DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2019

Nomor: 3
Tahun: 2019
Ditetapkan: 19 Agustus 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Bengkalis

regulasi_utama

Ringkasan

Dalam Peraturan ini berisi 1 (satu) Bab dan 7 (tujuh) Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan umum;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada Perseroan Terbatas Bank Riau Kepri, d. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25): Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 385 1): 4. 10. 11. 12. 13. 14. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286): 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355): 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400), 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421): 8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106): Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578): Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593): N Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609),

15.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173),
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah:
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah,
18.Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2008 Nomor 03),
19.Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2008 Nomor 07),
20.Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Bengkalis tahun 2009 Nomor 03), Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS dan BUPATI BENGKALIS MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA PERSEROAN TERBATAS BANK RIAU KEPRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Bengkalis.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Bengkalis.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis.
5.Penyertaan Modal Daerah adalah Pengalihan Kepemilikan Kekayaan Daerah yang semula merupakan kekayaan yangtidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal daerah pada PT. Bank Riau Kepri. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis yang merupakan suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah APBD. 6. PT.Bank Riau Kepri adalah suatu badan usaha milik daerah yang bergerak dibidang perbankan yang dimiliki oleh Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau, sebagaimana diuraikan dalam anggaran dasar PT. Bank Riau Kepri. 7. Deviden adalah bagian laba yang diperoleh pemegang saham baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama dan dalam bentuk apapun. 8. Pendapatan Asli Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. 9.

Pasal 2

Pemerintah Kabupaten Bengkalis melakukan Penyertaan Modal ke dalam modal Perusahaan Terbatas Bank Riau Kepri yang didirikan berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor : 12/59/Kep.GBI/2010 tanggal 23 September 2010.

Pasal 3

Penyertaan modal sebagaimana dalam Pasal 1 sampai dengan Tahun 2017 sebesar Rp.121.606.200.000,- (Seratus Dua Puluh Satu Miliar Enam Ratus Enam Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) yang merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis.

Pasal 4

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada Perseroan Terbatas Bank Riau Kepri baik berupa uang, saham dan barang milik daerah ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000.000,- (Tiga Ratus Miliar Rupiah). Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penganggarannya disesuaikan dengan kondisi Keuangan Daerah setiap tahunnya sampai tercapai target sebesar Rp. 300.000.000.000,- (Tiga Ratus Miliar Rupiah).

(2)Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) besaran penganggaran pertahun akan dituangkan kedalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis setiap tahunnya. Penyertaan Modal yang bersumber dari Deviden Saham dan barang daerah yang dinilai dengan uang akan ditambahkan menjadi tambahan setoran penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
(4)
(5)Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis kepada Perseroan Terbatas Bank Riau Kepri bila melewati target sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Perubahan Peraturan Daerah.

Pasal 5

(1)Bank berhak menerima penyertaan modal baik berupa uang atau saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (4).
(2)Pemerintah Kabupaten Bengkalis berkewajiban memberikan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (4).
(3)Pemerintah Kabupaten Bengkalis berhak memperoleh hasil pembagian laba usaha berupa deviden dari Perseroan Terbatas Bank Riau Kepri sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
(4)Seluruh keuntungan/ pendapatan dari pembagian laba atas pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis kepada Perseroan Terbatas Bank Riau Kepri akan disetorkan ke kas daerah.

Pasal 6

Penggunaan modal yang telah disertakan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis menjadi tanggungjawab Perseroan Terbatas Bank Riau Kepri.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis. Ditetapkan di Bengkalis pada tanggal 19 Agustus 2019 BUPATI BENGKALIS, AMRIL ININ Diundangkan di Bengkalis pada tanggal 20 Agustus 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS H. BUSTAMI. HY LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2019 NOMOR 3NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS PROVINSI RIAU (9.55.c/2019)

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…