Dalam Peraturan ini berisi 7 (tujuh) bab dan 7 pasal, diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Besaran dan Penyertaan Modal; Pengembalian Dana; Penganggaran; Pengawasan;Ketentuan Penutup;
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bengkalis, c. . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia1 Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387), 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817), 4. Ha BUPATI BENGKALIS PROVINSI RIAU PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR TAHUN 2014 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BENGKALIS Menimbang : Mengingat DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BENGKALIS, bahwa dalam rangka peningkatan peran, tugas dan fungsi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bengkalis agar lebih berdaya guna dan berhasil guna sehingga dapat terselenggaranya kegiatan perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang sehat, maka perlu adanya pengembangan, peningkatan kegiatan usaha dan penguatan struktur permodalan melalui penyertaan modal dari pemerintah Kabupaten Bengkalis pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bengkalis, a. bahwa untuk pencapaian target Program Millenium Development Goals (MDG's) Tahun 2015 dan program sepuluh juta Sambungan Rumah (SR) sampai Tahun 2015, perlu adanya penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bengkalis, b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bengkalis, . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia1 Tahun 1945, . Undang-Undang Nomor 12 Tahun1956 tentang Pembentukan2. Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387), 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817), 4. 2 . Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang: Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 5. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 385 1), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 0 . Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286): . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan7. Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355), Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran ' Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 8. Lembaran Negara Republik.Indonesia Nomor 4400): . Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 'Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 9. 125, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia “Nomor 4437), sebagimana telah diubah beberapa kali, terakhir 'dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran: Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran|Negara Republik: Indonesia Nomor 4844), 10. Undang-Undang Nomor 33: Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, . Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438),
Dalam Peraturan Daerah ini i yang dimaksud dengan:h 1. 2. 3. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai ' unsur penyelenggara PemerintahDaerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Bupati adalah Bupati Bengkalis. | 4. . Perusahaan Daerah adalah - badan usaha yang seluruh atau5. sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bengkalis. 6. . Penyertaan Modal adalah. pengalihan kekayaan yang tidak7. dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk “diperhitungkan sebagai modal atau saham Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis kepada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan: Hukum lainnya yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. . Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah 8. daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.n D0 BAB II | MAKSUD DAN TUJUAN N Pasal 2.
BAB V
Penganggaran penyertaan modal Pemerintah Daerah kepadaPDAM dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan - “Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun n Anggaran 20 14. | BABV ”————- n A PENGAWASAN - -—
PenggunaanPenyertaan Modal Pemerintah akan diawasi oleh Dewan | Pengawas PDAM secara periodik dilaporkan kepada Bupati | 5
Dalam pelaksanaan tugas pengawasan ini, Dewan Pengawas dan Direksi PDAM melakukan kooordinasi dengan instansi/dinas terkait dalam pelaksanaan dilapangan dengan mengutamakan peningkatan pelayanan air bersih kepada masyarakat.
BAB VI
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis. Ditetapkan di Bengkalis pada tanggal BUPATI BEN LIS H.HERLIYAN SALEH Diundangkan di Bengkalis pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS H. HANUDDIN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2014 NOMOR 5
Dalam pelaksanaan tugas pengawasan ini, Dewan Pengawas dan Direksi PDAM melakukan kooordinasi dengan instansi/dinas terkait dalam pelaksanaan dilapangan dengan mengutamakan peningkatan pelayanan air bersih kepada masyarakat.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis. Ditetapkan di Bengkalis pada tanggal Diundangkan di Bengkalis pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS H. ANUDDIN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2014 NOMOR BUPATI BENGKALIS H.HERLIYAN SALEH 5
Dalam pelaksanaan tugas pengawasan ini, Dewan Pengawas dan Direksi PDAM melakukan kooordinasi dengan instansi/dinas terkait dalam pelaksanaan dilapangan dengan mengutamakan peningkatan pelayanan air bersih kepada masyarakat.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis. Ditetapkan di Bengkalis pada tanggal BUPATI BENGKALIS HERLIYAN SALEH Diundangkan di Bengkalis pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS HANUDDIN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2014 NOMOR 5
Dalam pelaksanaan tugas pengawasan ini, Dewan Pengawas dan Direksi PDAM melakukan kooordinasi dengan instansi/dinas terkait dalam pelaksanaan dilapangan dengan mengutamakan peningkatan pelayanan air bersih kepada masyarakat.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis. Ditetapkan di Bengkalis pada tanggal Diundangkan di Bengkalis pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS H. ANUDDIN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2014 NOMOR BUPATI BENGKALIS H.HEKLIYAN SALEH 5
Membuka PDF…