DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkalis Nomor 2 Tahun 2021

Nomor: 2
Tahun: 2021
Ditetapkan: 12 Agustus 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 61

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini berisi 13 (tiga belas) Bab dan 32 Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Kedudukan, Ruang Lingkup, dan Jangka Waktu Perencanaan; Prinsip, Visi dan Misi; Tujuan, Sasaran dan Konsep; Pembangunan Destinasi Pariwisata; Pembangunan Industri Pariwisata; Pembangunan Pemasaran Pariwisata; Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan; Pelaksanaan dan Pengendalian; Pembiayaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Bengkalis Tahun 2021- 2035, 1. 2. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25): Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966): 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679): 4. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS Menetapkan : dan BUPATI BENGKALIS MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2021-2035.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. 2. 3. 10. 11. 12. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Bupati adalah Bupati Bengkalis. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 4. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2035 yang selanjutnya disingkat Ripparkab Bengkalis Tahun 2021-2035 adalah pedoman utama bagi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan di tingkat kabupaten yang berisi kebijakan, strategi, dan program yang perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan kepariwisataan yang ditentukan, mencakup aspek pembangunan destinasi pariwisata, industri pariwisata, pemasaran pariwisata, dan kelembagaan kepariwisataan. 5. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. 6. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. 7. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha. 8. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.9. Destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan. Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata. Pemasaran pariwisata adalah aktivitas untuk menarik wisatawan dan memotivasi mereka untuk membeli produk dan pelayanan pariwisata yang ditawarkan. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 3 Kelembagaan kepariwisataan adalah organisasi-organisasi pemerintah, swasta, maupun masyarakat, termasuk sumber daya manusia di dalamnya, serta regulasi dan mekanisme operasional dalam pengembangan kepariwisataan. Daya tarik wisata yang disingkat DTW adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. Fasilitas pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata. Aksesibilitas pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke destinasi pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah destinasi pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata. Prasarana umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lngkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana mestinya. Fasilitas umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktivitas kehidupan keseharian. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu aspek atau lebih, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan. Kawasan Pengembangan Pariwisata adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk wisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut. Pariwisata halal adalah seperangkat layanan tambahan amenitas, atraksi, dan aksesibilitas yang ditujukan dan diberikan untuk memenuhi pengalaman, kebutuhan dan keinginan wisatawan muslim. Pariwisata alam adalah jenis wisata yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari daya tarik alam dengan memanfaatkan potensi alam dari tempat yang dikunjungi tersebut. Pariwisata budaya adalah jenis wisata minat khusus yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari daya tarik budaya dengan memanfaatkan potensi budaya dari tempat yang dikunjungi tersebut. 4

25.Pariwisata bahari adalah kegiatan rekreasi yang melibatkan pergerakan wisatawan ke suatu tempat yang jauh dari lingkungan tempat tinggalnya dan fokus pada lingkungan laut sebagai daya tarik utamanya.
26.Ekowisata adalah kegiatan perjalanan ke suatu tempat yang alami yang dikemas secara profesional, terlatih dan memuat unsur pendidikan, sebagai suatu sektor usaha ekonomi yang mempertimbangkan warisan budaya, partisipasi dan kesejahteraan penduduk lokal serta upaya konservasi sumber daya alam dan lingkungan dilakukan secara bertanggung jawab dan dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk setempat.
27.Wisata edukasi adalah wisata yang bertujuan agar wisatawan mendapatkan kesadaran dan apresiasi terhadap alam, nilai-nilai peninggalan sejarah dan budaya serta memberikan nilai tambah dan pengetahuan bagi pengunjung, masyarakat, dan pihak lain.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Ripparkab Bengkalis Tahun 2021-2035 dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan Daerah yang terencana, terpadu, dan berkesinambungan.

Pasal 3

Ripparkab Bengkalis Tahun 2021-2035 bertujuan untuk:

a.menjadi pedoman perencanaan pembangunan kepariwisataan Daerah bagi seluruh pemangku kepentingan, dan
b.menetapkan perwilayahan pengembangan pariwisata yang terdiri dari kawasan strategis pariwisata dan kawasan pengembangan pariwisata di Daerah.

BAB III

KEDUDUKAN, RUANG LINGKUP, DAN JANGKA WAKTU PERENCANAAN

Pasal 4

Kedudukan Ripparkab Bengkalis Tahun 2021-2035 sebagai berikut:

a.merupakan penjabaran dari visi dan misi pembangunan Daerah serta kebijakan pembangunan yang berlaku: 5
b.sebagai dasar hukum dan dasar pertimbangan di dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Sektor Pariwisata dan Rencana Strategis PD yang mengurus bidang kepariwisataan, dan
c.sebagai dasar perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan daerah.

Pasal 5

(1)Ruang lingkup Ripparkab Bengkalis Tahun 2021-2035 meliputi wilayah administratif Daerah, dengan tetap memperhatikan keterkaitan dengan kabupaten/ kota di Provinsi Riau dan sekitarnya.
(2)Ripparkab Bengkalis Tahun 2021-2035 mencakup 4 (empat) aspek pembangunan kepariwisataan, yaitu:
1. a.Destinasi pariwisata,
2. b.Industri pariwisata,
3. c.Pemasaran pariwisata, dan
4. d.Kelembagaan kepariwisataan.

Pasal 6

Jangka waktu perencanaan Ripparkab Bengkalis Tahun 2021-2035 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dimulai sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini dan berlaku selama 14 tahun.

BAB IV

PRINSIP, VISI, DAN MISI

Pasal 7

Ripparkab Bengkalis Tahun 2021-2035 mengacu pada prinsip pembangunan kepariwisataan yaitu:

a.Pariwisata berbasis masyarakat,
b.Pariwisata halal:
c.Pariwisata terintegrasi, dan
d.Pariwisata berkelanjutan. 6

Pasal 8

Visi pembangunan kepariwisataan Daerah adalah terwujudnya Daerah sebagai destinasi pariwisata halal berbasis budaya Melayu dan alam yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Pasal 9

Misi pembangunan kepariwisataan Daerah adalah:

a.membangun dan mengembangkan destinasi pariwisata budaya, alam daratan, pesisir serta pulau-pulau kecil berbasis nilai-nilai budaya Melayu yang berdaya saing, dengan tetap menjaga kelestarian dan keberlanjutan lingkungan,
b.membangun dan mengembangkan struktur industri pariwisata Daerah berbasis kemitraan antara masyarakat dan industri, dengan mengutamakan nilai-nilai budaya Melayu, sesuai standar nasional dan internasional:
c.membangun dan mengembangkan citra Daerah sebagai destinasi pariwisata budaya dan alam, melalui pemasaran pariwisata yang bertanggung jawab, terpadu antar sektor dan antarwilayah, berbasis teknologi informasi, dan
d.membangun dan mengembangkan kelembagaan kepariwisataan Daerah yang sinergis dan terpadu, melalui dukungan kinerja sumber daya manusia yang kompeten, regulasi yang efisien dan efektif, serta kemitraan antar pemangku kepentingan.

BAB V

TUJUAN, SASARAN, DAN KONSEP

Pasal 10

Tujuan pembangunan kepariwisataan Daerah adalah:

a.mewujudkan destinasi pariwisata halal berbasis budaya Melayu dan alam yang unggul dan khas, dengan dukungan fasilitas pariwisata, fasilitas umum dan prasarana umum pendukung pariwisata, yang terintegrasi antar sektor dan antar wilayah pembangunan:
b.meningkatkan pemahaman dan dukungan masyarakat Daerah terhadap pembangunan kepariwisataan yang menjunjung kearifan budaya Melayu, Cc. mewujudkan industri pariwisata halal Daerah yang berdaya saing dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sosial budaya maupun alam, melalui kemitraan dan pemanfaatan potensi usaha pariwisata lokal:

(2)
(1)7 mewujudkan citra pariwisata dan identitas Daerah sebagai destinasi pariwisata halal yang berbasis budaya Melayu serta alam daratan dan pesisir timur Sumatera, dan d. mewujudkan sistem kelembagaan kepariwisataan Daerah yang sinergis, efektif dan profesional, dengan dukungan sumber daya manusia pariwisata yang berkualitas dan berkomitmen tinggi di berbagai bidang dan tingkatan. e.

Pasal 11

Sasaran pertama Ripparkab Bengkalis Tahun 2021-2035 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a adalah: (1

a.berkembangnya produk pariwisata budaya Melayu dan alam yang berkualitas melalui pelestarian, pemanfaatan dan pengelolaan potensi budaya melayu serta sumber daya dan keanekaragaman hayati pesisir, pulau-pulau kecil dan daratan, untuk kesejahteraan masyarakat Bengkalis,
b.meningkatnya konektivitas antarmoda dan aksesibilitas antar wilayah menuju Kabupaten Bengkalis, antar kawasan pariwisata, dan daya tarik wisata unggulan maupun pendukung di Kabupaten Bengkalis, yang aman, selamat, nyaman, dan andal,
c.terwujudnya ketersediaan dan pelayanan fasilitas pariwisata, prasarana umum dan fasilitas umum pendukung pariwisata yang beridentitas Melayu dan ramah lingkungan, sesuai standar, serta terintegrasi dengan pembangunan wilayah Daerah: dan
d.tumbuhnya investasi sektor pariwisata Daerah yang berpihak pada masyarakat, sesuai norma dan aturan yang berlaku. Sasaran kedua Ripparkab Bengkalis Tahun 2021-2035 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b adalah:
a.meningkatnya pemahaman masyarakat tentang sadar wisata dan sapta pesona, serta manfaat pariwisata bagi kesejahteraan masyarakat dan lingkungan, dan
b.meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan Daerah di berbagai aspek dan tingkatan. Sasaran ketiga Ripparkab Bengkalis Tahun 2021-2035 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c adalah:

(3)
1. a.terciptanya beragam usaha dan jejaring kemitraan antara usaha mikro, kecil, menengah dengan industri pariwisata dan industri lainnya yang terkait: dan
2. b.meningkatnya kinerja usaha pariwisata lokal berbasis masyarakat, yang kredibel dan dapat diandalkan. Sasaran keempat Ripparkab Bengkalis Tahun 2021-2035 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d adalah:
3. a.terwujudnya sistem pemasaran pariwisata bertanggung jawabdan terpadu antar sektor dan antar destinasi pariwisata di Daerah, maupun antar wilayah di Provinsi Riau: dan 8
4. b.meningkatnya kualitas promosi pariwisata Daerah yang terintegrasi antar DTW, dan dengan destinasi pariwisata di Provinsi Riau, untuk meningkatkan kunjungan wisatawan yang berkualitas.
(5)Sasaran kelima Ripparkab Bengkalis Tahun 2021-2035 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e adalah:
1. a.meningkatnya peran, koordinasi, dan kemitraan antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan pariwisata Daerah: dan
2. b.meningkatnya kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia pariwisata Daerah dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya wisata di seluruh wilayah.
(6)Target pembangunan kepariwisataan Daerah adalah:
1. a.peningkatan jumlah kunjungan dan tingkat pertumbuhan wisatawan,
2. b.peningkatan lama tinggal wisatawan: Cc. peningkatan besar pengeluaran wisatawan: dan d. peningkatan kontribusi sektor pariwisata terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Daerah.
(7)Indikator target pembangunan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6), tercantum pada Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah.

Isi peraturan

Teks61PDFHirarki

Memuat teks peraturan…