DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkalis Nomor 2 Tahun 2023

Nomor: 2
Tahun: 2023
Ditetapkan: 24 Januari 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini berisi 7 (tujuh) bab dan 18 (delapan belas) pasal, diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Perumahan dan Permukiman; Prasarana, Sarana, dan Utilitas, Tim Verifikasi, Penyerahan PSU, Pengelolaan PSU Pasca Penyerahan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaporan, Pembiayaan, Sanksi Administratif, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman; d. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25); 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5188), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lkembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 4. 10. 11. 12. 13. 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 316); 9. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 11/ PERMEN/M/2008 tentang Pedoman Keserasian Kawasan Perumahan dan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 596); 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS dan BUPATI BENGKALIS MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis.
3.Bupati adalah Bupati Bengkalis.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas.
7.Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
8.Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan tempat tinggal yang layak, sehat, aman dan nyaman.
9.Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya dan ekonomi.
10.Utilitas adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian. 11.Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas yang selanjutnya disingkat PSU adalah penyerahan berupa tanah dengan bangunan dan/atau tanah tanpa bangunan dalam bentuk aset dan tanggung jawab pengelolaan dari Pelaku Pembangunan kepada Pemerintah Daerah.
12.Pelaku Pembangunan adalah setiap orang/Badan Hukum yang melakukan pembangunan perumahan.
13.Masyarakat adalah Rukun Tetangga dan Rukun Warga penghuni perumahan dan permukiman, atau asosiasi penghuni untuk rumah susun. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 4 Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lain yang sah. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah. Lahan adalah luasan areal yang dapat dimanfaatkan atau dipergunakan untuk kegiatan pelaksanaan pembangunan. Tanah siap bangun adalah kondisi lahan matang yang siap untuk dimanfaatkan untuk kegiatan pembangunan di atasnya. Ruang Terbuka Hijau, yang selanjutnya disebut RTH adalah bagian dari ruang-ruang terbuka suatu wilayah yang diisi oleh tumbuhan, tanaman, dan vegetasi (endemik, introduksi) guna mendukung manfaat langsung dan tidak langsung yang dihasilkan oleh RTH tersebut yakni keamanan, kenyamanan, dan keindahan. Rencana Tapak (Site Plan) adalah rencana tapak suatu lingkungan dengan fungsi tertentu yang memuat rencana tata bangunan, jaringan sarana dan prasarana fisik serta fasilitas lingkungan. Berita Acara Serah Terima Administrasi adalah serah terima kelengkapan administrasi berupa jaminan antara lain dokumen surat pernyataan dan/atau berita acara penyerahan dokumen. Berita Acara Serah Terima Fisik adalah serah terima seluruh atau sebagian prasarana, sarana dan utilitas berupa tanah dan/atau bangunan dari perorangan dan/atau pengembang kepada Pemerintah Daerah. Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk memproses penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman dalam memberikan kepastian hukum_ untuk memanfaatkan fasilitas sosial atau umum baik bagi warga pemilik perumahan, pemerintah, serta pelaku pembangunan. (1 Penyerahan PSU perumahan dan permukiman di Daerah bertujuan untuk:

(2)
1. a.menjamin ketersediaan PSU pada perumahan dan permukiman; dan
2. b.menjamin keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan PSU pada perumahan dan permukiman.

Pasal 3

Penyerahan PSU perumahan dan permukiman berdasarkan prinsip:

a.keterbukaan, yaitu masyarakat mengetahui PSU yang telah diserahkan dan atau kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi terkait dengan penyerahan PSU; 5
b.akuntabilitas, yaitu’ proses penyerahan PSU yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.kepastian hukum, yaitu menjamin kepastian ketersediaan PSU di lingkungan Perumahan dan Permukiman sesuai dengan standar, rencana tapak (site plan) yang disetujui oleh Pemerintah Daerah serta kondisi dan kebutuhan masyarakat;
d.keberpihakan, yaitu Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan PSU bagi kepentingan masyarakat di lingkungan perumahan dan permukiman; dan
e.keberlanjutan, yaitu Pemerintah Daerah menjamin keberadaan PSU sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.

BAB II

PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Pasal 4

(1)Perumahan dan permukiman terdiri atas: a.perumahan tidak bersusun; dan b.rumah susun.
(2)Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibangun oleh pelaku pembangunan.

Pasal 5

(1)Perumahan tidak bersusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, berupa kelompok rumah yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian.
(2)Kelompok rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlantai satu atau dua.

Pasal 6

(1)Rumah susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, berupa bangunan gedung bertingkat dalam suatu lingkungan.
(2)Bangunan gedung bertingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian-bersama, benda-bersama dan tanah-bersama.

Pasal 7

Perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilengkapi dengan PSU. 6

BAB III

PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS

Pasal 8

(1)Prasarana perumahan dan permukiman antara lain berupa: a. b. c. d. jaringan jalan; jaringan saluran pembuangan air limbah; jaringan saluran pembuangan air hujan (drainase); dan tempat pembuangan sampah.
(2)Sarana perumahan dan permukiman antar lain berupa: a. po mo B&O o 1. sarana perniagaan /perbelanjaan; sarana pelayanan umum dan pemerintahan; sarana pendidikan; sarana kesehatan; sarana peribadatan; sarana rekreasi dan olahraga; sarana pemakaman/tempat pemakaman umum; sarana pertamanan dan RTH; dan sarana parkir.
(3)Utilitas perumahan dan permukiman antara lain berupa: a. ao o jaringan air bersih; jaringan listrik; jJaringan telepon; jaringan gas; jaringan transportasi; sarana pemadam kebakaran; dan sarana penerangan jalan umum.

BAB IV

TIM VERIFIKASI

Pasal 9

(1)Dalam rangka penyerahan PSU perumahan dan permukiman yang dilakukan oleh pelaku pembangunan, dibentuk Tim verifikasi.
(2)Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
1. a.Sekretariat Daerah;
2. b.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. c.Badan Pertanahan Nasional (BPN);
4. d.Perangkat Daerah yang membidangi Perumahan dan Permukiman;
5. e.Perangkat Daerah yang membidangi Aset Daerah; dan
6. f.Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. 7
(3)Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah.
(4)Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

(1)Tim verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 bertugas:
1. a.melakukan inventarisasi PSU perumahan dan permukiman yang dibangun oleh pelaku pembangunan di wilayah kerjanya secara berkala;
2. b.melakukan inventarisasi PSU perumahan dan permukiman sesuai permohonan penyerahan PSU oleh pelaku pembangunan;
3. c.menyusun jadwal kerja;
4. d.melakukan verifikasi terhadap permohonan penyerahan PSU perumahan dan permukiman yang diajukan;
5. e.menyusun berita acara pemeriksaan;
6. f.menyusun berita acara serah terima;
7. g.merumuskan bahan untuk kebijakan pengelolaan pemanfaatan PSU perumahan dan permukiman; dan
8. h.menyusun dan menyampaikan laporan lengkap hasil inventarisasi dan penilaian PSU perumahan dan permukiman secara berkala kepada Bupati.
(2)Tim verifikasi melakukan penilaian terhadap:
1. a.kebenaran atau penyimpangan antara PSU perumahan dan permukiman yang telah ditetapkan dalam rencana tapak (site plan) dengan kenyataan di lapangan; dan
2. b.kesesuaian persyaratan teknis PSU perumahan dan permukiman yang akan diserahkan dengan persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 11

(1)Dalam melaksanakan tugas, tim verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dibantu oleh sekretariat tim verifikasi.
(2)Sekretariat tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada SKPD perumahan dan permukiman.
(3)Sekretariat tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…