DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2020

Nomor: 3
Tahun: 2020
Ditetapkan: 28 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021 yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Anggaran pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp3.045.851.260.501,00 (tiga triliun empat puluh lima milyar delapan ratus lima puluh satu juta dua ratus enam puluh ribu lima ratus satu rupiah) yang bersumber dari pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Anggaran belanja daerah direncanakan sebesar Rp3.224.258.422.662 (tiga triliun dua ratus dua puluh empat milyar dua ratus lima puluh delapan juta empat ratus dua puluh dua ribu enam ratus enam puluh dua rupiah), yang terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga; dan belanja transfer. Anggaran pembiayaan daerah direncanakan sebesar Rp178.407.162.161 (seratus tujuh puluh delapan milyar empat ratus tujuh juta seratus enam puluh dua ribu seratus enam puluh satu rupiah), yang terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 314 ayat (6)Menimbang Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 111 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan Bersama, . bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi: b. . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2021: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25): . Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210), 4. 10. 11. 12. 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438): 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438): 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679): 7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028): 8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340: 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575), Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693): Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972): 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 3 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Kabupaten Bengkalis: Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041): Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322): Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525): Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565): Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754): Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067), 4

22.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021),
23.Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS Menetapkan : dan BUPATI BENGKALIS MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. 2. 3. 10. 11 Daerah adalah Kabupaten Bengkalis. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah. Bupati adalah Bupati Bengkalis. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bengkalis. 4. Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Bengkalis. Asisten adalah Asisten Sekretariat Daerah Bengkalis. Camat adalah Camat dalam Wilayah Kabupaten Bengkalis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Kepala Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala PD adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis. -Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis. 5. 6. 7. 8. 9. 5 12.Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA-PD adalah merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp3.045.851.260.501,00 (Tiga trillun empat puluh lima milyar delapan ratus lima puluh satu juta dua ratus enam puluh ribu lima ratus satu rupiah ) yang bersumber dari:

a.Pendapatan asli daerah, dan
b.Pendapatan transfer.

Pasal 4

(1)Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp327.979.607.706,00 (Tiga ratus dua puluh tujuh milyar Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan juta enam ratus tujuh ribu tujuh ratus enam rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pajak daerah:
2. b.Retribusi daerah:
3. c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan, dan
4. d.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
(2)Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(l) huruf a direncanakan sebesar Rp77.500.000.000,00 (Tujuh puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah).
(3)Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp18.794.375.000,00 (Delapan belas milyar tujuh ratus Sembilan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
(4)Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp30.000.000.000,00 (Tiga puluh milyar rupiah). (S5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp201.685.232.706 (dua ratus satu milyar enam ratus delapan puluh lima juta dua ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus enam rupiah).

Pasal 5

(1)Anggaran Pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 hurup a direncanakan sebesar Rp77.500.000.000,00 (Tujuh puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah) yang terdiri atas:
1. a.Pajak Hotel,
2. b.Pajak Restoran: 6
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah: . Pajak Sarang Burung Walet: Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, c. d. e. £ 8 h. j- Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2), dan
1. k.Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). pas. Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.050.000.000,00 (Empat milyar lima puluh juta rupiah). Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.100.000.000,00 (Delapan milyar seratus juta rupiah). Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.200.000.000,00 (Dua milyar dua ratus juta rupiah). Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.800.000.000,00 (Satu milyar delapan ratus juta rupiah). Pajak Penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp35.300.000.000,00 (Tiga puluh lima milyar tiga ratus juta rupiah). Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah). Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp4.350.000.000,00 (Empat milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah). Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus puluh juta rupiah). Pajak mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp4.500.000.000,00 (Empat milyar lima ratus juta rupiah). Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp10.500.000.000,00 (Sepuluh milyar lima ratus juta rupiah). Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp4.500.000.000,00 (Empat milyar lima ratus juta rupiah). 7

Pasal 6

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.717.871.652.795 (Dua triliun tujuh ratus tujuh belas milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta enam ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus Sembilan puluh lima rupiah ), yang terdiri atas:
1. a.Pendapatan transfer pemerintah pusat: dan
2. b.Pendapatan transfer antar daerah.
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.585.972.621.583 (Dua milyar lima ratus delapan puluh lima juta Sembilan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus dua puluh satu ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah).
(3)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp131.899.031.212 (Seratus tiga puluh satu juta delapan ratus Sembilan puluh Sembilan juta tiga puluh satu ribu dua ratus dua belas rupiah).

Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp3.224.258.422.662 (Tiga triliun dua ratus dua puluh empat milyar dua ratus lima puluh delapan juta empat ratus dua puluh dua ribu enam ratus enam puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

a.Belanja operasi,
b.Belanja modal:
c.Belanja tidak terduga, dan
d.Belanja transfer.

Pasal 8

(1)Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp2.110.732.461.100 (Dua triliun seratus sepuluh milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta empat ratus enam puluh satu ribu seratus rupiah ), yang terdiri atas:
1. a.Belanja pegawai:
2. b.Belanja barang dan jasa: Cc. Belanja subsidi:
3. d.Belanja hibah, dan e. Belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.062.219.044.615 (Satu triliun enam puluh dua milyar dua ratus Sembilan belas juta empat puluh empat ribu enam ratus lima belas rupiah).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp968.794.597.065 (Sembilan ratus enam puluh delapan milyar tujuh ratus Sembilan puluh empat juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu enam puluh lima rupiah). 8
(4)Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.142.584.920 (Delapan milyar seratus empat puluh dua juta lima ratus delapan puluh empat ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah).
(6)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d - direncanakan sebesar Rp42.914.539.500 (Empat puluh dua milyar sembilan ratus empat belas juta lima ratus tiga puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah).
(7)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp28.661.695.000 (Dua puluh delapan juta enam ratus enam puluh satu juta enam ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah).

Pasal 9

(1)Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp708.763.340.614 (Tujuh ratus delapan milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta tiga ratus empat puluh ribu enam ratus empat belas rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja modal tanah:
2. b.Belanja modal peralatan dan mesin:
3. c.Belanja modal bangunan dan gedung,
4. d.Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan: dan
5. e.Belanja Modal aset tetap lainnya.
(2)Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp235.000.000 (Dua ratus tiga puluh lima juta rupiah).
(3)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp109.006.812.930,00 (Seratus sembilan milyar enam juta delapan ratus ratus dua belas ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah).
(4)Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp174.888.815.650 (Seratus tujuh puluh empat milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus lima belas ribu enam ratus lima puluh rupiah).
(5)Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp421.659.139.234 (Empat ratus dua puluh satu milyar enam ratus lima puluh Sembilan juta seratus tiga puluh Sembilan ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah).
(5)Belanja aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.973.572.800 (Dua milyar Sembilan ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah). 9

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp19.599.177.590 (Sembilan belas milyar lima ratus Sembilan puluh Sembilan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus Sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…