DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkalis Nomor 10 Tahun 2019

Nomor: 10
Tahun: 2019
Ditetapkan: 1 November 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 346

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini berisi 19 (sembilan belas) bab dan 178 (seratus tujuh puluh delapan) pasal, diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan; Hak dan Kewajiban; Jalur, Jenjang dan Jenis Pendidikan; Pengelolaan Pendidikan; Kurikulum; Bahasa Pengantar dan Penguatan Pendidikan Karakter; Wajib Belajar; Pendidik dan Tenaga Kependidikan; Prasarana dan Sarana; Evaluasi dan Sertifikasi; Pendanaan Pendidikan; Pembukaan, Penambahan, Penggabungan, dan Penutupan Satuan/Program Pendidikan; PPDB; Penjaminan Mutu; Peran Serta Masyarakat; Kerjasama; Pengawasan dan Pengendalian; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan; 1. 2. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25); Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 3. .Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 4. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoenasia Nomor 5679); .Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 5. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS Menetapkan: dan BUPATI BENGKALIS MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1. 2. 10. 11. 12. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah Daerah Kabupaten Bengkalis sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Bupati adalah Bupati Bengkalis.3. Dinas adalah unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang Pendidikan. 4. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang Pendidikan. 5. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses Pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara, yang diselenggarakan di Kabupaten Bengkalis. 6. Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses Pendidikan yang sesuai dengan tujuan Pendidikan. 7. Jenjang Pendidikan adalah tahapan Pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. 8. Jenis Pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan Pendidikan suatu Satuan Pendidikan. 9. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan pada Jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap Jenjang dan Jenis Pendidikan. Pendidikan diniyah adalah pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan pada semua jalur dan jenjang pendidikan. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan Pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anal memiliki kesiapan dalam memasuki Pendidikan lebih anjut. 2 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19, 20. 21. 22. 23. 24. 29. Pendidikan Dasar adalah JenjangPendidikan yang melandasi Jenjang Pendidikan Menengah, berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat. Pendidikan Menengah adalah Jenjang Pendidikan lanjutan Pendidikan Dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat. Pendidikan Formal adalah Jalur Pendidikan yang terstruktur dan berjenjang meliputi Pendidikan Dasar. Pendidikan Nonformal adalah Jalur Pendidikan di luar Pendidikan Formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan Informal adalah Jalur Pendidikan keluarga dan lingkungan. Pendidikan Non Formal atau Informal yang selanjutnya disingkat PNFI adalah Jalur Pendidikan Nonformal atau Informal di Daerah. Pendidikan Khusus adalah Pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses Pembelajaran karena disabilitas fisik, emosional, intelektual, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Pendidikan Layanan Khusus adalah Pendidikan bagi peserta didik yang mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi. Pendidikan Jarak Jauh adalah Pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dengan proses Pembelajaran menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi informasi dan komunikasi dan atau media lain. Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya. Pendidikan Berbasis Keunggulan Daerah adalah Satuan Pendidikan Dasar yang menyelenggarakan Pendidikan dengan acuan kurikulum yang menunjang upaya pengembangan potensi, ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat Kabupaten Bengkalis. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan Pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan. Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki disabilitas dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. 3 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau Satuan Pendidikan berdasarkan kriteria atau standar yang telah ditetapkan. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem Pendidikan yang meliputi satnad isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga Kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian Pendidikan yang harus dipenuhi oleh penyelenggara dan/atau Satuan Pendidikan di wilayah Kabupaten Bengkalis. untuk menjamin keberlangsungan Pendidikan yang bermutu. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen-komponen sistem Pendidikan pada Satuan/program Pendidikan pada Jalur, Jenjang, dan JenisPendidikan agar proses Pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan Pendidikan nasional. Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses Pembelajaran, menilai hasil Pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terutama bagi pendidik dan perGuruan tinggi. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang Penyelenggaraan Pendidikan. Peserta Didik adalah warga masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses Pembelajaran yang tersedia pada Jalur, Jenjang dan Jenis Pendidikan tertentu. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah pegawai tetap yang diangkat sebagai PNS oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Perundang- undangan. Pegawai Non PNS yang selanjutnya disebut Non-PNS adalah pengawai tidak tetap yang diangkat oleh Satuan Pendidikan atau. badan hukum_ penyelenggara Pendidikan atau Pemerintah atau Pemerintah Daerah berdasarkan perjanjian kerja. Wajib Belajar adalah program Pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah Daerah. Dewan Pendidikan adalah iembaga omandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli Pendidikan. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas Sekolah/Madrasah, serta tokoh masyarakat yang peduli Pendidikan di tingkat Sekolah/Madrasah. Sumber Daya Pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam Penyelenggaraan Pendidikan yang meliputi tenaga di bidang Pendidikan, orang tua/wali, masyarakat, dana, sarana dan prasarana Pendidikan. 4 39. 40. 41. 42. 43. 44, 45. 46. 47. 48. 49, 50. 51. 92. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat, yang bertanggung jawab untuk menangani urusan pemerintahan di bidang Pendidikan. Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Kemeterian Agama Provinsi Riau. Guru adalah pendidik profesional mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada PAUD Jalur Pendidikan Formal, dan Pendidikan Dasar. Pamong Belajar adalah pendidik profesional mendidik, membimbing, mengajar, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik, dan mengembangkan model program Pembelajaran, alat Pembelajaran, dan pengelolaan Pembelajaran pada Jalur Pendidikan Nonformal. Tutor adalah pendidik profesional memberikan Bantuan belajar kepada peserta didik dalam proses Pembelajaran jarak jauh dan/atau Pembelajaran tatap muka pada SatuanPendidikan Jalur formal dan nonformal. Fasilitator adalah pendidik professional melatih dan menilai pada lembaga pendidikan dan pelatihan. Instrukturadalah pendidik profesional memberikan pelatihan teknis kepada peserta didik pada kursus dan/atau pelatihan. Pamong PAUD adalah pendidik profesional mengasuh, membimbing, melatih, menilai perkembangan Anak Usia Dini pada kelompok bermain, penitipan anak dan bentuk lain yang sejenis pada JalurPendidikan Nonformal. Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB, adalah PPDB dalam jenjang PAUD dan Pendidikan Dasar. Pendanaan Pendidikan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan. Pemangku Kepentingan Pendidikan adalah orang, kelompok orang, atau organisasi yang memiliki kepentingan dan/atau kepedulian terhadap Pendidikan. Bantuan Pendidikan, yang selanjutnya disebut dengan Bantuan adalah pemberian berupa uang/barang/jasa oleh Pemangku KepentinganSatuanPendidikan di luar peserta didik atau orangtua/walinya, dengan syarat yang disepakati para pihak. Pungutan, yang selanjutnya disebut dengan Pungutan adalah penarikan uang oleh Sekolah kepada peserta_ didik, orangtua/walinya yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan. Sumbangan Pendidikan, yang selanjutnya disebut dengan Sumbangan adalah pemberian berupa uang/barang/jasa oleh peserta didik, orangtua/walinya baik perseorangan maupun bersama-sama, masyarakat atau lembaga secara sukarela, dan tidak mengikat Satuan Pendidikan. 5

53.Penguatan Pendidikan Karakter yang selanjutnya disingkat PPK adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental.

BAB II

PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 2

Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, kearifan lokal dan kemajemukan bangsa. Pendidikan diselenggarakan secara profesional, transparan dan akuntabel serta menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Peserta Didik. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematik dengan sistem terbuka dan multi makna. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun karakter bangsa, mengembangkan kreativitas, kemandirian dan jiwa wirausaha peserta didik dalam proses Pembelajaran.

(5)Pendidikan diselenggarakan melalui pembentukan karakter yang terintegrasi dalam setiap mata pelajaran dan dilaksanakan dalam bentuk peningkatan iman dan taqwa. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, berhitung dan budaya kreatif bagi segenap warga masyarakat. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan Pendidikan. Pendidikan diselenggarakan berdasarkan prinsip nirlaba.
(10)Pendidikan diselenggarakan dengan senantiasa memperhatikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. 6

BAB ILL

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

Setiap orangtua/wali berhak:

a.memperolehakses layanan Pendidikan yang bermutu bagi anaknya;
b.memiulih program/Satuan Pendidikan untuk anaknya;
c.memperoleh informasi perkembangan Pendidikan anaknya; dan
d.berperanserta dalam proses perencanaan dan pengawasan Pendidikan.

Pasal 4

Setiap orangtua berkewajiban:

a.memberikan Pendidikan Dasar dan Menengah kepada anaknya.
b.memberikan dukungan, bimbingan dan kesempatan kepada anaknya untuk mengembangkan potensi, minat dan bakatnya sesuai dengan usia dan tingkat perkembangannya.
c.menyediakan pembiayaan untuk keberlangsungan Pendidikan anaknya, selain pembiayaan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Pasal 5

(1)Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program Pendidikan.
(2)Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 6

(1)Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam Penyelenggaraan Pendidikan.
(2)Masyarakat dapat memberikan Bantuan dana untuk pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan tanpa ikatan tertentu.

Pasal 7

(1)Setiap peserta didik berhak mendapatkan Pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan dididik oleh pendidik yang seagama. 7
(2)Setiap peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak mendapatkan pelayanan Pendidikan program akselerasi atau Pendidikan khusus.
(3)Setiap peserta didik berhak mendapatkan pelayanan Pendidikan dan Pembelajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan bakat, minat, kecerdasan, dan kemampuannya.
(4)Peserta didik yang berprestasi dan/atau yang orang tuanya tidak mampu membiayai Pendidikan berhak mendapatkan beasiswa dan/atau Bantuan biaya Pendidikan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat.
(5)Setiap peserta didik berhak memperoleh penilaian hasil belajarnya dan mendapatkan informasi tentang perkembangan Pembelajarannya secara regular.
(6)Setiap peserta didik berhak mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektual dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Pasal 8

Setiap Peserta Didik berkewajiban:

a.menyelesaikan program Pendidikan sesuai dengan tingkat perkembangan intelektual, emosional dan kecepatan belajarnya serta tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.
b.menjaga sistem nilai dan norma yang berlaku umum untuk menjamin keberlangsungan proses Pembelajaran dan keberhasilan Pendidikan.
c.mengikuti secara aktif setiap proses Pembelajaran di sekolah dan memanfaatkan waktu secara efektif di luar sekolah untuk menjamin keberhasilan Pembelajarannya di sekolah.
d.menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya dan menghormati pelaksanaan ibadah peserta didik lain.
e.memelihara sarana dan prasarana Pendidikan, serta aktif menjaga dan memelihara kebersihan, ketertiban, dan keamanan di lingkungan sekolahnya masing-masing.
f.menghormati pendidik dan tenaga Kependidikan, memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial, serta mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi Penyelenggaraan Pendidikan baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 8

Pasal 10

Pemerintah Daerah wajib: a. b.

(1)
(2)mengatur, menyelenggarakan, mengarahkan, membimbing, dan mengawasi Penyelenggaraan Pendidikan; menetapkan standar pelayanan minimal dalam Penyelenggaraan PAUD dan Pendidikan Dasar; memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin Pendidikan yang bermutu bagi warga masyarakat tanpa diskriminasi; menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya Pendidikan bagi setiap warga masyarakat Daerah yang berusia tujuh sampai dengan delapan belas tahun; ¢. d. menyediakan dana yang memadai untuk pemberian beasiswa bagi peserta didik/ mahasiwa yang berprestasi dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan Daerah; e. menjamin tersedianya sarana dan sarana prasarana Pendidikan serta fasilitas Pembelajaran sesuai tuntutan Standar Nasional Pendidikan; f. mendorong pelaksanaan budaya membaca, menulis, dan berhitung guna mengembangkan kreatifitas peserta didik, dan mendorong terciptanya iklim Pembelajaran yang kondusif bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; g. membina dan meningkatkan kemampuan profesional pendidik dan tenaga Kependidikan pada SatuanPendidikan yang diselenggarakan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat; memberikan dukungan kepada perGuruan tinggi dalam rangka kerjasama pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat secara langsung bagi pembangunan Daerah; A. memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada warga masyarakat untuk memperoleh/melanjutkan Pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia; memfasilitasi tersedianya pusat-pusat bacaan bagi masyarakat, sekurang- kurangnya satu di setiap Rukun Warga (RW); dan k. mendorong dan memfasilitasi dunia usaha/dunia industri untuk berpartisipasi secara aktif dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu Pendidikan. 1

BAB IV

JALUR, JENJANG DAN JENIS PENDIDIKAN

Pasal 11

Jalur Pendidikan di Daerah terdiri atas Pendidikan Formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Jenjang Pendidikan Formal di Daerah adalah Pendidikan Dasar.

(3)Jenis Pendidikan di Daerah mencakup Pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus.

Isi peraturan

Teks346PDFHirarki

Memuat teks peraturan…