15 (lima-belas) hari: Aa n 1Aa . d.jika sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ' 4 huruf c tidak dilaksanakan, Kepala Desa memberikan sanksi administrasi berupa pemberhentian sementara Perangkat Desa yang melakukan pelanggaran untuk dapat memperbaiki kesalahannya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari: e. apabila- sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf d telah berakhir, Kepala Desa melakukan evaluasi terhadap Perangkat Desa yang bersangkutan:

f.apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada - huruf e memperlihatkan perubahan positif, maka: Perangkat Desa yang melakukan pelanggaran dapat diaktifkan kembali dan. jika hasil evaluasinya a dan memperlihatkan tidak adanya perubahan, maka Kepala “Desa dapat memberhentikan Perangkat Desa tersebut— setelah terlebih dahulu berkonsultasi kepada Camat. Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana 'dimaksud dalam Pasal 17 huruf 1 dapat langsung diberhentikan oleh Kepala Desa : tanpa . dilakukan pemberhentian sementara setelah sebelumnya dikonsultasikan kepada Camat dengan membawa bukti dan saksi (1 d Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana

(2). dimaksud pada ayat (1) karena: . 2. ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan,
(3)
1. b.ditetapkan sebagai terdakwa: Cc. tertangkap tangan dan ditahan: dan | | d. melanggar larangan sebagai perangkat desa yang diatur Cc 1 sesuai. dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. : | Perangkat. Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap maka dikembalikan kepada jabatan semula. 14 —- BABV NN | KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 22

(1)Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Sekretaris Desa: maka Kepala Desa menunjuk salah seorang dari Kepala . Seksi atau Kepala Urusan yang dianggap mampu untuk ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Sekretaris Desa.
(2)Dalam. hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa selain Sekretaris Desa, maka Kepala Desa menunjuk salah seorang Perangkat Desa yang memiliki posisi jabatan yang sama sebagai Pelaksana Tugas. |
(3)Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.
(4)Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong selambat- lambatnya 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti. Tag - ag | BABVI MUTASI JABATAN PERANGKAT DESA '

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…