DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkalis Nomor 2 Tahun 2015

Nomor: 2
Tahun: 2015
Ditetapkan: 6 Juli 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini berisi 20 (dua puluh) bab dan 62 pasal, diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Asas dan Tujuan; Ruang Lingkup; Tugas,Wewenang dan Tanggungjawab Pemerintah Daerah; Hak,Kewajiban, Tanggungjawab Masyarakat dan Pelaku Usaha; Prasarana dan Sarana Persampahan; Perizinan; Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah; Pembiayaan Kompensasi dan Retribusi; Peran Serta Masyarakat; Pemanfaatan Sarana dan Prasarana; Data dan Informasi; Larangan; Pembinaan dan Pengawasan; Penyelesaian Sengketa; Penyidikan; Sanksi Administratif; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan | Peraturan . Daerah tentang Pengelolaan Sampah, || n Mengingat Tn A4 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang £ Dasar Negara Repubi 5 Indonesia Tahun 1945, KN: — Ta . Undang-Undang ..Nomor” | 12. . “Tahun "1056 . “Tentang "Pembentukan Daerah Otonom: dalam Lingkungan Daerah t 1 oi “Propinsi Sumatera. Tengah (Lembaran Negara Republik : Indonesia Tahun 1956 Nomor 25). Ba Undang-Undang "Nomor 18 : Tahun 2008 tentang 0 Pengelolaan Sampah . (Lembaran Negara Republik K Indonesia. Tahun 2008 Nomor. 69, Tambahan Lembaran | Negara Republik Indonesia Nomor 4851): Fa Undang-Undang "Nomor 23. Tahun 2014 tentang ' f Pemerintahan :' “Daerah ' (Lembaran: Negara . Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 'Tambahan Lembaran . Negara Republik Indonesia Nomor. 55873 | . - Peraturan Pemerintah Nomor 81 .Tahun 2012 tentang | |Pengelolaan Sampah: Rumah Tangga,dan Sampah. Sejenis Ta 1 Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik. | “Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran | | Negara Nomor 58475” | 23 h ge 4 Aah Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS Menetapkan : | dan BUPATI BENGKALIS” MEMUTUSKAN: PERAT URAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH. -BAB 1 KETENTUAN UMUM :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

3.Pemerintahan Daerah adalah: penyelenggaraan urusan Daerah adalah Kabupaten Bengkalis. pi Bupati. adalah Bupati Bengkalis. pemerintahan. oleh pemerintah daerah dan DPRD . menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan . prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip “Negara. Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang D Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. .. Pemerintah-Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah |sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. . Dewan Perwakilan Rakyat. Daerah yang selanjutnya ' disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat . daerah. sebagai” unsur penyelenggara pemerintahan . daerah Kabupaten Bengkalis. ' Dinas adalah Dinas yang mempunyai tugas, fungsi, dan “kewenangan di bidang pengelolaan sampah. “. Pejabat. yang ditunjuk adalahpejabat instansi yang berwenang dalam pengelolaan persampahan. Sampah adalah sisa “kegiatan: sehari- hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. . Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah - yang memiliki sifat dan karakteristik seperti sampah , rumah tangga tetapi tidak berasal dari rumah tangga. 10. 11. Sumber sampah adalah asal timbulan: sampah. Penghasil sampah adalah setiap” orang dan/atau badan akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah. 12: Pengelolaan sampah adalah“kegiatan yang sistematis, - menyeluruh, dan berkesinambungan yang. meliputi pengurangan dan penanganan sampah. 2 M 4. 5. 6. 7. 8. 3 13. yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang 14. Sistem : tanggap darurat 'adalah serangkaian kegiatan meliputi: pencegahan dan penanggulangan kecelakaan | akibat pengelolaan sampah yang tidak benar. E Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai h pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang 'khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah -. . daerah.untukkepentingan orang pribadi atau badan. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.. Insentif adalah upaya untuk memotivasi masyarakat secara positif agar masyarakat tersebut mentaati | ketentuan dibidang pengelolaan sampah guna lebih meningkatkan pemeliharaan lingkungan. Disinsentif adalah upaya "memberikan penghukuman bagi masyarakatyang melanggar ketentuan di bidang' pengelolaan sampah. “ untuk - mencegah dan menanggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan. Pihak Lainnya adalah Instansi atau Badan Usaha dan atau perseorangan. yang berada diluar . Organisasi Pemerintah Daerah antara lain Pemerintah Pusat, . Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, .E Badan Usaha Milik Daerah, Usaha Koperasi, Swasta . Nasional dan atau Swasta Asing yang tunduk pada Hukum Indonesia. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik. yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi “perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan 'Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam ' bentuk apapun, firma, kongsi, 'koperasi, dana pensiun, | persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi : — kolektif dan bentuk usaha tetap. Orang : adalah orang: perseorangan, kelompok orang dan/ataubadan hukum. Masyarakat adalah semua Grang yang. isecara alami dan. ” hukum memiliki hak dan kewajiban atau. menjadi subyek 2 hukum.
22.Pelaku Usaha: lokal adalah setiap.orang perseorangan ' “atau badan. usaha, baik berbentuk badan hukum “maupun . tidak. berbadan hukum yang didirikan dan Ng tunduk pada hukum Indonesia. serta berkedudukan di :. wilayah Kabupaten Bengkalis. baik sendiri atau bersama- “. sama. melakukan kegiatan usaha: dibidang pengelolaan | — 24. 25. 27. | sampah. 23..Lahan Fasilitas Umum adalah lahan yang dipergunakan untuk fasilitas umum sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah. || Fasilitas Umum adalah lahan, bangunan. dan peralatan “atau. perlengkapan yang disediakan oleh pemerintah daerah. untuk. dipergunakan oleh masyarakat secara luas. . - Jalur Hijau adalah setiap lahan terbuka yang ditumbuhi 0 rumput atau. pepohonan tanpa ada bangunan di atasnya.
26.Taman adalah lahan.dan jalur hijau yang dipergunakan an 0 dan diolah untuk pertamanan. | : Tempat Penampungan Sementara selanjutnya disingkat : TPS adalah sesuatu yang khusus dibuat dan diletakkan sedemikian rupa pada lokasi yang tidak mengganggu— ketertiban umum serta mudah dijangkau oleh kendaraan | “pengangkut sampah dengan bentuk dan dimensi yang : dapat menampung sampah minimal 1 (satu) meter kubik 0 sebelum diangkut keTPA. 28.” “Tempat Pemrosesan: Akhir: - sampah daerah yang ' selanjutnya disingkat TPA adalah sesuatu lahan atau —.lokasi tertentu .dengan segala fasilitasnya yang dikelola — “sedemikian: “rupa: “oleh . pemerintah. daerah yang diperuntukkan “bagi keperluan ' kegiatan. pemrosesan 1. . sampah. 29. : Tempat! pengolahan: | “sampah | terpadu selanjutnya | disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan,penggunaan ulang, pendauran | ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. 30. 31. 32. 33. “Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai Unsur : penyelenggara pemerintahan kecamatan. “Lurah / Kepala. 'Desa adalah. “kepala “kelurahan / desa . sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kelurahan. Kecamatan adalah “wilayah. kerja Camat . sebagai . perangkat daerah. Kelurahan/ Desa: adalah “wilayah kerja Lurah/ Kepala —. Desa sebagai: perangkat Daerah di bawah Kecamatan.
34.. Penyidik : Pegawai - Negeri Sipil “Daerah - atau yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah adalah PPNS Daerah L dilingkungandaerah. 4 n n Ke n la 1 5 | 35 36. 37. 38. 39. “40. “4. 43. Da4, A5. 046. . Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan “dan. mengolah data atau keterangan ' lainnya dalam ' rangka pengawasan “kepatuhan, : pemenuhan - “kewajiban. berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penyidikan adalah serangkaian tiridakan Penyidik Pegawai ' Negeri Sipil Daerah (PPNSD) dalam hal danu menurut cara yang. diatur berdasarkan peraturan peruindang--undangan yang berlaku untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti, yang dengan barang bukti . itu membuat terang pelanggaran yang terjadi dan guna menemukan: tersangkanya. Pengelolaan . sampah adalah kegiatan yang sistematis, n menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan: sampah. Bahan Berbahaya' dan Beracun yang selanjutnya: disingkat B3 adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun- tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau. merusak lingkungan Hidup dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan serta! kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. 2 Sumber sampah adalah asal timbulan sampah. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbunan sampah. Petugas. Kebersihan adalah setiap pribadiyang diberikan tugas oleh pengelola sampah dalam kegiatan pengelolaan 1 sampah.
42.Pengelola sampah adalah setiap orang atau dinas yang melaksanakan pengelolaan sampah. Tempat “sampah. adalah ' tempat - atau - wadah penampungan —— . sampah an berupa bak/tong/ kantong/ keranjang sampah yang disediakan dan/atau digunakan oleh penghasil sampah.: Tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat - dilaksanakannya . kegiatan . pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang dan pendauran ulang : sampah skala kawasan. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya 'disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ketempat pendauran ulang, pengolahan: dan /atau tempat pengolahan sampah terpadu.- Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya |disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah. 6
47.Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat - TPA. adalah ' tempat -untuk memproses dan mengembalikan sampah-ke media lingkungan. |
48.Pengomposan adalah proses pengolahan sampah organik ' dengan bantuan mikro organisme 2ataulainnya, sehingga : terbentuknya kompos.
49.Keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadinya — diluar kemampuan, kelalaian, kesalahan atau kekuasaan — “pengelola sampah yang meliputi antara lain : bencana . alam, banjir, wabah, pemberontakan. ' 50. “Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua ». “benda, daya keadaan dan makhluk hidup termasuk '-manusia dan prilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan .. dan kesejahteraan .. manusia serta makhluk hidup lain.
51.Bank sampah adalah tempat pemilahan dan | pengumpulan sampah yang dapat —didaur-ulang - dan/atau diguna-ulang sehingga memiliki nilai ekonomi. . BABII-- ASAS "DAN TUJUAN .

Pasal 2

"Asas:pengelolaan sampah dalam Peraturan Daerah ini adalah asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas “keadilan, . asas kesadaran, asas kebersamaan, asas “keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi.Ssn Pasal 3 Tujuan. pengelolaan sampah dalam Peraturan Daerah ini adalah untuk mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih, | meningkatkan kesehatan masyarakat,. kualitas lingkungan dan - menjadikan sampah “sebagai. sumber daya yang bermanfaat secara ekonomi bagi daerah.

BAB III

.

Pasal 4

(1)Sampah yang dikelola berdasarkan Peraturan Daerah ini terdiri atas: | | '“sampah rumahtangga, dan Pu Kan b. sampah sejenis sampah rumah tangga, Tel Sampah rumah tangga sebagaimana : dimaksud pada — “ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. a.
(8)Sampah sejenis sampah. rumah tangga ' sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan . komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas | sosial, fasilitas umum, , dan fatau fasilitas lainnya. | “ | Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam: . — Pasal 5 meliputi: a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran: dan budaya masyarakat dalam pengelolaan sampah, melakukan penelitian - dan pengembangan : teknologi . penanganan sampah, : 0 . melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah, Ta melakukan pengelolaan pendapatan : dan perizinan pengelolaan sampah, | memfasilitasi pengembangan pengelolaan sampah: melaksanakan pengelolaan sampah, mendorong ' dan "memfasilitasi pengembangan manfaat " hasil pengolahan sampah, 0 1 memfasilitasi penerapan -teknologi spesifik Tokal yang berkembang pada . masyarakat. . setempat untuk mengurangi dan menangani sampah, dan Tn melakukan koordinasi - antar Instansi ' pemerintah, | masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan: dalam pengelolaan sampah. NN 7 a d E n 1

BAB IV

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH Bagian I Kesatu Tugas Pemerintah Daerah Pasal 5 Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya | pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan | sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 | Peraturan Daerah iini.

Pasal 6

b. F n nd. e. f g h. 2 1 13 n1. 8 » —. Kn

a.: mengatur pengelolaan. sampah dari sumber sampah1m . dari TPS, kemudian ke TPA dengan mengacu kriteria “dan standar: minimal lokasi penanganan akhir : “sampah, Kena ' “bd. - menetapkan kebijakan (dan strategi pengelolaann sampah “berdasarkan. “kebijakan nasional dan provinsi, | | “c. menyelenggarakan pengelolaan sampah di daerah —. sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria |. yang ditetapkan oleh pemerintah,
1. 2.d. melakukan: pembinaan 'dan pengawasan kinerja .- pengelolaan sampah yang ( dilaksanakan oleh Pihak Lain, . .
2. 0.Menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, .- - dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan bagian dari . tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau .tempat pemrosesan akhir sampah, . 4. melakukan pemantauandan evaluasi setiap 6 bulan sekali terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah, dan 'g. - menyusun dan menyelenggarakan. sistem tanggap | darurat pengelolaan . sampah . sesuai “dengan Ng kewenangannya. |NN | Penetapan lokasi : tempat pengolahan : sampah terpadu dan. tempat pemrosesan akhir sampah sebagaimana . n1 | .Rencana Umum Tata Ruang Kota. 2 ' Tanggung jawab Pemerintah Dacrah1 2) Pemerintah Daerah - “bertanggungj awab terhadap | | .pengelolaan sampah di Daerah.

Pasal 8

Dinas bertanggungjawab melaksanakan penyelenggaraan aa pengelolaan sampah didaerah. Camat bertanggungjawab atas pembinaan masyarakat di bidang pengelolaan sampah di wilayah kerjanya.

(3)Lurah/ Kepala Desa dan Aparatur Kelurahan Desa bertanggungjawab atas pembinaan masyarakat di bidang:
(4)| pengelolaan sampah di wilayah kerjanya. 9 9 Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) meliputi .pembinan terhadap kepatuhan:n . masyarakat mengenai pengelolaan sampah di wilayahnya n “7 masing-masing. BABV | HAK, KEWAJIBAN, TANGGUNG.JAWAB . MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA AN . 0 bi 20 secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah mendapatkan lingkungan yang bersih, indah, nyaman dan sehat, NN | 1 mendapatkan. pelayaran dalam "pengelolaan sampah -' Daerah: dan/ atau pihak lainyang diberi tanggung jawab“. “untuk itu: berpartisipasi dalam proses . perigambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan . sampah,: ' memilah, mengolah: dan memanfaatkan sampah sesuai . dengan ketentuan yang ada, Ird. Ke mendapatkan pelindungan dan 'kompensasi karena e. . dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir han sampah, dan: ' memperoleh “pembinaan “agar “dapat” melaksanakan| pengelolaan “sampah secara“baik : dan berwawasan — 11£ lingkungan. .. Pasal 10. Setiap orang berkewajiban: (1 NI -Ta memelihara dan menjaga. kebersihan lingkungan dan an perkarangan tempat tinggal / tempat berusaha, —..'b. memelihara dan : menjaga kebersihan saluran air, “waduk, situ, kolam dan sungai yang terletak dilokasi “atau disempadan tempat. tinggal/tempat berusaha, Hi dan | 1 . Cc." mengurangi dan menangani sampah dengan cara berwawasan lingkungan. |
(2)a. . b.. 10 Pelaksanaan ' kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara antara lain: 1 . menyediakan wadah: penampungan sampah di depan bangunan.tempat tinggal atau tempat berusaha atau dalam kendaraan - bermotor “yang dibedakan berdasarkan” jenis/ sifat sampah, yaitu sampah : organik, sampah. an-organik dan - sampah : mengandung limbah B3, memilah sampah sejak. awal dengan "menempatkan . ' kedalam wadah penampung sampah yang telah disediakan: : mengupayakan penggunaan/ pemafaatan kembali sampah berupa produk atau kemasan, seperti tas. . plastik/kresek, bungkus kado, botol, kaleng drum dan lainnya. " n mengupayakan mengelola “atau memanfaatkand. :. 'sampak organik antara lain untuk membuat kompos e. — (composting), menjadikan pupuk dengan menimbun kedalam tanah, menjadi sumber pangan hewan dan lainnya, mengupayakan mengangkut/ mengantarkan sampah ke TPS yang telah disediakan., dalam hal tidak tersedia atau tidak dimungkinkannya pengangkutan — sampah dilakukan dari sumber sampah,. mengumpulkan sampah yang dihasilkan oleh alam yang berada dipersil bangunan tempat tinggal atau. " tempat berusaha, atau dilahan milik umum atau lahan terbuka. hijau, yang terletak didepan atau f. samping persil bangunan tempat tinggal atau tempat “berusaha, mengambil/ mengangkat sampah ' yang berada - didalam saluran drainase yang terletakdi sempadan persil bangunan tempat tinggal atau tempat berusaha . dan menepatkannya diwadah: sampah sesuai dengan ' jenis /sifatnya, g mencegah membuang sampah ke tempat-tempat yang dilarang untuk membuang sampah, dan mengumpulkan dan memilah sampah yang berada di kapal untuk selanjutnya menepatkannya diwadah sampah yang disediakan, baik yang berada di lokasi 1. . pelabuhan atau diluar lokasi pelabuhan. 11

Pasal 11

1) Setiap pedagang wajib menyediakan tempat sampah.

(2)"Tempat sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk tempat sampah yang berasal dari kegiatan usahanya.

Pasal 12

(1)Setiap pemilik dan/ atau | pengemudi: kendaraan umum maupun perorangan wajib menyediakan tempat sampah di dalam kendaraannya. |
(2)Tempat sampah disesuaikan dengan volume sampah yang dihasilkan. |
(3)Tempat sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) | sekurang--kurangnya memenuhi kriteria sebagai |berikut: | 1
1. a.tertutup: “bb: rapi, dan ce. tidak menyebarkan 1 bau. asal 13 1
(1). Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan suatu ' keramaian, wajib membersihkan sampah di lingkungan tempat diadakannya keramaian.
(2)- Untuk melaksanakan kewajiban 'sebagaimana dimaksud. pada ayat (1) penyelenggara dapat berkoordinasi dengan dinas terkait.

Pasal 14

Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan/atau sampah sejenis: sampah rumah tangga wajib melakukan pengurangan dan/atau penanganan sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan. | Pasal 15. Setiap industri dan/atau. kegiatan usaha lokal yang berada diwilayah kabupaten Bengkalis wajib memilah, serta : mengolah sampah yang tidak termasuk Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) atau yang dapat. menimbulkan gangguan lingkungan hidup langsung ke TPA. 12

Pasal 16

(1)Setiap orang dan/atau badan pengelola . kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, “kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah. :
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan fasilitas pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada — ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. ' Bagian Ketiga. “Tanggungjawab "

Pasal 17

Setiap orang, badan, dan/ atau pelaku usaha berpartisipasi . terhadap penyelenggaraan pengelolaan - persampahan di lingkungannya. |0 TaTa “Bagian | Keempat . | . Masyarakat Pasal 18.

(1)Masyarakat berkewajiban berperan serta di.bidang» pengelolaan sampah.. Naa | n
(2)Ketentuan lebih Tanjut mengenai peran di bidang — “pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud “pada - ayat
(1)diatur dengan Peraturan Bupati. | Pasal 19 0 .(1) Setiap pelaku usaha lokal wajib menciptakan lingkungan | ..yang bersih, nyaman dan sehat.
(2)Setiap pelaku usaha lokal wajib: memilah dan. mengolah — sampah yang dihasilkan.
(3). Kewajiban pelaku usaha:lokal dalam pengelolaan sampah:— adalah: .. menerapkan konsep ramah lingkungan:
1. b.mengemas produk dengan menggunakan bahan . ramah lingkungan, Cc. mengoptimalkan bahan daur. ulang sebagai bahan baku produk, |. | 13
2. d.membantu upaya — pengurangan — dan /atau pemanfaatan sampah yang dilakukan. pemerintah daerah dan masyarakat: dan e. meningkatkan PAD.

BAB VI

| PRASARANA DAN SARANA PERSAMPAHAN Bagian Kesatu .

Pasal 20

' Prasarana dan sarana pengelolaan sampah, antara lain: - tempat sampah /wadah sampah, . TPS: aa TPS 3R, TPA: | . gerobak sampah: dan/atau NN » 9 2? cp» kendaraan pengangkutan sampah.

(1). Tempat sampah/wadah sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a disediakan oleh setiap orang di pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri dan 'kawasan khusus serta fasilitas umum, fasilitas sosial dan . fasilitas lainnya . yang tidak dikelola oleh Pemerintah Daerah. : a
(2): Tempat sampah/wadah sampah sebagaimana dimaksud : — pada ayat (1), paling sedikit harus memenuhi persyaratan | sebagai berikut: : |. .a. tidak mudah rusak dan kedap air, | b. ekonomis dan mudah didapatkan dan dibuat oleh| masyarakat, | C. mudah dikosongkan, dan 2
1. d.mudah dibersihkan.
(3)Tempat sampah/ wadah sampah ditetapkan di lokasi yang memudahkan proses pengambilannya untuk diangkut ke TPS/TPS 3R/TPA. | 14
(7)“Sampah. organik wajib dimasukkan ke dalam "kantong(4) sampah dan terikat “sebelum dibuang :'ke tempat | sampah/ wadah sampah. 8). . menampung sampah diberi tutup untuk mencegah . masuknya air hujan. ag
(6)Tempat: sampah/ wadah sampah yang digunakan untuk nm Ukuran :.wadah sampah sebagaimana dimaksud pada “ayat: (1): disesuaikan' berdasarkan kebutuhan dengan : . mempertimbangkan volume sampah yang dihasilkan. ah hn Ketentuan lebih . lanjut 'mengenai. persyaratan tempat 0 sampah/wadah: sampah sebagaimana dimaksud pada . ayat
(2)diatur oleh Peraturan Bupati, — “Bagian Ketiga - ' Tempat Penampungan Sementara | 1 Pasal 22 TPS: sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b untuk di pemukiman disediakan .oleh Pemerintah Daerah. | (1 “Masyarakat secara:-swadaya dapat menyediakan 7 TPS di ga kawasan pemukiman. . | “3. . . khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas | lainnya disediakan oleh pengelola kawasan.
(2)TPS pada kawasan komersial, kawasan industri, kawasan | “TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) harus memenuhi persyaratan teknis sebagai 3
(4)“5 beikut: .a. tersedianya fasilitas pemilahan untuk meningkatkan | “peran aktip .masyarakat dalam menangani sampah: melalui 3 R, . b. “mudah dijangkau “oleh petugas “pengangkutan : sampah dan/atau angkutan sampah, Na NN C.- memperlihatkan estetika dan lingkungan: “ d. memperhitungkan: volume sampah, e." mencegah perembesan air lindike dalam tanah, mata |. air-dan badan saluran air / drainase, 0 0 n mengendalikan dampak yang disebabkan ialat, tikus . 0 dan serangga/ hewan lainnya, 'g. mengurangi timbulnya aroma yang tidak: sedap, dan h. memperhitungkan dampak : “kesehatan masyarakat 5 dan lingkungan sekitar. kn 15 . Setiap pengembang yang membangun diatas lahan 1 ha (S)— (satu hektare): atau dengan jumlah paling kurang 100 (seratus) unit rumah wajib menyediakan. lahan untuk |. TPS. @ Pemerintahan Daerah Wajib menertibkan bangunan TPS “ permanen yang berada di ruang milik jalan dan ruang Ha manfaat jalan. (Pengurangan, penggunaan ulang dan pendauran ulang) &. —.. dikawasan pemukiman. “3 komersial, kawasan industri, kawasan khusus, kawasan “fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya. @ “Pasal 23 TPS 3R sebagaimana dimaksud dalam basal 20 huruf Cc. » untuk wilayah pemukiman disediakan oleh Pemerintah 'Daerah. : (1 Masyarakat «secara swadaya dapat menyediakan TPS 3R 1 | t Pengelola.kawasan wajib menyediakan TPS. 3R dikawasan TPS 3 R. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) harus memenuhi kelayakan dari aspek | . sosial, ekonomi dan pisik lingkungan. sebagai berikut: TN ' memperhatikan aspek. geologi dan tata lingkungan : | .sekitar: b.: memperhatikan aspek sosial — dan — ekonomi .masyarakat sekitar, : | | - 1 c. .memperhatikan aspekkelayakan pembiayaan:
(1)“sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 huruf d, “4d. memperhatikan ketersediaan lahan: e.: dilengkapi dengan teknologi yang ramah lingkungan: — dan. £ dilengkapi dengan fasilitas pengolahansampah. “Bagian Kelima : Tempat Pemrosesan Akhir a | —Pasal oa Pemerintah - Daerah wajib menyediakan lahan TPA “ memenuhi kelengkapan dan: mengoperasikannya sesuai Na dengan kketentuan peraturan yang berlaku. : 16 ' Pemerintah Daerah menetapkan tempat pemrsesan | akhir berdasarkan kajian lingkungan dan daya tampung NN serta| pemenuhan, — standar teknis dan ketentuan peraturan-yang: berlaku yang | ditetapkan | oleh ng pemerintah.. : : | | kaan
(2)— Pemerintah Daerah menetapkan tata ruang di TPA dan | | disekitar. TPA yang melindungi keselamatan umum. |(3) Pemerintah '“Daerah menetapkan ' tempat pengolahan : sampah terpadu dan tempat pemrosesan akhir sampah " : -merupakan: bagian: dari Rencana Tata Ruang Wilayah..
(4)nhh “Pengoperasian TPA" sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Na “ 'dapat dikerjasamakan atau dilaksanakan Pihak Ketiga (S) . f “sesuai dengan ketentuan peraturan berlaku. Lokasi. TPA sebagaimana «dimaksud pada ayat O, paling 2
(6)a NN sedikit memenuhi aspek: 1 geologi, |Kan Ka 2 hidrogeologi: sa ag kemiringan zona, a b c . . 3 ad. f jarak dari lapangan terbangi. 5 5 , 1 fe tidak beradadikawasan lindung/ cagaralam: dan - 8. jarak dari pemukiman | . “bukan merupakan daerah banjir periode ulang 25 . (dua puluh lima) ttahun: Tang - |. “Angkutan Sampah ... 2 Pasal 25 ' Pemerintah. Daerah. menyediakan “dan. mengoperasikan “kendaraan pengangkut sampah. sebagaimana dimaksud . dalam Pasal 20 huruf f. Tg (1 . Masyarakat: melalui lembaga 'bengelola sampah dapat | "menyediakan - angkutan sampah- secara swadaya dikawasan pemukiman untuk mengangkut sampah dari | sumber sampah ke TPS
(2)“Angkutan: sebagaimana dimaksud "pada ayat
(1)paling Tn a kurang harus. memenuhi persyaratan sebagaiberikut:
(3)a. kondisi angkutan sampah yang laik jalan sesuai ng dengan ketentuan yang berlaku, dan . : n . bd. kendaraan angkutan » 'sampah harus dibuatn - sedemikian rupa sehingga. sampah yang diangkut | 0 tidak tercecer. 3 taj . harus mendapat izin dari Bupati ' atau pejabat yang 8 @ 17 Dalam hal angkutan sampah dilakukan oleh pihak ketiga ti ditunjuk. Ketentuan “lebih lanjut mengenai angkutan sampah diatur oleh Peraturan Bupati.

22.BABVII . PERIZINAN | Pasal 26 — Setiap orang badan yang melakukan kegiatan usaha - pengelolaan sampah . seperti mendirikan TPA harus (1 h mendapatkan iizin dari Pemerintahan Daerah. n Izin. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Pemerintah |(2) Daerah. Pemerintah Daerah memberikan” izin dengan(3) mempertimbangkan rekomendasi yang diberikan oleh Tim yang dibentuk oleh Instansi terkait. Tim sebagaimana dimaksud pada ayat. (3) bertugas Ta -. membantu Pemerintah Daerah untuk meneliti, mengkaji, mempertimbangkan dan memberikan penilaian secara . teknis atas kelayakan suatu permohonan izin usaha| — pengelolaan sampah.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…